Pada kesempatan itu, ia menerangkan, jumlah APBD Pemkab. Lumajang tahun 2019, sebesar 2,243 Triliyun Rupiah, dengan 14%-nya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau sebesar 316 Milyar Rupiah. Sisanya, berasal dari dana pemerintah pusat, atau sebesar 86%.

Dari jumlah PAD tersebut, 10%-nya, atau sebesar 100 Milyar Rupiah, merupakan hasil pemungutan pajak. Target pemungutan pajak dari hotel, sebesar 1 Milyar Rupiah pertahun, sedangkan restoran dan catering ditargetkan sebesar 5,75 Milyar Rupiah pertahun.

Selama ini, pelaporan pajak masih menggunakan sistem manual, yakni para wajib pajak menghitung, melaporkan, serta membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kab. Lumajang dalam membayar pajak, patut diapresiasi. Karena, per tanggal 20 September 2019, realisasi penerimaan pajak dari hotel dan restoran sudah mencapai 50%.

Untuk itu, ia berharap, dengan akan dikembangkannya E-SPTPD ini, diharapkan pelaporan pajak lebih mudah, efektif, efisien, serta transparan.

“Kedepannya, dengan sistem elektronik pajak ini, pelaporan pajak jadi lebih mudah. Orang yang bijak adalah yang taat pajak. Tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak melapor,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menuturkan, Pemkab. Lumajang akan terbuka dalam menerima kritik dan saran, sebagai upaya membenahi sistem pelaporan pajak.

Ia juga menghimbau, seluruh masyarakat turut berpartisipasi dalam mendongkrak penerimaan pajak, terutama pajak daerah. Supaya, pembangunan di Kab. Lumajang, yang salah satu sumber pendanaannya dari pajak, bisa terlaksana dengan baik.

“Ini menjadi tanggungjawab kita semua, agar potensi pajak di Kabupaten Lumajang bisa digali secara maksimal,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Hari Susiati, S.H., menyebutkan, pelaksanaan sosialiasasi kali ini, merupakan langkah awal dalam mewujudkan transparansi pengelolaan pajak di Kab. Lumajang. Untuk tahap pertama, akan dipasang 6 aplikasi pada wajib pajak hotel/resto yang telah ditunjuk, sebagai percontohan.

Sosialisasi tersebut, menghadirkan narasumber Dimas Adityo, ST., MT., dari CV. Ide Kita Cemerlang, Surabaya. (adi/yan)

Pada 2016 hasil pungutan pajak dari sektor penambangan pasir ini mencapai 6,9 miliar, namun pada tahun 2017 angka itu turun menjadi 5,1miliar, tapi hari ini, pada Jumat (27/12/2018) kepada Memontum.com, Plt Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) Lumajang Drs Agus Triono menginformasikan bahwa di 2018 ini hasil pungutan pajak pasir mencapai 9 miliar lebih, memang angka itu tidak sesuai dengan yang ditargetkan tahun ini(13,5 miliar) namun ini merupakan sebuah kemajuan dan diharapkan di tahun 2019 angka ini bisa melesat naik dengan adanya perbaikan – perbaikan sistem yang akan diterapkan.

Agus menerangkan, Untuk pajak minerba dari tarjet 13,5 miliar, ini memang tidak bisa tercapai. “kita baru bisa mengumpulkan 9 miliar lebih, tetapi ini sudah merupakan kemajuan yang sangat luar biasa menurut kami” terangnya.

Dibandingkan tahun kemarin, kata Agus, tertinggi tahun kemarin 6,9 miliar. Tapi ini sambil mencari sistem pemungutan pajak yang paling tidak, ideal, pencapaian di 2018 ini meskipun belum sesuai dengan target.

” Saya tetap optimis, kedepan di 2019 kita akan mencoba cari sistem yang lain yaitu melalui pembuatan jembatan timbang, jadi tidak main perkiraan, tapi sudah main riel main alat main data, dari data hasil timbangan jembatan timbang nantinya penambang maupun pemerintah clear berapa yang harus di bayar karena sudah berdasarkan nilai tonase hasil timbangan” katanya.

Ditanya apakah nantinya tidak akan tumpang tindih dengan Mutiara Halim, Agus menjawab bahwa BPRD tidak ada kaitannya dengan Mutiara halim.