’’Bisa diajukan untuk sementara tidak apa-apa. Karena kan untuk operasional sekolah juga. Boleh,’’ katanya saat ditemui diruang kerja, Kamis (27/2/2020). Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, dikatakan WS, sapaan akrab Whisnu Sakti Buan, juga mulai melakukan langkah pendataan terhadap guru-guru honorer di sekolah swasta.

Terutama, bagi sekolah swasta yang tidak mampu membayar gaji guru honorer atau tenaga tambahan yang direkrut. Caranya, pihak sekolah bisa mengajukan guru honorer maupun tenaga baru yang direkrut ke Dindik Kota Surabaya

’’Seperti sekolah swasta yang kekurangan siswa, pembayaran tenaga pendidik bisa dari APBD. Diluar BOPDA,’’ terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dindik Surabaya, Muhammad Aries Hilmi membenarkan hal tersebut. Ia menyatakan, kondisi kesejahteraan guru honorer di Surabaya lebih baik dibandingkan daerah lain.

’’Kalau di Satuan Pendidikan Sekolah Negeri sudah UMK Semua. Kalau swasta kan bergantung kepada Yayasan,’’ kata dia.

Selain BOPDA, sekolah swasta juga mendapat tunjangan perbaikan penghasilan. Besarannya Rp 1 juta setiap bulan.’’Namun harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi,’’ kata Aries.

Para guru honorer di sekolah swasta bisa mengajukan melalui Dindik Surabaya. Syaratnya, merupakan guru tetap yang diakui oleh Yayasan Sekolah. Selain itu, memiliki pengalaman mengajar di sekolah tersebut selama dua tahun.

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), juga menjadi syarat mutlak.’’Asal bisa memenuhi persyaratan. Alhamdulilah tingkat kesejahteraan guru honorer bisa tercover,’’ terang Aries.

BOPDA dari Pemerintah Pusat sendiri diketahui sudah cair pada tanggal 17 Februari kemarin. Distribusi pencairan dana tersebut langsung dari pusat kepada Pemprov Jatim untuk selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing sekolah. (ace/yan)

“Bagaimanapun juga itu (BOPDA) dana APBD sebelum diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kemungkinan juga bisa ke sana. Nah sebelum ke sana, kami lihat sendiri supaya ada perbaikan-perbaikan dari Dinas Pendidikan (Dispendik). Yang kami periksa ini tahun 2017 sehingga tahun 2018 nanti ada perbaikan di Dinas Pendidikan,” kata Sigit Sugiharsono selaku Kepala Inspektorat Kota Surabaya, ditemui di ruang Humas dan Protokol Pemkot Surabaya, Kamis (6/9).

Sekadar diketahui, Dispendik menerapkan sistem Informasi Teknologi (IT). Sistem menyebut ada guru atau sekolah yang menerima dana Bopda ganda. “Dari sana ketemunya 41 nama guru yang mengajar di beberapa tempat yang menerima dana Bopda dobel. Dan setelah di cek ulang dari 41 guru tersebut, Dinas Pendidikan sudah melakukan sampling pada 24 guru,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, Dispendik akan turun ke lapangan untuk memeriksa langsung. Sehingga ke depannya agar anggaran tahun 2018 tidak seperti yang tahun-tahun kemarin. Sebelumnya Bopda ditransfer ke yayasan, lalu sejak tahun 2016 masih lewat rekening kepala sekolah. Pembiayaannya juga tidak untuk operasional sekolah melainkan hanya untuk gaji guru.

“Kami melakukan pengumpulan data itu hanya dalam seminggu ya. Memang awalnya kami ada kesulitan, kami turun ke lapangan, kami kerja 4-5 hari itu susah. Karena manual, sehingga dengan itu kami kumpulkan dengan IT kami. Coba kenapa ini ada yang dobel dan sebagainya. Akhirnya di list satu satu nama dari sekian ratus guru itu, ternyata ada 41 orang guru itu yang menerima dana Bopda dobel di sekolah swasta. Kalau negeri kita sudah wadahi sendiri,” kata Sigit Suharsono, lagi.

Dari 1000an guru itu, kata Sigit, pihaknya terima listnya kemudian dikumpulkan satu persatu yang menerima dana Bopda itu. Ternyata ada beberapa guru yang menerima dobel, mereka dapat dari sekolah A, dan dapat dari sekolah B itu ada temuan disana, tempuk itu,” Sekretaris Dispendik Surabaya Dr. Aston Tambunan M.Si mengakhiri temu pers. (him/ano/mmx/yan)