.

Penerimaan Pajak Daerah pada sektor penerimaan pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir memiliki kontribusi cukup besar untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo. Dalam rangka menaikkan pendapatan pajak daerah Tahun 2020, Pemkab Sidoarjo akan memasang 200 alat perekam (pemantau) transaksi objek pajak daerah. Pemasangan 200 alat perekam transaksi dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi kebocoran penerimaan pajak daerah.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sidoarjo, Achmadi memperkirakan jumlah hotel dan restoran mencapai 800 titik. Targetnya, oleh Badan Pelayanan Pajak semua akan dipasang alat perekam transaksi.

“Setiap obyek pajak akan dipasang alat perekam transaksi. Tujuannya mencegah kebocoran. Tahap pertama akan dipasang 200 titik obyek pajak,” ujar Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo, Joko Santosa kepada Memo X, Selasa (03/12/2019).

BPPD Pemkab Sidoarjo, kata Joko sudah bekerjasama dengan Bank Jatim. Rencananya pajak yang terpotong secara otomatis itu akan masuk langsung ke rekening kas daerah. Tahun 2019 target pajak daerah Rp 1,9 triliun. Akhir November penerimaan pajak daerah sudah mencapai Rp 950 miliar.

“Realisasi pajak daerah Tahun 2018 sebesar Rp 961 miliar lebih. Ini menyumbang 56,56 persen dari realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp 1,7 triliun,” tegasnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dengan adanya alat perekam transaksi, pemda dan pengusaha dapat memantau omset dan besaran pajak yang harus dibayarkan.

“Pemasangan alat perekam transaksi ini akan mewujudkan transparansi dalam pemungutan pajak. Pengusaha dan pemda bisa sama-sama mengetahui. Seluruh obyek pajak hotel ,restoran dan hiburan akan dipasang alat perekam,” paparnya.

Sementara Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan hadir bersama Koordinator Wilayah VI Koordinasi dan Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK RI, Asep Rahmat Suanda.

Basaria mengatakan KPK membantu pemerintah daerah. Salah satu action plan membantu bagaimana para kepala daerah meningkatkan pendapatan daerahnya. Salah satunya meningkatkan pajak, khususnya pajak hotel dan restoran.

“Secara real time akan bisa dipantau pendapatan pajak. Para pengusaha tidak perlu khawatir karena ini hanya mengambil pajak yang diberikan masyarakat ke mereka (hotel dan restoran). Transparansi ini harus dicoba dengan benar. Biar pengusaha bekerja dengan baik dan tidak boleh lagi ada yang minta-minta diluar pajak yang harus dibayarkan,” paparnya.

Basaria mengapresiasi dan mendukung langkah Pemkab Sidoarjo dalam penerapan pemasangan alat perekam transaksi.

“Pemasangan alat perekam transaksi akan mencegah terjadinya korupsi,” tandasnya. Wan/yan

“Agar pembayar pajak termasuk bayar BPTHTB tidak mengantre. Pelayanan online mulai November 2018. Tujuannya agar proses pembayaran pajak lebih mudah, cepat, dan efisien,” terang Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo, Joko Santosa usai peluncuran E BPHTB di Suncity Hotel, Rabu (14/11/2018).

Mantan Kepala Dishub Pemkab Sidoarjo ini mencontohkan dalam pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), sebelumnya WP diharuskan datang ke kantor untuk mengisi formulir di kantornya. Selain itu, harus menunggu perhitungan dan sebagainya yang prosesnya butuh sekitar dua hari.

“Kalau sudah online bisa langsung diakses dari rumah, kantor atau dimana pun bisa. WP tinggal memasukkan data yang dibutuhkan, perhitungan angka BPHTB keluar dan langsung dibayar di bank,” ungkapnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah berharap dengan aplikasi baru itu, kesadaran WP untuk membayar pajak juga semakin tinggi. Apalagi, BPHB menjadi salah satu penyumbang pendapatan besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo. Menurutnya jika di tahun 2015 menghasilkan Rp 656,6 miliar pada Tahun 2017 naik menjadi Rp 925,6 miliar.

“Ada kenaikan PAD sekitar 30 persen salah satunya dari pajak BPHTB. Karena penjualan tanah atau properti terus mengalami peningkatan. Kami harap dengan berbagai kemudahan itu PAD akan terus meningkat setiap tahun,” tegasnya.

Selain itu, Bupati bersama sejumlah pejabat juga melihat langsung beberapa WP yang memanfaatkan fasilitas pembayaran pajak secara online. Setelah WP mengakses E BPHTB. Kemudian membayar melalui kantor pos atau beberapa bank yang membuka layanan. Bahkan sejumlah WP membayar pajak lewat Bank Jatim, Bank Mandiri, dan lainnya.

Di acara ini, BPPD Pemkab Sidoarjo memberikan penghargaan kepada sejumlah WP yang taat membayar pajak. Diantaranya dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi dan perusahaan swasta yang patuh pajak dan membayar pajak sebelum jatuh tempo.

“Ada 47 WP penerima penghargaan dan hadiah kegiatan ini. Ada sejumlah dinas di Sidoarjo, perusahaan swasta, industri, hiburan, hotel, restoran, pemasang reklame, dan lainnya. Penghargaan ini untuk mengapresiasi WP yang patuh membayar. Bagi yang telat diberi sanksi administrasi dan denda,” pungkasnya. (Wan/yan)