BPK – Memontum

Delapan Kali Berturut-turut Pemkot Batu Raih Opini WTP

Memontum 2 — Fri, 26 May 2023 03:20:00 +0000

Memontum Kota Batu – Pemkot Batu kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pelaporan LKPD Kota Batu Tahun 2022.

Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Ardianto, menyampaikan bahwa penghargaan yang sudah delapan kali berturut-turut diterima itu kali ini penyerahan laporan Opini BPK diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Karyadi. Prosesinya sendiri diberikan langsung kepada Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, yang didampingi Ketua DPRD Kota Batu, Sekda serta sejumlah OPD di Kantor BPK di Sidoarjo, Kamis (25/05/2023) kemarin.

Raih Opini WTP dari BPK untuk Kali Delapan, Bupati Situbondo Minta Terus Dipertahankan

Memontum 2 — Fri, 26 May 2023 02:40:00 +0000

Memontum Situbondo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo kembali meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Penghargaan itu, diberikan langsung oleh BPK Perwakilan Jawa Timur kepada Bupati Situbondo, Karna Suswandi, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (25/05/2023) kemarin.

Raihan penghargaan opini WTP kali ini, merupakan yang ke delapan kali secara berturut-turut yang diraih oleh Pemkab Situbondo. Bahkan, bupati yang akrab disapa Bung Karna, ini mengatakan bahwa predikat opini WTP ke delapan secara berturut-turut ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran pegawai yang ada di OPD lingkungan Pemkab Situbondo.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Situbondo kemarin mendapatkan WTP dalam LKPD Tahun Anggaran 2022. Ini merupakan yang ke delapan kali berturut-turut. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pegawai ASN maupun Non ASN, yang ada di Lingkungan Pemkab Situbondo,” kata Bupati Karna, Jumat (26/05/2023) tadi.

Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi di Gebyar Batik Disperindag Pamekasan, Polres Tunggu Pemeriksaan BPK

Memontum 2 — Thu, 27 Apr 2023 06:25:00 +0000

Memontum Pamekasan – Polres Pamekasan belum menetapkan tersangka dugaan korupsi kasus Gebyar Batik Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Kasatreskrim Polres Pamekasan melalui Kanit IV Tipikor Satreskrim Polres Pamekasan, Ipda Hery Indra, menjelaskan bahwa proses penyelidikan sudah dilakukan secara bertahap. Bahkan, beberapa saksi dari Disperindag dan pengecekan ke lokasi pelaksanaan Gebyar Batik, sudah dilakukan penyidik.

“Proses tetap berlanjut dan kami sudah panggil beberapa saksi dari Disperindag. Kami juga sudah cek keenam lokasi gelaran Gebyar Batik itu,” ungkapnya, Kamis (27/04/2023) tadi.

Menurutnya, pada saat ini Polres Pamekasan masih menunggu hasil penyelidikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait soal kerugian uang negara. Sehingga, dilakukan perpanjangan pemeriksaan.

MPR MR Kembali Gelar Aksi Copot Kadiskoperindag Sumenep karena Dinilai Tak Tegas Terhadap Temuan BPK

Memontum 1 — Tue, 11 Apr 2023 10:55:00 +0000

Memontum Sumenep – Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Selasa (11/04/2023) tadi. Aksi ini, merupakan aksi lanjutan atau Jilid III dari MPR MR, yang meminta agar jabatan Kepala Diskoperindag dicopot.

Tuntutan pencopotan itu, adalah buntut dari tidak tegasnya dinas, dalam mensikapi pengerjaan proyek dari pelaksana atau kontraktor revitalisasi Pasar Ganding, yang tidak mampu memenuhi batas akhir pelunasan atau pengembalian uang dari temuan BPK. Dimana, batas akhir pengembalian yang dideadline Juli 2022, ternyata masih menyisakan pengembalian uang sekitar Rp 490 juta.

“Kadiskoperindag itu tidak layak jadi Kadis. Jadi, mending kepala rumah tangga saja. Buktinya, kinerjanya hanya sebatas membebani Pemkab (Sumenep, red),” ujar koordinator lapangan (Korlap) aksi, M Faizi.

Dalam orasinya, Faizi menilai temuan sekitar Rp 1,5 miliar dari pagu anggaran Rp 5 miliar, itu sudah tidak lazim. Tapi anehnya, dari peristiwa itu dinas hanya diam saja dan tidak ada langkah konkrit dalam memberikan kebijakan agar pihak ketiga bisa dipidanakan.

Baca juga :

“Ini aneh kan? Ada temuan sebanyak itu, tapi Kadiskoperindag diam saja. Bayangkan, temuan itu sudah berapa tahun, tapi kok tidak ada tindak lanjut dari Kadiskoperindag sebagai leading sektor. Orang seperti ini, tidak layak sebagai kepala dinas,” teriaknya.

Pihaknya pun menilai, bahwa Kadiskoperindag takut pada pihak ketiga. “Kadiskoperindag Sumenep, kami nilai lemah dan takut kepada pihak ketiga. Maka dari itu, dalam aksi unjuk rasa Jilid III ini, MPR Madura Raya menuntut bupati untuk mencopot jabatan Kepala Diskoperindag Sumenep,” teriaknya.

Sementara itu, dari pantauan media Memontum.com, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh MPR MR ini berlanjut hingga buka puasa di depan Pemkab Sumenep. “Kita tetap akan konsisten mengawal kasus ini sampai tuntas dengan mendesak Bupati Sumenep, untuk segera mencopot jabatan Kadiskoperindag, karena dinilai tidak becus dalam menjalankan amanah,” paparnya. (dan/gie)

BPK RI Periksa Proyek Bangunan Rumah Pembina LVRI Kota Batu Senilai Rp 2,6 Miliar yang Mangkrak Ditinggal Pemenang Lelang

Memontum 1 — Tue, 21 Feb 2023 12:55:08 +0000

Memontum Kota Batu – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan bangunan mangkrak rumah Pembina Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), yang ditinggalkan oleh rekanan, dalam lelang proyek diantaranya drainase dan jalan senilai Rp 2,6 miliar.

Disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu, Bangun Yulianto, bahwa atas dasar hasil penilaian BPK RI, pembangunan bisa segera diteruskan. “Saat ini, BPK RI memeriksa rumah Pembina LVRI yang berada di Perumahan Veteran, Kelurahan Sisir, Kecamatan/Kota Batu dan drainase serta jalan yang ditinggalkan rekanan karena kurang modal,” terang Bangun, saat berada di pelaksanaan Musrenbang 2023 Kecamatan Batu, Selasa (21/02/2023) tadi.

Untuk kelanjutannya, ujar Bangun, akan menunggu hasil dari penilaian BPK RI. Sehingga, sampai dimana progres yang diakui, nantinya akan menentukan jumlahnya untuk dibayarkan. “Dari hasil penilaian BPK, selanjutnya kita akan menganggarkan lagi untuk tahun 2024,” terangnya.

Secara teknik, tambah Bangun, pada tahap pemeriksaan sepert sekarang ini, BPK akan memberikan catatan berupa opini. Lalu, memperkirakan bangunan tersebut dilanjutkan dengan berapa prosentasenya.

Baca juga :

“Kita mau teruskan dan tidak dibongkar. Sekarang masih diperiksa BPK RI dan nanti diberi opini kira-kira bangunan ini dilanjutkan dengan prosentase berapa. Kita menunggu hasilnya dari arahan BPK RI. Karena BPK RI masih memeriksa yang lainnya juga, jadi nanti kita tenderkan lagi tahun depan. Planning sesuai dan tidak dirubah,” tuturnya.

Bangun berharap, proses tender nanti mendapatkan rekanan yang benar-benar berkompeten dan mampu secara tenaga maupun keuangan. Sehingga, bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu sesuai dengan kontrak.

“Saya berharap, ini bisa diteruskan lagi pembangunannya. Tapi menunggu hasil pemeriksaan BPK RI. Untuk rekanan yang meninggalkan proyek itu, sudah kita beri sanksi putus kontrak dan blacklist satu tahun nasional,” tegas bangun.

Sekedar diketahui, untuk pembangunan rumah pembina LVRI, jalan dan drainase menelan anggaran APBD Kota Batu Tahun 2022 sebesar Rp 2.682.435.100 dengan Nomor SPK: 640/LVRI-153-3/PK/DAU/422.109/2022 tanggal SPK 12 September 2022. Proyek itu, dikerjakan oleh CV Andika Putra yang berkantor di Sumenep, Madura, selaku pemenang lelang, Konsultan Perencana CV Karya Cipta Gemilang dan Konsultan Pengawas CV Aka Design & Egenering.

Selama 90 hari kalender dari 100 hari kalender, untuk lamanya pekerjaan baru mencapai 38.398 persen pertanggal 27 November 2022. Namun, karena kurang modal, rekanan itu akhirnya meninggalkan bangunan begitu saja hingga mangkrak, sampai saat ini serta diberi pita pembatas warna kuning. (put/gie)

Akhir Januari Ini BPK Bakal Sambangi Keuangan SKPD Pemkot Batu

Memontum 1 — Thu, 26 Jan 2023 07:50:00 +0000

Memontum Kota Batu – Dari hasil entry meeting antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan pemerintah daerah seJawa Timur, pada Kamis (26/01/2023) pagi, telah memberikan jawaban bahwa BPK akan melakukan audit pemeriksaan keuangan di semua daerah. Rencana ini, juga dibenarkan Kepala Inspektorat Kota Batu, Sugeng Mulyono.

“Hari ini, BPK sudah masuk untuk melakukan pemeriksaan. Artinya, mulai pagi tadi sudah entry meeting dengan seluruh pemerintah daerah se Jawa Timur. Dimana, BPK sudah kulo nuwon (permisi) untuk melakukan tugasnya,” terangnya, Rabu (26/01/2023) tadi.

Mengenai tugas BPK yang akan ke Pemkot Batu, Sugeng menjelaskan, bahwa dijadwalkan pada akhir bulan ini atau tepatnya 31 Januari 2023, BPK bakal lakukan audit di semua SKPD Pemkot Batu. “Kalau di Pemkot Batu, itu akan dilakukan pemeriksaan tanggal 31 Januari 2023. BPK akan lakukan pemeriksaan dari data-data yang sudah kita kumpulkan,” ujarnya.

Ditanya mengenai hasil audit Inspektorat terhadap SKPD, dijelaskannya, bahwa 2022 sudah dilakukan audit terhadap sembilan SKPD. Pemeriksaan itu, terhadap beberapa SKPD yang rawan. “Yang kami periksa itu, SKPD yang mempunyai resiko penyimpangan. Beberapa yang diperiksa, adalah dari dasar Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA),” ujarnya.

Baca juga :

Diuraikan Sugeng, bahwa beberapa diantaranya adalah seperti Satpol PP, Setwan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Bagian Perpustakaan hingga perizinan. “Kalau hasil pemeriksaan 2022, sekarang dalam proses. Tahun 2023 ini memang belum, tapi diagendakan semua SKPD akan diperiksa oleh Inspektorat setelah semua kegiatan berjalan. Kami menindaklanjuti hari pemeriksaan itu, dengan memberikan rekomendasi yang kita periksa kedepannya seperti apa untuk kebaikan SKPD,” urainya.

Masih menurut Sugeng, saat BPK nanti datang ke Pemkot Batu, maka semua data SKPD yang sudah diaudit tahun 2022, maka akan diajukan lebih awal ke BPK. Sehingga, SKPD bisa kemudian meneruskan program kerjanya. (put/sit)

Kuatkan Pelaku Ekonomi Kerakyatan, Pemkot Malang Koordinasi dengan BPK dan KPK terkait Produk UMKM

Memontum 1 — Wed, 25 Jan 2023 10:50:00 +0000

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, menekankan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk membeli produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara rutin. Hal itu dimaksudkan, untuk membantu menguatkan para pelaku ekonomi kerakyatan yang ada.

Dalam hal itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, juga telah melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, agar tidak salah arah dan langkah. “Saya sudah komunikasi dengan BPK dan Korsupgah KPK, bahwa inikan belanja untuk dirinya sendiri. Tapi, kita arahkan supaya belanja pada ekonomi mikro dan naungannya jelas. Kemarin, BPK bersama Korsupgah KPK sudah minta dan koordinasi untuk menentukan itu,” jelas Wali Kota Sutiaji, Rabu (25/01/2023) tadi.

Untuk belanja produk-produk UMKM, tambahnya, nanti dilakukan sesuai tingkatan upah dari masing-masing golongan ASN. Itu, juga sesuai dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima untuk kebutuhan dasar.

“Bisa jadi, nanti untuk besaran yang diterimanya Rp 500 ribu, Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Itu sesuai dengan TPP yang diterima untuk kebutuhan dasar,” katanya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, upaya yang dilakukan oleh Pemkot Malang dalam mendukung ASN belanja UMKM, juga diperkuat dengan tersedianya aplikasi belanja. Hal itu, dikatakan oleh Kepala Diskoperindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi.

“Iya jadi ASN belanja UMKM itu menggunakan aplikasi belanja. Seperti aplikasi pesan online. Misalnya kita mau ke Pasar Blimbing untuk belanja beras, nah itu ASN wajib beli disana,” ucap Eko.

Lebih lanjut dirinya, berharap agar aplikasi ASN belanja produk UMKM bisa segera terselesaikan prosesnya dalam waktu dua bulan ini. Sebab, ASN belanja UMKM itu menjadi pemicu dan pemacu dalam tumbuh kembangnya perekonomian.

“Harapannya nanti dengan aplikasi ini ASN harus belanja di pasar rakyat,” imbuh Eko. (rsy/sit)

MPR MR Curigai Rekomendasi Temuan BPK Terhadap Proyek Pasar Ganding Sumenep Belum Dibayar Pelaksana Proyek

Memontum 1 — Sun, 15 Jan 2023 08:40:00 +0000

Memontum Sumenep – Masih ingat dengan kinerja PT Sumekar Abadi sebagai kontraktor pelaksana revitalisasi Pasar Ganding Kabupaten Sumenep. Kontraktor yang menyisakan pengembalian uang Rp 490 juta, dari pelaksaan proyek tersebut, mengundang sejumlah tanya dari proses lanjutan pengembalian uang milik Pemkab Sumenep.

Ketua Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR), Hamidi, mensikapi hal itu mencurigai bahwa pengembalian dana sisa Rp 490 juta, belum atau bahkan tidak terbayar. Sebab, terhitung pada November 2022 lalu, pihak terkait masih belum mengangsur pengembalian. Sementara, sesuai rekomendasi, batas kesepakatannya Desember 2022.

“Kuat dugaan saya, karena pada November 2022 kemarin pihak pelaksana masih belum mengangsur sisa hasil temuan itu, jadi saya berkeyakinan temuan itu tidak terbayar,” papar Hamidi.

Baca juga :

Jika dugaan itu benar, terangnya, maka diduga pelaksana tersebut sudah tidak punya etikat baik dalam melakukan pembayaran pada hasil temuan BPK tersebut. Sebab, dari data yang dikantongi, seharusnya temuan itu selesai terbayar setelah setahun berjalan.

“Lah, ini sudah berapa tahun. Kalau memang ada etikat baik, seharusnya sudah dari dahulu temuan itu selesai terbayar. Syukur-syukur, itu bisa terbayar penuh. Tapi keyakinan saya, sisa Rp 490 juta tidak mungkin terbayar sampai sekarang,” ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, revitalisasi Pasar Ganding Ganding, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, yang diresmikan pada tahun 2019 lalu, menjadi temuan BPK RI. Temuan itu, disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Sumenep melalui Kabid Perdagangan, Noer Lisal Anbiyah. Disampaikannya, temuan dari pengerjaan itu mencapai Rp 1.445.199.815. Dengan rincian, sekitar Rp 800 juta dari kekurangan pembangunan dan Rp 600 juta kelebihan bayar. Temuan terkait kurangnya pembangunan, sudah ditindak lanjuti dengan dilakukan pengerjaan ulang ditahun 2020. Namun, sisa Rp 600 juta dari pihak ketiga, hanya diangsur sekitar Rp 110, atau sehingga jadi masih tersisa sekitar RP 490 juta. (dan/gie)

Telan Anggaran Rp 5 Miliar, Revitalisasi Pasar Ganding Sumenep Malah Jadi Temuan BPK RI

Memontum 1 — Wed, 30 Nov 2022 08:40:00 +0000

Memontum Sumenep – Revitalisasi Pasar Ganding, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, yang diresmikan pada tahun 2019 lalu, menjadi temuan BPK RI. Temuan itu, disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Sumenep melalui Kabid Perdagangan, Noer Lisal Anbiyah, Rabu (30/11/2022) tadi.

Dijelaskannya, temuan BPK mencapai Rp 1.445.199.815. Dengan rincian, salah satunya sekitar Rp 800 juta, karena kurangnya pembangunan dan Rp 600 juta, karena kelebihan bayar. “Jadi, total keseluruhan temuan BPK itu sekitar Rp 1,4 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, revitalisasi pasar yang dikerjakan oleh PT Mitra Sumekar Abadi, sebagai pihak ketiga, itu dilaksanakan pada tahun 2018, dengan menggunakan dana APBN. Temuan terkait kurangnya pembangunan, pun sudah ditindak lanjuti dengan dilakukan pengerjaan ulang di tahun 2020.

“Untuk temuan kurangnya pembangunan, itu sudah ditindak lanjuti. Hanya tinggal menunggu verifikasi dari Kemendagri,” paparnya.

Baca juga :

Namun, lanjut Lisal-biasa disapa, untuk temuan kelebihan bayar itu masih belum sepenuhnya terbayar. Hanya saja, pihak ketiga mengangsur sekitar Rp 110 juta. Jadi, masih tersisa sekitar RP 490 juta.

“Kalau hasil surat edaran dari menteri, itu batas pengembaliannya Juli 2022. Selanjutnya, waktu itu belum ada tindak lanjut. Sehingga, akhirnya di zoom meeting dibuat kesepakatan baru. Yakni, untuk segera diselesaikan pada akhir tahun ini,” jelasnya.

Sementara itu, masih menurut Lisal, tanggung jawab dari Diskoperindag, hanya sebatas memfasilitasi atau mengawal saja. “Tanggung jawab dalam artian memfasilitasi saja. Soalnya, ini kan bukan era saya dahulu,” jelasnya. Sampai berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait oleh pihak ketiga. (dan/gie)