Fakta banyaknya PBB yang belum dibayarkan oleh para wajib pajak tersebut, diungkapkan oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto, seusai acara Optimalisasi PBB dan BPHTB di Aula Sudirman, Selasa (21/02/2023) tadi. Acara tersebut, dihadiri seluruh kepala desa dan camat serta dari pihak Kejaksaan Negeri Jember.

“Ada Rp 267 miliar yang terutang. Jadi, itu belum tertagih. Bukan pajak tahun ini, tetapi mulai 20 tahun lalu sampai hari ini,” kata Bupati Hendy.

Agar pajak terutang tersebut berkurang, ujarnya, Pemkab Jember akan melakukan penelusuran atau pengecekan. “Tentunya nanti kami detail. Kami cek, siapa saja wajib pajak yang belum membayar,” tambahnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Data yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tersebut, nantinya akan dikros cek dengan jumlah warga miskin di Jember. “Kami memiliki 220 ribu warga yang belum mampu. Dan seandainya mereka belum mampu tapi punya rumah tapi tidak kerja, ya gak mungkin harus menjual rumah untuk membayar tunggakan pajak,” imbuhnya.

Namun demikian, Bupati Hendy akan berupaya agar warga miskin mendapatkan keringanan. “Kami akan membuat satu kebijakan, selama itu tidak melanggar hukum tentunya kami akan membuat kajian dulu, sebelum kebijakan ini kami ambil,” jelasnya.

Sementara itu, pendapatan asli daerah dari sektor pajak sendiri, selama ini mengalami kenaikan. Target penerimaan dari pajak tahun 2023 sebesar Rp 80 miliar, sementara di tahun 2021 sebesar Rp 67 miliar dan di tahun 2022 naik menjadi Rp 72 miliar. “Naik realisasinya, tetapi kurang tinggi menurut saya,” jelasnya. (rio/gie)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, Dyah Liestina, menyebutkan tahun 2022 lalu sebenarnya ditargetkan perolehan pendapatan dari BPHTB sebesar Rp 44,5 miliar. Tetapi, realisasinya ternyata mencapai Rp 50,2 miliar. Itu artinya, pendapatan yang dicapai dari yang ditargetkan lebih besar atau mencapai angka 112 persen.

“Sebenarnya, BPHTB itu tidak bisa diprediksi, karena berdasarkan transaksi. Tapi dari tahun ke tahun, Kota Batu ini dalam transaksi BPHTB kategori tinggi,” terangnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/1/2023) tadi.

Mengenai jumlah pendapatan pajak 2022, lanjutnya, awal ditargetkan Rp 151 miliar. Kemudian, saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), dinaikkan lagi targetnya menjadi Rp 179 miliar. Dari perubahan itu, ternyata realisasinya pendapatan yang tercapai meningkat menjadi Rp 185,6 miliar. Sehingga secara prosentase, kenaikan dari target sekitar 104 persen.

“Tahun 2021 lalu, pendapatan pajak mencapai Rp 120 miliar. Nah, ini yang membawa Kota Batu, kemudian masuk kategori pendapatan tertinggi di Indonesia. Tahun 2022, pendapatan mencapai Rp 185,6 miliar. Dari nilai, itu BPHTB penyumbang terbesar pendapatan pajak,” ujarnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kenaikan pendapatan BPHTB, tambah Dyah, dimungkinkan saat ini sudah banyak orang yang berinvestasi di Kota Batu. Meskipun, sebenarnya harga tanah di Kota Batu, sangat mahal.

Oleh karena itu, dirinya berharap dengan besarnya investasi di Kota Batu, ada kemudahan dari proses perizinannya. “Supaya seimbang saja, ketika kita berupaya menaikkan PAD. Tetapi, perizinan dalam berinvestasi juga harus dimudahkan,” tambahnya.

Terkait dengan upaya menaikan pendapatan di tahun 2023, Dyah menegaskan, bahwa dinasnya akan melakukan inovasi. Selain meningkatkan pendapatan BPHTB, juga melakukan penertiban wajib pajak, meskipun masih ada saja wajib pajak (WP) yang bandel tidak tertib bayar pajak.

“Oleh sebab itu, dengan adanya Pj Wali Kota Batu yang baru ini, kami butuh support, karena kami tidak bisa bekerja sendiri,” paparnya.

Sekedar diketahui, BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini, ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan (PPh) bagi penjual. Sehingga, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. (put/sit)

Hal tersebut, disampaikan Bupati Situbondo, Karna Suswandi, seusai mengikuti Upacara Harjakasi Ke-204 di Alun-alun Situbondo, Senin (15/08/2022) tadi. Disampaikannya, pembebasan pajak BPHTB ini untuk meringankan beban masyarakat bagi peserta PTSL. Karena, selama ini pelaksanaan program PTSL di Kota Santri Pancasila, belum maksimal. Salah satu alasan, yakni warga enggan untuk mengikuti program PTSL, karena pembebanan pajak BPHTB.

“Langkah ini otomatis memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam kemudahan memperoleh legalitas kepemilikan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Situbondo. Kita juga mendukung program pemerintah pusat. Yakni, terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap, khususnya di wilayah Situbondo,” kata Bupati Karna.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Bung Karna ini menyampaikan, kriteria penerima program ini, adalah berdomisili di Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan e-KTP. Serta, terdaftar di data nominative program PTSL yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Situbondo dan telah ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Bupati.

“Kemudian, telah melunasi akumulasi PBB-P2 yang terutang hingga tahun berjalan. Selanjutnya, memiliki satu bidang tanah dengan luas sampai 4.000 m2 pada daftar nominatif program PTSL 2022,” paparnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo ini menjelaskan, pembebasan pajak BPHTB hanya diberikan satu kali dan pada satu orang pemilik dengan mengacu pada NIK KTP. “Selanjutnya, peserta bisa langsung mendaftar ke Bapenda dengan melengkapi persyaratan. Yaitu, fotokopi KTP pemohon, fotokopi SPT PBB terakhir, fotokopi sertifikat tanah, share lokasi objek pajak,” jelasnya.

Kepala BPN Situbondo, Agus Salim, menerangkan penggratisan pajak BPHTB baru kali ini diterapkan di Kota Santri Pancasila. “Untuk tahun ini, kami menargetkan pendaftar PTSL 8.475 orang,” ujarnya. (her/gie)

Handi menututurkan, bahwa kenaikan tersebut dilakukan berdasarkan potensi dan capaian perolehan pajak daerah yang kini kian membaik. Dari sembilan sumber pajak daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi andalannya.

“Potensi paling banyak menaikan PAD otomatis BPHTB. Karena dari target Rp 1 triliun, nominal Rp 500,5 miliar bersumber dari sana,“ beber Handi.

Dikatakannya, mendatang pihaknya akan menaikkan beberapa sumber pajak. Diantaranya, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan juga Nilai Objek Pajak (NJOP) juga turut dinaikkan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Rekomendasi Kopsurgah KPK sama BPK per lima tahun harus naik, kita sudah tujuh tahun belum menaikkan NJOP. Sehingga tahun depan kita naikkan tetapi tidak berdampak kepada kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB),” jelasnya.

Namun, untuk target pajak daerah Kota Malang tahun ini Rp 606 miliar, akan diturunkan menjadi Rp 566 miliar. Hal itu dilakukan, karena peraturan daerah (Perda) mengenai pajak retribusi daerah masih belum selesai.

“Tahun ini target kita turunkan menjadi Rp 566 miliar. Karena Perda Pajak Retribusi Daerah belum juga selesai. Sehingga, estimasi kita tentu berubah dan kita evaluasi,” katanya.

Selain itu pihaknya juga mengaku, masih ada pekerjaan rumah untuk terus meningkatkan capaian pendapatan pajak. Seperti diketahui dari sembilan sumber pajak daerah, kini beberapa mengalami defisit dari target. Diantaranya adalah Pajak Reklame, Pajak Tanah Air, PBB dan BPHTB.

“Kalau Pajak Reklame masih terkendala karena Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) belum dinaikkan. Kita prediksi akhir tahun ini bisa selesai, tapi kendalanya di Ranperda Retribusi Daerah, pimpinan dan legislatif telah membahas itu,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala BPPKAD Sumenep, Rudi Yuyianto melalui Kabid Penagihan BPPKAD Sumenep, Suhermanto, mengatakan bahwa yang dibebaskan atau digratiskan dari BPHTB itu menyangkut tiga hal. Yakni, bebas dari pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pelaku UKM dan sektor perikanan. Program tersebut dibuat, untuk meringankan masyarakat.

Tahun ini, tambahnya, Sumenep mendapatkan kuota sebanyak 1.931 sasaran. Rinciannya, untuk sektor perikanan 500 sasaran dan UKM 1.431 sasaran.

Kuota tersebut, di luar program PTSL yang sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemprov Jawa Timur.

Ditambahkannya, selain untuk mendukung dan meringankan pensertifikatan, program itu sebagai langkah pemerintah membantu permodalan bagi pelaku UKM. Sebab selama ini, banyak pelaku UKM yang terjerat sistem pinjaman dengan suku bunga tinggi atau pinjam ke rentenir.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kalau sudah punya sertifikat, kan bisa dijadikan agunan kepada pihak perbankan sebagai penguatan modal,” ungkap Herman.

Pengajuan program pembebasan BPHTB, lanjut Herman, dilakukan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misal untuk sektor perikanan, pemohon harus dari kalangan nelayan yang dibuktikan dengan status pekerjaan di kartu identitas (KTP). Sementara untuk sektor UKM dibuktikan dengan kepemilikan usaha atau koperasi.

Nantinya, pemohon akan mendapatkan dua sertifikat, yakni sertifikat tanah dan juga Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sesuai nama yang tertera disertifikat tanah tersebut.

Untuk diketahui, setiap pembelian tanah, terdapat dua jenis pajak yang harus dibayar baik oleh pembeli maupun penjual. Untuk penjual, dikenakan pajak Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dibayarkan langsung kepada pemerintah pusat. Sementara pembeli diwajibkan bayar BPHTB, pembayarannya kepada pemerintah daerah setempat. (dan/edo/sit)

Perjanjian kerjasama tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Drs H Syaifullah MM, Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, Pimpinan Bank Jatim Cabang Situbondo Ridholi Ikhwan dan Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Akhmad Juni Toa SE MI Pol.

“Sistem ini akan mengubah dari kebiasaan penggunaan kertas menjadi digital dan Sistem SP2D Online ini di pastikan akan lebih cepat dan transparan dalam merencanakan dan menyusun anggaran terutama di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, sehingga nanti dalam evaluasi dan pengawasannya juga akan lebih terukur dan jelas karena juga di awasi secara online,” ujar Sekdakab Drs H Syaifullah MM saat diwawancarai wartawan.

Menurutnya, MoU antara BPPKAD Kabupaten Situbondo menyangkut Sistem SP2D online dan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara online.

“Sistem ini kemungkinan akan diterapkan mulai Tahun Anggaran 2020 dan sistem ini juga akan terkoneksi dengan Bank Jatim serta dengan Surat Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) nya unit pengadaan barang dan jasa, ” jelasnya.

Di samping itu, kata H Syaifullah, kelebihannya bisa dilakukan di mana pun, bukan hanya di kantor misalnya sedang berpergian ke Jakarta atau keluar daerah.

“Kepala OPD bisa menggunakan smartphone-nya, karena bisa terkoneksi atau bisa diakses via smartphone, sehingga dapat di telusuri dimana kendalanya jika tidak berjalan atau melenceng dari perencanaan,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Bank Jatim Cabang Situbondo Ridholi Ikhwan dalam kegiatan tersebut menyampaikan, bahwa perkembangan sekarang sudah memakai IT semua tentang percepatan pelayanan lebih simple lagi dan juga terbuka (kontable), pelayanan sudah lebih cepat disisi pelaporan untuk kedua belah pihak baik dari lembaga maupun Pemkab lebih cepat.

“Kegiatan ini sudah berjalan sebelum adanya pandemi virus Corona atau covid-19, sehingga untuk ceremonialnya baru bisa terlaksana menjelang tatanan kehidupan normal baru (new normal life),” katanya.

Kata dia, sekarang sudah tidak repot sudah pakai digital semua, misalnya mau bayar pajak sudah bisa memakai aplikasi, juga untuk masyarakat umum bisa ngecek langsung di aplikasi pembayaran mobile banking.

“Hal ini sudah banyak kemudahan-kemudahan melalui digital, tinggal bagaimana membudayakan kepada masyarakat, seperti yang biasanya budaya bayar tunai harus datang ke kantor, sekarang sudah mudah pakai dengan aplikasi saja dengan membayar secara online, ” ungkapnya. (her/im/yan)

Kehadiran dua tokoh masyarakat Banyuwangi tersebut terkait obyek tanah yang ada di Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, terasa ada keganjalan. Pasalnya saat membayar melalui perikatan atau notaris dikenakan Rp 3.150.000,-. Namun saat notaris membuka link Bapenda justru muncul biaya yang sangat tinggi, sebesar Rp. 21.000,000,-.

Menurut Wahyu Widodo pembayaran pajak BPHTB tersebut untuk pembayaran tahun 2017. Pada saat itu, dirinya sempat berdebat dengan mantan Kepala Bapenda Banyuwangi.

“Mahalnya bea BPHTB itu, saya sempat berdebat dengan kepala Bapenda,” kata Wahyu Widodo alias Raja Sengon kepada Memontum.com, Jumat (6/12/2019) pagi.

Kehadirannya ke kantor Bapenda ini, lanjut Raja Sengon dirinya bersama H Harus untuk klarifikasi di obyek yang berbeda, yang diajukan beberapa hari lalu, bahkan sudah lebih dari 14 hari.

Kemudian, Raja Sengon dan H Harun menyerahkan berkas dan foto obyek ke staf Bapenda, Mahfud. Usai menyerahkan berkas-berkas tersebut, langsung mengecek lewat komputer, kemudian keluar surat pajak BPHTB yang diajukan tersebut.

“Pengajuan ini sudah lama. Saya harap sistem dan SDM yang ada di Bapenda bisa dinahi agar tidak ada keluhan dari masyarakat. Dan pengajuan atau keluhan dari masyarakat langsung ditanggapi agar tidak terjadi ke masyarakat lainnya,” harap H Harun dan Raja Sengon.

Atas kritikan dari dua tokoh masyarakat tersebut, staf Bapenda, Mahfud mengaku sangat terima kasih atas kritik yang membangun. Dan akan menyampaikan masukan yang baik ini kepada atasannya.

“Terimakasih atas koordinasinya dan maaf kabid saya masih belum bisa menemui karena, keluarganya sedang sakit. Dan masukan-masukan ini akan saya sampaikan kepada kapala agar aspirasi masyrakat ini bisa di lakukan ” dalih Mahfud. (ras/tut/oso)

“Agar pembayar pajak termasuk bayar BPTHTB tidak mengantre. Pelayanan online mulai November 2018. Tujuannya agar proses pembayaran pajak lebih mudah, cepat, dan efisien,” terang Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo, Joko Santosa usai peluncuran E BPHTB di Suncity Hotel, Rabu (14/11/2018).

Mantan Kepala Dishub Pemkab Sidoarjo ini mencontohkan dalam pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), sebelumnya WP diharuskan datang ke kantor untuk mengisi formulir di kantornya. Selain itu, harus menunggu perhitungan dan sebagainya yang prosesnya butuh sekitar dua hari.

“Kalau sudah online bisa langsung diakses dari rumah, kantor atau dimana pun bisa. WP tinggal memasukkan data yang dibutuhkan, perhitungan angka BPHTB keluar dan langsung dibayar di bank,” ungkapnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah berharap dengan aplikasi baru itu, kesadaran WP untuk membayar pajak juga semakin tinggi. Apalagi, BPHB menjadi salah satu penyumbang pendapatan besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo. Menurutnya jika di tahun 2015 menghasilkan Rp 656,6 miliar pada Tahun 2017 naik menjadi Rp 925,6 miliar.

“Ada kenaikan PAD sekitar 30 persen salah satunya dari pajak BPHTB. Karena penjualan tanah atau properti terus mengalami peningkatan. Kami harap dengan berbagai kemudahan itu PAD akan terus meningkat setiap tahun,” tegasnya.

Selain itu, Bupati bersama sejumlah pejabat juga melihat langsung beberapa WP yang memanfaatkan fasilitas pembayaran pajak secara online. Setelah WP mengakses E BPHTB. Kemudian membayar melalui kantor pos atau beberapa bank yang membuka layanan. Bahkan sejumlah WP membayar pajak lewat Bank Jatim, Bank Mandiri, dan lainnya.

Di acara ini, BPPD Pemkab Sidoarjo memberikan penghargaan kepada sejumlah WP yang taat membayar pajak. Diantaranya dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi dan perusahaan swasta yang patuh pajak dan membayar pajak sebelum jatuh tempo.

“Ada 47 WP penerima penghargaan dan hadiah kegiatan ini. Ada sejumlah dinas di Sidoarjo, perusahaan swasta, industri, hiburan, hotel, restoran, pemasang reklame, dan lainnya. Penghargaan ini untuk mengapresiasi WP yang patuh membayar. Bagi yang telat diberi sanksi administrasi dan denda,” pungkasnya. (Wan/yan)

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Suyanto, S.H mengatakan, sosialisasi bertujuan memberikan pengetahuan kepada peserta tentang mekanisme pembayaran secara online berbasis web dan pelaksanaan transaksi non tunai.

“Juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menginformasikan terkait adanya temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa timur atas pelaporan transaksi tahun 2017 yang harus segera ditindak lanjuti,” terangnya.

Sekretaris Daerah Ir. Mirfano dalam sambutan pembukaan sosialisasi mengungkapkan pada tahun 2017 telah dibuat beberapa aplikasi terkait pembayaran pajak. Pembuatannya cukup lama, karena harus melakukan beberapa uji coba dengan Bank Jatim.

“Sekarang semakin mendekati sempurna. Basisnya masih berbasis web, belum berbasis Android. Nanti masih akan dipantau perkembangannya, karena keamanan data menjadi fokus nomer satu pada aplikasi tersebut,” terang Mirfano.

Sekda menegaskan, Jember tidak boleh tertinggal dalam hal teknologi informasi. Seperti halnya Jember Smart City, maka sosialisasi pembayaran secara online menjadi implementasi Smart City. “Oleh karenya harus dipahami ini merupakan sebuah perubahan yang sangat dibutuhkan masyarakat Jember,” terangnya.

Saat ini dunia sudah terkoneksi tanpa batas. Menyesuaikan perkembangan paradigma konsumen ingin mendapat pelayanan tercepat. “Kalau bisa sehari ya sehari, kalau bisa tiga jam ya tiga jam,” ujarnya. “(Paradigma) ini yang membuat semua harus mencari cara bagaimana teknologi bisa membuat cara kerja yang efisien dan cepat,” kata Mirfano.

Mirfano menyampaikan Pemkab Jember berkomitmen untuk menomorsatukan konsumen atau masyarakat, membangun sistem yang tidak terlalu kompleks, jaringan dibikin mudah dan efisien, dan ingin mengurangi biaya menjadi yang variable. “Juga menjadi organisasi pemerintahan yang cepat tanggap,” ungkap Mirfano. (yud/yan)