Hal itu direspon cepat oleh Dinas PU Bina Marga Sumenep. Melalui Kabid Pemeliharaan, S. Supriadi, diakui memang sering terjadi kerusakan. Hal itu karena faktor saluran airnya memang sudah buntu yang ngekros dari jalan Utara ke Selatan itu, Senin (14/06).

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

“Faktor lainnya karena beban kendaraan yang lewat itu memang berat-berat. Sehingga jalan yang dilewati itu tidak mampu menahan beban apalagi itu satu tujuan. Jadi yang di arah selatan itu muatan isi penuh sehingga mengakibatkan jalan itu cepat rusak,” terang Supriadi.

Solusinya, kata Kabid Pemeliharaan itu, saluran dibenahi. Selain itu ada peninggian jalan sehingga tidak ada genangan air. Sebab genangan air yang mengakibatkan jalan itu rusak.

“Waktu hujan Bulan September sampai Desember 2020 itu membuat jalannya tergenang air apalagi dibebani muatan yang berat sehingga cepat rusak. Juga jalan yang dipertigaan itu lebih tinggi dengan jalan nasional sehingga ada genangan air,” jelasnya.

Tidak hanya itu, air bersumber dari irigasi yang buntu sehingga keluar dari saluran. Jadi memang penyakitnya aspal itu adalah air. “Jadi bilamana ada jalan berlubang kita tambal jadi konstruksinya sama,” beber dia lagi.

“Tetapi di Tahun Anggaran (TA) 2021, kami minta ke Pemkab melalui kepala dinas untuk di anggarkan di Bantuan Tidak Terduga (BTT). Lantaran sudah teranggarkan makanya kita kerjakan,” sambungnya.

Kalau ini, kata dia, masuk pemeliharaan rutin, bukan pemeliharaan yang sifatnya kontraktual. Sehingga pekerjaan dilakukan secara swakelola. Anggaran itu disediakan. Jadi pemkab itu memberikan anggaran pada Dinas PU Bina Marga pada tahun ini sekitar Rp 1,5 miliar untuk jalan dan Rp 800 juta untuk jembatan dan gorong-gorong. “Jadi kita sediakan bilamana ada rusak, kita kerjakan langsung. Kemarin itu biasanya ada jalan lubang, kita tambal. Karena penyebabnya buntunya air di gorong-gorong/irigasinya, makanya kita ganti boxculvert. Lalu, jalan beraspal itu kita tinggikan,” ujarnya. (dan/edo/ed2)

 
Memontum Sidoarjo —- Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi C DPRD Sidoarjo menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah proyek yang dinilai lamban perkembangan proses pekerjaannya. Sejumlah proyek yang disidak itu, diantaranya adalah proyek pembangunan box culvert yang ada di JL Raya Tropodo dan Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (9/12/2017).

Kedua proyek ini selain memicu kemacetan di jalur padat itu, juga pekerjaannya terancam molor. Kedua proyek itu dikerjakan CV Sarang Karya dengan nilai pagu Rp 360 juta dan PT Estetika Surabaya dengan nilai pagu Rp 4,6 miliar. Dari sidak itu berdasarkan datanya, CV Sarang Karya siap menyelesaikan pekerjaannya minggu depan. Sedangkan untuk paket pekerjaan PT Estetika Surabaya, progres perkembangannya masih sekitar 15 sampai 20 persen. Namun berjanji siap menyelesaikan pada akhir bulan Desember 2017.

Dalam sidak itu, para anggota dan pimpinan Komisi C DPRD Sidoarjo didampingi para pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sidoarjo.

‘Kami meminta pembangunan proyek itu dipercepat pekerjaannya. Selain menimbulkan kemacetan luar biasa juga karena progresnya terlambat. Proses pengerjaannya hanya dilakukan malam hari dengan satu alat berat.
Kami meminta ditambah alat beratnya agar cepat selesai,’ terang Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih saat memimpin sidak, Sabtu (9/12/2017).

Selain itu, lanjut anggota Fraksi PKB ini, untuk mempercepat proses pengerjaan proyek, Komisi C DPRD Sidoarjo minta kontraktor bisa berkordinasi dengan pemilik peralatan dan perlengkapan alat berat (utilitas). Hal ini disebabkan pekerjaan box culvert membutuhkan alat berat dan perlengkapan yang memadai. Termasuk adanya pipa PDAM yang bocor agar bisa dikembalikan seperti sebelumnya.

‘Solusinya harus segera dilakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk mempercepat dan melancarkan proses pengerjaannya,’ imbuhnya.

Sementara salah seorang anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M Nizar mendesak Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo memblacklist rekanan yang pekerjaannya molor dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Hal itu untuk memberikan efek jera bagi rekanan yang mengerjakan proyek.
‘Kalau sampai tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak atau pekerjaannya asal-asalan, kami minta Dinas PUPR memberi sanksi tegas. Salah satunya diblacklist agar dalam mengerjakan proyek itu rekanan berkomitmen menyelesaikan sesuai kontraknya,’ pungkasnya.

Sementara dalam sidak itu, diikuti diantaranya Abdillah Nasih, Aditya Nidyatman, Achmad Amir Aslichin, M Nizar, Jauhari dan Fathurozi didampingi pejabat Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo yang berkompeten.

‘Sidak bakal kami lanjutkan dengan sesuai agenda dengan mengecek langsung sejumlah proyek lainnya,’ pungkasnya. (wan/yan)