Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra menjelaskan bahwa BPH Migas merupakan badan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Migas. 

Melalui sinergitasnya bersama DPR RI, bisa menjadi pintu pembuka dalam melakukan pengawasan secara maksimal dan bisa mendorong berbagai program dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

“Kebijakan kita membangun pemahaman dan partisipatif kepada masyarakat. Sosialisasi juga bentuk sinergi kami bersama DPR RI. Hal ini supaya dapat lebih dikenal sebagai lembaga dalam menangani Migas,” ujarnya. 

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK

DPR RI Komisi VII, Ali Ahmad SH yang hadir dalam sosialisasi mengatakan bahwa sinergitas yang dilakukan ini, meliputi pengawasan lapangan hingga dorongan pemenuhan digitalisasi guna memperkuat program pemerataan harga dan subsidi gas maupun minyak. “Jadi DPR meminta digitalisasi dan pengawasan untuk melihat apakah ada penyelewengan masalah subsidi dan juga program pemerataan yang kita dorong,” ujar Ali Ahmad.

Salah satu upaya digitalisasi bisa melakukan upaya melalui Nozzle SPBU yang nantinya bakal terpasang sistem Wifi. Hal tersebut dilakukan untuk mengawasi seluruh subsidi minyak maupun gas di seluruh SPBU. Tentunya untuk mengantisipasi adanya SPBU “nakal”. 

Dia juga meminta kepada BPH Migas juga bisa bekerjasama dengan TNI-Polri untuk bisa melakukan sidak secara rutin. Lalu, pentingnya aduan masyarakat juga menjadi salah satu solusi dalam melakukan tindakan.

Selain itu, persoalan pemerataan satu harga harus segera dilakukan. Dia mengatakan bahwa BBM satu harga tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang. Ali Ahmad mengatakan bahwa memang masih terdapat kendala untuk yang berada diluar pulau Jawa. Dengan itu, sinergitas ini dilakukan juga untuk segera mencari solusi pasti. “Sinerhitas ini sangat panting untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada,” ujar Ali Ahmad. (gie)

Bahkan, berkaca di tahun 2013, sempat berhadapan langsung antara Penyidik PNS (PPNS) dan mafia migas. “Di tahun 2013, pernah berhadapan langsung dan bahkan terjadi kontak senjata dengan mafia Migas. Pada saat itu, PPNS belum dilengkapi persenjataan yang mumpuni untuk melawan para mafia,” kata Moreno, Senin (16/11), seusai penandatanganan MoU.

Dengan dipersenjatainya PPNS Migas, Moreno mengaku, sangat menyambut baik kerjasama tersebut. Karena bertujuan untuk mendukung keselamatan teman-teman mitra dari BPH Migas, yang berada di lapangan melalui PPNS tersebut.

“Ini merupakan upaya yang tepat. Karena sebagaimana kebiasaan orang-orang Indonesia, jika ada pihak-pihak yang di back up, mereka akan merasa takut untuk melakukan perlawanan,” ungkapnya.

Dari DPR RI atau melalui Komisi VII, juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Artinya, apabila terjadi sesuatu, pihak kepala daerah dan Kapolda, sudah paham.

Saat ditanya terkait penyalahgunaan persenjataan, Moreno mengungkap, bahwa di setiap senjata sudah terdata secara detail dan memiliki nomor seri masing-masing.

“PPNS sudah dibekali pelatihan dan penggemblengan oleh BPH Migas. Sehingga, jika terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan, akan ada sanksi berat,” ujarnya. (riz/sit)

Memontum Malang – Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam, menyambut baik langkah kerjasama BPH Migas dengan PT Pindad (Persero). Anggota komisi yang mempunyai ruang lingkup dalam bidang energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup dan menjadi partner kerja dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), menilai bahwa memang diperlukan langkah-langkah penanganan serius dalam menghentikan kebocoran dana subsidi BBM hingga mencapai 20 persen.

“Dari total dana subsidi sebesar Rp 15 triliun, kebocorannya mencapai 20 persen. Padahal, BBM ini sendiri banyak digunakan masyarakat dan pelaku industri,” ujar Ridwan Hasjim, seusai mengikuti MoU BPH Migas dengan PT Pindad, Senin (16/11) tadi.

Dengan bentuk pengamanan diri yakni dipersenjatai, diharapkan kian efektif dalam minimalisir kebocoran. Termasuk, bisa meminimalisir kemungkinan terburuk yang terjadi saat di lapangan.

“Saya kira ini menjadi pengaman diri dan merupakan tugas dari BPH Migas, karena memang ranahnya,” ungkap politisi dari Partai Golkar ini.

Ridwan menambahkan, di seluruh daerah yang namanya BBM, itu satu harga yang di awali oleh BPH Migas. Tetapi, banyak orang di luar sana yang menginginkan cara yang tidak baik (mafia) dan harus segera dihentikan oleh BPH Migas.

“Memang sudah sewajarnya, para petugas lapangan dari BPH Migas, dipersenjatai dengan lengkap. Karena ini bukan bentuk gaya-gayaan saja. Tetapi untuk keselamatan dan meminimalisir para mafia dalam melakukan aksi,” tambahnya.

Dari pihak Komisi VII DPR RI sendiri, lanjutnya, sangat mendukung inisiatif dari BPH Migas, yang bisa mempersenjatai para petugas lapangannya. Sedangkan untuk PT Pindad (Persero) sendiri, didukung penuh agar sektor industrialnya bisa berkembang pesat pada target tahun 2024 mendatang.

“Ini memang harus disinergikan. Kita mendapatkan dana sebesar Rp 1 triliun, yang berasal dari iuran yang memang semestinya dapat dikelola dengan baik. Seperti pelaksanaan MoU ini,” ujarnya. (riz/sit)

Memontum Malang – Bertempat di PT Pindad (Persero), Kelurahan/Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) dengan PT Pindad (Persero), Senin (16/11) tadi.

Acara yang dihadiri anggota DPR Komisi VII, Ridwan Hisjam dan Moreno Soeprapto serta Pejabat Eselon 1 PT Pindad (Persero), yaitu GM Munisi, Budhiarto, dalam rangka meningkatkan dan memperkuat pengawasan ketersediaan pendistribusian BBM dan usaha gas bumi melalui pipa serta meningkatkan kualitas peralatan penunjang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa, menjelaskan berdasarkan pengalaman di lapangan, bagaimana para oknum yang beberapa kali berhadapan membuat pihaknya harus siap sedia dalam membekali diri.

“Karena pengawasan kami seluruh Indonesia. Apalagi penyidik PNS (PPNS) kita, kalau tidak dibekali sesuatu tidak mungkin bisa bertindak dengan tegas. Maka, kita bekali perlengkapan senjata dan memang sudah sesuai aturan,” kata Fanshurullah.

Sebagaimana, tambahnya, tertuang pada peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, PPNS yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan Penyidikan dan Penyelidikan Pidana Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi. Maka, dapat dibekali persenjataan untuk perlindungan diri serta penegakan hukum di masyarakat.

“Ada 30 PPNS dan kita menyiapkan 10 senjata, untuk alat perlindungan penegakan,” ungkapnya.

Selain itu, paparnya, tak hanya kepentingan dalam senjata. Namun, juga untuk industri hilir migas, PT Pindad (Persero) yang merupkan produsen memberikan dukungan penuh dengan kerjasama MoU ini untuk memberikan kelengkapan senjata dan membantu sektor industrial hilir migas.

“Harapannya ke depan, kita nanti yang terkait dengan hilir migas perlu mengedepankan teknologi yang di produksi oleh PT Pindad sebagai BUMN yang nanti pada tahun 2024 menjadi 100 industri terbesar di dunia,” tambahnya.

Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose, menyampaikan kalau ini merupakan peluang besar bukan hanya persenjataan saja namun juga disisi industrial produksi yang dimiliki oleh PT Pindad (Persero) sendiri.

“Intinya adalah bagaimana kita bisa lebih fleksibel dan menjaga kualitas produk. Ini point yang penting secara internal harus support dan harus bisa menghasilkan produk yang bermutu agar peluang ini tidak hilang,” tegas Abraham.

Persenjataan nonorganik yang disuplai untuk kebutuhan BPH Migas yakni seperti alat kejut listrik, senjata gas dan juga pengurangan kaliber dari normalnya.

“BPH Migas harus menjaga fasilitas negara ini dan dirinya mau tidak mau harus dilengkapi dengan senjata api. Kuncinya kita memproteksi dan menjaga fasilitas negara,” ujarnya. (riz/sit)

Oleh karena itu, BPH Migas menggelar Sosialisasi Pengembangan Infrastruktur dan Pemanfaatan Gas Bumi di Dalam Negeri. Sosialisasi ini digelar di Hotel Luminor Sidoarjo. Pesertanya ratusan perwakilan masyarakat dari berbagai kecamatan di Sidoarjo.

“Sosialisasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Karena selama ini masyarakat hanya mengenal elpiji. Jadi belum banyak tahu tentang manfaat jaringan gas bumi,” terang Komite BPH Migas, Hari Pratoyo kepada Memontum.com, Selasa (12/2/2019).

Sedangkan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Dirjen Migas, Alimudin Baso menguraikan penggunaan gas bumi lebih murah dan lebih aman daripada elpiji. Menurutnya tingkat keamanannya mencapai 0,02 persen jika dibanding penggunaan elpiji. Hanya saja, saat ini masih terkendala dengan tingginya biaya pemasangan jaringan ke rumah-rumah penduduk.

“Nilai pembangunan instalasi bisa mencapai Rp 10 juta per rumah. Tetapi jika jarak rumah satu dengan lainnya berdekatan bisa menghemat sampai Rp 3 juta. Kalau masyarakat Indonesia menggunakan gas bumi maka pengeluaran biaya hidup sehari-hari lebih murah dibanding menggunakan elpiji. Selain itu elpiji mengharuskan pemerintah untuk mengimpor,” tegasnya.

Sementara acara yang digelar sore hari ini terselengga berkat inisiatif Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali. Politisi PKB ini ingin menghadirkan seluruh mitra Komisi VII ke Sidoarjo. Diantaranya Komite BPH Migas, Inspektorat Jenderal KESDM, Dirjen Migas, Pertamina Gas, dan Pemkab Sidoarjo.

“Sosialisasi ini penting agar masyarakat tidak hanya tahu pom bensi atau elpiji saja. Selain itu, untuk mengedukasi masyarakat pengelolaan minyak dan gas prosesnya cukup rumit. Saya berharap prioritas pembangunan saluran gas di Sidoarjo. Karena masyarakat Sidoarjo merasakan menjadi korban kesalahan eksplorasi minyak dan gas bumi Tahun 2006 lali,” tandasnya. (Wan/yan)