Jika sebelumnya tugas BP2D sesuai nomenklatur dan tusi dalam Perda serta Perwal terdahulu hanya menangani pelayanan masyarakat dan pemungutan terhadap pajak daerah, kini tugas Bapenda bertambah. Sesuai peraturan perundangan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Bapenda Kota Malang tetap bertugas menangani pelayanan dan pemungutan terhadap sembilan jenis pajak daerah.

Suasana makan siang dan syukuran sederhana di ruang rapat Bapenda Kota Malang

“Serta ditambah fungsi-fungsi koordinasi dan akuntansi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang yang meliputi pemungutan dan pembukuan pajak daerah. Semua retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lain yang sah seperti sewa aset dan lain-lain,” beber Wakil Walikota Malang, Ir H Sofyan Edi Jarwoko.

Wawali yang akrab disapa Bung Edi itu berharap agar amanat UU No 28 Tahun 2009 dapat dilaksanakan dengan baik oleh Bapenda.

“Harapan kedua, terkait peran tugas fungsi koordinasi dan akuntasi PAD supaya semakin jelas siapa berwenang dan bertanggung jawab sehingga tidak terjadi over lapping antar perangkat daerah,” jelasnya.

Ketiga, Edi berharap Bapenda di bawah komando Sam Ade tetap optimal dalam melakukan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi demi meningkatkan PAD dari sektor pajak. Untuk tahun 2020, target PAD Kota Malang sebesar lebih dari Rp 731 Milyar. Bapenda sendiri ditarget mampu membukukan pendapatan dari sektor pajak hingga Rp 621 Milyar alias naik 23% dari target tahun 2019 sebesar Rp 501 Milyar. Sementara nilai retribusi berkisar Rp 110 Milyar lebih.

“Dengan tugas yang semakin bertambah dan target yang kian meningkat, artinya segenap awak Bapenda harus makin bekerja keras dan harus tetap optimis mampu memenuhi target,” tandas Sofyan Edi.

Pendapat senada diamini Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, H Asmualik. Pihaknya berharap seiring perubahan nama dan nomenklatur BP2D menjadi Bapenda, kinerja ke depannya dapat lebih maksimal dalam upaya memenuhi target.

“Spirit perubahan ini harus bisa dibawa dalam setiap kerja-kerja nyata Bapenda dalam menghimpun uang pajak dari masyarakat, sehingga peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi dapat terus digenjot,” ujar Asmualik.

“Harapan kita bersama bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat oleh Pemkot Malang,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT memastikan segenap jajarannya akan tetap bekerja dengan giat, gembira dan integritas tinggi.

“Kami akan berusaha lebih baik. Para petugas pajak juga harus lebih tertib dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi contoh nyata bagi para Wajib Pajak,” seru Sam Ade d’Kross, sapaan akrab pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania itu.

Meski punya ‘bendera’ baru dan mengusung paradigma anyar dengan tugas dan fungsi yang lebih diperkaya, kinerja Bapenda akan terus dikawal dan disupervisi ketat oleh Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI yang sejak tahun lalu melakukan pendampingan terhadap BP2D dan Pemkot Malang.

Sebagai langkah gerak cepat, Rabu (29/1/2020) siang, Sam Ade dan jajarannya langsung menggelar rapat koordinasi bersama para stakeholder untuk aktualisasi sistem pajak online.

“Harapannya mulai awal Februari nanti kita sudah bisa menerapkan sistem pajak online atau e-Tax yang lebih update dan terintegrasi,” tuturnya. Pria yang juga dikenal sebagai tokoh olahraga nasional itu menambahkan, yang dimaksud antara lain e-Tax meliputi pelayanan online terhadap pajak hotel/ kost, resto, pajak parkir, e-BPHTB dan e-Reklame bekerjasama dengan Bank Jatim sesuai MoU serta mengacu arahan-arahan dari Tim Korsupgah KPK.

“Sehingga dapat mengcover para pelaku usaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak lama yang sudah ada ataupun yang baru terdaftar,” papar Sam Ade.

Pimpinan Cabang Bank Jatim Malang, Herry Setya Yudakka menegaskan, pihaknya selaku mitra kerja bakal mengapresiasi dan mendukung penuh program-program Bapenda.

“Selain menjalankan tugas sebagai bank persepsi, kami juga siap mensupport pajak online atau e-Tax yang diterapkan Bapenda melalui aplikasi dan sistem inovatif kami,” terangnya di Kantor Bapenda. Herry bahkan langsung menerjunkan tim IT Bank Jatim untuk proaktif dan hadir langsung dalam rapat koordinasi yang berlangsung tadi siang.

“Upaya optimalisasi dan sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta menunjang upaya Pemkot Malang untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak,” pungkasnya.(*yan)

Berdasarkan pantauan di lapangan, penertiban dilakukan sekitar pukul 9 pagi. Adapun penertiban yang dilakukan yakni dengan memasang poster yang berisi bahwa papan reklame sedang dalam pengawasan tim pemeriksa pajak karena menunggak pajak daerah.

Kepala Satpol PP Kota Malang Priyadi mengatakan, hal tersebut dilakukan karena memang telah diketahui pemasangan reklame tersebut tanpa dilengkapi perizinan. Maka dari itu, dilakukan penyegelan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dengan pihak Satpol PP.

“Iya itu karena papan reklamenya belum ada ijin, sehingga disegel oleh BP2D. Tindakan Satpol menanyakan perizinannya. Dan itu sudah sesuai dengan SOP Satpol PP, yakni melakukan pengecekan dan pemanggilan,” ujar Priyadi melalui pesan singkat.

Rencananya, lanjut Priyadi, Satpol PP akan segera melakukan pemanggilan kepada pihak penanggung jawab pemasangan iklan tersebut, dan akan melakukan pertemuan hari ini, Senin (6/12) sore.

“Penanggung jawab nanti sore jam 4 kumpul di Toko Avia, dengan Petugas Satpol PP,” imbuhnya.

Sementara itu, hal senada juga dikatakan Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto. Penertiban yang dilakukan karena masih belum ada pembayaran pajak.

Ia menyebut, jika sesuai aturan, pembayaran harus di Kantor BP2D Kota Malang dan perizinannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker).

“Yang jelas belum bayar pajak, tapi sudah masang reklame. Dan tetap sesuai aturan harus bayar pajak ke kantor BP2D dan ijinnya ke Dinas Perijinan. Tapi kalau pajak reklame, memang ketentuannya harus bayar di depan,” ujar Ade kepada Memontum.com.

Sementara itu, pria yang juga akrab disapa Sam Ade ini masih belum bisa menentukan berapa besar biaya yang harus dibayarkan, pasalnya hingga saat ini menurutnya masih belum ada pengajuan terkait gambar konstruksinya.

“Belum dihitung, karena belum ada pengajuan gambar konstruksinya,” pungkasnya.

Sementara itu, hal senada juga dikatakan Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto. Penertiban yang dilakukan karena masih belum ada pembayaran pajak.

Ia menyebut, jika sesuai aturan, pembayaran harus di Kantor BP2D Kota Malang dan perizinannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker).

“Yang jelas belum bayar pajak, tapi sudah masang reklame. Dan tetap sesuai aturan harus bayar pajak ke kantor BP2D dan ijinnya ke Dinas Perijinan. Tapi kalau pajak reklame, memang ketentuannya harus bayar di depan,” ujar Ade kepada Memontum.com.

Sementara itu, pria yang juga akrab disapa Sam Ade ini masih belum bisa menentukan berapa besar biaya yang harus dibayarkan, pasalnya hingga saat ini menurutnya masih belum ada pengajuan terkait gambar konstruksinya.

“Belum dihitung, karena belum ada pengajuan gambar konstruksinya,” pungkasnya. (gim/oso)

Karena banyaknya titik lokasi yang akan didatangi, operasi ini dibagi menjadi 4 tim dengan sasaran WP Reklame, PBB dan pajak kos serta pengecekan pemasangan alat perekam pajak online/e-Tax di beberapa restoran.

Pemasangan stiker di tempat kos dan guest house oleh petugas BP2D. (ist)

Diantaranya dengan mendatangi beberapa rumah kos di kawasan Jl Sigura-Gura, Kota Malang. Bagi kos-kosan dan Guest House yang belum membayar pajak hotel diberikan tanda stiker untuk melunasi pajak-pajaknya yang belum dibayar. Perlu diketahui bahwa rumah kos yang lebih dari 10 kamar dikenakan pajak hotel.

Kepala BP2D Kota Malang Ir Ade Herawanto melalui Kabid Pemeriksaan dan Penagihan BP2D Kota Malang Dwi Cahyo Teguh, mengatakan bahwa Operasi Gabungan ini untuk mengingatkan kesadaran masyarakat tentang sadar pajak.

“Sasarannya pajak PBB, reklame, kos dan pemasangan alat perekam transaksi pajak online e-Tax,” ujar Cahyo.

Terkait tunggakan PBB, petugas BP2D melakukan pemasangan patok atau stiker bagi WP yang masih memiliki tunggakan.

“Kalau tanah kosong sesuuai SOP bisa langsung diberi tanda peringatan berupa patik atau stiker. Kalau rumah, ada pemberitahuan 1, 2 dan 3. Ini merupakan salah satu ediukasi kepada masyarakat untuk selalu sadar dalam membayar pajak. Karena dari pajak ini untuk membangun Kota Malang,” ujar Cahyo.

Beberapa lokasi juga menjadi sasaran pemasangan Tapping Box (TP) di hotel maupun restoran. Fungsinya untuk memonitoring transaksi online yang dipasang di mesin kasir.

“Setiap transaksi di tempat usaha bisa terhitung. Kami pasang alat di bawah tempat kasir. Prosea transaksi akan bisa tersambung langsung ke serger kami. Ini untuk meningkatkan potensi pajak daerah,” ujar Cahyo. Sebanyak 250 TP akan dipasang di restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan. (gie/oso)

Adapun dalam hal ini, Divisi Korsupgah KPK bekerja sama dengan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang untuk melakukan sosialisasi tersebut kepada wajib pajak yang ada di Kota Malang. Terlebih kegiatan tersebut digelar dalam rangka pencegahan korupsi di bidang pendapatan daerah.

Sosialisasi tersebut diawali dengan pemberian arahan dari Walikota Malang, Sutiaji yang kemudian dilanjutkan arahan dari Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan.

Menurutnya, salah satu peran KPK sendiri yaitu meningkatkan pendapatan daerah, yang salah satunya, pendapatan dari sektor pajak. Khususnya, saat ini KPK fokus agar pembayaran pajak bisa benar-benar masuk ke dalam kas daerah.

“Jadi itu adalah salah satu action plan dari KPK, yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, hal ini khususnya kita fokus pada bagaimana supaya pembayaran pajak itu bisa benar-benar masuk ke dalam kad daerah. Sesuai dengan yang seharusnya. Kalau kita hitung-hitung, hari ini mungkin hanya ada sekitar 10 hingga 15 persen dari yang seharusnya bisa diterima oleh Pak Sutiaji atau Pemkot Malang. Jadi pajak ini kita buat secara online, kita bantu kita fasiitasi dan bekerja sama denga Bank Daerah,” ujar dia kepada media.

Sehingga, dengan alat yang dibuat oleh KPK tersebut, nantinya semua akan menjadi lebih transparan dan lebih bisa terkontrol. Selain itu jumlah kenaikan pajak yang masuk ke Bank Jatim selaku Bank Daerah juga dapat lebih terpantau. Dimana hal tersebut nantinya juga akan mendapat pengawasan dari para pemungut pajak.

“Intinya begitu, kita berikan juga kesadaran kepada para wajib pajak supaya mereka mengetahui bahwasanya pajak yang mereka pungut itu menjadi hak mereka, itu adalah pajak-pajak yang dititipkan kepada mereka untuk diberikan kepada Pemkot, itu intinya acara pada hari ini,” sambungya.

Menurutnya hal itu juga disesuaikan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK) dan mengacu pada Perpres no 54 tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut terdaat 3 hal yang diawasi. Yang pertama yakni masalah keuangan negara, baik pendapatan termasuk belanjanya, perizinan dan Aparat penegak.

“Yang beliau katakan, harus tepat sasaran, pendapatan inu yang harus ditingkatkan, juta supaya belanjanya banyak. Kemudian masalah perizinan dan tata kelola, kalau di tingkat pusat ada OSS (Online Single Submission) kalau disini (Pemkot Malang) ada pelayanan terpadu satu pintu. Setelah itu mengenai aparat penegak hukumnya, juga termasuk perbaikan birokrasi. Tiga hal ini kita urai lagi, action plan yang saya uraikan tadi, asal usulnya itu,” jelas dia.

Sementara itu menurutnya, penekanan anga korupsi juga tidak hanya dari satu sisi. Ia menjelaskan ada yang disebut perception indeks yang baru saja akan dilakukan.

“Jadi tidak hanya ini saja, ada korupsi politik, ada pejabat, jadi salah satu inj yang harus kita lakukan antara yang saya uraikan tadi. Kita punya harapan itu, korupsi bisa turun drastis daj presentasinya kita tidak bisa ukur,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari BP2D Kota Malang, ada sebanyak 174 wajib pajak di Kota Malang telah mengikuti program monitoring pajak online. Ke 174 wajib pajak tersebut terdiri dari wajib pajak restoran sebanyak 109, Hotel sebanyak 23, hiburan zebanyak 29 dan parkir sebanyak 13. Sedangkan dari 174 wajib pajak tersebut, sudah ada 22 WP yang telah menggunakan wajib pajak auto debet.

Menurut Walikota Malang, Sutiaji mengatakan, dengan kegiatan tersebut, sebenarnya Divisi Korsupgah KPK memiliki keyakinan, bahwa Kota Malang sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan jauh dari yang didapat saat ini.

“Contoh, hotel saat ini targetnya kan R 47 Miliar, dan itu sudah terlamapaui, lha menurut versinya rekan-rekan Korsupgah KPK bisa 10 kali lipat. Pelampauain hasil tersebut bukan karena peningkatan kinerja saja menurjt beliau, tapi juga ada asumsi target kemarin masih rendah,” ujar Sutiaji.

Untuk itu, dirinya juga telah meminta kepada pihak BP2D, agar dalam starting poin target tersebut harus melalui kajian.

“Jadi bukan hanya sekedar dari tahun yang dulu sekian, dan naik tahun berikutnya sekian. Dan ini masih kita upayakan. Sisi lain disini kita juga akan menggunakan online sistem,” pungkasnya. (iki/yan)

Untuk mendalami pengelolaan pajak terintegrasi, tim khusus BP2D bersama perwakilan Pemkot Malang dari Inspektorat, DPMPTSP, Satpol PP serta jajaran aparat penegak hukum (APH) dari Polres Malang Kota dan Kejaksaan Negeri Malang melakukan studi tiru ke Bali, 28-30 November 2019.

“Kami lakukan studi tiru pengelolaan reklame terintegrasi dengan pajak, perizinan dan Satpol. Sehingga nantinya ada kesesuaian antara izin dan pajak serta Satpol PP bisa menindak kalau masa berlaku reklame sudah habis,” ungkap Inspektur Kota Malang, Drs Abdul Malik M.pd di sela-sela kegiatan.

Dalam kunjungan studi tiru ke Bapenda Kota Denpasar, Bapenda Kabupaten Badung dan Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Jembrana tersebut, tim sekaligus mendalami sistem e-Tax supaya ke depan, pengelolaannya di Kota Malang bisa maksimal.

“Memang sejauh ini belum ada evaluasi khusus itu. Tapi yang terpenting saat ini kita lakukan seoptimal mungkin,” tegas Malik.

Studi tiru ini bukan kunjungan dadakan. Sebelumnya dalam hearing dengan Komisi B DPRD Kota Malang terkait pembahasan sinkronisasi data atau digitasi, beberapa waktu lalu, pihak BP2D sudah menyampaikan agenda terkait.

Dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri Tim Ahli Bidang Ekonomi Walikota Malang tersebut, juga mengemuka tentang upaya integrasi sistem perpajakan dengan unsur Pemkot seperti DPM PTSP, Satpol PP, Diskominfo dan juga stakeholder terkait seperti PLN dan bank persepsi.

“Setelah studi tiru selesai, kami langsung action. Kami akan memasang setidaknya 250 alat perekam pajak online untuk wajib pajak hotel, restoran hingga pajak parkir,” seru Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Dia menambahkan, selain demi optimalisasi peningkatan PAD, gerak cepat yang dilakukan ini juga dalam rangka pencegahan korupsi di bidang pendapatan daerah.

“Kita ingin mewujudkan optimalisasi PAD dari sektor pajak yang efektif, akuntabel dan transparan tanpa mengurangi pelayanan prima kepada masyarakat Bhumi Arema,” tandas Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya. (*yan)

“Terima kasih atas apresiasi yang demikian tinggi dari warga Kota Malang terhadap program Sunset Policy. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan juga demi pembangunan Kota Malang,” ujar Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Sunset Policy IV berlangsung tiga bulan, mulai 17 Agustus 2019 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berakhir pada 17 November 2019 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Rencana ke depan, Pemkot Malang akan menerapkan kebijakan serupa tidak hanya untuk PBB saja.

“Kami telah mengkaji dan berupaya mematangkan Perda supaya Sunset Policy ke depan juga berlaku untuk pajak daerah lainnya tidak hanya PBB,” sambung Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Untuk diketahui, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak.

Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” tandas Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.(*yan)

Sasarannya 7 titik WP (Wajib Pajak ) Reklame dengan nilai tunggakan Rp 83,5 juta, WP kos 8 titik senilai tunggakan Rp 176,8 juta dan 9 titik WP PBB dengan tunggakan Rp 168,8 juta. Seperti halnya saat petugas mendatangi sejumlah tempat karaoke. Salah satunya adalah Diva Karaoke di Jl Tangkuban Perahu, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Reklame Diva Karaoke Kota Malang sempat disegel petugas PB2D karena menunggak pajak selama 2 tahun. (gie)

Di Diva Karoke sempat dikakukan penyegelan dikarenakan menunggak selama 2 tahun pajak reklame Rp 24 juta/petahun. Karena tunggaakan ini, terpaksa reklame Diva dipasang segel besar yang bertuliskan ” Perhatian, Reklame ini dalam pengawasan tim pemeriksa pajak karena menunggak pajak daerah. Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 dan Perda No 2 Tahun 2015, merusak /melepas stiker/segel peringatan ink melanggar Pasal 406 KUHP,”.

Operasi kemudian dilanjutkan ke beberapa karaoke dan juga tempat-tempat yang memiliki reklame namun menunggak pajak. Sedangkan 2 tim lainnya bergerak bersamaan mendatangi beberapa target WP Kos dan WP PBB yang menunggak pajak.
Menurut keterangan Tedy Sumarna bahwa Operasi Gabungan Sadar Pajak akan terus dilakukan demi pembangunan Kota Malang.

“Pajak adalah titipan dari masyarakat untuk pembangunan Kota Malang. Seyogyanya pajak jangan ditahan-tahan atau tidak dibayarkan ke pemerintah karena ini untuk pembangunan Kota Malang. Saat ini bagi yang masih ada tunggakan pajak akan kita pasang segel. Pihak WP wajib membayar pajak. Segel akan dilepas jika WP sudah membayar pajak. Untuk Diva ini kita segel karena menunggak pembayaran pajak reklame selama 2 tahun. Namun katanya tadi akan segera dibayar tunggakan reklamenya. Nanti kalau sudah dibayar ya kita copot segelnya,” ujar Tedy.

Menurut Tedy bahwa target dari pajak reklame tahun ini sebesar Rp 19,5 miliar. ” Target Pajak reklame Rp 19,5 M, realosasinya sekarangsudah tercapai Rp 21,3 M. Untuk target Pajak sebesae Rp 501 M, saat ini hanya tinggal 27 persen lagi. Operasi Sadar Pajak ini akan terus kami lakukan suoaya WP sadar akan kewajibannya membayar pajak,” ujar Tedy.

Informasinya sekutar 1 jam setelah disegel, pihak Diva Karokr langsung melakukan pembayaran tunggakan pajak reklamenya. Oleh karena sjdah dibayar, segel tersebut sudah dilepas oleh petugas PB2D. ” Tunggakan pajak Reklame Diva Karaokebsudah dibayar, segel sudah kami lepas,” ujar Tedy. (gie/yan)

“Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan kesempatan selagi program Sunset Policy berjalan satu bulan lagi,” imbau Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Sunset Policy IV berlangsung tiga bulan, mulai 17 Agustus 2019 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berakhir pada 17 November mendatang dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan. Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Caranya pun cukup dengan melakukan pembayaran di loket Bank Jatim manapun dengan membawa SPPT PBB tahun ini atau boleh juga tahun sebelumnya. Data kemudian langsung diinput oleh petugas di lokasi pembayaran. Karena tingginya animo masyarakat, serta besarnya potensi dan manfaat yang didapat, BP2D berupaya agar program Sunset Policy ke depan tidak hanya meliputi penghapusan denda PBB semata, tapi juga berlaku untuk pajak daerah lainnya.

“Kami telah mengkaji dan sedang mematangkan Perda supaya Sunset Policy ke depan juga berlaku untuk pajak daerah lainnya selain PBB. Komunikasi intensif dilakukan dengan pihak provinsi dan menunggu keputusan Gubernur Jatim,” beber Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Untuk diketahui, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak. Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

Banner Sunset Policy IV

BACA : Pemutihan Pajak Kota Malang hingga 17 November 2019, Ayo Buruan…!

Ditambah lagi, Sunset Policy ini juga memberi kesadaran baru pada masyarakat supaya mereka tidak perlu menutupi atau merahasiakan kepemilikan asetnya dari jangkauan instansi pajak. Karena pada akhirnya, jumlah pembayaran akan terakumulasi berikut dendanya.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” papar Sam Ade d’Kross, sapaan akrab Kepala BP2D. (*yan)

Kondisi demikian cukup memusingkan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D). Segala strategi dan upaya telah dilakukan. Rumus dan formulasi juga telah diterapkan, tapi capaian ibarat stagnan. Sedangkan meminta database pelanggan PLN pun kesulitan.

Kedua belah pihak pun berusaha mencari titik terang. Menindaklanjuti MoU antara BP2D dengan PLN serta sesuai arahan Tim Korsubgah KPK RI Wilayah VI dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, maka audiensi pun digelar bersama Komisi B DPRD Kota Malang, Jumat (18/10/2019) siang.

Dalam hearing yang digelar di Ruang Rapat Petugas Pajak Daerah, Jumat (18/10/2019) sore, turut hadir unsur Pemkot Malang seperti Inspektorat, Staf Ahli Bidang Ekonomi serta pihak Kejaksaan Negeri Malang dan juga perwakilan Bank Jatim.

“Agenda hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil hearing kami sebelumnya dengan BP2D. Rekomendasi kami memang supaya ada langkah konkret upaya optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, salah satunya dari pajak penerangan jalan,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono STP.

Terkait kondisi teknis di lapangan, pihak PLN menjelaskan secara detail mengenai data jumlah pelanggan serta potensi pendapatan mereka. Area Manager PLN Malang, M Eryan juga menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi seperti piutang ragu-ragu atau PPJ yang tertinggal dan belum tertagihkan.

“Sebagai wajib pajak daerah, kami sudah punya mekanisme dan sistem pembayaran PPJ yang kami laporkan dan kami bayarkan sesuai Perda Kota Malang,” terangnya.

Sebagai informasi, pelanggan PLN di Kota Malang sejumlah 350.274 yang mana terdiri dari 208.415 pelanggan pasca bayar dan 141.859 pelanggan prabayar. Hingga akhir September lalu, penerimaan PPJ yang dicatat PLN Malang senilai Rp 44,36 Milyar.

Menyikapi rendahnya serapan ataupun PPJ yang belum tertagih, Eryan mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah alternatif untuk ditawarkan kepada Pemkot Malang. Nantinya langkah-langkah solutif akan dibahas lebih mendetail dengan tim teknis.

“Kami sampaikan pula, bahwa nilai pajak tiap daerah di Jawa Timur berbeda. Untuk Malang Raya saja ada perbedaan signifikan antara Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu,” ulas Eryan sambil membeberkan data pelanggan PLN Area Malang.

Paparan mengenai perbedaan tarif dan nilai PPJ antar wilayah yang dipaparkan Eryan dan timnya cukup membuat peserta forum terkejut. Pihak Komisi B bahkan tak menyangka ada perbedaan cukup signifikan antara Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

“Baru kali ini akhirnya kami bisa mendapat akses atau informasi mengenai database pelanggan PLN. Mungkin sudah selama 10 tahun ini belum pernah dapat. Ternyata ada informasi-informasi yang benar-benar baru dan bahkan mengejutkan, contohnya seperti perbedaan tarif pajak itu,” ujar Sekretaris Komisi B, Arief Wahyudi SH.

Menurutnya, keterbukaan antara kedua belah pihak mutlak dibutuhkan demi membuka peluang lebih baik dalam hal peningkatan PAD dari sektor pajak.

“Tentu ini sebuah langkah awal yang patut diapresiasi. Berikutnya antara Pemkot dengan PLN bisa saling bersinergi dalam hal teknis, misalnya Pemkot bisa mulai menata regulasi baru terkait pemungutan PPJ maupun membuat program dan melakukan pendataan wajib pajak terkait,” jelas Arief.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi B Dr Jose Rizal Joesoef SE, MSi menyarankan pentingnya sinkronisasi data antara BP2D dengan PLN. “Dengan begitu ada transparansi dalam hal pertukaran data. Baiknya perlu dilakukan MoU antara Pemkot dengan PLN, sehingga Pemkot bisa memanfaatkan data yang dimiliki PLN untuk melakukan kajian potensi dan penghitungan proyeksi pendapatan ataupun sebaliknya,” tutur anggota dewan yang sebelumnya dikenal sebagai dosen ini.

Apresiasi disampaikan perwakilan Inspektorat Pemkot Malang, S Nurmala. Pihaknya beranggapan bahwa PPJ PLN seharusnya bisa menjadi primadona dalam peningkatan PAD dari sektor pajak daerah.

“Jadi soal regulasi menyangkut PPJ ini penting. Setidaknya nanti bisa dikaji kembali oleh legislatif, sehingga ada formulasi terbaik dalam pemungutan PPJ misalnya terkait besaran tarif atau prosentasenya,” kata Nurmala dalam forum.

Selain masalah regulasi, kajian potensi pajak terkait menjadi hal yang substantif dilakukan. Pendapat tersebut dikemukakan Tim Ahli Ekonomi Pemkot Malang, Bahrul Ulum. “Kajian mengenai potensi pajak sedang kami matangkan. Ini penting karena akan mempengaruhi langkah-langkah optimalisasi berikutnya. Selanjutnya perlu dilakukan integrasi sistem perpajakan di lingkungan Pemkot satu pintu seperti dengan OPD yang menangani perizinan, teknologi informasi dan lainnya,” ujarnya.

Usulan trial alias ujicoba sistem auto debt dalam mekanisme pembayaran tagihan listrik pun mengemuka dalam forum. Paling tidak, diujicobakan di lingkup internal BP2D lebih dulu. “Sangat memungkinkan (auto debt) dilakukan. Bahkan mungkin Pemkot bisa menggerakan OPD melalui BPKAD lalu ke dinas-dinas,” jawab Dwiana selaku perwakilan Bank Jatim Malang yang hadir.

Pihak Kajari Malang yang diwakili Kasi Datun Dian Purnama SH pun siap mengawal kebijakan dengan melakukan pendampingan hukum. Muaranya jelas, supaya upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Malang dalam hal ini BP2D untuk optimalisasi peningkatan PAD dari sektor pajak tetap on the track.

Atas semua saran dan usulan yang muncul, Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT menyatakan pihaknya akan melakukan yang terbaik. “Dalam waktu dekat memang harus sinkronisasi data atau digitasi. Kami punya aplikasi Singo Pajak untuk pemetaan potensi berbasis spasial. Berikutnya dilakukan integrasi sistem perpajakan dengan para stakeholder seperti PLN dan juga unsur Pemkot seperti DPM PTSP, Satpol PP, Diskominfo dan lainnya,” beber Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Selain melakukan trial mulai dari sistem auto debt dengan Bank Jatim serta ujicoba dengan PLN, pihaknya juga tak menutup kemungkinan belajar langsung ke daerah yang sudah menerapkan sistem pajak terintegrasi. “Informasi yang kami peroleh, di Bali sudah diterapkan. Ada di Denpasar dan Kabupaten Badung. Bisa jadi kami perlu studi banding ke sana, agar bisa kami pelajari dan segera terapkan di Kota Malang,” tandas pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania tersebut.

Mantan Kabag Humas Pemkot Malang ini kemudian menyimpulkan, bahwa jika target pajak hanya didasarkan pada asumsi dan pola-pola perhitungan dengan pendekatan teori-teori, maka bisa saja terjadi kesalahan perencanaan yang bersifat over estimate seperti pada penetapan target PPJ sebesar Rp 75 Milyar pada tahun 2019 ini.

“Maka berdasarkan database real pelanggan PLN yang notabene juga wajib pajak PPJ, maka angka tersebut terlalu tinggi jika jumlah pelanggan PLN atau WP tersebut dikalikan dengan jumlah KWH dikalikan tarif pajak sesuai Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 sebagai Perubahan atas Perda No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,” urai Sam Ade menyimpulkan. (*/gie)