“Yaitu pertamina atau AKR wajib melakukan pengawasan kepada SPBU yang menerima distribusi,” kata Jugi usai menjadi Sosialisasi Tugas Fungsi dan Capaian Kinerja di Hall Hotel Grand Mahkota Lamongan,  Rabu (13/1/2019).

Selain itu,  sambung Jugi, BPH Migas juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar turut mengawasi.

“Jangan sampai rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah daerah itu disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Jugi juga menyebut,  BPH Migas juga turut melakukan pengawasan khususnya untuk BBM satu harga.

“Jangan sampai BBM satu harga diresmikan, baru dikirim dari Pertamina tapi sudah habis karena diambil pengecer-pengecer,” tutur Jugi.

Selain itu,  Jugi menyebut pihaknya juga telah bekerjasama dengan kepolisian untuk turut melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM.

“BBM ini juga menandatangani MoU dengan kepolisisan,” ujarnya.

Di sisi lain, Pertamina akan memperketat pengawasan di SPBU, agar langsung ke konsumen dan tidak boleh diperjual-belikan lagi untuk disalurkan ke pengecer dan lain-lain terutama BBM yang bersubsidi.

“Apabila ada SPBU yang terbukti melanggar, kita akan memberikan sanksi yang berat berupa peringatan disertai dengan penghentian pasokan,” tutur Marketing Operation Region V, Toni Pradana.

Selain itu, dorongan agar pendistribusian BBM bisa tepat sasaran juga disampaikan Nasyirul Falah Amru Anggota Komisi VII DPR RI.

“Petani ini membutuhkan solar ketika solar yang dibutuhkan untuk handtraktor nya, untuk combinya itu susah didapatkan, maka kita nanti memberitahu ke pertamina supaya melakukan pendistribusiannya dengan baik, jangan sampai masyarakat yang membutuhkan solar ini keteteran tidak bisa mendapatkan,” tutur Falah. (ifa/zen/yan)

]]> 78184