“Ini kesempatan yang bagus, temen-temen didampingi BPKP. Mereka yang akan memberikan arahan kepada anda semua. Manfaatkan dan maksimalkan adanya Tim BPKP yang hadir mendampingi,” ujar Bupati Hendy dalam sambutannya.

Baca juga :

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Dirinya menjelaskan, beberapa pencapaian laporan keuangan Pemkab Jember, selama dirinya menjabat Bupati Jember. “Awal sekali baru menjabat, itu Opini Disclaimer. Kemudian, membaik menjadi Tidak Wajar, kemudian naik lagi menjadi Wajar Dengan Pengecualian, dan kali ini kita targetkan dapat meraih Wajar Tanpa Pengecualian,” urainya.

Bupati Hendy mengingatkan, untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperlukan suatu keterbukaan yang maksimal, penyajian data yang benar. Dirinya meminta, para penyusun laporan keuangan dari masing-masing OPD untuk tidak ragu untuk terbuka. “Saya sangat berharap semua kompak mengejar ketertinggalan dan meraih WTP tahun ini,” pesannya. (kom/rio/gie)

Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan ucapan terima kasih atas pendampingan BPKP, yang telah berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum. Sehingga, kegiatan pembangunan dan penanganan Covid-19 di Provinsi Bengkulu dapat dijalankan dengan baik.

“Pengelolaan keuangan saat ini semakin dinamis. Kita ingin, kegiatan pengawasan dilaksanakan lebih intensif dengan mengedepankan upaya preventif,” tegas Gubernur Rohidin Mersyah.

Baca juga :

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Tidak hanya sebatas melakukan pengawasan pembangunan dan keuangan saja, ujar Gubernur Bengkulu, namun diharapkan bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah agar kinerjanya semakin baik dan profesional. “Selain melakukan pengawasan bidang pembangunan dan keuangan, BPKP juga malakukan pembinaan terhadap peningkatan kinerja SDM aparatur pemerintahan,” harap Gubernur Bengkulu.

Deputi BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, pada kesempatan ini berpesan agar Rusdy Sofyan segera melakukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder. Tujuannya, guna mendorong dan mewujudkan tercapainya sasaran pokok pembangunan secara akuntabel, efektif dan efisien.

“Hingga triwulan III, BPKP Provinsi Bengkulu telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Monitoring dan analisis atas pemanfaatan APBD untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah. Kemudian evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa, pengawasan atas program Indonesia Pintar dan pengawasan atas tata kelola dan akuntabilitas kekeuangan desa dan BLT dana desa,” terangnya saat memberikan arahan kepada Kepala BPKP Provinsi Bengkulu yang baru dilantik. (bkl/gie)

Penghargaan bergengsi ini diterima oleh wakil bupati Situbondo Ir H Yoyok Mulyadi M Si disaksikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa IP SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

” SPIP sangat penting mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, ” terang Wabup H Yoyok Mulyadi M Si. (im/yan)

Maturity level 3 merupakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang ditandai dengan eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control.

Maturitas SPIP, menunjukkan tingkat kematangan dan kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial, dan kegiatan teknis instansi pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) target Maturitas,Kematangan Penyelenggaraan SPIP level 3,penilaiannya berdasarkan sub unsur lingkungan pengendalian, sub unsur penilaian resiko, sub unsur aktivitas pengendalian, sub unsur infomasi dan komunikasi
Serta sub unsur pemantauan pengendalian intern.

Peningkatan Level maturitas SPIP Kabupaten Bondowoso ini, tentu saja merupakan hasil yang diperoleh dari Komitmen Kepala Daerah selaku penanggung jawab implementasi SPIP, kerja sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran dengan perannya masing-masing dalam membangun SPIP di unit kerjanya dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam organisasi (OPD).

SPIP diharapkan memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang memiliki hard control dan soft control.(dul/yan)

Dalam sambutannya, Khofifah menyatakan bahwa pengawasan harus bergerak (berjalan) mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. “Dengan diserahkannya penghargaan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 ini saya berharap agar provinsi beserta kabupaten kota di Jawa Timur dapat menjalankan SPIP sesuai dengan peraturan perundangan yang telah berlaku. Terlebih jika kita mampu pecah telur naik ke level 4. Saya ingin BPKP mengawal kami dengan ketat dan dekat agar dapat mewujudkan hal tersebut,” ujar Khofifah.

“Selamat kepada kabupaten/kota yang berhasil meraih penghargaan ini. Semoga bisa menjadi motivasi bagi daerah untuk lebih meningkatkan kinerjanya,” tambah Khofifah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Ini untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Skor maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3 atau level “3 ”. Secara umum dengan berada pada level “terdefinisi” mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan praktek pengendalian intern.
Penilaian tingkat maturitas penyenggaraan SPIP meliputi unsur diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Walikota Sutiaji menyatakan bahwa penghargaan maturitas merupakan apreasiasi kepada kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik. Ada 30 Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang juga menerima penghargaan tersebut selain Kota Malang. Bersamaan acara tersebut juga dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (20/1/2020).

“Berkaitan dengan level maturitas SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP, jika bekerja berdasarkan sistem yang baik itu benar-benar dihayati sebagai motor penggerak manajemen pemerintahan, maka tindak pidana korupsi dapat ditekan, dan dalam waktu yang sama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan, komitmen ini merupakan kunci keberhasilan mewujudkan good governance dan clean government,” tandas Walikota Sutiaji. (*yan)

“Ini adalah sebagai wujud akuntabilitas kinerja Pemkab Lamongan, sehingga pembangunan benar benar untuk rakyat,” Ujar Fadeli, setelah pengambilan sumpah jabatan Kepala BPKP Jawa Timur di Surabaya Alexander Ruby Setyoadi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (20/1/2020).

Untuk sekadar diketahui, maturitas yang berarti pengembangkan penuh atau optimal adalah sebuah konsep maturitas pada organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Model maturitas sendiri menggambarkan tahapan proses yang mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik, sehingga maturitas yang tinggi mencerminkan keberhasilan yang lebih tinggi pula.

“Akuntabilitas adalah pondasi agar pembangunan bermanfaat untuk rakyat,” Ucap Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP) bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Didik Krisdiyanto.

Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa berharap, seluruh SPIP secara sistemik agar terus lakukan penyempurnaan dari keseluruhan sistem yang ada.

“Meski level 3 sudah bagus, semoga kedepan ada yang pecah telur, sudah bisa level 4, di level Pemprov belum ada,” Katanya.

Lebih lanjut Khofifah mewanti wanti, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang memuat kerangka kerja, bisa menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Jangan sekedar anggarannya send (kirim), tapi deliver (mengantarkan), manfaat dari seluruh program yang dilakukan. Pengawasan mulai perencanaan, hingga pelaksanaan dan evaluasi,” Tuturnya.

Khofifah juga berpesan, maturitas penyelenggaraan SPIP yang juga memuat karakteristik dasar, tidak hanya sekadar berorientasi menghabiskan anggaran.

“Tapi manfaatnya, biro pengadaan barang dan jasa, siapkan e-catalogue lokal,” Ucapnya.

Praktis dengan mendapatkan penghargaan atas pencapaian Maturitas (SPIP) Level 3, di awal tahun ini Pemkab Lamongan sudah mengoleksi dua penghargaan. Sebelumnya, Bupati Lamongan, Fadeli, dinobatkan sebagai pembina terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat Jawa Timur. (aju/zen/yan)