Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Mashuri, mengatakan bahwa bantuan sosial dari kementerian sosial tersebut berupa dana paket Sembako. “Jadi, hari ini batch atau kelompok 1 yang menerima bantuan sebanyak 121 KPM dengan nominal Rp 200 ribu per bulan,” jelas Ririk, saat berada di Desa Mojorejo, Kecamatan Sumberejo, Kota Batu, Jumat (31/03/2023) tadi.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pemberian bantuan kepada KPM sebesar Rp 200 ribu itu, dibayarkan tiga bulan sekaligus. Yaitu, mulai Januari sampai Maret 2023, dengan total keseluruhan Rp 600 ribu. “Empat titik yang menjadi sasaran pemberian bantuan kepada KPM yaitu ada di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Ngaglik. Lalu, Jalan Sakura, Desa Pesanggrahan. Kemudian, Jalan Mojosari, Desa Mojorejo. Serta di Dusun Kajar, Desa Pandanrejo,” terangnya.

Untuk kelanjutannya, menurut Ririk, secara bertahap BPNT diberikan ke batch 2 dan 3. Hingga, Bulan Ramadan ini mencapai target 4.327 KPM. “Yang jelas, setelah pemberian BPNT ke 121 KPM akan terus berlanjut sampai pada 4.327 KPM,” tegasnya.

Diketahui, program pembagian Sembako atau yang dulunya disebut dengan BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan setiap bulan kepada KPM. (put/gie)

Merespon hal tersebut, Plt Dinsos Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, mengatakan bahwa pemberitahuan di luar memang seperti itu informasinya. Tetapi, Dinsos belum menerima Surat Edaran (SE) resmi dari Kemensos RI perihal penyaluran BPNT.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Untuk Bansos rutin berupa BPNT dan PKH 2023 memang berlanjut. Surat yang beredar itu, kabarnya untuk bank penyalur. Kemudian, untuk pencairannya bulan apa, kami belum ada SE resmi yang disampaikan dari Kemensos,” paparnya, Senin (06/03/2023) tadi.

Herman juga menjelaskan, dirinya belum mengetahui berapa jumlah Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) penerima BPNT 2023 di Kabupaten Pamekasan. Meski begitu, kabarnya penyaluran pada tahun ini tidak melalui e-Warung.

“Informasi surat itu benar adanya. Tetapi tujuannya ke lembaga penyalur bukan ke Dinsos, baik Dinsos Provinsi ataupun kabupaten, jadi memang kita belum bisa memberikan tanggapan secara resmi baik jumlah dan sebagainya,” ujarnya. (azm/gie)

Rapat gabungan tersebut, membahas sinkronisasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Beras Sejahtera Daerah (Restrada) dan Program Dinas Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, seusai rapat gabungan mengatakan bahwa ada tiga jenis program bantuan dari pemerintah. Yaitu, khusus untuk warga Kota Blitar, Pemkot menyediakan bantuan Rastrada. Sedangkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI, meliputi PKH dan BPNT.

“Dari tiga program tersebut, PKH dan BPNT ini memang masih terjadi tumpang tindih. Data ini langsung disetujui Kementerian sosial. Dan sampai saat ini pun, ternyata data fiks 2023 untuk penerima PKH dan BPNT ini belum bisa diakses atau dibuka,” kata Yohan Tri Waluyo.

Yohan menambahkan, namun kalau untuk data Bansos Rastrada tidak ada permasalahan. “Tadi dijabarkan Dinsos, di tahun 2023 ini penerima Rastrada turun sekitar 282. Jadi fiks nya penerima Rastrada di 2023 ini, total ada 9620 penerima. Jadi seluruh kelurahan sudah menerima,” imbuhnya.

Dijelaskannya, dari Kementerian Sosial kaitannya dengan PKH dan BPNT, camat dan lurah selama ini belum memilik data terpadu terkait penerima PKH dan BPNT. “Diakui atau tidak diakui kecamatan dan kelurahan tidak mempunyai data penerima PKH dan BPNT. Jadi kelurahan hanya menerima surat undangan dan hanya menyalurkan saja,” ujarnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, untuk memecahkan permaslahan ini, dari Komisi II meminta Dinsos dikala program PKH dan BPNT turun, kelurahan agar diberikan data penerima. “Nanti ke ]depannya penerima PKH dan BPNT ini akan disandingkan dengan Rastrada. Kalau masih ada yang ganda, nanti biar salah satu yang menerima,” jelasnya.

Yohan memastikan, kalau penerima Rastrada, yang jelas RT, RW dan kelurahan merupakan ujung tombak. Namun kaitannya dengan PKH dan BPNT, data langsung turun dari pusat, dan kelurahan hanya menerima undangannya. “Akhirnya yang terjadi tumpang tindih penerima program ini, akan tetap banyak,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar ini menyebut, hingga saat ini program PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial belum turun. “Jika turun nanti, waktunya juga mepet. Data turun seminggu harus selesai. Kenapa harus secepat itu,” jelasnya.

Terkait kemiskinan di Kota Blitar, Yohan memaparkan, menurut data BPS sekitar  11 persen atau sekitar 16 ribu orang. Namun nyatanya dari program Dinsos yang digulirkan total ada 21 ribu. “Ini artinya masih di atas data BPN. Nah ini akan menjadi PR kita semua, baik DPRD, Dinsos, kecamatan dan kelurahan,” paparnya.

Untuk itu Komisi II dan OPD mitra kerja akan mencoba mensinkronkan data tersebut. “Ke depannya kita utamakan bagi masyarakat yang belum pernah menerima. Inilah yang kita perjuangkan. Yang kedua masyarakat kita ini, ada yang sebenarnya cukup atau kaya ini ternyata masih tidak malu dan menerima bantuan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Sad Sasmintarti, mengatakan bahwa data penerima bantuan PKH dan BPNT langsung diberikan dari Kemensos. Sehingga, Dinsos hanya menerima data saja.

“Dengan digelar rapat kerja ini, akan menjadi bahan evaluasi untuk ke depan agar Bansos tepat sasaran dan tidak ada penerima Bansos yang dobel. Pemkot juga akan berkolaborasi dengan camat,  lurah dan RT RW dalam pendataan Bansos ini,” kata Sad Sasmintarti. (jar/gie)

“Penerima manfaat harus mengetahui bahwa di Perpres itu jelas, tidak harus dalam bentuk barang. Itu sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan juga tidak boleh dipaketkan (dalam bentuk paket),” kata Tri Rismaharini selepas melakukan kunjungan di kawasan Kecamatan Lawang, Kabupaten Malanh, Minggu (13/03/2022).

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ia juga menjelaskan bahwa para KPM yang telah mendapatkan BPNT, bisa membeli kebutuhan pokok di e-warong atau warung lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Bahwa e-warong tidak boleh memaksakan kehendak dari KPM untuk membeli suatu komuditas. “Semisal saya alergi telur, lalu saya diberi telur itu untuk apa. Jadi sebenarnya tidak boleh dipaketkan dan tidak boleh ditentukan,” tambahnya.

Menteri berjilbab yang terkenal tegas ini juga mengatakan bahwa KPM memiliki hak untuk membeli bahan pokok sesuai dengan yang dibutuhkan. “Penerima manfaat yang berhak, bukan saya yang mengatur, bukan. Tapi yang pegang uang karena begitu masuk ke rekening KPM itu sudah sah milik mereka sendiri, bukan milik pemerintah bukan milik siapapun, tapi milik penerima manfaat tersebut,” tegas Risma. (cw1/gie)

Diperoleh informasi dari seorang warga, setelah KPM Desa Sumberkemuning menerima BPNT, selanjutnya diminta menemui Kades dan pemilik toko yang ditunjuk ke ruang pelayanan. Mereka diminta membelanjakan BPNT pada pemilik toko tersebut.

“Setelah saya menerima BPNT, kemudian diminta masuk ke salah satu ruangan oleh perangkat desa. Uang bantuan saya, lalu diminta untuk ditukar dengan surat pernyataan yang ada lampiran nama toko,” kata Anggi, Kamis (10/03/2022).

Ditambahkannya, saat itu dirinya sempat menolak. Hanya saja, kemudian ditegur oleh Kades. “Bahkan, kalau tidak mengikuti ‘aturan’, maka saya tidak bisa menerima BPNT lagi. Dari toko tersebut, saya mendapatkan beras 45kg, telor 2kg, minyak goreng 3 liter, dan gula 3kg,” terangnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Atas kejadian ini, selain dirinya juga ada penerima KPM yang leberatan. Bahkan, ada sekitar 10 KPM yang merasa keberatan.

Dikonfirmasi terpisah, Kades Sumberkemuning, Robi Sofyan Sajid, menolak dituduh intervensi terhadap KPM dalam membelanjakan BPNT. Menurutnya, dirinya memanggil KPM, untuk memastikan bahwa BPNT dibelanjakan sesuai kegunaannya.

“Fakta di lapangan, kalau tidak diarahkan, BPNT digunan untuk belanja kebutuhan yang tidak pokok. Memang benar, saya arahkan KPM belanja di toko Desa Sumberkemunig. Tujuannya, agar perputaran uang tetap di desa ini,” jelasnya, Kamis (10/03/2022). (sam/zen/sit)

“Kita mendatangi kantor kecamatan, untuk menanyakan mekanisme dan regulasi penyaluran BPNT. Karena, kita menduga dalam penyaluran BPNT di Kecamatan Palengaan, ditemukan pelangaran. Diantaranya, adanya intervensi dari salah satu agen agar KPM membeli pada e warung desa. Lalu, adanya suplayer dan adanya pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh beberapa oknum di Kecamatan Palengaan,” kata Ketua Dear Jatim, Ach Faisol.

Faisol juga menambahkan, ada empat desa di Kecamatan Palengaan, yang sistem penyalurannya tidak sama. Empat desa tersebut yakni Desa Akkor, Palengaan Daya, Rombuh dan Desa Banyupelle. Ke empat desa ini, sistem penyalurannya tidak sama.

“Padahal sudah ada Tikor, TKSK, PT Pos di tingkat kecamatan. Juga, di keempat desa tersebut kita menduga adanya intervensi kepada KPM untuk membeli pada agen e warungnya,” ujar Faisol.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sementara itu, Kepala PT Pos Kecamatan Palengaan, Moh Hafid, menuturkan ini regulasinya memang dadakan. Tetapi, uang dari Pos sudah sampai sebesar Rp 600 ribu, utuh tanpa adanya potongan sepeserpun kepada KPM. “Bahkan, sudah kita foto saat memberikan uang tersebut” singkat Hafid.

Camat Palengaan, Amiruddin, yang juga selaku Tikor Kecamatan Palengaan, mengaku sangat berterimakasih dengan masukan yang diberikan Dear. Dijelaskannya, bahwa memang regulasi yang ada, serba dadakan. Sehingga, kalau ada temuan penyaluran yang kurang pas, pihaknya meminta melaporkan.

“Desa mana, kejadiannya bagaimana kita akan tindak lanjuti. Dan berikan kami solusi, agar nanti kami sampaikan juga pada dinas sosial Kabupaten Pamekasan,” papar Amiruddin.

Muzakkir selaku TKSK Kecamatan Palengaan juga menyampaikan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke desa-desa juga ke 50 KPM di masing-masing desa, terkait penyaluran BPNT. Pihaknya juga sudah menyampaikan, kalau KPM bisa membeli Sembako di toko manapun, asal ada notanya. (azm/srd/sit)

Diketahui, tahun 2022 periode Januari hingga Maret, penyaluran (BPNT) berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM), sudah diberikan. Namun, dalam penyalurannya, MP2B menduga masih banyak terjadi penyimpangan dan kongkalikong.

Sehingga, menjadi perbincangan hangat masyarakat. Atas alasan itulah, MP2B mendatangi langsung Kantor Pos Kecamatan Palengaan.

Ketua MP2B, Solehuddin, menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya mendatangi Kantor Pos Kecamatan Palengaan, untuk meminta penjelasan terkait petunjuk teknis (Juknis) penyaluran BPNT tahun 2022. Pihaknya menduga, ada kongkalikong yang dilakukan oleh oknum penyalur BPNT di Kecamatan Palengaan.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Beberapa desa di Kecamatan Palengaan, diduga ada yang mengintervensi KPM untuk membeli pada e-warung milik desa. Bahkan, ada desa yang meminta KPM untuk menyetorkan sejumlah uang ke e-warung desa. Kemudian, e-warung memberikan Sembako pada KPM dengan harga yang diduga tidak sesuai dengan harga yang tidak seperti biasanya” tegas Soleh usai acara.

Di saat yang sama, Moh Hafid, selaku Kepala Kantor Pos Kecamatan Palengaan, menyampaikan terima kasih atas silaturahim MP2B ke kantor Pos Kecamatan Palengaan. Pihak Kantor Pos menyambut dengan baik, karena memang tugas PT Pos sebagai penyalur uang BPNT dari Kemensos.

“Uang dari PT Pos sudah sampai sebesar Rp 600 ribu, secara utuh tanpa adanya potongan sepeserpun kepada KPM. Juga Kantor Pos Kecamatan Palengaan, tidak memberi anjuran ataupun paksaan agar KPM penerima BPNT belanja pada e warung tertentu. KPM berhak belanja dimanapun. Karena memang, tidak ada Kuknis yang mengatur terkait tempat KPM berbelanja” kata Hafid. (hzm/srd/sit)

Dalam orasinya, PC PMII Sampang menilai bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sampang, dengan uang sebesar Rp 600 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode Januari, Februari dan Maret 2022, telah menimbulkan polemik di masyarakat. Hal tersebut, berdasarkan adanya laporan masyarakat dan investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) PC PMII Sampang, bahwa selama proses penyaluran BPNT melalui PT POS Indonesia di setiap kecamatan, bahwa praktek yang terjadi adalah adanya indikasi pemaksaan. Bahkan, penggiringan KPM untuk membelanjakan ke toko atau agen tertentu serta intimidasi kepada KPM.

Hal tersebut, menurut pengunjuk rasa, dianggap bertentangan dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 dan Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK/01/2/2022 tentang KPM bebas memilih tempat pembelian bahan pangan dan tidak boleh memaksa KPM untuk membelanjakan di tempat tertentu.

Ketua PC PMII Sampang, M Nadzir Fatihil Haq, mengatakan bahwa aksi turun jalan yang dilakukan adalah sebagai bentuk penyampaian aspirasi dari beberapa keluhan KPM terkait carut marutnya persoalan penyaluran BPNT tahun 2022. “Kami bersama sahabat PC PMII Sampang, mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Sampang, untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik penyaluran BPNT Sembako tahun 2022 ini” tegasnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan, adalah pertama yakni menuntut Pemkab Sampang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran BPNT. Kedua, menindak tegas oknum pos penyalur dan pejabat desa yang melakukan penyelewengan. Tiga, melakukan evaluasi dan mengusut tuntas pihak terkait. Empat, mendesak DPRD Sampang untuk membentuk Pansus. Dan terakhir atau lima, melaporkan hasil temuan kepada publik dan menindak lanjuti hasil temuan.

“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi dalam kurun waktu 7 x 24 jam, maka PC PMII Sampang, akan turun ke jalan lagi dengan massa yang lebih banyak” ujarnya.

Dalam orasi atau penyampaian tuntutan tersebut, sayangnya massa tidak bisa bertemu langsung bupati dan wakil bupati Sampang. Selanjutnya, massa pun bergerak menuju DPRD Sampang dan ditemui Wakil Ketua 3 DPRD Sampang, Fauzan Adima.

Dihadapan para pengunjuk rasa, Fauzan siap mengawal adanya indikasi penyelewengan BPNT tersebut. “Kalau ada data konkrit, mari laporkan ke polisi bersama-sama. Berkenaan dengan Pansus, kami dari Fraksi Gerindra siap, walaupun sekarang. Namun untuk pembentukan Pansus, harus disetujui oleh fraksi yang lain” paparnya. (mds/sit)

Namun pada Kamis (03/03/2022) tadi di Desa/Kecamatan Palengaan Daya, Kabupaten Pamekasan, dalam pencairan BPNT, masyarakat diminta untuk menyetorkan ke agen e warung milik desa.

Salah satu penerima BPNT di Desa Palengaan Daya, menyebutkan bahwa bantuan BPNT yang diterimanya utuh Rp 600 ribu. Namun, pihaknya masih diminta untuk berbelanja di warung desa dan harus dihabiskan sebanyak Rp 300 ribu. “Saya mendapatkan bantuan BPNT utuh Rp 600 ribu. Namun, setelah sampai di rumah, saya diminta untuk kembali ke warung desa untuk menyetorkan Rp 300 ribu, dengan tujuan untuk membeli Sembako. Dan saya diminta untuk menghabiskan Rp 300 ribu,” ujar salah satu penerima BNPT berinisial K.

Dirinya juga menambahkan, bahwa dirinya awalnya menolak atau tidak mau. Namun, dirinya justru mendapat kabar, bahwa namanya untuk BPNT berikutnya tidak akan mendapatkan alias akan di blokir. “Sehingga, saya harus kembali. Tidak hanya itu, saya disuruh tanda tangan (chek list) dan mencontreng nama saya, sebagai bukti sudah menyetorkan” ujarnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Untuk Dusun Londelem, uang Rp 300 ribu, langsung mendapat bahan pokok dan beras. “Jika di Dusun Londelem, uang Rp 300 ribu langsung mendapatkan beras dan bahan pokok. Namun jika di Dusun Angsokah Timur A dan B, cukup menyetorkan uang Rp 300 ribu dan Sembako akan datang pada hari sabtu. Tapi kita juga diminta chek list,” ungkap K.

Sekdes Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, Widayanti, saat dikonfirmasi membantah dugaan pemotongan untuk belanja di e warung yang telah ditentukan. Termasuk, mengenai informasi pencoretan, jika tidak belanja ke KPM.

“Yang jelas, itu tidak ada,” katanya melalui pesan WhatsApp, seraya meminta wartawan ini ke Babinsa. (hzm/srd/gie)