Memontum Bondowoso – Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, yang melakukan pemotongan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madrasah Diniyah (Madin). Reaksi itu dimunculkan, karena dana itu begitu krusial untuk pengelolaan Madin.

Sikap Ketua DPRD tersebut, didasari pernyataan Kementerian Keuangan, yang memastikan bahwa refocussing tidak berdampak pada prioritas utama Kemendikbudristek. Yaitu, pembiayaan pendidikan yang sangat diperlukan di masa pandemi.

baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurut H. Ahmad Dhafir, seharusnya Pemkab Bondowoso tetap menganggarkan Bos Madin untuk 12 bulan. Bukan sebaliknya, justru merefocusing dan memangkas Bosda Madin hanya tinggal dia bulan.

“Sesuai dengan janji kampaye Bupati, yang akan memenuhi Bosda Madin selama 12 bulan. Ini komitmen yang harus dipenuhi bupati dan bukan justru memangkas Bosda Madin. Karena Bupati tidak mau menganggarkan, DPRD rela berkorban untuk sebagian anggarannya dialihkan pada anggaran Bosda Madin,” ungkap H Ahmad Dhafir, Senin (27/09/2021).

Dhafir-sapaannya melanjutkan, fungsi dana Bos Madin itu sangat urgen. Di tengah pandemi, banyak Madin yang tetap menjalankan PBM. Padahal, Pemkab Bondowoso mengalokasi dana hibah lebih dari 125 milyar, tetapi Bosda Madin hanya diakomodir Rp 1,9 milyar. Padahal, jika dipenuhi 12 bulan, hanya membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 11 milyar.

“Di samping untuk operasional sekolah, Bosda Madin juga untuk insentif ustadz dan ustadzah. Begitu miris, ketika insentif guru Madin hanya Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu masih dipangkas, dengan berdalih refocusing,” sambung pria yang akrab disapa Pak Ketua.

Selaku Ketua DPRD, H Ahmad Dhafir, bersama seluruh anggota DPRD, berkomitmen untuk memperjuangkan Bosda Madin dari sisa waktu pembahasan dan keterbatasan yang ada. “Kami masih memiliki kesempatan mengalihkan anggaran belanja DPRD dan belanja lainnya demi terpenuhinya Bosda Madin minimal 6 bulan, sebelum penetapan P-APBD, 30 September 2021,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah (FKDT), Bahrul, S. Pdi., dalam acara silaturahmi dengan Ketua DPRD, H Ahmad Dhafir, mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua DPRD, yang telah memperjuangkan Anggaran Bosda Madin dari dua bulan menjadi enam bulan. 

Seperti diberitakan sebelumya, Pemkab Bondowoso mendapat ktitik keras dari DPRD dan masyarakat, karena memangkas dana Bosda Madin hingga tinggal dua bulan. (sam/sit)

Turut hadir Walikota Malang, H Sutiaji dan memberikan arahan langsung kepada peserta yang datang. Ia menekankan agar kepala sekolah mampu mempertanggung jawabkan penggunaan dana BOSDA dengan memperhatikan beberapa poin penting.

“Tepat waktu, tepat sasaran dan transparan menjadi poin penting dalam penggunaan dana tersebut; karena jika tidak maka akan menghambat sekolah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Walikota Sutiaji.

Kesepahaman, lanjutnya, antara yayasan dan pihak sekolah juga dinilai sangat penting; jangan sampai terjadi perbedaan persepsi yang berakibat dapat menghambat jalannya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sebanyak 87 sekolah swasta di Kota Malang akan menerima dana hibah BOSDA dengan total anggaran Rp. 35.681.880.000,- untuk 45.746 siswa di 217 sekolah se Kota Malang.

“Kedepan, saya berharap dengan adanya dana ini sekolah dapat meningkatkan standar kualitas pendidikan meski ditengah-tengah situasi pandemi Covid-19,” tandasnya. (*/yan)

Dana APBD tahun 2020 diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sebesar Rp 205.869.644.000. “Sebenarnya Anggaran APBD tahun 2020 bisa lebih. Namun, karena sekarang sedang terjadi pandemi Covid 19, dana dikurangi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Dr Zubaidah MM.

Para wakil dari lembaga dan yayasan terkait yang sedang mengikuti acara

Untuk dana yang diberikan kepada sekolah negeri sebesar Rp 76.562.476.000 sekitar 37 % nya. Itu mencakup mulai dari Sekolah Dasar (SD) negeri sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Bosda dan juga Bosnas. Sedangkan yang diberikan kepada sekolah swasta sebesar Rp 95.972.166.000 sekitar 47 % nya, mencakup mulai dari BOP Paud, SD dan SMP (Bosda dan Bosnas), BOP Kesetaraan dan juga insentif Guru/PTT swasta.

Dari Rekap Dana Hibah diberikan total sebesar Rp 35.681.880.000. Itu diberikan mulai dari yayasan umum yang berjumlah 69 yayasan dari SD, SMP, MI, MTs sekitar 17 miliar. Lalu untuk yayasan dari NU sekitar 9 miliar, dari yayasan Muhammadiyah sekitar 2 miliar, lalu dari yayasan Katolik 5 miliar dan terakhir yayasan Kristen sekitar 1 miliar. Dari total keseluruhan ada 87 yayasan dan 217 lembaga.

Wali Kota Malang yang sedang memberikan sambutan dan pengarahan

“Perlu diingat juga bahwa setiap sekolah, yayasan dan lembaga harus melaporkan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan kesepahaman untuk semua yayasan dan sekolah-sekolah negeri. Saya juga berterimakasih kepada lembaga pendidikan di masyarakat. Kalau bisa kita harus tingkatkan terus. Karena pendidikan sangatlah penting. Pendidikan yang berkualitas akan menjadikan kualitas negara kita menjadi lebih baik,” tutup Walikota Malang Sutiaji. (mg1/yan)

“Kami sudah dapat informasi tentang refocusing dana APBD 2020 di sejumlah OPD hingga BOSkab. Kami hanya ingin agar ada penjelasan dan pemberitahuan dari Pemkab Malang, ” tegas Miskari Kepala MTs Azharul Ulum Selasa (9/62020) siang.

Lanjut Miskari,rincinya dana sebesar tersebut bersumber dari silpa atau (sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan), dana darurat, serta belanja tidak terduga sebesar Rp 90 miliar.

“Kami agak heran karena sampai bulan Juni ini belum disuruh Pemkab Malang (Disdik) mengumpulkan berkas laporan terkait pengucuran Boskab,” tutur pria yang juga Koordinator Bidang Advokasi LP Maarif Kabupaten Malang.

Ia berharap Pemkab Malang memberikan penjelasan secara resmi, gamblang, dan transparan terkait mengapa Boskab sampai sekarang belum dikucurkan.

“Saya sekedar ingin sampaikan pendapat jika BOSda ini merupakan hak kami. Karena sejak awal telah dilakukan pembahasan, dan disepakati, namun sampai sekarang kok belum turun,”ulasnya.

Meski sangat membutuhkan Boskab,lanjut mantan anggota DPRD Kabupaten Malang ini apabila ada penjelasan terkait hal ini maka pihaknya bisa memahami dan menerima.

“Pada dasarnya Kami sangat membutuhkan Boskab untuk keberlangsungan pendidikan madrasah. Namun kami akan legowo, memahami dan menerima jika ada sebuah pemberitahuan rasionalisasi dana Boskab akibat pandemi Covid-19,” paparnya.

Disisi lain,Miskari juga menjelaskan, apabila ditelaah secara mendalam, sebenarnya pihaknya (pendidikan Ma’arif) juga tergolong sebagai korban Pandemi Covid-19.

“Pada saat ini sebenarnya Kami ini juga tergolong sebagai korban Pandemi Covid–19. Kami butuh dana untuk pembelajaran daring dan membayar gaji guru, ironisnya Boskab juga belum turun,” pungkasnya. (Sur/oso)

Hadir dalam kegiatan tersebut, yakni para pejabat dari Disdikbud Jombang serta undangan, mulai dari OPD Lintas Sektor yang terdiri dari BPKAD, Inspektorat, BAPPEDA, Bagian Hukum Setdakab Jombang, Ketua MKKS SMP, Ketua K3S SD sampai Koordinator Pengawas Sekolah.

Pembuka acara kegiatan penyusunanan Domnis BOSDA, Sekretaris Disdikbud Jombang sekaligus Ketua Tim Penyusun Domnis BOSDA 2020 dilakukan oleh Jumadi. Ia menyampaikan bahwa dibutuhkan saran dan masukan dari para peserta guna mencapai suatu kesepakatan bersama dalam menjalankan BOSDA tersebut.

Salah satu yang menjadi pembahasan dari rapat ini adalah tentang honorarium GTT/PTT yang belum mempunyai NUPTK. Dalam hal ini Sekretaris Tim penyusunan Domnis BOSDA 2020 yang juga menjabat sebagai Kepala Subbag Penyusunan Program dan Evalusi Disdikbud Jombang, Ana Arisanti menjelaskan bahwa honorarium GTT/PTT yang belum mempunyai NUPTK tetap bisa didanai.

“GTT/PTT yang belum punya NUPTK bisa didanai dengan BOSDA. Namun jika BOSDA tidak bisa mencukupi hal tersebut maka bisa dialihkan pada dana BOS Reguler,” jelasnya.

Dari hasil penyusunan Domnis BOSDA 2020 ini, tahap selanjutnya akan diserahkan ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jombang untuk ditindak lanjuti.

Terkait pelaksanaan kegiatan di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pihak Disdikbud Jombang tetap berpegang teguh pada penerapan standar protokol kesehatan dari pemerintah. Para anggota yang hadir diwajibkan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk ruangan, saling menjaga jarak, serta memakai masker saat rapat berlangsung. (wis/yan)

“Gerakan ayo membangun madrasah kita mulai bersama-sama dari Kabupaten Lumajang,” jelas Bupati, Rabu (25/9/2019).

Bupati juga menjelaskan bahwa Pemkab. Lumajang juga sudah mengalokasikan anggaran khusus guru non PNS sebesar 11,4 Milyar dalam anggaran 2019 sebanyak 1900 guru dilingkungan Kemenag, dan tahun depan nantinya akan dinaikkan sebanyak lebih dari 2000 guru yang menerima tunjangan dari APBD.

“Saya menyadari betul bahwa pendidikan madrasah adalah pendidikan yang diajarkan oleh guru-gurunya dengan pengajaran lahir dan batin,” ungkap Bupati yang akrab disapa Cak Thoriq itu. (adi/yan)

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Imam Fauzi, menjelaskan, tahun 2018 anggota DPRD Kota Malang telah menyetujui peningkatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk tingkat SD dan SMP.

“Tahun depan dana Bosda SD sebesar Rp 42 miliar. Lantas dana Bosda SMP sebesar Rp 28.3 miliar. Kita juga meningkatkan insentif bagi GTT dan PTT. Awalnya Rp250 per bulan menjadi Rp 500 ribu per bulan,” ungkap Fauzi.

Selain menyetujui peningkatan dana Bosda dan insentif GTT dan PTT. Anggota DPRD Kota Malang juga menyetujui program pemberian seragam untuk 2000 siswa SD dan 2500 siswa SMP.

Sasarannya anak anak yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kota Malang. “Kita akan mendorong Dinas Pendidikan, Kota Malang agar memperioritaskan anak anak yang dekat dengan sekolah. Saat penerimaan siswa baru. Tahun 2017 kuaotanya 50%. Akan kita dorong menjadi 60% kuotanta,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rahayu Sugiarti menambahkan, selain menyetujui penambahan dana Bosda untuk siswa SD dan SMP. Anggota dewan juga menyetujui program Pemkot Malang ingin menambah bus sekolah.

“Tahun depan ada penambahan 9 bus sekolah lagi. Semakin banyak bus sekolah bisa mengurangi pengeluaran biaya transportasi wali murid. Anak anak juga lebih aman saat berangkat dan pulang sekolah,” tambah Sugiarti.

Lantas keputusan politik lain sudah dilakukan anggota dewan yakni mendorong pengusaha di Kota Malang peduli terhadap kondisi bangunan sekolah di Kota Malang.

“Sepanjang tahun kemarin ada puluhan bahkan ratusan gedung sekolah perlu diperbaiki. Tapi anggaran Pemkot Malang terbatas. Mulai tahun depan kita akan mendorong pengusaha di Kota Malang menyisihkan laba perusahaannya untuk membiayai renovasi bangunan sekolah di Kota Malang,” pungkas Sugiarti. (man/yan)