Hal tersebut dilakukan, sebab tugas dari BPIP sendiri adalah mendukung aktivitas-aktivitas yang selaras dengan ideologi Pancasila. Hal tersebut, dikatakan oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP RI, Kemas Akhmad Tajuddin, Sabtu (15/07/2023) tadi.

“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan advokasi ke sana dan melakukan pengambilan informasi, pengambilan data, kemudian juga berdiskusi dengan pengasuhnya seperti apa. Sehingga, yang kita harapkan seperti yang disampaikan Prof Mahfud MD, Ponpesnya tetap jalan, tapi kita jaga supaya materi yang disampaikan di sana tidak bertentangan dengan hukum dan nilai Pancasila,” jelas Tajuddin.

Baca juga:

Selain itu, BPIP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Agama, sebagai lembaga yang membina pondok pesantren, untuk melakukan sosialisasi dan antisipasi terhadap ponpes di berbagai wilayah. Hal ini, bertujuan memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Tentu kami akan bekerjasama dengan Kementerian Agama sebagai lembaga yang membina pondok pesantren. Supaya nanti bisa kami lakukan semacam sosialisasi, diseminasi, kepada pengurus ponpes per wilayah,” katanya.

Ditambahkan Tajuddin, dengan kehadiran pondok pesantren itu juga sejalan dengan misi dari BPIP. Namun, jika terdapat isu atau aktivitas yang dapat mengancam kedaulatan ideologi Pancasila, BPIP akan mengamati dan mengadvokasi agar hal tersebut tidak terjadi.

“Dalam bulan ini tim kami akan melihat dan mengamati terhadap hal-hal demikian dengan mengadvokasi di sana, termasuk santri dan pengurusnya. Ponpesnya itu tetap kita harapkan berjalan tapi dengan melakukan pemeliharaan agar tidak ada yang menyimpang,” tegasnya. (rsy/sit)

Melalui Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP RI, Kemas Akhmad Tajuddin, menyampaikan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan ideologi Pancasila, terutama di era kemajuan teknologi yaitu harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Di sisi lain, juga tetap memastikan penyebaran konten yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Jadi, kami melalui tim kreatifnya BPIP juga membuat konten-konten pembinaan ideologi Pancasila. Katakanlah, seperti kita perang udara antara konten yang tidak sesuai dengan Pancasila dengan konten kita,” kata Tajuddin, seusai pelaksanaan kegiatan.

Namun, tambahnya, dalam menghadapi hal tersebut juga dibutuhkan partisipasi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Karenanya, BPIP mendorong individu agar melawan konten yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Pancasila. Terutama, dengan memanfaatkan kreativitas para generasi muda.

“Termasuk teman-teman dari Pondok Pesantren, ini dengan kreatifitasnya juga agar semakin membanjiri konten yang sesuai dengan Pancasila. Misalnya, perilaku di lingkungan sehari-hari yang sudah sesuai dengan Pancasila, direkam saja kemudian diupload. Jangan mengunggah yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sehingga, kita berupaya memaksimalkan secara masif konten-konten yang selaras dengan Pancasila, baik dalam bentuk animasi, video pendek, atau pesan-pesan,” jelasnya.

Kemudian, Tajuddin juga mengaku bahwa kehadiran pondok pesantren sendiri juga memiliki peran yang sangat vital dalam memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Mengingat, keberadaan dan pengaruh para siswa dan santri yang signifikan dalam masyarakat.

Baca juga :

“Sangat penting dan vital, karena Ponpes juga sebagai lembaga pendidikan. Mulai dari tingkat paling rendah di PAUD sampai dengan Madrasah Aliyah. Nah, tentu jumlah Ponpes dan santrinya itu kan banyak sekali,” ujarnya.

Untuk memperkuat proses memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan santri, saat ini pihak BPIP RI telah meluncurkan buku ajar Pancasila. Dijelaskan Tajuddin, bahwa di dalam buku ajar tersebut memuat 70 persen contoh konkret pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, santri dan tenaga pendidik, akan sangat dipermudah dalam memahami ideologi Pancasila di era gempuran teknologi ini.

“Misalnya, Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu ada contoh konkretnya. Dan, ini tidak hanya ditujukan kepada siswa, tapi juga kepada para pengajar. Sehingga mereka terbiasa mempraktikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya,” tambah Tajuddin.

Sementara itu, wujud komitmen memasyarakatkan Pancasila di kalangan santri, juga dijelaskan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Ponpes Hidayatul Mubtadiin, Nur Laila. Menurutnya, kolaborasi dengan BPIP RI sudah kedua kalinya dilakukan dan saat ini berfokus pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari dan pengembangan ekonomi Pancasila di kalangan santri.

“Kami sendiri dari ponpes sudah memiliki produk hasil dari siswa dan santri yang menggunakan digitalisasi. Terdiri dari produk painting, desain grafis, dan satu produk makanan kopi racik. Kami juga bekerjasama dengan wali murid dan alumni untuk membangun sistem distribusi ekonomi Pancasila, dengan melibatkan peran santri sebagai distributor dan produsen,” tutur Laila.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa saat ini ada 16 produk yang dikembangkan dalam kerjasama Ponpes Hidayatul Mubtadi’in dengan UMKM sekitar. Dalam hal tersebut ada sejumlah 24 siswa dan santri yang terlibat sebagai distributor dan produsen.

Selain kerja sama dengan BPIP, Ponpes Hidayatul Mubtadi’in juga terintegrasi dengan One Pesantren One Product (OPOP), terlebih juga menjadi salah satu peserta dan binaan dari OPOP. (rsy/sit)

Hal tersebut diungkapkan Prof Dr Hariyono MPd, Plt Kepala BPIP RI (Badan Pengkajian Ideologi Pancasila Republik Indonesia), saat menjadi narasumber seminar nasional “Menggali Nilai-Nilai Ekonomi Keindonesiaan Berbasis Pancasila”, di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang (UM), Selasa (29/1/2019). Selain itu, narasumber lainnya, Presiden Komisaris Garuda Food Dr (HC) Sudhamek HWS, SE, SH.

Kedua narasumber menerima cinderamata dari Wakil Rektor I UM, Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si, didampingi Dekan FE UM, Dekan FE UM Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si.Ak , CA. (rhd)

Menurut Hariyono, terkait ekonomi sama berat dengan Pancasila. Dinamika Pancasila saat ini berubah seiring perubahan jaman. “Kita punya masa lalu yang indah, sekarang memiliki hari yang gelap, dan sekian hari kemudian terang benderang. Sama halnya, Pancasila di era reformasi ini menghadapi tantangan yang sedemikian rumit. Sebab, Pancasila kurang tercermin dalam peraturan perundangan. Jadi bagaimana upaya kita kembali menguatkan Pancasila sebagai jati diri dan nilai luhur bangsa kepada generasi muda,” jelas Prof Dr Hariyono MPd.

Mantan Wakil Rektor I Universitas Negeri Malang ini mengatakan, Pancasila di era reformasi ini kurang tercermin dalam peraturan perundangan dan hukum. Untuk itu, sangat penting menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum. Indonesia sebagai negara hukum, setidaknya terdapat beberapa hal yang semestinya diambil dari Pancasila. “Pancasila ini harus menjadi dasar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika terjadi destruption, perubahan besar-besaran, harus bisa mengikuti.” ingatnya kepada mahasiswa UM.

Salam Pancasila narasumber, dan civitas akademika UM. (rhd)

Senada, Presiden Komisaris Garuda Food, Dr. (HC) Sudhamek HWS, SE, SH, mengatakan, manajemen sistem akan berdampak perubahan, baik meningkat atau menurun, tergantung penerapannya. Misalnya, pada manajemen sistem perusahaannya, ketika penerapan dilaksanakan dengan baik, maka dampaknya kenaikan kesejahteraan karyawan yang terlibat. Sehingga mau tidak mau, karyawan harus mengikuti sistem.

Sama halnya ketika krismon 98, banyak perusahaan tutup. Pelaku ekonomi takut menjalankan roda perekonomian. “Saya dibujuk rekan di Singapura untuk pindah dan hidup disana. Namun saya tidak mau, karena anak buah saya ada di Indonesia, dan saya harus bertanggung jawab. Saat itu demand turun, supply juga turun, namun harga melambung. Jadi sebenarnya itu sebuah peluang, jika kita berani. Sebab kondisinya chaos. Berat memang, dan akhirnya bisa,” cerita Dhamek, sapaan akrabnya.

Menurutnya, organisasi perusahaan harus mengikuti perubahan. Titik tekannya individu organisasi dengan pola framework, yang nantinya saling diintegrasikan. Jika diibaratkan dalam negara yaitu pola Revolusi Mental. “Kita terapkan konsep secara mikro menuju makro. Pun penerapan Pancasila, dari individu kalangan mahasiswa dulu hingga kampus,” tandas Dhamek. (adn/yan)

Setiap idelogi yang ada saat ini mempunyai impian sebagaimana saat ideologi ini dimunculkan oleh pencetusnya. Seperti ideologi komunis yang mempunyai impian menciptakan masyarakat tanpa kelas,demikian juga ideologi kapitalisme liberalism adalah kebebasan individu.Namun berbeda dengan ideologi Pancasila yang impiannya adalah kebahagiaan.

“Jadi, tanpa Pancasila, bangsa ini tidak ada titik temunya, tidak ada titik pijaknya dan tidak ada titik tujunya,” tegasnya.

Jika itu terjadi, maka bangsa ini ibarat kapal di lautan yang terombang-ambing ombak dan tanpa arah. “Jadi kebayang seperti kapal di lautan yang tidak tahu arah, tidak punya jangkar kalau terjadi apa-apa, dan juga tidak punya kompas kemana perahu harus diarahkan,” terangnya.

Ketika sudah bersatu berlandaskan Pancasila, menurut Yudi, tentunya harus punya impian. Karena setiap ideologi pasti punya impian atau cita-cita.

“Kalau impian ideologi komunisme adalah membentuk masyarakat tanpa kelas. Sedangkan impian kapitalisme liberalisme adalah kebebasan individu. Sedangkan impian ideologi Pancasila ‎adalah kebahagiaan,” kata Yudi.

Kebahagiaan di sini, lanjut Yudi, bukan hanya kebahagiaan di dunia. Tapi juga kebahagiaan di akhirat.

“Dari situlah kemudian dibangun visi dan misi dalam mendirikan negara agar warganya bisa bahagia‎. Dan ini sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945,” kata Yudi. (cw3/nay)