Sekda Agus Purnomo menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini dalam rangka pelaksanaan program monitoring center for prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) terhadap pengamanan barang milik daerah. “Pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang meminta kepala OPD selaku pengguna barang untuk betul-betul meminimalisir kejadian hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Karenanya, dalam sosialisasi ini disebutkan terdapat delapan area intervensi pencegahan tindak korupsi. Diantaranya, barang-barang perencanaan, pengadaan barang dan jasa, perijinan, optimalisasi pajak dari Provinsi, pengelolaan dana desa, manajemen ASN serta pengelolaan barang daerah.

“Kegiatan sosialisasi lebih menekankan terkait pengelolaan barang daerah. Jadi, jangan sampai ada aset milik daerah yang selama ini dimanfaatkan pihak ketiga, itu sampai lepas,” tuturnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Selain kegiatan ini, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang. Diantaranya, pertemuan dengan KPK RI, hasil pertemuan memutuskan bahwasannya Pemerintah Kabupaten bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengadakan sosialisasi kepada seluruh kepala OPD serta tidak boleh diwakilkan sebab ada pengisian quisioner langsung ke link KPK.

“Harapannya, jangan sampai ada aset daerah yang terlepas. Oleh sebab itu, perlu adanya keamanan dari segi administrasi, fisik dan hukum. Penekanan yang utama mengenai sertifikat tanah milik pemerintah Kabupaten Jombang, sampai saat ini masih banyak Aset Daerah yang belum bersertifikat. Maka, ditekankan untuk seluruh kepala OPD untuk terus membantu BPKAD mensertifikatkan tanah yang belum bersertifikat,” ungkapnya.

Ditempat sama, Kepala BPKAD Jombang, Muhammad Nashrulloh, juga menyampaikan, Sosialisasi Pengamanan Barang Milik Daerah(BMD) diselenggarakan sebagai perwujudan amanat dari monitoring dan evaluasi Monitoring Center for Prevention-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sosialisasi ini bertujuan memberikan wawasan terkait pengamanan Barang Milik Daerah (BMD). Sekaligus, menjadi ajang dialog interaktif antara pimpinan perangkat dengan Sekretaris Daerah terkait kondisi pengamanan BMD dan kendala yang dihadapi di lapangan,” paparnya.

Diharapkan, ujarnya, melalui kegiatan ini mampu memberikan pengetahuan yang memadai agar pencegahan korupsi dapat dilakukan. Mengingat, penyalahgunaan fasilitas kantor masih cukup sering ditemui di sekitar kita.

Di akhir acara, juga dilakukan pembuatan dan penandatanganan Pakta Integritas untuk menunjukkan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam upaya menjaga aset daerah agar tetap digunakan sebagaimana mestinya. (azl/sit)

Rencananya, ASN Pemkot akan menerima TPP dari Januari hingga Maret dan menerima THR serta tunjangan kinerja atau TPP ASN sebesar 50 persen untuk hitungan satu bulan. Dasar pembayaran itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 dan diturunnkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 11 tahun 2023. Sementara terkait pencairan THR tahun 2023, dalam PP disebutkan bahwa THR dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Alhamdulillah, saat ini Pemerintah kota Bengkulu tengah merealisasikan proses pembayaran TPP dan THR ASN sebelum pelaksanaan hari Lebaran tahun 2023. Untuk proses pembayaran, sudah kita mulai dari Selasa (11/04/2023) kemarin,” kata Kepala BPKAD Kota Bengkulu, Yudi Susanda, Kamis (13/04/2023) tadi.

Dijelaskan Yudi, bahwa seluruh OPD telah mengajukan proses pengusulan ke BPKAD, untuk percepatan proses pencairan. Karenanya, itu yang sekarang sudah berlangsung. “Ya, pengusulan sudah dilaksanakan oleh seluruh OPD yang disampaikan kepada BPKAD,” tambahnya.

Masih menurut Yudi, untuk besaran THR yang akan diterima oleh ASN, masing-masing berbeda. Karena, itu tergantung dari gaji pokok mereka dan tunjangannya masing-masing. (mc/bkl/sit)

Teknik penghapusan barang hingga pelelangan itu, disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu, Qori. Disampaikannya, bahwa dinas bisa mengajukan ke BPKAD. Selanjutnya, nanti ada tim inventarisasi dan dari situ nantinya dinilai oleh KPKNL dengan tafsiran harga baru dan bisa naik di pelelangan.

“Jadi, nantinya ada tim inventarisasi. Kemudian, nanti diserahkan ke KPKNL untuk dinilai. Setelah hasil tafsiran itu ada, maka akan ditetapkan. Lalu dilelang oleh KPKNL,” terang Qori, saat ditemui di Kantor Balai Kota Among Tani Kota Batu, Senin (06/03/2023) tadi.

Untuk OPD yang mengajukan penghapusan hingga dilakukan pelelangan, tambahnya, ini harus menghitung kebutuhan mobil di dinas itu dan kondisinya seperti apa. Dan dengan syarat, bahwa Mobdin tersebut harus berusia di atas 7 tahun.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Dimana, urainya, pemanfaatan Mobdin tersebut sudah tidak ekonomis lagi. Artinya, dalam pengertian pemeliharaan lebih besar dibandingkan dengan pemakaian. Di sini, OPD yang mengusulkan ke BPKAD untuk dilakukan penghapusan.

“Intinya, kendaraan harus di atas 7 tahun pemakaian. Kondisi barang, itu nilai ekonominya sudah tidak ekonomis lagi. Artinya, pemeliharaan dan pemakaian lebih banyak pemeliharaan,” tuturnya.

Untuk pengajuan Mobdin baru, tambahnya, secara teknis juga harus melalui sistem Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU). Jadi, harus sesuai dengan sistem itu dahulu. Kalau barang masih dipakai mereka, maka belum bisa mengajukan.

Oleh sebab itu, tegasnya, dari proses penghapusan hingga pelelangan Mobdin sudah ada mekanismenya. Serta, untuk pengajuan operasional yang baru, juga ada di sistemnya. Tentunya, Kadin di OPD tidak bisa secara tiba-tiba mengusulkan operasional yang baru.

“Jadi, ada mekanismenya seperti itu. Nggak secara tiba-tiba usulkan kendaraan operasional baru. Artinya, lihat dahlu barang itu masih layak atau nggak. Kemudian, ada tim penilaian sebelum diajukan untuk masuk lelang,” terangnya. (put/sit)

Pada kesempatan itu, Wali Kota Bengkulu menegaskan bahwa setiap OPD dan panitia event agar dapat bekerja serta berkontribusi agar perayaan HUT ke-304 Kota Bengkulu, dapat berjalan meriah dan melibatkan seluruh masyarakat.

“Hal penting jelang perayaan Hari Jadi ke-304 Kota Bengkulu, salah satunya menekankan kerja sama dan sinergi antar OPD serta berbagai pihak dalam menyukseskan eventnya tersebut,” terang Wali Kota Helmi didamping Sekda Kota, Arif Gunadi.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Secara terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bengkulu, Yudi Susanda, menegaskan bahwa sebagai bagian dari OPD di lingkungan Pemkot, siap mensukseskan setiap rangkaian persiapan sampai dengan hari akhir perayaan HUT ke-304 Kota Bengkulu tahun 2023 ini.

“Sesuai arahan Pak Wali Kota, Helmi Hasan serta Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, kita siap untuk bersinergi bersama dalam mensukseskan dan memeriahkan event-event pada perayaan HUT Kota ke 304 ini,” terang Yudi Susanda. (her/gie/adv)

Peserta jalan santai ini, dilepas langsung oleh Sekda Kota Bengkulu, Arif Gunadi di Halaman Kantor Damkar (Pemadam Kebakaran) Kota Bengkulu. Turut hadir mendampingi Sekda, Asisten I, Eko Agusrianto dan Kadis Damkar, Yuliansyah.

Dalam sambutannya, Sekda Arif mengapresiasi kinerja personel Damkar Kota Bengkulu, yang dirinya nilai selama ini sudah sangat baik. Terutama, dalam hal semangat dan kekompakan.

Karenanya, di momen yang berbahagia itu, dirinya berharap kinerja ke depan lebih baik lagi. Sehingga, terus bersinergi dengan positif.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Sementara itu, secara terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, Yudi Susanda, mengucapkan selamat HUT ke- 104 Damkar. Dirinya juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, dalam menjalankan Tupoksinya memberikan pelayanan terhadap publik sangatlah baik.

“Sebagai masyarakat, fungsi Damkar Kota Bengkulu sangat kita butuhkan. Salut untuk personel Damkar Kota Bengkulu. Dirgahayu Damkar yang ke 104, semoga selalu menjadi yang terbaik bagi masyarakat Kota Bengkulu,” tegas Yudi Susanda. (her/gie/sit)

Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, dalam kesempatan itu juga meminta agar setiap OPD berpartisipasi dalam mengawal setiap inovasi yang ada di masing-masing OPD Pemkot Bengkulu. Baik itu berupa inovasi digital maupun non digital.

Tidak terkecuali, dengan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, sebagai bagian dari OPD di lingkup Pemkot Bengkulu. Tentunya, siap mendukung penuh setiap program yang dicanangkan oleh Wali Kota serta Wakil Wali Kota Bengkulu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPKAD Kota Bengkulu.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Sebagai bagian dari Pemkot Bengkulu, BPKAD Kota akan terus mendukung program yang dicanangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tentunya, kita terus berinovasi dalam memberikan pelayanan-pelayanan sesui dengan Tupoksi BPKAD,” tegas Kepala BPKAD Kota Bengkulu, Yudi Susanda, Jumat (24/02/2023) tadi.

Menurutnya, BPKAD Kota Bengkulu terus meningkatkan pengembangan kualitas, kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Sehingga, akan bisa dan mampu memberikan pelayanan serta laporan yang baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Sesuai Tupoksinya BPKAD Kota Bengkulu, terus mendorong dan berupaya meningkatkan SDM yang kompeten. Agar kita bisa fokus dalam memberikan yang terbaik untuk Kota Bengkulu ini,” tegasYudi Susanda. (her/gie/adv)

Disampaikannya, bahwa apapun kegiatan yang bersifat positif dan inovatif, harus didukung oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu. Terlebih, saat ini Pemkot Bengkulu, memiliki program-program inovatif dan perlu diketahui oleh masyarakat, yang itu tidak hanya di Bengkulu, namun juga untuk nasional.

“Di era digital, seluruh lapisan pemerintah memang ditekankan melek teknologi. Karena, ini merupakan modal utama di zaman sekarang. Jadi, tak bisa dipungkiri, setiap daerah dari tahun ke tahun menampilkan inovasi-inovasi terbaiknya melalui berbagai konten,” ungkap Kepala DPKAD Kota Bengkulu, Kamis (23/02/2023) tadi.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Karenanya, melalui peran itu, diharapkan mampu membawa nama Kota Bengkulu, kian bagus. Sehingga, berhasil kembali meraih penghargaan IGA.

“Kita berharap, apa yang saat ini sedang dilakukan Bappeda sebagai leading sektor kegiatan ini, dengan kembali melibatatkan Dinas Kominfo Kota Bengkulu, dapat mengharumkan Kota Bengkulu. Tentunya, kembali meraih penghargaan IGA 2023,” ungkapnya.(her/sit/adv)

“Dari hearing ini, rencananya akan ada pelatihan untuk pembentukan asosiasi pengusaha desa. Karena, targetnya semua produk dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sudah masuk sertifikasi halal dan juga masuk dalam E-Katalog. Hal ini dilakukan, untuk persiapan ke depan agar UMKM tidak kalah dengan kabupaten lain,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, melalui hearing ini diharapkan dinas-dinas terkait bisa bekerjasama dengan layanan online yang sedang booming. Sehingga, para pengusaha mendapat fasilitas kemudahan berjualan melalui online.

Baca Juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Sudah hampir 60 persen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang, sudah terdaftar dalam program sertifikasi halal dan E-Katalog. Tetapi, lemerintah juga harus terus menggenjot sedikit demi sedikit. Ini merupakan salah satu pengalaman di era pandemi, yang mengajarkan para pelaku UMKM agar bisa tetap bertahan yaitu dengan berjualan online,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini tinggal pemerintah bagaimana memfasilitasi dan membina para pelaku usaha kecil, agar mereka tidak gagap teknologi. Seperti yang sudah terlaksana, yaitu sosialisasi untuk UMKM, hasil kerja sama dengan Universitas Darul Ulum (Undar).

“Harapannya, pemerintah harus hadir untuk memberikan suport kepada para pelaku usaha kecil. Hal ini untuk menguatkan perekonomian di Kabupaten Jombang,” paparnya.

Di tempat sama, Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Danang Praptoko, mengatakan bahwa salah satu hal yang akan dilakukan dari hearing ini terkait desintralisasi serta permodalan yang terus diusahakan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jombang.

“Kami berterima kasih ada perhatian maupun atensi dari legislatif. Sehingga, bisa menguatkan program kita untuk kedepannya,” ungkapnya. (azl/sit)

Seperti halnya, kebersamaan Wali Kota Bengkulu saat bersama anak-anak yatim yang dikumpulkan di Balai Merah Putih, Senin (06/02/2023) tadi. Tampak dalam momen itu, kebersamaan terlihat sangat indah dan penuh kasih sayang.

Kepala BPKAD yang juga ikut merasakan momen kebersamaan terhadap anak yatim di Balai Kota Merah Putih, pun mengaku dirinya sangat terharu melihat suasana kebersamaan anak-anak yatim yang sudah diasuh tersebut terlihat sangat bahagia.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Kebersamaan yang mereka rasakan saat ini jarang sekali kita temukan, kecuali di Kota Bengkulu ini. Saya selaku Kepala BPKAD Kota Bengkulu, sangat mendukung program yang dibawa oleh wali kota kepada para setiap pejabat yang mengharuskan memiliki anak asuh di Kota Bengkulu ini,” ungkap Kepala BPKAD Kota Bengkulu.

Dirinya juga berharap, program ini terus berlanjut di Kota Bengkulu. “Saya berharap program ini tetap berlanjut selamanya. Siapapun yang memimpin Kota Bengkulu, yang kita cintai ini, anggap saja ini amal yang akan kita bawa di kehidupan nanti,” ungkap Yudi. (her/gie/adv)