Memontum Malang – Akhirnya, sekolah bisa mulai mempersiapkan perlengkapan protokol kesehatan (Prokes) untuk kebutuhan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono, mengatakan masih banyak sekolah yang belum siap untuk menggelar KBM tatap muka, karena terkendala penyediaan alat protokol kesehatan.

“Kemarin, untuk memenuhi kesiapan KMB tatap muka, ada enam syarat tatap muka. Salah satunya, protokol kesehatan dan dana BOSKAP ini nanti bisa digunakan untuk mempersiapkan enam syarat itu,” ujar Rahmat, Senin (30/11) tadi.

Sekarang, tambah Rahmat, dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAP) Malang, sudah cair. Artinya, bisa digunakan untuk perlengkapan protokol kesehatan.

“Dana BOSKAP itu untuk SD dan SMP se-Kabupaten Malang dan sudah cair. Namun, secara bertahap melalui rekening sekolah dan sudah kita lakukan satu minggu lalu,” ungkapnya.

Untuk pencairannya sendiri, lanjut Rahmat, berbeda-beda. Untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menerima Rp 15 ribu per bulan. Sementara untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) menerima Rp 30 ribu per bulan dan SMO menerima Rp 50 ribu per bulan.

“Ini akan kami cairkan langsung kelipatan empat bulan. Jadi semisal SMP Rp 50 ribu per bulan, nanti akan menerima Rp 200 ribu dan bisa di cek ke sekolah-sekolah. Kami memberikan kelipatan empat bulan itu memang karena APBD 2020 dan harus dibelanjakan akhir tahun ini,” tambahnya.

Rahmat menambahkan, untuk total anggaran BOSKAB, dirinya tidak mengetahui secara rinci. Namun, anggaran BOSKAB untuk empat bulan itu berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Kabupaten Malang tahun 2020.

“Kita memang fokusnya di perubahan anggaran itu untuk memastikan kegiatan pendidikan bisa berlangsung selama pandemi Covid-19,” tambahnya.

Disisi lain, Rahmat menjelaskan, sementara ini BOSKAB yang akan menerima hanya yang berada di bawah naungan Dindik Kabupaten Malang.

“Untuk di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) yakni Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) belum cair. Kemarin sudah kita ajukan, semoga minggu depan bisa cair,” tutupnya. (riz/sit)

Memontum Malang – DPRD Kabupaten Malang, melalui Plt Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin, mengatakan bahwa program pendidikan harus bisa maksimal. Termasuk, program pendidikan untuk sekolah Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Malang.

“Demi pendidikan yang layak, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita sebagai wakil rakyat, harus melihat semua kebutuhan rakyat tanpa melihat dari mana mereka berasal. Termasuk, antara SMA sederajat atau pun kepada MA,” kata Plt Ketua DPRD Kabupaten Malang, Rabu (25/11) tadi.

Berkaitan dengan anggaran Boskab (bantuan operasional kabupaten), Shodikul mengungkapkan, rasa simpati dan meminta maaf kepada beberapa kepala sekolah Madrasah Aliyah. Karena, yang waktu itu sempat mengaspirasikan terkait kesusahannya, dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajarnya.

“Hingga sekarang ini, kita masih perjuangkan. Karena, siapa yang mau tanggung jawab, kalau bukan kita yang harus memberikan perhatian mulai tingkatan PAUD sampai Aliyah. Meski pun, untuk SMK sendiri sudah bukan kewenangan Pemkab Malang,” ujarnya.

Terkait hal itu, tambahnya, DPRD Kabupaten Malang sudah berkomunikasi dengan pihak guru dan orang tua guna menindak lanjuti terkait bagaimana Madrasah Aliyah, bisa mendapatkan dana bantuan Boskab.

“Kita nanti tinggal koordinasi dengan Kementrian Agama Kabupaten Malang. Di beberapa daerah, sudah ada yang melakukan bentuk simpatinya. Apakah itu dalam bentuk insentif para guru atau beasiswa untuk siswa berprestasi. Paling tidak, ini untuk kedepannya harus bisa dicarikan solusi,” ujarnya. (riz/sit)

Memontum Malang – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, sudah mempersilahkan sejumlah sekolah untuk bisa kembali membuka sistem belajar mengajar dengan tatap muka. Langkah itu, sebagai tindak lanjut lampu hijau yang telah diberikan oleh Pemkab Malang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono, mengatakan sudah memberikan surat tawaran kepada setiap sekolah SD dan SMP, untuk bisa membuka kembali.

“Intruksi dari Sekda, sudah kami sebarkan melalui surat kepada setiap sekolah. Namun, masih banyak yang tidak siap. Dengan alasan, karena tidak ada dana untuk memfasilitasi alat dalam mendukung SOP Protokol Kesehatan,” ujar Rahmat, Kamis (12/11) tadi.

Mensikapi hal itu, dirinya berharap ada kucuran dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (Boskab) Kabupaten Malang. Yakni, agar bisa segera cair dan sekolah bisa menggunakannya untuk sarana protokol kesehatan.

“Harapan saya, ini (Boskab) segera cair. Kalau Boskab cair, semua sekolah bisa menggunakan untuk membeli alat protokol kesehatan dan bisa segera di buka,” ujarnya.

Rahmat mengungkapkan, memang hingga saat ini, masih banyak sekolah yang belum siap. Meski pun, pihak Dinas Pendidikan, sudah mengirimkan surat untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar.

“Banyak sekolah yang mengeluhkan keterbatasan alat standar protokol kesehatan. Dan ada yang sampai tidak memiliki alat seperti thermogun, handsinitizer hingga masker. Jadi, semoga dana Boskab segera cair dan bisa digunakan langsung,” ujarnya. (riz/sit)