Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, menuturkan 12 EWS tersebut sudah dipasang di Dusun Jurang Kuali, Dusun Lemah Putih, Dusun Kekep, Dusun Payan, Dusun Kungkuk, Dusun Punten, Dusun Ngebruk, Dusun Jantur, Dusun Brau Atas dan Dusun Brau Bawah.

Sementara di Dusun Sumberejo, rencananya ada dua EWS dan untuk sementara masih terpasang satu.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Potensi longsor memang banyak terjadi di wilayah Kecamatan Bumiaji. Namun intinya, kesiapsiagaan kita sudah siap,” jelas Agung, Kamis (27/10/2022) tadi.

Selain mengaktifkan EWS, BPBD Kota Batu juga mulai menyiagakan sejumlah personel untuk bertugas di Posko Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB). ”Kita tambah juga personel, terdiri dari tim TRC, Pusdalops dan juga tim Logistik,” paparnya.

Di sisi lain, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Batu, untuk menyamakan persepsi terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana. “Kita juga sudah menyamakan pemahaman dan persepsi kesiapsiagaan. Jadi, misal sewaktu-waktu ada bencana, masing-masing rekomendasi itu sudah siap,” tegasnya.(bir/gie)

Ketua Paguyuban Jagung Bakar, Ani Wahyu Wijayanti, mengatakan bahwa semua pemilik warung sudah legawa dievakuasi. Bahkan, tidak ada pemilik warung yang menolak untuk dievakuasi.

Baca: Pasar Sayur Batu, Nasib Mu Kini Sepi, Gebyar Mu Tak Seirama Asa Mu

“Mereka dievakuasi diberbagai tempat. Ada yang sementara kembali ke rumahnya dan ke rumah keluarganya. Tapi, ada satu yang harus dievakuasi ke Kantor Pusdalops BPBD Kota Batu,” jelas Yanti, sapaan akrabnya.

Seluruh pedagang, menurut penjelasan Yanti, telah menjadikan warungnya sebagai tempat tinggal. Sementara proses evakuasi yang dilakukan, berkisar selama satu bulan hingga Jalan Brigjen Moh Manan, selesai dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Provinsi.

“Demi kebutuhan hidup, kami mendapatkan bantuan sembako dari BPBD Kota Batu. Selain itu, retibusi tempat dari Perhutani, juga ditiadakan selama evakuasi ini,” papar dia.

Setiap kepala keluarga, tambahnya, dijanjikan mendapatkan bantuan satu paket sembako yang tiap paketnya berisi 50 kg beras, 6 dus mie instan, 5 kg gula pasir serta bumbu dapur dan lainnya.

Baca Juga: Pedagang Buah Jadi Korban Gendam, Merugi Sekitar Rp 3 Juta

Yanti mengatakan, bahwa pihaknya saat ini masih mengajukan untuk ditiadakannya tanggungan membayar listrik. Karena, selama proses evakuasi, tempat usaha tidak aktif alias tutup. Sehingga, tidak menggunakan aliran listrik.

Selain itu, tambahnya, pengangkutan evakuasi ini dilakukan oleh BPBD Kota Batu dan DPUPR Kota Batu. Mereka yang dievakuasi hanya membawa barang berharga dan pakaian mereka. (bir/ed2)

Kasi Logistik dan Kedaruratan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Batu, Achmad Choirul Rochim, mengatakan bencana banyak terjadi sejak awal Januari. Topografi Kota Batu yang masih dikelilingi perbukitan menjadi dominasi adanya bencana longsor.

“Untuk dampak yang ditimbulkan ada beberapa. Mulai dari plengsengan ambrol, rumah rusak, hingga drainase rusak. Secara material seluruh kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,6 miliar,” ujar Rochim, Rabu (20/01).

Perbaikan dari dampak kerugian itu menelan anggaran Rp 2,9 miliar. Anggaran perbaikan dikucurkan melalui anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 10,8 miliar.

Selama terjadi bencana di bulan Januari, pihaknya mencatat tidak ada korban. Hanya kerugian material karena berdampak pada bangunan fisik seperti rumah atau plengsengan atau saluran irigasi.

Untuk menghindari adanya korban akibat bencana yang terjadi. BPBD Kota Batu melakukan tindakan kesiapsiagaan dengan menargetkan 15 unit pemasangan alat early warning system (EWS) pendeteksi tanah longsor.

Sementara itu, Achmad Choirul Rochim menyampaikan dalam mengantisipasi adanya korban ketika terjadi bencana longsor, BPBD Kota Batu tahun ini menganggarkan enam alat EWS.

Saat ini Kota Batu telah memiliki empat unit EWS. Sedangkan untuk kebutuhan 15 unit, artinya BPBD masih membutuhkan sembilan alat pendeteksi longsor. Untuk harga per unit EWS membutuhkan anggaran sekitar Rp 110 juta.

“Karena itu kami mengajukan enam alat pendeteksi longsor lagi, ditahun 2021. Pengadaan dilakukan secara bertahap. Enam alat tersebut nantinya akan dipasang di tiap desa/kelurahan yang rawan terjadi longsor. Seperti permukiman yang disekitarnya terdapat daerah lereng,” urainya.

BPBD memetakan beberapa daerah yang rawan longsor seperti di Kecamatan Bumiaji meliputi Desa Sumber Brantas, Tulungrejo, Gunungsari, Sumbergondo. Selain itu, satu titik berada di kawasan payung, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu.

“Alat ini nantinya akan mengidentifikasi pergerakan tanah yang dideteksi oleh kabel baja ekstensometer. Sehingga ketika ada pergeseran tanah, alarm akan berbunyi,” katanya. (cw2/ed2)

Memontum Kota Batu – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, memasang early warning system (EWS) atau alat pendeteksi tanah longsor di kawasan yang berpotensi tinggi rawan longsor.
Kawasan yang berpotensi tinggi rawan longsor adalah Kecamatan Bumiaji, yang memiliki titik-titik di Sumber Brantas sisi Timur Laut, Tulungrejo, Gunungsari, Sumbergondo. Selain itu, satu titik berada di wilayah Songgokerto, tepatnya di kawasan wisata Payung.
Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, mengatakan saat ini ada empat unit EWS telah dipasang. Ke empat alat itu, salah satunya berasal dari pengadaan melalui APBD. Satu lainnya, bantuan dari BNPB dan dua unit lagi bantuan dari Dinas ESDM Provinsi Jatim.
Agung mengatakan, akan menambah pemasangan alat pendeteksi longsor secara bertahap untuk merealisasikan 15 unit EWS. Tindakan kesiapsiagaan dilakukan BPBD, untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan bencana longsor. BPBD Kota Batu menargetkan 15 unit pemasangan early warning system (EWS) pendeteksi tanah longsor.

“Tahun 2021, akan dilanjutkan penambahan enam unit lagi. Usulan itu, sudah dianggarkan dalam keuangan daerah 2021. Pihak legislatif juga mendukung hal tersebut sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat,” papar Agung.
Per unit alat pendeteksi longsor itu, membutuhkan anggaran sekitar Rp 110 juta. Untuk ekstensometernya saja sekitar Rp 55 juta dan warning sistemnya sekitar Rp 47 juta.

Cara kerja alat ini, tambahnya, mengidentifikasi pergerakan tanah yang dideteksi kabel baja ekstensometer. Kabel baja akan tertarik dan mentransmisikan sinyal ke alat warning system. Sehingga, membunyikan alarm, pertanda adanya pergeseran tanah atau gerakan tanah.
“Pemasangan alat tersebut diprioritaskan pada lokasi yang berada di kelerengan yang rawan bencana. Dan di bawahnya lereng terdapat permukiman dan kerapatan vegetasi mulai berkurang atau jarang,’’ lanjut Agung.
BPBD juga telah menyiapkan langkah mitigasi, baik struktural maupun non struktural. Langkah struktural seperti penghijauan yang dilakukan di awal tahun lalu yakni penanaman rumput vertivier.

Sedangkan upaya mitigasi non struktural dilakukan dengan pemberian sosialisasi kepada masyarakat untuk memperhatikan lingkungan. Kemudian, melakukan analisa kontinjensi. Serta, membentuk desa tangguh untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terutama pada daerah rawan longsor.

“Ada 15 desa atau kelurahan desa tangguh di Kota Batu. Seluruh desa atau kelurahan ditargetkan sebagai desa tangguh bencana,” terang Agung. (cw2/ed2)

Memontum Kota Batu – Badai La Nina yang diprediksi juga akan berdampak atau berpotensi terjadi di Kota Batu, membuat pemerintah daerah melakukan antisipasi. Merespon kemungkinan itu, Pemkot Batu menyiagakan 1100 personel gabungan, yang terdiri dari ormas dan aparatur. Hal ini, merupakan upaya untuk menekan terjadinya korban jiwa, mengingat puncak musim penghujan akan di mulai sejak Desember nanti.

“Puncak musim penghujan seharusnya di Januari sampai Februari. Namun, kemungkinan akan maju pada Desember ini karena Badai La Nina,” kata Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, pada Jumat (20/11) pagi.

Ditambahkannya, potensi terbesar dampak dari Badai La Nina di Kota Batu, merupakan bencana longsor. Itu karena, Kota Batu merupakan dataran tinggi dan memiliki kontur tanah yang miring.

“Desa dan kelurahan yang siaga bencana di Kota Batu, saat ini terdapat di 15 desa dan kelurahan dari total 24 desa dan kelurahan. Artinya, ada 9 desa dan kelurahan, yang aman dari status itu. Meski demikian, BPBD juga membentuk FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana) yang setiap forumnya, memiliki anggota 30 personel relawan,” ujarnya.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, dalam apel siaga bencana menekankan langkah preventif untuk menghadapi musim penghujan. Hal ini, dikarenakan sekitar 23,6 persen lahan di Kota Batu, berada dalam ancaman longsor.

“Jadi selain siaga untuk menangani kebencanaan, personel gabungan juga akan melakukan edukasi agar dampak kebencanaan bisa ditekan,” papar orang nomor satu di Pemerintah Kota Batu itu. (bir/sit)

Untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan pada musim kemarau tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berencana akan mendirikan pos pantau di dekat Gunung Panderman dan Gunung Arjuno. Pos pantau Gunung Arjuno akan didirikan di Kecamatan Bumiaji Dusun Junggo, Desa Tulungrejo dan Desa Sumber Brantas. Sedangkan untuk pos pantau Gunung Panderman akan ditempatkan di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan.

Didirikannya pos pantau berdekatan dengan Gunung Arjuno dan Gunung Panderman untuk siaga dini, jika sewaktu-waktu muncul kepulan asap bisa ditangani lebih awal. Serta memudahkan dan mempercepat tiba di lokasi sehingga bisa ditangani lebih cepat agar tak merembet luas.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu Achmad Choirur Rochim mengatakan pendirian pos pantau akan dibahas lebih lanjut dalam rakor bersama pemangku wilayah hutan UPT Tahura R Soerjo, Perhutani, TNI, Polri dan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Ia berharap, nantinya hasil rakor bisa mengoptimasi pendirian pos pantau pada akhir bulan Juli atau di awal Agustus.

Rochim menjelaskan selama ini personil dipusatkan di Posko BPBD Punten Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Lokasi jangkauannya relatif jauh dari Gunung Panderman dan Gunung Arjuno sehingga memakan durasi waktu yang cukup panjang pula.

Durasi waktu yang relatif panjang, belum lagi medan yang terjal mengakibatkan kendala untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan. Terlambat sedikit saja kobaran api sudah meluas dan menyulitkan proses pemadaman. Dengan alasan itulah BPBD ingin mendirikan pos pantau lebih dekat ke kawasan hutan.

“Opsi ini masih perencanaan bagaimana kita bisa siaga lebih awal. Begitu ada titik api bisa segera ditangani agar tak merembet luas. Begitu ada kepulan bisa langsung menuju lokasi agar tak meluas,” papar Rochim.

Perlu rapat kordinasi untuk menghitung biaya kebutuhan. Pengalaman sebelumnya, pelaksanaan menjelang akhir bulan Juli dan bulan Agustus.

Di sisi lain, BPDB harus membagi konsentrasinya yang terkuras untuk penanganan Covid-19. Kondisi ini memaksa BPBD berhitung ulang dengan ketersedian sumber daya manusia yang dimiliki sejumlah 40 personil. Sementara itu, potensi bencana lainnya, berupa kebakaran hutan menjadi ancaman ketika memasuki puncak musim kemarau.

“Otomatis kami harus berhitung dengan ketersediaan jumlah personil yang saat ini difokuskan penanganan Covid-19. Kalau tidak, juga jadi masalah. Serta berhitung kebutuhan operasional,” papar dia.(bir/yan)

Jopi Pranata, dilaporkan hilang sejak Jumat (10/4/2020), oleh teman-temannya yang sama sama mendaki Gunung Buthak ke pihak terkait. Menurut, Koordinator Tim Reaksi Cepat Kota Batu Suhartono, operasi pencarian pendaki yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, akhirnya membuahkan hasil meski pendaki tersebut dalam keadaan meninggal usai melakukan penyisiran serta obeservasi.

JENAZAH : Regu penolong sedang mengevakuasi jenazah Jopi Pranata di kawasan Gunung Buthak
(memo x/ist)

“Ya sudah kami temukan dalam keadaan meninggal dunia. Sekarang petugas masih mengevakuasi jenazah dan dibawa ke pos terdekat yang berada di Coban Parangtejo, Kecamatan Dau. Evakuasi memakan waktu cukup lama, kira-kira jarak yang ditempuh jika berjalan kaki selama 5 jam,” terang Suhartono.

Sebelumnya, petugas gabungan mencari pendaki sejak Minggu (12/4/2020).

Bahkan petugas dibagi menjadi 3 tim yang berangkat dari Jalur Perinci. Total ada 26 orang di Tim 1, lalu Tim 2 berjumlah 34 dan Tim 3 berjumlah 17 orang terdiri dari anggota Basarnas, PMI, LKDH, Bakornas, Gimbal Alas, IPKA, rekan survivor, PMI, PPMR, potensi SAR, dan Garda Relawan.

Awalnya, korban bersama rombongan melakukan pendakian pada Jumat (10/4/2020). Ia diketahui hilang setelah berlari dari rombongan karena diduga kesurupan. Selama dua hari, rombongan mencari survivor, dan mendirikan tenda di Pos 3. Tapi ia baru dilaporkan kepada pihak terkait pada hari Minggu.

Rekan-rekan yang melakukan pendakian bersama Jopi, telah melakukan upaya pencarian selama dua hari. Suhartono menjelaskan, Jopi bersama 16 rekannya melakukan pendakian ke Gunung Buthak pada Jumat. Rombongan tiba di Pos 3 Gunung Buthak kurang lebih pukul 19.00 WIB, untuk beristirahat, yang kemudian melanjutkan perjalanan.

Pada saat melakukan pendakian, lanjut Suhartono, Jopi berlari ke arah bawah, ke luar dari jalur pendakian, dan melompat ke semak-semak. Saat dicek oleh rekan-rekannya, hanya ditemukan sepatu, kaos kaki, dan topi milik Jopi.

Bahkan di sekitar daerah survivor terakhir kali diketahui, ditemukan sepatu, kaos kaki dan topi milik survivor. Setelah jarak 50 meter, tidak ditemukan jejak survivor.

Kemudian, tim gabungan melakukan operasi pencarian mandiri yang dilakukan oleh Polsek Batu, Perhutani, Linmas, warga, relawan dan dua orang rekan korban, yang berangkat hari ini, pukul 06.00 WIB via Parangterjo, Desa Princi, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Saat ini personel dari Basarnas Surabaya, Koramil Junrejo, Polsek Junrejo, Perhutani, Perangkat Desa Tlekung, Tagana Kota Batu, RAPI Kota Batu, Linmas Tlekung dan warga setempat melakukan koordinasi untuk operasi pencarian pendaki hilang lebih lanjut di Pos Parangtejo. (lih/yan)

“Sekarang di Rumah Dinas sudah ada 122 pengungsi. Di sana didominasi oleh Ibu hamil dan balita,” ungkap Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu Achmad Choirur Rochim. Ia juga mengungkapkan hingga saat ini bantuan logistik sudah mulai merata di setiap posko.

Berdasarkan data BPBD Kota Batu jumlah pengungsi di Posko Balai Desa Punten berjumlah 530 warga, Posko PB BPBD Kota Batu 351 jiwa, Rumdin wali kota 122 jiwa, Balai Desa Tulungrejo 40 jiwa dan SDN 1 Punten 173 jiwa. Sehingga total pengungsi hingga pukul 22.35 mencapai 1216 jiwa.

“Intensitas kendaraan di kawasan terdampak juga sudah mulai sepi. Kami bersyukur masyarakat Kota Batu bisa mengerti himbauan kami,” terang Rochim.

Ia juga membeberkan, Dinas Kesehatan Kota Batu telah mengerahkan ambulance disetiap posko dibantu oleh Dinas Kesehatan Kota Malang.

BACA : Angin Kencang Porak Porandakan Warung di Sumber Brantas

Sementara itu menurut Kabag Ops polres batu Kompol Endro Sujiat saat di wawancarai oleh memontum.com mengatakan telah menerjunkan sekurangnya 100 personel guna membantu proses evakuasi dan pengamanan.

” Polres setidaknya telah menerjunkan seratus personel guna membantu evakuasi, patroli dan pengamanan, memang kemarin sore ada sekitar 30 personil yang di terjunkan namun melihat perkembangan dan kondisi, kekuatan kami tambah sekitar 100 personil mengingat wilayah desa Sumberbrantas banyak di tinggal warga,” ujarnya.

Warga tidak seluruhnya meninggalkan lokasi, masih ada beberapa pria dewasa yang tetap bertahan untuk menjaga dan mengamankan harta bendanya, hanya para wanita, ibu-ibu serta balita yang menjadi prioritas untuk di evakuasi, begitu menurut Endro. (bir/yan)

Karena itu, langkah pencegahan bencana langsung dilakukan dengan oleh BPDB Kota Batu bersama Perhutani, BMKG, Dinkes, Damkar, TNI, Polri, media massa dan masyarakat Kota Batu dengan menggelar rakor kaji cepat usulan penetapan status siaga darurat bencana menghadapi musim kemarau 2019.

Dalam pembahasan rakor didalamnya mulai dari memetakan wilayah yang berpotensi mengalami dampak terburuk musim kemarau tersebut. Serta penanganan jika terjadi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga konflik sosial.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Malang, Ahmad Khoirur Rochim mengatakan, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait bertujuan untuk pencegahan dan ancaman bencana kemarau yang berpotensi terjadi di wilayah Kota Batu.

“Ada tiga potensi ancaman bencana yang dapat terjadi di Kota Batu. Kekeringan lahan pertanian, kebakaran lahan dan kekeringan, dan konflik sosial berebut air bersih,” ujar Rochim kepada awak media, Kamis (18/7/2019) di Posko BPBD Kota Batu.

Ia menjelaskan, untuk kekeringan lahan pertanian wilayah yang berpotensi adalah Pendem, Gunungsari, dan Bulukerto. Untuk Karhutla wilayah yang berpotensi adalah Taman Hutan Rakyat Raden Soeryo yang berada di Lereng Gunung Arjuno, Gunung Panderman, Gunung Butak, lahan warga dan hutan yang ada di wilayah KPH Pujon.

“Untuk Karhutla faktor penyebabnya ada tiga. Pertama karena katifitas pendakian yang tak bertanggung jawab, masyarakat yang mencari nafkah di hutan dan tak menjaganya, serta faktor alam atau cuaca panas,” bebernya.

Sedangkan untuk konflik sosial, diungkap Rochim juga berpotensi terjadi. Yakni konflik rebutan air sesama petani, petani dengan warga untuk minum, dan warga dengan investor di bidang wisata atau properti.

Khusus untuk konflik sosial tersebut mengacu dari data BPBD Kota Batu beberapa tahun terakhir ada empat konflik sosial yang terjadi. Mengingat setiap musim kemarau ketersediaan debit air selalu menurun.

Untuk mewaspadai musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan November tersebut, pihaknya akan mendirikan posko kesiap siagaan bencana di tiga titik. Posko Punten sebagai pusat, Gunung Banyak, Gunung Panderman, dan Sumberbrantas. Serta inventarisasi peralatan dan selalu berkoordinasi dengan dinas terkait.

Persiapan tersebut penting dilakukan. Mengingat tahun 2015 terjadi el nino dan mengakibatkan bencana Karhutla di Tahura Raden Soeryo dan membakar lahan hingga 30 hektar.

Perlu diketahui juga, luasan hutan di Kota Batu mencapai 11000 hektar dengan pengawasan 12 orang personil untuk KPH Pujon dan 6 petugas dari Tahura Raden Soeryo.

Sementara itu, Staff Analisa dan Informasi, Stasiun Klimatologi Malang, Selina Ayuningtyas menambahkan bahwa kerawanan bencana musim kemarau sudah terlihat sejak bulan Mei. Menurut prakiraan BMKG puncak musim kemarau pada bulan Agustus dan Oktober.

“Potensi kekeringan ekstrim sudah terlihat di awal Mei. Tapi tidak menutup kemungkinan kekeringan hingga sampai bulan November. Ini diindikasikan dengan turunnya curah hujan secara signifikan,” paparnya.

Selain itu dari monitoring yang dilakukan untuk hari tanpa hujan sejak 30 juni – 10 juli 2019 seluruh wilayah Jatim terdeteksi kekeringan ekstrim. Meski ada beberapa daerah yang terjadi hujan. Misalnya di Kota Batu awal Juni lalu.

Sedangkan untuk prakiraan curah hujan tiga bulan hingga Oktober kedepan di Kota Batu dan Malang Raya tidak ada hujan. Lebih parahnya lagi, jika terjadi el nino seperti tahun 2015, musim kemarau bisa mencapai bulan November.

“Meski saat prakiraan musim kemarau masih normal. Jika ada indikasi el nino akan kami sampaikan nantinya. Sedangkan untuk prakiraan musim hujan tahun 2019 ini masih kita godog di BMKG pusat,” tandasnya. (bir/yan)