Barang haram itu sebelumnya dikirim dari Jakarta melalui jasa pengiriman. Kesabaran petugas diuji karena tersangka sempat memerintahkan petugas kurir membatalkan sejumlah titik pengiriman melalui handphone (HP). Tersangka minta petugas kurir kirim ke kawasan Injoko. Namun ketika petugas kurir setengah perjalanan menuju Injoko, tersangka kembali telepon dan minta petugas mengembalikan ke kantor pusat perusahaan jasa hantaran di kawasan Raya Juanda.

Namun proses pengiriman berhasil digagalkan di frontage road sisi timur, tepatnya sekitaran Siwalankerto.

Plt. Kepala BNNK Surabaya Damar Bastian mengatakan, penangkapan tersangka melalui pengendusan digital cukup lama, sekitar 1 minggu. Berkat kesabaran, petugas berhasil mengungkap, Minggu (19/5) petang.

“Keberhasilan ini juga atas kerjasama dengan BNNP. Tim gabungan berhasil setelah mencurigai seseorang yang mengendarai motor yang mengiringi petugas kurir jasa hantaran. Selanjutnya tim mengikuti lalu menghentikan, di Halaman ATM BRI Siwalankerto.

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan didapati stoples plastik warna merah, yang di dalamnya terdapat bungkusan ganja seberat 1 kg.

Pengembangan kasus dilakukan dengan mengeler tersangka ke rumahnya. Ternyata di dalamnya diamankan bubuk daun keratom yang diindikasikan kuat mengandung unsur narkoba. Cuman petugas belum memastikan karena perlu uji laboratorium.

Barang bukti yang diamankan, 1 kg ganja, 1 unit sepeda motor Mio Soul putih Nopol W-6528-VM. “Saat ini masih dilakukan pengembangan jaringan di atasnya,” kata Damar, Minggu (19/5) malam.

Kepada petugas, tersangka mengaku ganja dipesan dari temannya di Jakarta dan dikirim melalui jasa hantaran. “Saya pakai sendiri,” aku tersangka.

Menyimak pengakuan tersebut, Damar tidak mempercayai. “Modus tersangka selalu seperti itu, mengaku dipakai sendiri agar jaringannya aman,” kata Damar. (ano/yan)

Komandan Kodim 0831, Letkol (Inf) La Ode menekankan ke anak buahnya untuk tidak menggunakan narkoba. “Jangan coba-boba narkoba. Jangan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu,” pesan Lao Ode sebelum sosialisasi dan tes urine dimulai.

Choirudin dari BNNK Surabaya memaparkan jenis-jenis narkoba serta zat yang digolongkan narkotika di Indonesia. Bahaya penggunaan narkoba juga dipaparkannya. “Semua instansi pemerintah dan masyarakat wajib berpartisipasi dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba,” kata Choirudin.

Sementara itu, ada 50 personil Kodim yang mengikuti tes urine. Dan kesemuanya hasilnya negative.

Terpisah, pada hari dan jam yang sama Indah Soetantri dari BNNK menjalankan sosialisasi P4GN serta tes urine di Aula Perbekalan dan Angkutan Bek Ang Kodam V/Brawijaya . Ada 40 personil Bek Ang menjalani tes urine dan semuanya negative.

Kepala Bek Ang Kodam V/Brawijaya: Kolonel (Cba) Agus Subekti, A.Sos.M.si menyerukan anggotanya untuk terus menyuarakan tolak narkoba dan mengedepankan prestasi di keluarga dan kampungnya tinggal. (sur/anw/yan)

 
Memontum Surabaya – Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya, dr. Singgih Widi Pratomo memaparkan sosialisasi Peraturan Kepala (Perka) Badan Narkotika Nasional (BNN) RI No 24 Tahun 2017 tentang Standarisasi Pelayanan Rehabilitasi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika.

Menurutnya, sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan layanan rehabilitasi terintegrasi dengan berada dalam satu atap. Dalam artian BNN mencoba menata ulang prosedurial rehabilitasi.

Ada tiga prosedur untuk menentukan proses rehabilitasi pasien narkoba. Pertama, rehab medis, sosial dan pasca rehab. “Karena selama ini proses rehabilitasi dilakukan secara terpisah-pisah. Misalnya pihak medisnya di RSAL, sosialnya di lembaga komponen masyarakat di Plato, Orbit, Bambu terus pasca rehabnya di BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi),” katanya, Kamis (22/11/2018).

Dirinya menilai dengan pelayanan yang terpisah-pisah tersebut, mengakibatkan proses rehabilitasi pasien tidak optimal. Karena yang menangani berbeda-beda orang dan dilain sisi juga tidak bisa mengikuti perkembangan perilaku pasien secara menyeluruh.

Ia menjelaskan, jika berada dalam satu atap seperti Balai Besar Lido, pasien hanya ditangani satu orang konselor saja. Dan pengawasannya jauh lebih ekstra. Karena sebetulnya pelayanan rehabilitasi adalah kualitas. Bukan hanya formalitas belaka.

Sehingga perlu adanya koordinasi antara instansi pemerintahan, tujuannya untuk sharing. Karena angka rileps pemakaian narkotik itu tinggi, 60 sampai 70 persen. “Karena itu pasca direhab, kita tidak bisa menjanjikan pasien akan sembuh total. Pecandu narkotika itu penyakit kronis pada otak yang sifatnya kambuhan,” katanya, Kamis (22/11/2018).