Dalam acara ini dihadiri Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Selain itu juga dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Budi Handaka serta perwakilan Polresta Sidoarjo dan Dandim 0816 Sidoarjo.

Deklarasi Zona Integritas ini dibaca langsung Kepala Kantor BPN Sidoarjo, Humaidi. Deklarasi ini isinya bersepakat untuk mewujudkan WBK dan WBBM.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi kepada Kantor BPN Sidoarjo yang mendeklarasikan diri membangun Zona Integritas itu.

“Ini merupakan sebuah komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sidoarjo. Terutama pelayanan administrasi di bidang pertanahan,” katanya.

Pihaknya berharap keberadaan Kantor BPN Sidoarjo mampu memberikan kesejukan tersendiri dalam menetapkan administrasi pertanahan. Terutama di bidang pembuatan sertifikat tanah. Karena keberadaan ini sangat membantu terwujudnya Sidoarjo yang kondusif.

“Semoga dengan terselenggaranya acara ini, Kantor BPN Sidoarjo dapat meningkatkan semangat kinerja para pegawai dan memotivasi dalam melayani masyarakat di bidang administrasi pertanahan,” tegasnya.

Sementara Kepala Kantor BPN Sidoarjo, Humaidi menegaskan setelah diadakan deklarasi ini tentu seluruh pegawai wajib melakukan perubahan pola pikir. Selain itu budaya kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas serta melakukan peningkatan pelayanan publik sesuai standar berlaku serta bebas dari pungutan liar dan nepotisme.

“Deklarasi ini tentu akan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan payung publik yang baik dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM,” tandasnya. (Wan/yan)

“Tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo dapat jatah sertifikasi 60.000 sertifikat. Itu harus didukung bersama oleh semua pihak. Kami berharap itu bisa diselesaikan. Kalau tidak, bisa jadi peluang itu akan diambil kabupaten lain,” terang Kepala BPN Kabupaten Sidoarjo, Dalu Agung Darmawan kepada Memo X, Jumat (8/12/2017) sore disela pembagian 961 sertifikat untuk warga Krembung.

Meski penerimaan jatah sertifikasi itu tergolong sangat besar, pria yang akrab dipanggil Dalu ini mengaku optimis bakal bisa menyelesaikan dalam waktu setahun. Oleh karenanya, meski harus lebih lengkap berkasnya, pihaknya bakal mengukur semua bidang. Dia mencontohkan jika di Desa A ada 3.000 bidang akan diukur semua. Kemudian dipetakan bidang mana saja yang bisa terbitkan. Menurutnya, tanah yang tidak bisa disertifikatkan itu diantaranya tanah sengketa dan tanah milik badan hukum atau masyarakat tak menginginkan sertifikat.

“Secara teknis kami punya keyakinan bisa menyelesaikannya. Tapi harus ada koordinasi optimal antar semua pihak. Bahkan tanah wakaf, milik desa, dan instansi pemerintah akan disertifikatkan asal syaratnya lengkap,” imbuhnya.

Mantan Kepala BPN Gresik ini menguraikan jika peta bidang desa sudah diukur semua, maka seluruh tanah di desa bakal terpetakan. Hal itu bakal memudahkan dalam membuat nomor objek pajak yang sesuai.