Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Taufik mendorong penggunaan KKPD di lingkungan Pemkot. Menurutnya, hal itu dapat mempermudah transaksi operasional perangkat daerah sehari-hari.

“Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini tentunya sebagai upaya yang dilakukan untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian, bukan untuk mempersulit,” jelas Pj Wali Kota Taufik.

Dirinya juga mengatakan, bahwa penggunaan KKPD ini sekaligus mendukung gerakan nasional transaksi keuangan non tunai. “Kemudian meminimalisir penggunaan uang tunai untuk mendukung gerakan nasional pembatasan transaksi tunai,” tambahnya.

Diketahui, Pemerintah Kota Probolinggo sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Bank Jatim sebagai bank persepsi dan Bank Mandiri sebagai bank penerbit kartu kredit untuk mendapatkan fasilitas KKPD pada Januari tahun 2024. Sebagai percobaan ditunjuk 3 perangkat daerah, yakni BPPKAD, Bappeda Litbang dan Dinas Kesehatan P2KB. Namun setelah dievaluasi, penggunaannya masih belum optimal dan masif.

Baca juga :

Untuk itu, Sekda Ninik meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah peserta sosialisasi, agar pada Januari 2025, penggunaan KKPD mulai diimplementasikan.

“Karena ini terkait dengan TP2DD kemudian KKPD yang sudah dievaluasi penjabat wali kota di Kemendagri, jadi kepengennya Januari sudah running semua,” kata Sekda Ninik.

Adapun fitur kartu kredit ini, dapat digunakan sebagai alat pembayaran menggunakan Digital Card Via QRIS melalui Aplikasi Bank Mandiri atau melalui fisik KKPD melalui mesin EDC. Sesuai ketentuan dari Kemendagri, itu dapat diperuntukkan bagi kebutuhan perjalanan dinas maupun belanja operasional.

Kepala BPPKAD, Ratri Dian Sulistyawati, meminta kepada masing-masing kepala perangkat daerah agar segera melengkapi formulir pengajuan KKPD. Serta, mengedukasi mitra penyedia layanan untuk mengajukan fasilitas pembayaran digital QRIS atau mesin EDC.

“Bapak Ibu SKPD bisa segera menyosialisasikan pada pihak penyedia untuk menyiapkan berkas dan administrasi pendukung, bisa dikirim dulu daftar-daftarnya penyedia yang akan dibuatkan untuk QRIS nanti,” imbaunya. (kom/pro/gie)

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi langkah awal dalam persiapan pemeriksaan BPK yang akan dimulai pada hari ini. Sehingga, pengurus barang sudah siap dengan seluruh data-data yang diperlukan ketika ada pemeriksaan pada OPD masing-masing,” kata Kepala Bidang Pengelolaan BMD Hellen Ari Hermawan.

Baca juga:

Selama kegiatan, ujarnya, peserta akan mendapatkan materi nara sumber dari BPPKAD Kabupaten Probolinggo. Terdiri dari Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan BMD, Arik Setyowati, Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD, Niken Rachmini dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Samsul Arifin.

Materi yang disampaikan, lanjutnya, antara lain persiapan dokumen apa saja yang akan diminta oleh auditor pada saat audit. Lalu, mendorong masing-masing OPD untuk segera melakukan inventarisasi dan mengusulkan penghapusan terhadap barang-barang yang sudah tidak dimanfaatkan atau dipergunakan. Termasuk, penjelasan tentang indikator penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) tahun 2024 beserta langkah-langkah dalam memenuhi indikator khusus pengelolaan BMD. (kom/nun/gie)

Adalah kegiatan reklamasi tambang di lokasi pengurukan Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, yang menjadi sasaran Monev.

Baca: Jong Situbondo Gelar Festival Pendidikan Secara Online

Kepala BPPKAD Situbondo melalui Kabid Pendataan, mengatakan bahwa adanya Monev tentunya ingin melihat potensi tambang yang ada di Kabupaten Situbondo.

Dengan membuktikan, bahwa kebutuhan tambang selain pembangunan tol, juga terhadap kegiatan reklamasi pembangunan tambak.

Tentunya, tambah Kabid, memberikan indikasi potensi usaha di Kabupaten Situbondo sudah kondusif, seperti para investor mulai percaya diri menanamkan modalnya.

Pihak BPPKAD Situbondo, hanya ingin mengetahui seberapa tertib mekanisme pencatatan terhadap tambang yang dikirim ke lokasi tambak.

Jika dilihat berdasarkan laporan, kami melalui koordinator pengawasan proyek reklamasi rata – rata diperoleh diangka 250 rit setiap hari yang dipasok dari lima penambang.

“Iya, kalo dihitung dibagi setiap penambang, rata-rata perhari ada 50 rit. Hingga saat ini, realisasi penerimaan tambang pada pertengahan Bulan Februari sudah mencapai sekitar Rp 108 juta lebih. Itupun, diperoleh dari hasil pajak tambang Bulan Desember dan Januari. Para pengusaha tambang membayar secara rutin,” ujar Lutfi Zakaria.

Baca Juga: Diduga Hendak Beresek-esek Ria, Empat Pasangan Berlainan Jenis Digelandang dari Hotel Melati Situbondo

Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa jika mengacu pada realisasi penerimaan hasil tambang secara umum. Sementara, sampai saat ini optimis mencapai target yang sudah ditetapkan dan bahkan bisa terlampaui.

Sehingga, dapat diperhitungkan kembali saat APBD, apakah perlu untuk meningkatkan perolehan hasil dari pajak.

“Kalau dilihat dari target yang ditetapkan pada tahun 2021, jika disandingkan dengan target pada tahun 2020 maka kita sudah naikkan lebih dari 300 persen,” jelas Kabid Pendataan, H.Lutfi Zakaria. (her/sit)

Jika sebelumnya atau tahun 2020 target penerimaan sebesar Rp 200 juta, maka di tahun ini atau 2021, menjadi Rp 750 juta.

Baca: Disasar PPKM Skala Mikro, Kelurahan Dawuhan Situbondo Bentuk Posko Tanggap Covid-19

Hal tersebut, disampaikan Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo, Drs.H.Haryadi Tejo Laksono M.Si dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi III DPRD Situbondo.

“Untuk tambang MBLB tahun 2021, kita targetkan naik 350 persen atau menjadi Rp 750 juta,” ucapannya dihadapan anggota Komisi III DPRD Situbondo, Kamis (11/02) tadi.

Hariyadi mengatakan, ditahun 2020, BPPKAD menargetkan penerimaan pajak tambang MBLB Rp 200 juta. Akan tetapi, dalam realisasinya mencapai Rp 360 juta. “Capaian kita di tahun 2020 hampir 200 persen atau persisnya Rp 360 juta,” ujarnya.

Menurut Haryadi, kenaikan pendapatan daerah dari pajak tambang, disebabkan mulai membaiknya iklim investasi dan perekonomian yang mulai pulih di masa-masa pandemi Covid-19.

Dirinya optimistis, dengan hadirnya jalan Tol Probowangi, bisa membawa angin segar bagi investasi di Bumi Sholawat Nariyah.

“Investasi mulai membaik dan saya optimis hadirnya Tol Probowangi, bisa memenuhi target penerimaan pajak MBLB,” tegasnya.

Lebih lanjut Haryadi mengungkapkan, untuk mengurangi kebocoran penerima pajak pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Kejari Situbondo.

“Kita telah melakukan MOU dengan Kejari dan itu ditandatangani pada bulan November. Namun dampaknya sudah luar biasa,” paparnya.

Baca Juga: Diduga Hendak Beresek-esek Ria, Empat Pasangan Berlainan Jenis Digelandang dari Hotel Melati Situbondo

Dengan lonjakan tinggi PAD sektor pajak tambang ini, BPPKAD pun punya target baru di tahun 2021, yakni sebesar 400 persen.

“Artinya, di penghujung tahun nanti, pajak untuk MBLB bisa mencapai Rp 750 juta,” ujarnya. (her/sit)