Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, dalam sambutannya mengatakan bahwa petani memiliki risiko kerja yang sangat tinggi. Sehingga, rentan terjadinya kecelakaan kerja. Untuk itu, sangat perlu untuk mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan.

“Inilah bentuk perhatian pemerintah, karena melihat dari risiko kerjanya sangat tinggi. Apabila ada dari kelompok tani mendapatkan musibah yang tidak diinginkan. Sehingga, keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan manfaat dari program ini untuk meneruskan dan melanjutkan usaha dari apa yang ada,” kata Wali Kota Habib Hadi.

Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, jlujarnya, jika terjadi kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, petani akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 172 juta. Sedangkan jika meninggal dunia dikarenakan sakit, maka hanya mendapatkan manfaat sebesar Rp 42 juta.

Baca juga:

“Seumpama tidak ada program ini, maka pemerintah tidak bisa bantu. Bantuan ini ada aspek manfaatnya, jangan hanya melihat pada saat butuhnya saja, tetapi melihat saat mereka terkena musibah. Maka pemerintah menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu dan mengcover apa yang menjadi tantangan ke depan,” ujar wali kota yang baru meraih gelar doktor ilmu lingkungan.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Aries Santoso, menambahkan bahwa ada sebanyak 3.652 petani yang tercover BPJS Ketenagakerjaan dan merupakan petani yang telah memenuhi beberapa kriteria. Yaitu, petani yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar dan tergabung dalam kelompok tani, memiliki KTP domisili Kota Probolinggo dan usia maksimal 60 tahun.

“Program ini menjadi program prioritas wali kota, dikarenakan dalam proses penyiapan regulasinya harus melalui harmonisasi di Provinsi Jatim. Sehingga, perlu waktu lama dan baru bisa direalisasikan di Juli ini. Dengan program ini, maka kecelakaan kerja akan dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Diketahui, di tahun 2022 lalu Pemkot Probolinggo telah mengcover nelayan dan di tahun 2023 mampu mengcover petani dalam BPJS Ketenagakerjaan. “Hingga saat ini buruh tani belum bisa dicover dikarenakan sifatnya yang parsial atau dibutuhkan pada masa/bulan tertentu saja. Padahal seharusnya masyarakat dengan kondisi seperti ini yang seharusnya juga tercover BPJS Ketenagakerjaan. Kami terus konsultasi dengan pihak BPJS. Saran wali kota, akan kami ikuti untuk mencari referensi agar tidak menyalahi aturan yang ada. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan,” ujarnya. (kom/nun/gie)

“BPJS hadir di SSC untuk memberikan jaminan sosial kepada peserta Turnamen Futsal SSC Cup VII Tahun 2023. Baik itu jaminan yang terjadi ketika cidera selama latihan maupun pertandingan,” kata Kepala BPJS Situbondo, Bayu Wibowo melalui Yudha Adi Purnomo.

Baca juga :

Karena tercover BPJS, tambahnya, maka tatkala pemain mengalami cidera ketika latihan maupun turnamen, maka pemain yang cidera mendapat pembiayaan dari pengobatan BPJS. “Harapan ke depan bukan hanya turnamen futsal saja yang tercover pada BPJS Ketenagakerjaan. Namun, semua atlet bidang olah raga lainnya yang ada di Kabupaten Situbondo, bisa tercover BPJS,” ujarnya.

Sementara itu, Owner SSC mengatakan bahwa ada 25 tim yang akan bertanding dalam turnamen. Secara keseluruhan, semua sudah tercover BPJS.

“Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pemain, makanya kita libatkan BPJS. Sehingga, jika terjadi cidera terhadap pemain, maka biaya pengobatan akan tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan” kata Tanto Gunaman. (her/sit)

Kepala Kejari Kabupaten Probolinggo, David P Duarsa, mengatakan bahwa program tersebut merupakan Instruksi Presiden (Inspres) Nomor 1 tahun 2022, tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. “Inspres tersebut mengamanatkan kepada 30 kementrian atau lembaga termasuk juga gubernur, bupati dan wali kota, untuk mengambil langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Dimana, yakni untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, red),” ujarnya, Rabu (07/06/2023) siang.

Baca juga :

Pihaknya juga mengharap, dengan adanya forum tersebut, maka dapat memecahkan berbagai problematika dalam hal pelaksanaan program BPJS Kesehatan. “Misalnya, tingkat kepatuhan Badan Usaha (BU) saat mendaftarkan pekerjanya untuk ikut dalam program BPJS. Dan, juga penerapan sanksi terhadap BU yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan,” lanjutnya.

Tentunya, kata Kajari, pihaknya akan melakukan teguran sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. “Jika masih belum mematuhi sesuai prosedur, maka kami lakukan tindakan tegas. Seperti, sanksi pidana kepatuhan pembayaran iuran, yaitu Pasal 55 yang berbunyi pemberi pekerja yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 atau ayat 2 itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Pasuruan, Dina Diana Permata, mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan tersebut dari sisi perdata atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk meningkatkan kepatuhan peserta pekerja penerima upah swasta.

“Agar mereka patuh mendaftarkan para pekerjanya untuk menjadi peserta JKN-KIS. Jadikan, ada kewajiban di undang-undang ketenagakerjaan, pemberi kerja wajib memberikan jaminan sosial untuk pekerjanya diantaranya jaminan kesehatan,” ujarnya. (nun/pix/gie)

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di SMK Negeri 1 Jombang, dihadiri langsung Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jombang, Nurhadi Wijayanto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jombang diwakili Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Ulil Mu’amar serta Kepala Sekolah SMK Negeri dan Swasta se Kabupaten Jombang, Rabu (31/05/2023) tadi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Nurhadi Wijayanto, mengatakan bahwa banyak manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan kepada lembaga SMK se Kabupaten Jombang. Karena, banyak resiko sosial yang tidak bisa diduga kapan datangnya. Sebab, semua orang punya resiko termasuk peserta didik ketika melaksanakan suatu praktek kerja lapangan.

“Kita harapkan tidak ada resiko yang mereka terima. Kalaupun itu terjadi, paling tidak bisa membantu terkait biaya pengobatan dan perawatan,” jelasnya.

Ditambahkannya, dari sosialisasi ini diharapkan ada tindak lanjut follow up dari pihak sekolah melalu dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, yang akan menginformasikan secara formal. Sekaligus, akan menindaklanjuti kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“Karena contac person juga sudah kita sampaikan. Sebelum peserta didiknya berangkat melaksanakan praktek kerja lapangan, diharapkan sudah terdaftar dalam Program BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Baca juga :

Pihaknya berkeinginan dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan, bisa membuat kehidupan peserta semakin sejahtera dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka tidak lagi kesulitan.

“Dengan mengikuti Program PBJS Ketenagakerjaan, peserta didik yang melaksanakan praktek kerja lapangan bisa dengan tenang melakukan aktifitasnya,” tambahnya.

Di tempat sama, Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Ulil Mu’amar, menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah sesuai dengan arahan dari Gubenur Provinsi Jawa Timur dan juga ada Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan. Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang mengharuskan apa yang menjadi imbauan dan harapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Sebelum digelar sosialisasi ini, kita sudah melakukan zoom metting dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta rekan-rekan BPJS. Tujuan dari kegiatan ini agar siswa yang akan melakukan praktek kerja lapangan sudah dibekali perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga jika ada resiko sosial sudah ada yang mengcover,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri Gudo, Sulikan, menjelaskan bahwa kegiatan BPJS sangat bagus untuk pencegahan priventif. “Saya sangat mendukung program pemerintah melalui BPJS, karena mempunyai dampak positif dan bagus bagi kita semua,” terangnya. (azl/gie)

Kadisnaker Kota Batu, Erwan Puja Fiatno, menyampaikan bahwa kepatuhan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya sudah ada regulasinya. Hal ini, sesuai dengan Instruksi Presiden No 2 tahun 2021 yang mewajibkan Pemda untuk mendorong pendaftaran seluruh pekerja, termasuk pegawai pemerintah non ASN dan penyelenggara Pemilu di wilayahnya sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Memang, di sini masih terdapat pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu, yang belum bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ini, terutama Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL). Padahal, sudah diatur regulasinya. Artinya kepatuhan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh setiap pemerintah daerah ini sangat penting,” terangnya, Rabu (24/05/2023) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dengan adanya keterlambatan pembayaran iuran ini, ujarnya, sangat berdampak pada penerimaan santunan bagi ahli waris ketika terjadi musibah atau kematian tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kepada Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selalu tertib membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dan, harus dilakukan evaluasi terkait keterlambatan pembayaran iurannya.

“Yang jelas, dengan kondisi seperti ini harus dilakukan evaluasi guna mencari solusi agar pembayaran dilakukan tepat waktu dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi Tenaga Honorer dan THL,” tambahnya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, Yeni Aristasari, dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi Tenaga Honorer dan THL. “Jadi, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi semua pegawai di Pemkot Batu itu sudah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota No 47 tahun 2022, memberikan landasan yang jelas bagi pembayaran iuran ini,” singkatnya.

Diketahui, dari data yang ada total honorer di lingkup Pemerintah Kota Batu sebanyak 442 orang. Sedangkan total THL saat ini sebanyak 1.195 orang. Dari, jumlah tersebut sebagian masih terlambat bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. (put/gie)

Perlu diketahui, Kota Probolinggo yang memiliki jumlah penduduk sekitar 243.241 jiwa, untuk yang sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), saat ini progress pencapaian Universal Health Coverage (UHC) per Maret 2023 adalah sebesar 99.91 persen. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Dina Diana Permata, menyampaikan BPJS Kesehatan akan menyerahkan data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri menunggak di Kota Probolinggo kepada Pemda untuk diverifikasi dan didaftarkan menjadi peserta PBPU BP Pemda Kota Probolinggo.

Selain itu, tambahnya, NIK tidak valid pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sudah dilakukan pemadanan atau pencocokan oleh Dispendukcapil serta kenaikan tarif Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) sedang dalam proses. Karenanya, dirinya terus berupaya memberikan kemudahan kepada peserta JKN agar mendapatkan pelayanan kesehatan lebih mudah, lebih cepat dan tidak ribet. Sehingga, dirinya meminta dukungan pada Pemkot Probolinggo terkait aplikasi mobile JKN.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Harapannya dari seluruh ASN yang ada di Pemkot Probolinggo, minimal mereka sudah mendownload aplikasi mobile JKN. Nantinya bisa diperluas ke seluruh masyarakat karena aplikasi mobile JKN memudahkan mendapatkan informasi terkait Program JKN dan berbagai pelayanannya (Display ketersediaan tempat tidur, konsultasi dengan dokter FKTP, antrean online, mendapatkan obat iter maksimal 2 kali dan display informasi jadwal operasi),” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Pemkot Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, menyambut baik atas terselenggaranya giat ini. Menurutnya, pemerintah dan para pemangku kepentingan bertanggungjawab atas pelaksanaan JKN.

“Maka dalam forum komunikasi hari ini kita duduk bersama untuk beberapa tujuan. Seperti tercapainya komunikasi yang baik terkait pelaksanaan Program JKN- KIS, meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama strategis. Kemudian tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung pelaksanaan Program JKN-KIS dan mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala di lapangan,” ujarnya. (pro/pix/gie)

Hadir mendampingi Bupati Malang di Jakarta, diantaranya Sekda, Wahyu Hidayat, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Raya, Roni Kurnia Hadi Permana, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, Ariyanti S.Farm, Kepala Dinas Kesehatan, Wijanto Wiyono serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

”Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Malang berhasil meraih UHC Awards 2023. Penghargaan ini dari hasil penilaian Pemerintah Pusat bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melayani atau memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 661 ribu jiwa secara gratis. Sementara ini, pelayanan bagi masyarakat kurang mampu tersebut diberikan atau dilayani di 39 Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang, serta RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang dan RSUD Ngantang. Serta, juga dilayani di semua Rumah Sakit dan Klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai kebutuhan medisnya. Penghargaan UHC ini juga sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap layanan kesehatan yang accessibility atau mudah diakses bagi masyarakat di daerah,” kata Bupati Malang kepada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Malang, seusai menghadiri acara puncak UHC Awards 2023.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Pemerintah Pusat merilis, bahwa penyerahan UHC Award 2023 kepada pemerintah daerah yang telah melindungi penduduknya lebih dari 95 persen dan telah mendaftarkan dalam segmen PBPU Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Malang menerima penghargaan ini, bersama para kepala daerah dari 22 provinsi dan 334 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia.

UHC sendiri merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Sedangkan definisi UHC sendiri, merupakan perwujudan tiga hal yang saling berhubungan. Yakni, kesamaan akses pelayanan, kesehatan setiap orang yang membutuhkan akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tentunya, hal ini tetap memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan dan memastikan biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian finansial. “Untuk cakupan UHC Kabupaten Malang pada 2023, tercatat progres pencapaian UHC hingga bulan Maret 2023 sudah mencapai 2.580.323 atau 97,26 persen, dari total jumlah penduduk 2.653.085 jiwa. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Malang yang telah aktif dalam melaksanakan jaminan kesehatan dengan bergabung bersama BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat Kabupaten Malang telah tercover sebanyak 97,26 persen,” tambah Bupati Malang.

Sementara itu, Pemkab Malang bersama BPJS Kabupaten Malang memiliki data bahwa 97,26 persen tersebut merupakan coveran Jaminan Kesehatan. Itu meliputi mulai dari BPJS Mandiri, Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) melalui Pendanaan APBN, Penerima Bantuan Iuran melalui pendanaan APBD atau Jamkesda, Pekerja Penerima Upah (Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Pekerja Swasta, BUMN, BUMD), Pekerja Bukan Penerima Upah (Pekerja Informal) hingga Bukan Pekerja (Investor, Pemberi Kerja, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pensiunan). Untuk Distribusi Peserta JKN-KIS berdasarkan segmentasi meliputi PBI APBN berjumlah 1.021.208, PBI APBD berjumlah 676.482, PPU berjumlah 484.236, PBPU berjumlah 359.469 dan BP berjumlah 308.928 jiwa. (pro/sit)

Oleh sebab itu, disampaikan Kepala Kantor BPJS TK Kota Batu, Yeni Arista Sari, bahwa pekerja non formal salah satunya adalah wartawan yang aktifitasnya di lapangan dengan resiko tinggi sebenarnya harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. “Harusnya, pekerja non formal yang salah satunya adalah seperti wartawan, itu harus mendapatkan perlindungan dengan mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Karena, kerjanya di lapangan. Resikonya tinggi di tingkat kecelakaan atau yang lain yang tidak diinginkan,” terang Yeni, Selasa (28/02/2023) tadi.

Fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan, tambahnya, peserta akan mendapatkan jaminan kecelakaan dan kematian dengan biaya iuran perbulan Rp 16.800. Apabila peserta pemegang kartu BPJS Ketenagakerjaan sampai meninggal, maka akan mendapatkan jaminan 48 kali gaji serta biaya pendidikan dua orang anaknya sebesar Rp 12 juta persatu anak.

“Jadi, manfaat kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi pesertanya akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja tanpa batas biaya. Di sini, selama dirawat di rumah sakit dibiayai oleh negara. Kalau sampai meninggal, mendapatkan jaminan 48 kali gaji ditambah biaya untuk dua orang anaknya selama kuliah per anak mendapatkan biaya Rp 12 juta,” tuturnya.

Dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, menurut Yeni, kalau memang tidak ditanggung oleh perusahaan, maka bisa dilakukan secara mandiri oleh pemegang kartu. “Makanya, saya sampaikan kalau memang perusahaan itu tidak bisa mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, kendalanya di mana. Karena, manfaat yang didapat sangat banyak sekali,” terang Yeni.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Untuk wilayah Kota Batu, jelasnya, pada Januari 2022 baru 12 persen. Lalu, merangkak hingga Desember 2022 mencapai 35,38 persen. Terhitung, angka terlindungi mencapai 14 ribu lebih, dari target 39.699 ribu. “Kalau dikurangi, dari angka target 39.699 ke 14 ribu. Jadi, kita memiliki pekerjaan rumah sebanyak 25.562 ribu pekerja non formal yang belum tercover,” terangnya.

Dari sini, Yeni berharap sektor pekerja non formal untuk memanfaatkan fasilitas dari negara yaitu BPJS Ketenagakerjaan untuk sama-sama peduli terhadap jaminan. “Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau memang perusahaannya belum daftar, maka daftar dahulu secara mandiri,” paparnya.

Di tempat yang sama, Direktur JTP 3, Suryo Widodo, mengungkapkan sebenarnya kalau dihitung secara matematis manfaat BPJS Ketenagakerjaan, ini sangat luar biasa. “Perbulan iurannya hanya sekitar Rp 16 ribu perbulannya. Dari iuran itu, kalau dihitung perbulan masih mahal harganya rokok perbatang. Tapi, apa yang kita peroleh dari BPJS Ketenagakerjaan, itu sangat luar biasa,” terangnya.

Oleh sebab itu, tegasnya, pekerja non formal wajib dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya nyaman saat berada di lapangan. “Kalau suami sebagai pekerja di lapangan, ini wajib dilindungi keselamatannya. Tetapi, kalau istri dan anak ini dilindungi dengan BPJS Kesehatan,” tegas Suryo. (put/sit)

Disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Batu, Muji Dwi Leksono, bahwa kegiatan Njagong Bareng menjadi wadah bagi UMKM di Kota Batu, untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi terkait berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaku usaha. “Persaingan UMKM ke depan akan luar biasa, dengan berbagai regulasi yang baru. Kami hadir, dengan tujuan untuk melakukan pendampingan agar UMKM di Kota Batu bisa bertumbuh dan bisa naik kelas,” terangnya, saat di Gazebo Plut Kota Batu, Jumat (10/02/2023) tadi.

DPMPTSP bersama Dinas Kesehatan Kota Batu, PLUT Kota Batu dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, tambahnya, memfasilitasi UMKM di Kota Batu agar mampu naik kelas dan bermitra dengan pembinaan kemandirian UMKM untuk kesiapan naik kelas dan bermitra dengan penanaman modal dalam negeri/penanaman modal asing lokal maupun nasional. Sedangkan, mengenai keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga, menurut Muji, punya tujuan sebagai layanan satu pintu bagi UMKM.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Jadi, adanya MPP ini menjadi alternatif pelayanan bagi pelaku UMKM. Pelaku usaha bisa mengurus perijinan, mengajukan BPOM hanya dalam satu tempat,” imbuhnya.

Dengan adanya pembinaan dan kolaborasi bersama berbagai dinas terkait ini, diharapkan bisa menjadi solusi bagi UMKM untuk bertumbuh dan berkembang sehingga mendorong peningkatan perekonomian.

Menanggapi kegiatan yang dilakukan DPMPTSP Kota Batu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, berharap bisa berjalan dengan baik. Sehingga, pelaku usaha di Kota Batu ini bisa menjalankan usahanya dengan sangat maksimal. Tentunya, pembinaan oleh dinas terkait bisa memberikan manfaat bagi UMKM di Kota Batu.

“Karena setelah pandemi. Ekonomi sudah mulai membaik. Harapan kami, dengan adanya perijinan yang difasilitasi oleh dinas terkait bisa membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di Kota Batu,” tuturnya, saat dihubungi via ponsel.

Dengan jelasnya legalitas UMKM, tambahnya, maka pelaku usaha tidak merasa ragu dalam menjalankan usahanya. Serta, bisa menggandeng pihak perbankan untuk permodalannya.

“Yang pasti, adanya dinas terkait menjemput bola ke pelaku UMKM tentunya sangat menggembirakan bagi kami. Dan, kami berharap ini kedepannya lebih baik lagi,” tegas Khamim.

Sekedar diketahui bahwa berdasarkan data tahun 2022 disebutkan jumlah UMKM di Kota Batu mencapai 23 ribu. Dan, jumlah tersebut merupakan potensi penggerak ekonomi masyarakat. (put/sit)