BPJS Kesehatan – Memontum

Ikuti Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kota Probolinggo, BPJS Minta ASN Optimalkan Aplikasi JKN

Memontum 1 — Thu, 13 Apr 2023 12:00:00 +0000

Memontum Probolinggo – Pemkot Probolinggo bersama BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan membahas beberapa hal penting dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kota Probolinggo di Command Center, Kamis (13/04/2023) tadi. Sejumlah catatan penting, menjadi perhatian dan harus dilaksanakan oleh instansi terkait.

Perlu diketahui, Kota Probolinggo yang memiliki jumlah penduduk sekitar 243.241 jiwa, untuk yang sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), saat ini progress pencapaian Universal Health Coverage (UHC) per Maret 2023 adalah sebesar 99.91 persen. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Dina Diana Permata, menyampaikan BPJS Kesehatan akan menyerahkan data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri menunggak di Kota Probolinggo kepada Pemda untuk diverifikasi dan didaftarkan menjadi peserta PBPU BP Pemda Kota Probolinggo.

Selain itu, tambahnya, NIK tidak valid pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sudah dilakukan pemadanan atau pencocokan oleh Dispendukcapil serta kenaikan tarif Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) sedang dalam proses. Karenanya, dirinya terus berupaya memberikan kemudahan kepada peserta JKN agar mendapatkan pelayanan kesehatan lebih mudah, lebih cepat dan tidak ribet. Sehingga, dirinya meminta dukungan pada Pemkot Probolinggo terkait aplikasi mobile JKN.

Terkait Transformasi Teknologi, RSUD Jombang Terima Kunjungan Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Pusat

Memontum 2 — Thu, 26 Jan 2023 07:20:00 +0000

Memontum Jombang – Direktur RSUD Jombang didampingi Kepala OPD terkait menerima kunjungan kerja Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Pusat, Edwin Aristiawan, bersama Deputi Direksi wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa, Kepala BPJS Cabang Mojokerto, Elke Winasari hingga Kepala BPJS Cabang Jombang, Rizky Camellia Bibi, Kamis (26/01/2023) tadi. Kunjungan itu, dalam rangka terkait Transformasi Teknologi di RSUD Jombang.

Direktur Teknologi Informasi BPJS Pusat, dalam kesempatan itu mengaku salut atas inovasi dan pencapaian RSUD Jombang. Karenanya, dirinya berharap bahwa apa yang sudah dilakukan, bisa terus dikembangkan.

“Terus berjuang untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Do The Best, Give The Best, Reach The Best,” ujarnya.

Baca juga:

Di tempat sama, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, Ma’murotus Sa’diyah, menyampaikan sangat berterima kasih atas kunjungan Dirjen IT BPJS Kesehatan Pusat. Karena dari kunjungan itu, menjadi motivasi RSUD Jombang untuk semakin meningkatkan transformasi digital.

“Pelayanan JKN mobile sudah berjalan dengan baik. Antrian tidak berjubel dan entri data real time kita, juga dianggap dapat melakukan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan BPJS. Tujuan kami sama, satu visi yaitu meningkatkan mutu pelayanan,” terangnya

Selain itu, tambahnya, RSUD Jombang juga menerima sertifikat Trust Mark pada Juli 2022 lalu. Itu adalah tanda kepercayaan BPJS sebagai upaya menyelaraskan sistem informasi, menjaga keamanan informasi dan keamanan data pasien.

“Hari ini kita menerima Bintang 2 sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau RSUD yang telah menerapkan transformasi digital. Dalam hal ini, kita sudah menerapkan antrian online dan klaim,” paparnya. (azl/sit)

Puncak HKN Ke-58, Pemkot Malang Konsisten Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Memontum 2 — Fri, 18 Nov 2022 03:20:00 +0000

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji, seusai apel bersama Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-58 di Lapangan Stadion Gajayana, Jumat (18/11/2022) tadi.

Wali Kota Sutiaji menyampaikan bahwa Kota Malang telah terbukti menjadi salah satu daerah yang memiliki pelayanan kesehatan sangat baik di Jawa Timur. Hal itu, dapat dilihat ketika beberapa prestasi diraih oleh Kota Malang, seperti di bidang kesehatan setahun ini.

“Ada tiga penghargaan yang baru-baru ini kita dapatkan. Seperti Universal Healt Coverage (UH), kedua, capaian Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), dan ketiga yaitu telah terverifikasi sebagai Kota Sehat di Provinsi Jawa Timur. Melalui momentum HKN yang ke-58 ini tentu recovery di bidang kesehatan pasca gejolak pandemi Covid-19 dapat tercapai,” ujarnya.

Hal tersebut, tambahnya, sesuai dengan tema besar HKN tahun ini, yaitu ‘Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku’. Wali Kota Sutiaji juga mengatakan, bahwa peningkatan infrastruktur sarana prasarana kesehatan menjadi misi utamanya. Tidak hanya infrastruktur, tetapi tingkat literasi dan kesadaran masyarakat perihal kesehatan juga menjadi komitmen Pemkot Malang.

Baca juga:

“Meskipun semua masyarakat telah tercover oleh BPJS Kesehatan, literasi dan kesadaran kita tentang kesehatan perlu terus ditingkatkan,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, menambahkan bahwa dalam momen Peringatan HKN ke-58, ini pihaknya menggelar berbagai macam kegiatan. Baik yang bersifat kegiatan sosial, ilmiah maupun pelayanan kesehatan.

“Kegiatan sosial kita ada kunjungan ke panti dan donor darah. Kemudian kegiatan ilmiahnya kita ada untuk tenaga kesehatan dan untuk masyarakat awam dan hari ini puncaknya,” ujar Husnul.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wali Kota Malang, Dinkes Kota Malang juga berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat. Pihaknya juga terus menggencarkan edukasi perihal mitigasi risiko kesehatan bagi masyarakat.

“Artinya mitigasi pencegahan, promotif, preventifnya itu yang menjadi prioritas. Sehingga dengan edukasi, masyarakat lebih tahu nantinya bagaimana untuk mencegah supaya tidak menjadi sakit. Sedangkan yang sakit, tidak menjadi lebih parah lagi,” tambahnya. (hms/gie)

Resmikan Mall Pelayanan Publik Lumajang, Cak Thoriq Targetkan 128 Jenis Pelayanan Dasar Tercover

Memontum 2 — Sat, 24 Sep 2022 08:30:00 +0000

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, didampingi Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, secara resmi melaunching Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di eks kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang Jalan Veteran No.72 Kelurahan Kepuharjo-Lumajang, Sabtu (24/09/2022) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa saat ini beberapa program telah berjalan dan terlaksana. Seperti halnya, pembuatan KTP dan administrasi kependudukan yang baik bisa tuntas di kecamatan.

“Saya dan Bunda Indah berkomitmen untuk terus menjadikan pelayanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk betul-betul dalam posisi masyarakat mudah mendapatkan pelayanan,” ujarnya.

Mall Pelayanan Publik, tambahnya, merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Lumajang. Namun, saat ini masih dalam proses pembangunan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya.

“Prioritas program kami adalah Mall Pelayanan Publik. Sehingga, berbagai pelayanan yang terkonsep dalam satu tempat. Pelayanan dasar nantinya akan kita tuntaskan 128 jenis pelayanan dan saat ini 17 pelayanan sudah hadir di Mall Pelayanan Publik ini,” jelasnya.

Baca juga:

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Taufik Hidayanto, berharap adanya Mall Pelayanan Publik mampu mendorong para ASN bisa mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk itu, keberadaan MPP di Kabupaten Lumajang, harus mampu mengedepankan sarana dan prasarana. Sehingga, kenyamanan dan kepuasan masyarakat bisa dirasakan masyarakat pengguna pelayanan.

“Harapan kami kepada seluruh pegawai MPP di Kabupaten Lumajang, untuk terus berkomitmen menjalankan MPP mulai dari pimpinan sampai dengan level bawah untuk mengutamakan pelayanan yang berkualitas dan profesional,” paparnya.

Beberapa unit penyelanggara pelayanan publik yang ada di MPP yaitu, Polres Lumajang (Samsat Corner), Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP), Pelayanan Samsat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahunan, PT PLN (Persero) ULP, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jatim, Perumda Air Minum Tirta Mahameru, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dispendukcapil, DLH, DPKP serta Dinas PUTR.

Turut hadir dalam peresmian itu, Forkopimda Kabupaten Lumajang, Sekretaris DPMPTSP Provinsi Jatim, Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim, Sekda Lumajang, Ketua dan anggota Komisi C DPRD Lumajang, Asisten hingga kepala OPD di lingkungan Pemkab Lumajang. (kom/adi/sit)

Dorong Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pemkot Malang dan BPJS Kesehatan Resmikan Aplikasi E-JKN Cekat

Memontum 2 — Tue, 23 Aug 2022 08:10:00 +0000

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Malang, Diana Permata, dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, menghadiri dan melaunching aplikasi Elektronik-Jaminan Kesehatan Nasional (E-JKN) Cepat, Efektif, dan Akurat (Cekat), di salah satu hotel Kota Malang, Selasa (23/08/2022) tadi.

Aplikasi tersebut, merupakan portal layanan kesehatan milik Pemkot Malang yang berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Tentunya dengan adanya aplikasi tersebut, bisa memudahkan alur pendaftaran kepersertaan anggota JKN BPJS Kesehatan.

“Kita ucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada BPJS kesehatan yang terus melakukan transformasi teknologi yang berkaitan dengan pelayanan publik kesehatan di Kota Malang, melalui E-JKN Cekat,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Karena itu, pihaknya meminta agar masing-masing OPD terkait nantinya bisa melakukan kolaborasi. Sehingga, aplikasi tersebut bisa digunakan semaksimal mungkin. Seperti halnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), dan Dinas Kesehatan (Dinkes), yang memberikan data valid terkait dengan masyarakat Kota Malang.

Baca juga:

“Saya minta nanti dari Disdukcapil, Dinsos P3AP2KB, dan Dinkes, datanya harus dinamis sehingga tidak ada keluhan masyarakat terkait kesehatannya,” ucapnya.

Selain itu, dirinya juga meminta Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Malang, untuk terus mengawal dan melakukan percepatan inovasi dalam aplikasi tersebut. Sehingga, harapannya aplikasi tersebut tidak hanya dibuka melalui website, namun juga harus ada di playstore.

“Kominfo harus selalu ngawal, harus dilakukan percepatan, kalau bisa sudah masuk di playstore jadi nggak di website aja. Sehingga dengan layanan dasar ini, orang bisa mudah mengakses,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Malang, Diana Permata, mengatakan dengan dilaunchingnya aplikasi tersebut nantinya masyarakat Kota Malang yang belum terdaftar peserta JKN dan memang tidak mampu, nantinya bisa didaftarkan oleh Pemkot Malang.

“Nantinya kalau memang tidak mampu dan ingin untuk bisa mendaftarkan sebagai peserta bisa didaftarkan oleh Pemkot Malang,” ujarnya.

Secara administrasi, untuk prosesnya nanti bisa dilakukan di kantor kelurahan. Sehingga, masyarakat Kota Malang nantinya tidak perlu datang ke kantor Dinkes ataupun Dinsos P3AP2KB. Karena bisa melalui sistem di kelurahan tersebut.

“Jadi tidak perlu datang ke kantor Dinkes ataupun Dinsos P3AP2KB, karena nanti sistem itu akan terhubung sehingga memudahkan sistem birokrasi kepengurusan administrasinya,” lanjutnya.

Untuk proses simulasi pendaftaran melalui E-JKN Cekat juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Dimulai dengan menginput data di tingkat kelurahan, hingga penerbitan nomor kartu peserta. Itu membutuhkan waktu dibawah tiga menit.

“Seperti yang kita lihat tadi bahwa prosesnya sangat cepat. Memang semua ini tergantung dari admin atau PIC yang ditunjuk oleh masing-masing tempat, mulai dari Kelurahan kemudian Dispendukcapil, Dinsos P3AP2KB dan Dinkes,” tambahnya.

Terakhir dirinya juga berterima kasihatas upaya Pemkot Malang yang terus meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Seperti yang diketahui, untuk total kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Malang sendiri sebanyak 878.503 ribu jiwa, artinya sekitar 99 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk Kota Malang.

“Berkat dukungan yang luar biasa, pelaksanaan Program JKN di Kota Malang 2022 ini luar biasa cakupan kepesertaan dan pelayanan bagi masyarakat. Dengan besarnya total peserta ini, kami saat ini juga harus memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui Faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam launching E-JKN tersebut, juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman dengan tiga kampus di Kota Malang, diantaranya Politeknik Negeri Malang (Polinema), Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (Poltekkes) dan STIKES Widyagama Husada Malang. (hms/rsy/sit)

RSUD Karangkembang Babat Jadi Rujukan Lanjutan Pasien BPJS di Lamongan

Memontum 2 — Tue, 05 Apr 2022 12:02:04 +0000

Memontum Lamongan – Siap menjadi tempat rujukan lanjutan untuk pasien BPJS di wilayah Lamongan bagian barat, RSUD Karangkembang melakukan penandatanganan kerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan Cabang Gresik, Selasa (05/04/2022) di Ruang Kerja Bupati Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Perjanjian ini, mulai berlaku sejak 1 April 2022.

Perjanjian kerja sama yang sepakat ditandatangani oleh RSUD Karangkembang bersama BPJS Kesehatan Cabang Gresik, ini berisi tentang pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan kesehatan. Perjanjian ini, juga dimaksudkan sebagai kerja sama yang setara dalam pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan peserta BPJS.

Menurut Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang turut hadir dalam penandatanganan kerja sama tersebut, ini adalah momen yang baik untuk RSUD Karangkembang dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamongan. Dirinya juga meminta, untuk segera disosialisasikan terkait keberadaan rujukan lanjutan di RSUD Karangkembang Lamongan.

Baca juga:

“Agar setelah penandatanganan kerja sama ini segera ditindaklanjuti. Selain itu juga dari segi operasional, sarana prasarana, dan infrastruktur juga diperbaiki. Dengan demikian hak atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal di Lamongan dapat diterima oleh masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan cabang Gresik, Tutus Novita Dewi, mengungkapkan bahwa lebih kurang 15 unit penyedia fasilitas kesehatan di Kabupaten Lamongan, telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. “Untuk itu, guna mewujudkan harapan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Lamongan, kami mengharapkan akan ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Lamongan atas adanya Inpres (Intruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2022, serta memastikan seluruh penduduk Lamongan memiliki jaminan kesehatan, guna memberikan rasa aman pada masyarakat,” harapnya.

Selain itu, Plt Direktur RSUD Karangkembang, dr Maya Dewi Hanggraningrum, mengatakan bahwa dengan ditandatanganinya kerjasama ini akan menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi dalam menuju Lamongan sehat dan sejahtera. “Harapannya dengan kerja sama ini, RSUD Karangkembang bisa memaksimalkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada, sehingga 2023 tidak stagnan melainkan memberikan fasilitas dan layanan kesehatan yang lebih unggul,” paparnya.

Beberapa hal yang tengah direncanakan sebagai target RSUD Karangkembang di tahun 2022, adalah layanan rujukan lanjutan BPJS, terselesaikannya perijinan Bapeten, pemenuhan alat ventilator (ICU), pengalihan kepesertaan mandiri dan PBI kedalam segmen PPU, juga mempersiapkan BLUD dan akreditasi 2023. Adapun target yang sudah terlaksana hingga saat ini adalah adanya layanan rujukan lanjutan BPJS di RSUD Karangkembang. (zen/sit)

BPJS Situbondo Gelar Fokus Group Discussion Optimalisasi Kepesertaan

Memontum 2 — Tue, 29 Mar 2022 16:30:00 +0000

Memontum Situbondo – Untuk mempertajam Inpres No 2 tahun 2021 dan Inbup No 3 tahun 2021, BPJS Ketenagakerjaan Situbondo melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Situbondo, Selasa (29/03/2022) tadi. FGD Penajaman Inpres No 2 tahun 2021 dan Inbup No 3 tahun 2021 ini, berlangsung di Lantai II Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Syaifullah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi, Eneng Siti Hasanah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Situbondo, Bayu Wibowo Putera dan tamu undangan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, Bayu Wibowo Putera, mengatakan bahwa FGD Penajaman Inpres No 2 tahun 2021 dan Inbup No 3 tahun 2021 ini dilaksanakan untuk meminta dukungan kepada Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Situbondo. “Inpres No 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, harus kami kawal. Oleh karena itu, kepada seluruh OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang hadir mengikuti FGD ini bisa memberikan kontribusi dari kegiatan FGD ini,” jelas Bayu Wibowo Putera.

Lebih lanjut Bayu Wibowo Putera mengatakan, terkait dengan Intruksi Bupati Situbondo No 3 tahun 2021, yang mengamanatkan OPD-OPD untuk mendaftarkan pegawai Non PNS menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Untuk itu, kami mohon peran aktif dari kepala OPD-OPD yang hadir dalam kegiatan FGD ini bisa memberikan saran dan rembuk dan mendaftarkan pegawai Non ASN menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” papar Bayu Wibowo Putera.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Banyuwangi, Eneng Siti Hasanah, dalam arahannya mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, merupakan kantor cabang yang ada di bawah naungan kantor BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi. “Fokus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Mempertajam Inpres No 2 tahun 2021 dan Inbup No 3 tahun 2021, bagi BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo sangat penting. Sebab, Inpres No 2 tahun 2021 maupun Inbup No 3 tahun 2021 harus bisa diimplementasikan secara konkrit,” ujarnya.

Eneng Siti Hasanah juga menjelaskan, bagi pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggarannya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah yang berstatus Non ASN, untuk segera mendaftarkan kepesertaan Non ASN sesuai dengan peraturan dan perundang-ungangan yang berlaku. “Untuk perlindungan JKK dan JKM bagi pegawai Non ASN, maka akan dibiayai oleh APBD,” paparnya.

Sekretais Daerah Kabupaten Situbondo, H Syaifullah MM, dikonfirmasi terpisah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui beberapa dinas sudah melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, masih ada beberapa pegawai Non ASN yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan dilaksanakan Fokus Graop Discussion (FGD) Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo, siap mendaftarkan pegawai Non ASN yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan untuk pembiayaan akan kita bebankan pada APBD Kabupaten Situbondo,” ujar Sekda Syaifullah,

Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan Santunan jaminan kecelakaan kerja (JKK) Rp 115.039.460 dan Beasiswa Rp 123.500.000 kepada ahli waris almarhum Arkan Wahyudi Karyawan Puskesmas Jatibanteng, Kabupaten Situbondo. Termasuk, penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 144.568.000, Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 4.905.790, Beasiswa sebesar Rp 87.000.000 dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 363.300 untuk ahli waris almarhum Moh Musleh karyawan Albany Corona Lestari. (her/sit)

BPJS Ketenagakerjaan Miliki Program Baru

Memontum 2 — Fri, 18 Mar 2022 10:11:20 +0000

Memontum Kota Malang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Malang, miliki program baru yakni jaminan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut, disampaikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang, Imam Santoso.

“Jadi, bagi pekerja yang mengalami PHK akan mendapat tiga manfaat. Pertama insentif dari BPJS Ketenagakerjaan, lalu akses bursa kerja dan pelatihan,” jelas Imam, Jumat (18/03/2022).

Namun, tambahnya, ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni, harus menjadi peserta dengan mengikuti empat program. Terdiri dari, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Dimana, nantinya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bonus.

Baca juga:

“Jadi, perusahaan atau pekerja itu tidak ikut iuran. Iurannya ditanggung oleh pemerintah dan rekompesisi dari iuran jaminan kecelakaan dan kematian,” lanjutnya.

Namun, tambahnya, hal tersebut hanya digunakan untuk para pekerja penerima upah, seperti para pekerja di pabrik. Dijelaskannya, jika penerima bukan upah seperti para pedagang, maupun ojek online (Ojol).

Sampai saat ini, terangnya, BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang sudah melayani kurang lebih 4645 penerima JHT. Dengan mengajukan klaim total nilai Rp 81 miliar. Hal itu dinilai masih kondusif, meskipun ada isu bahwa klaim JHT usia 56, namun belum diberlakukan.

“Kami tetap memberikan pelayanan kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan, sesuai ketentuan peraturan menteri No 19 tahun 2015,” terangnya. (cw2/sit)

Kunjungi Gedung BPJS Malang, Wali Kota Ingatkan Pentingnya Keikutsertaan Program BPJS

Memontum 2 — Fri, 18 Mar 2022 07:46:48 +0000

Memontum Kota Malang – Usai gowes pagi, Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Malang, Widayati Sutiaji, serta rombongan menyempatkan hadir ke gedung baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Malang, yang berada di Jalan Doktor Soetomo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jumat (18/03/2022).

Wali Kota Sutiaji, dalam kesempatan itu melakukan penyerahan simbolis terkait jaminan kematian dan beasiswa. Serta, penyerahan simbolis kartu kesertaan bagi pengurus RT/RW di Kota Malang.

“Saya berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena mereka terus memberikan literasi pada masyarakat berkaitan dengan pentingnya menyisihkan sebagian hartanya untuk jaminan hari tua,” kata Wali Kota Sutiaji.

Baca juga:

Dirinya berharap, kepada seluruh perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Karena, hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari perusahaan dan menjadi hak para pekerja untuk diasuransikan dengan semua jenisnya.

“Berkaca dari beberapa kasus, ada kecelakaan yang harus dibawa ke rumah sakit dan tidak bisa pulang karena pasien itu adalah orang yang tidak mampu. Setelah ditelusuri, ternyata kantornya tidak mengasuransikan,” jelasnya.

Karenanya, pihaknya akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat, mulai dari Linmas, guru ngaji, serta para RT/RW. Dirinya berharap, agar mereka bisa menyisihkan sebagian insentifnya. Dikatakan Wali Kota Sutiaji, untuk BPJS Ketenagakerjaan mulai dari Rp 16 ribu. Namun, hal itu hanya anjuran bagi mereka yang menerima insentifnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Malang, Imam Santoso, dalam kesempatan itu mengatakan jika BPJS Ketenagakerjaan ini wajib untuk melindungi seluruh masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi. “Jadi kami melihat bahwa RT/RW punya peranan, punya aktivitas yang ada resikonya. Jadi, kami juga bersiap melindungi mereka apabila ada musibah yang terjadi pada mereka,” katanya.

Di Kota Malang sendiri, para RT/RW baru 20 persen yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Untuk total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Malang, yang tercover baru 171 ribu. Selain itu, disebutkan untuk jaminan yang meninggal karena kecelakaan kerja, jaminan kematian yakni berkisar Rp 233 juta 600 ribu. Lalu, beasiswa Rp 174 juta, dan Jaminan Hari Tua (JHT) sekitar Rp 45 juta.

“Di Kota Malang 90 persen perusahaan sudah tergabung. Untuk kendalanya, memang mereka itu belum mendapatkan informasi, sehingga belum memahami apa program BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kami selalu berupaya, agar perusahaan mendaftarkan karyawannya,” lanjutnya.

Ditambahkannya, untuk perusahaan atau pemberi kerja, adalah suatu kewajiban dan bagi pekerja adalah suatu hak yang harus dipenuhi. Sebagai informasi, kantor yang BPJS Ketenagakerjaan baru ditempati 3 minggu lalu. Semua aktivitas perkantoran mulai dari operasional dan pelayanan sudah dialihkan semua. (cw2/sit)