Menurut Ketua PN Jember Setyanto Hermawan, bahwa Sensus penduduk Online sangat penting sekali dalam rangka kepentingan negara (pemerintah) untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional ke depan, tentang kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Foto bersama, pegawai PN Jember dengan BPS sesaat setelah kegiatan Sosialisasi. (yud)

“Oleh karenanya program pemerintah tentang sensus penduduk ini sangat perlu untuk di dukung, oleh karena itu PN Jember berkoordinasi dengan BPS Jember untuk melakukan sosialisasi Sensus Penduduk secara Online yang diawali atau di ikuti seluruh warga PN Jember seperti Hakim, Panitera sekretaris dan seluruh pejabat Kasubag, Panmud sampai seluruh Staf PN Jember,” ujarnya.

“Kan mereka adalah kepala Keluarga sehingga kalau sudah mengisi data dan bahkan bisa selesai mereka tidak perlu lagi bingung apalagi ini ada dari BPS hadir di PN ada guider sangat memudahkan untuk mengisi data,” imbuhnya.

Sementara kepala statistik sosial Emil Wahyudiono mengucapkan terima kasih kepada pengadilan negeri Jember yang telah memfasilitasi BPS dan mengumpulkan rekan – rekan (pegawai) PN Jember untuk berkomunikasi atau sering, tentang pelaksanaan sensus penduduk online tahun 2020 dan harapanya semuanya bisa ikut sensus penduduk online.

“Kami sangat senang, karena rekan rekan dari PN Jember tadi sangat antusias mengikuti kegiatan ini, paling tidak dengan mengikuti kegiatan ini ASN sudah melek dengan IT serta familier dengan gadget, kemudian sadar dengan data pribadi dan keluarganya masing-masing, Alhmadulilah tadi tidak hanya sosialisasi, tapi juga langsung praktek pengisian dan memang ini kewajiban dari seluruh ASN untuk bisa menyukseskan Sensus penduduk serta,” jelasnya.

Emil berharap capaian untuk sensus penduduk online di kabupaten Jember memenuhi target atau bisa lebih lebih banyak dari target, untuk itu sosialisasi akan terus dilakukan BPS, karena pelaksanaan sensus batas waktunya sampai 31 Maret.

“Untuk saat ini ketika ada permintaan dari warga, komunitas maupun dari lembaga pelayanan sosial untuk bersosialisasi tentang sensus penduduk online, kami harus mengatur waktunya, contohnya saja hari ini, kami juga harus membagi tim, karna permintaan cukup banyak, ”pungkasnya. (bud/yud/oso)

Kepala Seksi Statistik Sosial, BPS Kabupaten Jember, Supardi mengatakan, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jember tahun ini mencapai 1,22 juta orang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu. Penurunan jumlah angkatan kerja tersebut juga berbanding lurus dengan TPAK yang mengalami penurunan sebesar 0,90 poin yakni dari 67,90 % pada tahun 2018 menjadi 67,00 % pada tahun 2019.

“Dalam setahun terakhir, jumlah maupun persentase pengangguran menunjukkan tren penurunan. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja, mampu menekan angka pengangguran mendekati 67,00 % pada tahun 2019 seperti terlihat pada grafik,” katanya, Senin (2/12/12) siang.

Dia menambahkan, pemerintah perlu memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi terhadap sektor tenaga kerja. Juga target membuka lapangan kerja bukan hanya tugas instansi terkait pemerintah tertentu, tetapi lintas sektor bahkan ini harus menjadi kunci indikator keberhasilan keseluruhan pemerintah daerah.

“Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam mengatasi masalah pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap angkatan kerja. Untuk TPT di Kabupaten Jember pada tahun ini sebesar 3,80 % atau turun 0,29 poin dibandingkan tahun lalu sebesar 4,09 %,” imbuhnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sudah siap memasuki era digital. Sehingga, pihaknya berharap SDM yang ahli masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang menggencarkan program pendidikan untuk meningkatkan SDM. Namun, lanjutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan sektor yang berkaitan dengan industri teknologi dan inovasi.

Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2018, tentang pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja lokal, untuk memberikan kesempatan bagi penduduk setempat yang dibuktikan dengan KTP, agar diutamakan dalam penerimaan tenaga kerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Sehingga hal ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga lokal.

“Ini dampak dari kebijakan pemerintah daerah terkait rekruitmen tenaga kerja yang ber-KTP Jember. Dari program-program pemerintah disini sudah menyentuh ke masyarakat, selain itu juga mampu menurunkan angka kemiskinan di Jember. Di beberapa indikator strategis, pada indikator kerja utama, mendapat hasil yang sangat memuaskan kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya. (Kj1/Yud/oso)