“Jadi, hari ini saya selain mendatangi kantor desa untuk melihat langsung penyaluran Bansos BLT, juga langsung mendatangi rumah Lansia yang berhak menerima bantuan itu. Karena, ada beberapa Lansia yang tidak bisa hadir ke kantor desa. Bantuan insentif, ini diberikan sebesar Rp 500 ribu kali tiga bulan mulai Januari sampai Maret tahun ini yang jumlahnya Rp 1,5 juta,” terangnya, saat berada di Desa Sumbergondo.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

BLT ini disalurkan, tambahnya, untuk mengendalikan inflasi yang terjadi selama ini. “Yang jelas, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Lansia yang menerima insentif ini adalah yang terdampak kondisi ekonomi saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Mashuri, mengatakan pemberian insentif ini sebenarnya tidak hanya Lansia saja yang berhak, tetapi juga difabel. “Sebenarnya, yang menerima Bansos BLT berupa insentif ini bukan hanya Lansia saja tetapi juga difabel meskipun jumlahnya sedikit,” tuturnya.

Penerimaan Bansos BLT Inflasi di Desa Bulukerto diantaranya Lansia sebanyak 5 orang dan difabel 2 orang. Kemudian di Desa Sumbergondo, Lansianya sebanyak 15 orang dan difabel tidak ada.

“Jadi, setiap KPM menerima Rp 1,5 juta. Tentunya, insentif ini adalah program untuk menjamin kesejahteraan Lansia dan difabel di Kota Batu,” jelasnya. (put/gie)

Kades Ahmad Taufik saat dikonfirmasi Memontum.com, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut adalah membahas terkait permasalahan yang ada di Desa Sumbersuko. Utamanya, terkait BLT DBHCHT tahun 2022.

“Sebagai Kepala Desa, saya mengharapkan ke depan atau di tahun 2023, untuk pendataan (bantuan, red) lebih clear melalui desa. Karena kalau pendataan melalui desa, itu lebih mudah. Karena, desa bisa melihat bahwa bantuan ini untuk siapa. Semisal untuk buruh tani tembakau, maka desa paham dan bisa melihat langsung dan paham. Oh iya ini yang berhak atau bukan. Lain halnya sama BLT yang dari desa, itu kita masih kesulitan. Ada beberapa orang yang rumahnya bagus, tapi tidak punya tegal sawah. Atau sebaliknya, ada rumahnya jelek tapi tegal sawahnya lebar. Berbeda dengan BLT DBHCHT, kita bisa tahu petani atau buruh serta mengecek langsung. Makanya, saya heran kemarin sampai ada kesalahan dan dugaan oknum-oknum pemotongan bantuan,” kata Kades Ahmad Taufik.

Baca Juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Di 2023 ke depan, Kades Sumbersuko berharap untuk pendataan agar baik dan tidak ada persoalan lagi. Sehingga, tidak ada kekeliruan pendataan maupun pemotongan hak yang seharusnya diterima oleh buruh tani tembakau.

“Soalnya, kasihan yang benar-benar buruh tani tembakau dan yang benar-benar berhak. Karena, buruh tanikan juga membantu menghasilkan cukai tembakau. Sementara untuk pemotongan (BLT DBHCHT, red) yang dilakukan, saya suruh kembalikan. Dengan catatan untuk yang seharusnya mendapatkan Rp 1,5 juta dan hanya mendapatkan Rp 300 ribu dan Rp 400 ribu, harus dikembalikan. Pertemuan tadi, pun mereka sepakat untuk mengembalikan. Karena, ini bantuan dari pemerintah dan jangan disalahgunakan,” tegasnya.

Camat Sumbersuko, Hari Sujatmiko, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon Jumat (20/01/2023), terkait pertemuan di Balai Desa Sumbersuko, membenarkan adanya pelaksanaan itu, meskipun dirinya mengatakan bahwa pertemuan itu hanya musyawarah. “Kemarin sudah dimusyawarahkan dengan Pak Kades,” ujarnya.

Ketika ditanya tanya ulang siapa-siapa yang melakukan pemotongan, Camat Sumbersuko menyampaikan masih dipetakan. “Belum, masih dipetakan oleh Pak Kades,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah petani dan buruh tembakau di Desa/Sumbersuko, mempertanyakan adanya BLT DBHCHT tahun 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Itu karena, mereka yang terlibat langsung, baik menjadi petani atau buruh tembakau, justru tidak terdata penerima bantuan. Sementara, nominal bantuan yang diberikan, pun tidak sesuai, meskipun dalam proses penyerahan bantuan diberikan dalam bentuk buku rekening dan ATM. (adi/sit)

Akibat realita itu, banyak buruh tani tembakau yang bekerja atau bersentuhan langsung dengan tembakau, tidak mendapatkan BLT DBHCHT tahun 2022. Kondisi itu, pun sontak dinilai jika bantuan tersebut banyak salah sasaran. Buruh tani yang seharusnya mendapat bantuan malah, tidak dapat. Justru, para penerima yang notabene bukan warga yang berkecimpung di bidang tembakau, mendapatkan bantuan.

Warga Dusun Klumprit, Desa/Kecamatan Sumbersuko, Samsul, menceritakan kepada Memontum.com bahwa jika pembagian dana bantuan langsung cukai di desanya amburadul. Selain tidak diberikan sesuai nilai yang seharusnya, atau Rp 1,5 juta (sesuai keterangan Dinsos Rp 300 ribu x lima bulan), bantuan tersebut juga menyasar pada orang yang bukan petani atau orang yang tidak bergelut di bidang tembakau.

“Saya heran, apakah ada permainan pada bantuan BLT DBHCHT. Orang yang seharusnya dapat, ini malah tidak dapat. Sementara yang seharusnya tidak dapat, malah dapat. Masak seperti pemilik seleban (pengolahan, red) gula, penjual bibit buah, sama pekerja toko bisa dapat bantuan. Sedang para pekerja buruh tembakau, banyak yang tidak dapat. Bahkan, beberapa orang yang dapat, pun ada indikasi yang dipotong. Karena, mereka hanya menerima Rp 300 ribu, 400 ribu dan ada juga yang Rp 1,300 ribu,” ujarnya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dipertegas Samsul, bahwa yang menjadi keluhannya adalah banyak pekerjanya yang tidak terdata bantuan itu. “Akibatnya, pekerja saya banyak yang tidak mendapatkan bantuan,” paparnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lumajang, Dewi Susianti, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Lumajang, Nira, ketika dikonfirmasi Memontum.com, mengatakan bahwa pendataan yang dilakukan pihak Dinsos mengacu pada data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). “Kalau terkait pendataan awal data, kami dapat dari APTI. Karena, APTI yang turun ke masyarakat dan yang tahu persis buruh tani dan kelompok tani,” ujarnya.

Nira menjelaskan, bahwa perlu diketahui bahwa yang dapat BLT DBHCHT, bukan saja petani. Tetapi buruh tani dan buruh pabrik rokok serta data dari P3KE.

Ketika disinggung kenapa prakteknya di lapangan banyak yang tidak dapat atau malah ada yang mendapatkan namun nilainya tidak sesuai, dirinya mengaku akan mengevaluasi. “Nanti ke depan, kami akan evaluasi. Kami akan ke APTI, untuk menyampaikan hal tersebut. Karena, kami terus terang data itu dari APTI,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, jika terkait pengambilan uang atau bantuan, itu melalui Bank BNI. Jadi, yang menerima itu otomatis buruh tani dan mereka mendapatkan buku tabungan berikut ATM atau bukan uang.

“Otomatis, ya buruh tani itu sendiri yang bisa mengambil uang. Kalau terkait uang, mekanisme kami lewat BNI dan kami pada saat pelaksanaan juga turun dan tahu sendiri bahwa yang dibagi itu buku tabungan dan ATM yang diterima langsung penerima manfaat. Sementara untuk penerima bantuan BLT DBHCT di Kecamatan Sumbersuko, kata Nira, ada sebanyak 455 orang yang terdiri dari 308 buruh tani, dua buruh pabrik dan 145 dari data P3KE,” jelas Nira.

Ketua APTI Lumajang, Dwi Wahyono, ketika dikonfirmasi Memontum.com secara terpisah, mengatakan jika pendataan yang dilakukan pihaknya di titik akhir ada pada petani. “Petani yang menyerahkan berkas buruhnya ke APTI. Kalau yang kemitraan, kita gandeng PPL Mitra, untuk ke rumah petaninya yang terdaftar di perusahaan mitra. Lalu, mengambil berkas buruhnya. Yang tembakau lokal non mitra, kita tidak mungkin meminta bantuan ke perusahaan, karena bukan petaninya. Kita juga turun langsung di sebagian Poktan-Poktan yang ada tembakaunya, untuk melakukan sosialisasi. Setelah berkas kami terima, kami input dulu by name by addres petani dan buruh taninya. Baru setelah itu, kita melakukan verifikasi lahan untuk memastikan yang mengumpulkan berkas betul-betul tanam tembakau. Jika ada buruh-buruh tani tembakau yang tidak berkecimpung di tembakau didaftarkan, itu adalah kesalahan petaninya. Jadi, kita memang melakukan verifikasi data buruh tdan tanya ke petani lainya untuk memastikan bahwa yang didaftarkan benar-benar orang yang berkecimpung di tembakau,” urai Dwi, Rabu (11/01/2023) tadi.

Terkait dengan fakta adanya pemotongan hak buruh tani tembakau di Dusun Klumprit, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Dwi mengatakan, bahwa Dinsos selaku yang menganggarkan sudah menyalurkan ke rekening buruh taninya. “Jadi, waktu pembagian kemarin itu, bagi rekening BLT bukan tunai (uang, red). Rekening tersebut, masih harus ditanda tangani penerimanya sendiri dan baru diaktifkan dua harian, setelah ditanda tangani oleh penerimanya. Jika terjadi hal-hal yang seperti disampaikan, berarti buruh taninya setelah bisa ngambil lewat ATM atau agen, berarti uangnya diminta oleh petani lain atau juraganya. Ini, ke depan untuk mengurangi hal-hal seperti itu, kita harus fokus sosialisasi bukan hanya mengundang petaninya, tetapi sebagian buruh juga akan kita undang agar supaya tidak terjadi pemotongan lagi,” paparnya. (adi/sit)

Disampaikan Wali Kota Bengkulu, pembagian BLT ini merupakan salah satu wujud pemerintah agar warga tetap bahagia. Walaupun kondisi serta suasana yang saat ini tidak menentu, tetapi BLT ini merupakan salah satu upaya menangani inflasi Kota Bengkulu.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Menanggapi adanya warga yang tidak terdata, Wali Kota Bengkulu menyampaikan, bahwa ada kemungkinan kesalahfahaman pada saat RT melakukan pendataan. Karenanya, ke depan hal ini akan menjadi bahan evaluasi.

“Bisa saja, itu terjadi kesalahan dalam melakukan pendataan atau sebagainya. Untuk warga yang seharusnya menerima karena belum terdata, pemerintah akan ada solusinya. Kita akan tetap perhatikan mengenai hal itu,” kata Wali Kota Bengkulu.

Sementara itu, Plt Kandinsos Kota Bengkulu, membenarkan adanya warga yang tidak terdata atau tidak diusulkan di tingkat RT. “Itu tidak diusulkan oleh pihak RT. Akan tetapi, kita akan tetap data. Kemungkinannya nanti, akan ada bantuan Pemkot Bengkulu,” terang Kadinsos. (bkl/sit)

Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Titik Kristiani, menyampaikan jika kegiatan penyaluran tersebut lanjutan dari penyaluran sebelumnya, yang telah dilakukan pada Minggu (11/12/2022) lalu di Gor Ken Arok. “Ini lanjutan dari sebelumnya, karena di sini yang menerima ada di atas 300 buruh, maka kami berikan secara langsung di pabrik. Selain itu, karena mereka tetap bekerja pada hari Sabtu Minggu, dan untuk kenyamanan karyawan sendiri,” jelas Titik, saat ditemui di salah satu pabrik Kota Malang.

Dari data Dinsos P3AP2KB, tercatat ada 12.609 orang yang menerima BLT DBHCHT tersebut. Namun, 6.609 diantaranya diperuntukkan untuk pekerja pabrik rokok, kemudian sisanya untuk masyarakat lainnya, yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) non Bansos.

“Jadi 6 ribu sekian itu untuk masyarakat umum yang terdaftar di DTKS, tetapi belum pernah menerima Bansos apapun. Itu diusulkan BLT cukai ini. Kemudian, masyarakat yang terdampak kemiskinan esktrim,” ucapnya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Kemudian, besaran uang yang diterima oleh masing-masing buruh, yakni sebesar Rp 600 ribu. Di mana besaran uang tersebut didapat dari dua bulan, yakni November dan Desember 2022. “Per bulannya Rp 300 ribu, dua bulan jadi total Rp 600 ribu. Itu untuk November dan Desember. Karena Perwalnya tertanggal November 2022,” lanjutnya.

Aturan penerima BLT tersebut, yakni untuk buruh produksi dan pekerja non produksi, serta buruh PHK di tahun 2022. Kemudian, syarat penerimanya sendiri yakni warga ber KTP Kota Malang.

Lebih lanjut, dirinya berharap bagi masyarakat yang telah menerima BLT DBHCHT ini, dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga, ke depan bisa mandiri dan tidak mengharapkan Bansos lainnya. “Tentunya dengan BLT DBHCHT ini, bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, dan masyarakat di Kota Malang bisa mandiri sehingga tidak mengharapkan Bansos,” imbuhnya.

Sementara itu, penerima BLT DBHCHT, Lilik Subandiyah, menyampaikan jika dengan uang tersebut, bisa dipergunakan untuk tambahan belanja sehari-harinya. Meskipun uang yang didapatkan tidak sebanyak pada tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah tetap disyukuri saja. Bisa dibuat tambah-tambahan uang belanja apa lagi sekarang kebutuhan semakin mahal. Ini sangat membantu bagi kita yang kerja di pabrik,” kata Lilik.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang belum mengambil BLT DBHCT tersebut, bisa mengambil ke Bank Jatim, loket terdekat. Batas waktu terakhir pengambilannya yakni pada 20 Desember 2022 mendatang, dengan membawa persyaratan KTP dan KK. (rsy/gie)

Dalam arahannya, Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, menyampaikan bahwa bantuan BLT senilai Rp 1,5 juta perorang atau penerima manfaat, disalurkan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI). “Jadi, bantuan ini dalam bentuk rekening bank dan ini terhitung selama lima bulan. Sehingga, perbulannya itu mendapat Rp 300 ribu,” paparnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Selain itu, tambahnya, bantuan tersebut juga sudah untuk kesekian kalinya disalurkan oleh pemerintah. Bantuan ini, setelah Kecamatan Tempeh, Sumbersuko serta beberapa kecamatan lain di Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah berharap, agar bantuan tersebut nantinya dapat bermanfaat untuk mendukung keperluan masyarakat sehari-hari. “Mudah-mudahan, bantuan ini nanti bisa bermanfaat banyak bagi bapak ibu sekalian,” ujarnya.

Selain pembagian BLT, dalam kegiatan itu juga dilaksanakan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, yang diisi oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo, Andi Hermawan. (kom/adi/sit)

Dalam pelaksanaan itu, Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, mengatakan bahwa dana alokasi sebesar Rp 1,5 juta perorang atau penerima manfaat tersebut, diperuntukan kepada para buruh tani tembakau. Lalu, buruh pabrik rokok sekaligus buruh pabrik yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Jadi, ini merupakan dana bagi hasil cukai tembakau yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Selain itu, dikatakan Bunda Indah, bahwa alokasi DBHCHT dibagi menjadi beberapa aspek. Diantaranya, seperti bidang kesejahteraan masyarakat maupun bidang kesehatan.

Kemudian, terang Bunda Indah, untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan, yakni meliputi pemberian bantuan serta mendukung sarana maupun prasarana para petani tembakau. Lalu, untuk bidang kesehatan, yakni meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah.

“Dana ini juga dibuat membeli alat-alat kesehatan untuk menangani masyarakat yang terkena dampak rokok. Seperti, pemeriksaan jantung dan paru-paru,” ujarnya.

Bunda Indah berharap, agar bantuan yang telah disalurkan kepada para penerima, nantinya bisa bermanfaat untuk membantu kebutuhan sehari-hari. “Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk membantu kebutuhan bapak ibu sehari-hari,” tegasnya. (kom/adi/sit)

Bupati Hj Mundjidah Wahab menjelaskan, bahwa penerima manfaat yang dilakukan sekarang adalah berasal dari buruh tani dan buruh pabrik rokok sebanyak 9150 orang. Dana BLT yang diberikan tersebut, semua dari hasil cukai tembakau di Jombang.

“BLT yang diberikan adalah sekaligus selama empat bulan. Yakni, mulai dari September sampai Desember,” kata Bupati Jombang.

Hal ini, tambahnya, sesuai dengan instruksi Menteri Keuangan, yaitu supaya diberikan kepada para buruh tani tembakau. Jadi, apa yang diberikan, semua sudah melalui proses verifikasi, tanpa campur tangan kepala desa, camat serta pejabat. Akan tetapi, semua sudah sesuai dengan hasil survey dan data yang sudah masuk.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Penyaluran bantuan melalui Bank Jombang dengan nominal bantuan yang diterima sebesar Rp 300 ribu perbulan. Sehingga, total yang diterima oleh penerima manfaat sebesar Rp 1,2 juta,” urainya.

Di tempat sama, Wakil Ketua Tim Koordinasi DBHCHT Kabupaten Jombang, melaporkan bahwa launching BLT yang bersumber dari DBHCHT tahun 2022, dasar pelaksanaan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/pmk.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi bagi hasil. “Tujuan bantuan langsung tunai bagi hasil cukai petani tembakau bagi buruh tani tembakau dan pabrik rokok, adalah untuk program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang. Serta, untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Jombang,” paparnya.

Penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT, tambahnya, sebanyak 5.727 orang buruh tani tembakau serta sebanyak 3.438 buruh pabrik rokok. Sehingga, jumlah total penerima sebanyak 9.165 orang. Adapun jumlah yang dihadirkan, merupakan penerima manfaat dari Desa Bawangan, Losari serta Ploso, yang kesemuanya ini berjumlah 278 orang.

“Sehingga secara keseluruhan, kurang lebih BLT dari DBHCHT yang dibagi saat ini adalah hampir Rp 11 miliar,” ungkapnya. (azl/sit)

Berdasarkan data dari Prokopim Situbondo, sebanyak 4.098 KPM di 15 kecamatan, yang menerima bantuan tersebut. Yakni, Kecamatan Banyuputih, Asembagus, Jangkar, Arjasa, Kapongan, Panji, Panarukan, Kendit, Bungatan, Suboh, Mlandingan, Besuki, Banyuglugur, Sumbermalang dan Kecamatan Jatibanteng.

Dalam sambutannya, Bupati Karna Suswandi, mengatakan bahwa 4.098 KPM tersebut menerima BLT DBHCHT sebesar Rp 900 ribu, yang terbagi dalam tiga bulan penerimaan. Yakni Agustus, September dan Oktober.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Jadi, perbulan penerima mendapat Rp 300 ribu. Untuk sumber anggaran dari DBHCHT tahun 2022,” ujar Bupati Karna di Kantor Kecamatan Panarukan.

Tujuan bantuan tersebut diberikan, untuk meringankan beban warga kurang mampu. Khususnya, buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang di PHK dan masyarakat lain yang tinggal di daerah kemiskinan ekstrem.

“Dengan adanya BLT DBHCHT ini, diharapkan bisa menekan inflasi. Sehingga, harga kebutuhan pokok tetap stabil. Dengan demikian tetap terjangkau oleh masyarakat,” tegas pria yang akrab disapa Bung Karna ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Situbondo, Samsuri, menjelaskan untuk merealisasikan BLT DBHCHT tersebut Pemkab Situbondo menggelontorkan anggaran hingga Rp 4 miliar lebih. “Uangnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing KPM melalui Bank Jatim,” jelasnya.(her/gie)