Kepala BPS, Erni Fatma Setyoharini, menyampaikan jika itu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang tepat dalam memaknai angka inflasi. Sebelumnya, penyajian angka inflasi tersebut menekankan angka inflasi month to month (m-to-m), sedangkan dalam dua bulan terakhir penyajian angka inflasi menekankan pada angka year on year (y-on-y).

“Jadi memang inflasi ini harus dikawal semua. Sehingga, kami hadirkan media disini tentunya agar bisa menerjemahkan rilis inflasi kami dengan baik dan benar,” ujar Erni.

Erni menjelaskan, jika angka inflasi di Kota Malang pada bulan November ini terendah se Jawa Timur, yakni di angka 0,12 persen itu berdasarkan angka inflasi (m-to-m). Sedangkan Inflasi (y-on-y) pada November sebesar 6,61 persen. Dimana tekanan inflasi (m-to-m) tersebut dianggap mulai melemah.

“Tekanan inflasi mulai melemah. Tetapi kita juga tidak tau kondisi yang seperti ini menjelang nataru, dan kita tidak bisa mengerem ada kenaikan atau bisa terkendali. Karena ada tpid kalau mereka sudah bekerja dengan benar,” lanjutnya.

Sementara, Statistik Muda BPS Kota Malang, Dwi Handayani, menuturkan jika inflasi tersebut merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Angka inflasi dihitung dari perubahan indeks harga konsumen (IHK).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Indeks Harga Konsumen (IHK) secara sederhana merupakan perbandingan antara harga suatu paket komoditas dari suatu kelompok barang atau jasa pada suatu periode tertentu, terhadap harganya pada periode waktu yang telah ditentukan (tahun dasar),” kata Dwi.

Lebih lanjut disampaikan, jika semua negara berjuang dalam mengendalikan inflasi. Sesuai dengan arahan presiden, penanganan inflasi juga harus dilakukan bersama sama antara pusat dan daerah. Dimana, kunci dalam penanganan inflasi harus dilakukan secara serempak.

“Kunci penanganan inflasi Indonesia itu mesti serempak, seperti penanganan Covid-19. Penanganan inflasi adalah agregat kerjasama antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Dipertegas, alasan BPS lebih menggunakan (y-on-y) itu akan kelihatan inflasi pertahun seperti apa. Karena inflasi sendiri ukuran dinamika perkembangannya itu harga, terutama harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Lebih lanjut Kepala Perwakilan Bank Indonesian Malang, Samsun Hadi, menyampaikan jika inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dimana pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pentingnya pengendalian inflasi itu didasarkan pada pertimbangan. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tambah Samsun. (rsy/sit)

Dijelaskan oleh Erny, penyumbang deflasi terbesar yaitu terletak pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil -1,59 persen. Kemudian, pakaian dan alas kaki dengan andil 0,76 persen.

“Kelompok penyumbang deflasi terbesar yaitu makanan, minuman dan tembakau sebesar -1,59 persen. Itu diakibatkan, karena beberapa harga komoditas mulai mengalami penurunan,” ucap Erny dalam paparannya.

Penurunan harga komoditas tersebut, terjadi pada bahan pokok holtikultuta, diantaranya bawang merah, cabai rawit, tomat, sawi, kangkung dan semangka. Walaupun beberapa waktu lalu, harganya sempat mengalami kenaikan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kondisi saat itu memang para petani hortikultura di berbagai sentra telah memasuki masa-masa panen. Sehingga harganya yang sempat naik kemarin, dan saat ini turun,” kata Erny.

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, bahwa berdasarkan grafik, di Agustus ini, baru mengalami deflasi. Sebelumnya, Kota Malang termasuk daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Jawa Timur.

“Kalau dilihat grafiknya selama Januari hingga Agustus, baru kali ini Kota Malang mengalami deflasi. Ini luar biasa, karena beberapa komoditas mengalami penurunan, sehingga minus 0,03 persen,” ungkapnya.

Meskipun periode tersebut Kota Malang mengalami deflasi, namun sejumlah komoditas utama mengalami kenaikan harga. Dalam hal ini yaitu kelompok pengeluaran yang memiliki andil dalam pergerakan inflasi Kota Malang periode Agustus.

“Yang tertinggi ada di kelompok pendidikan, karena saat ini berbagai perguruan tinggi di Kota Malang memasuki proses penerimaan mahasiswa baru. Pendidikan sendiri mengalami kenaikan harga sebesar 3,35 persen dengan andil 0,10 persen,” lanjutnya.

Disusul oleh kenaikan harga beras sebesar 2,66 persen dengan andil sebesar 0,08 persen. Lalu harga angkutan udara yang juga mengalami kenaikan sebesar 3,4 persen dengan andil sebesar 0,06 persen.

“Kalau besar karena ini saat ini mungkin musim paceklik ya. Untuk angkutan udara sudah jelas, karena memasuki masa-masa penerimaan mahasiswa baru, tentu masyarakat luar daerah berdatangan ke Kota Malang, sehingga tingkat permintaannya naik,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, menjelaskan bahwa harga cabai mengalami kenaikan hingga 160,49 persen pada Juni 2022 dengan andil sebesar 0,26 persen terhadap inflasi. Kenaikan itu, disusul dengan harga bawang merah sebesar 30,1 persen.

“Ada 10 komoditas utama penyumbang inflasi itu. Diantaranya harga cabai yang melambung tinggi, mulai dari cabai rawit, cabai merah dan juga bawang merah. Harga cabai itu meningkat karena cuaca yang tidak tentu, dan permintaan banyak,” jelas Erny, Sabtu (02/07/2022) tadi.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selain itu, ada beberapa komoditas pangan lainnya yang mengalami deflasi. Seperti harga beras yang tercatat mengalami penurunan sebesar 0,53 persen, daging ayam ras satu persen, bawang putih 8,6 persen dan ayam hidup sebesar 2,88 persen. Komoditas buah-buahan juga mengalami penurunan di Bulan Juni.

“Untuk komoditas yang menghambat inflasi adalah penurunan harga ikan yang diawetkan sebesar 19,01 persen dengan andil 0,04 persen,” lanjutnya.

Jika dilihat dari kelompok pengeluaran, pada Juni 2022, tercatat kenaikan terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,86 persen. Lalu, kelompok transportasi 0,84 persen dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,35 persen.

“Harga tarif angkutan udara dan mobil dalam kelompok transportasi masih menjadi komoditas penyumbang tingginya inflasi. Itu terjadi sejak Lebaran 2022 hingga saat ini,” imbuhnya.

Sedangkan sektor pendidikan, juga menjadi penyumbang tingginya inflasi, yakni 0,05 persen. Tercatat karena adanya kenaikkan pada tarif bimbingan belajar (bimbel). Dirinya memperkirakan karena adanya UTBK dan SBMPTN, dimana lulusan SMA sederajat melakukan bimbel karena ingin masuk ke sekolah kedinasan. (rsy/sit)

Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data agar lebih lengkap seperti parameter demografi. “Ini pendataan tahap pertama. Dalam pelaksanaan ini, kami menerjunkan 230 petugas yang akan mengerjakan 793 blok sensus yang tersebar di lima kecamatan,” ungkap Erny, Senin (16/05/2022) tadi.

Dijelaskannya, dalam pendataan tersebut mengumpulkan data keberadaan keluarga, identifikasi rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga dan keberadaan kematian dalam rumah tangga selama lima tahun terakhir. Data terkait pendidikan kepala rumah tangga, digunakan sebagai implicit stratifikasi dalam penarikan sampel rumah tangga.

“Harapannya, sampel yang dihasilkan dari hasil pemutakhiran ini mampu mewakili berbagai kelompok atau strata penduduk di Kota Malang,” imbuhnya.

Dalam pendataan ini, Erny menyempatkan diri untuk terjun langsung melakukan pendampingan kepada petugas di Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun. Dirinya berpesan, agar mereka melakukan pendataan sesuai dengan Standart Opersional Prosedur (SOP) lapangan dan berpegang pada konsep definisi yang telah didapat selama pelatihan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Dalam pemutakhiran LF SP2020 ini diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi rumah tangga. Kekurangtepatan dalam pemutakhiran yang dilakukan akan berdampak pada pendataan rumah tangga sampel selanjutnya,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya berharap masyarakat Kota Malang turut serta mendukung suksesnya kegiatan pendataan Long Form SP2020. Data yang dihasilkan menjadi dasar dalam perencanaan sekaligus evaluasi pembangunan di Kota Malang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

“Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Setiap jawaban yang diberikan oleh masyarakat akan sangat berarti untuk kemajuan Indonesia,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam pendataan tahap pertama ini, dilakukan pemutakhiran rumah tangga pada wilayah terpilih selama 17 hari hingga (31/05/2022) mendatang. Pendataan Long Form SP2020, ini dimulai serentak di seluruh Indonesia mulai Minggu (15/05/2022) kemarin. (cw2/sit)

Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, menjelaskan sesuai dengan data, penyumbang inflasi transportasi itu antara lain Bahan Bakar Minyak (BBM), angkutan udara, mobil, pemeliharaan atau servis kendaraan, tarif kereta api, travel, angkutan online dan solar. “Inflasi transportasi ini penyumbang tertinggi di Kota Malang. Yakni, sebesar 4,24 persen di April,” ucap Erny, Rabu (11/05/2022) tadi.

Erny menilai, bahwa berapapun harga tiket mudik yang diberlakukan sebelum Lebaran, hingga pasca lebaran akan tetap dicari oleh masyarakat. Pasalnya, mereka sudah menunda selama dua tahun tidak berkumpul bersama dengan keluarga.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Berapapun harga tiket yang dijualkan, akan tetap laku dibeli oleh masyarakat,” imbuhnya.

Dijelaskannya, bahwa Kota Malang penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Timur. Berbeda halnya dengan Kabupaten Sumenep, yang menjadi penyumbang inflasi terendah, dengan besaran 0,95 persen. Kondisi tersebut, menjadi sangat rendah di musim Lebaran kali ini.

“Inflasi kalender 2022, persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2022 terhadap Desember 2021 mencapai 2,79 persen. Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun atau year-of-year (YoY) Kota Malang mencapai 4,35 persen,” jelasnya.

Sebagai informasi, jika dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Timur dan nasional, inflasi Kota Malang masih tergolong sebagai inflasi tertinggi. Dimana angka untuk provinsi berada di angka 1,05 persen dan untuk angka nasional masih berada di angka 0,95 persen. (cw2/sit)

mencapai 82,04. IPM Kota Malang sendiri, selalu meningkat terus sejak tahun 2012 hingga kini.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terus berupaya mendorong bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih berdasarkan publish Badan Pusat Statistik (BPS) Malang, tahun ini IPM kita kembali naik,” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji, Jumat (31/12/2021).

Meski begitu, angka tersebut masih tertinggal 0,2 sekian dari Kota Surabaya, yang bertengger di urutan pertama se Jawa Timur. Sehingga, Sutiaji bertekat makin menggeliatkan beberapa sektor penunjang tumbuhnya IPM.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Bagaimana cara mengejarnya, tentu dari sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Saat ini lama belajar kita sudah 15 tahun dan angka harapan hidup 73 tahun. Tetapi memang angka kemiskinan tahun ini masih 4,62, kita di urutan kedua setelah Kota Batu,” bebernya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, menjelaskan bahwa selama periode 2020 hingga 2021 komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. “Dari segi kesehatan yang diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH), penduduk Kota Malang memiliki UHH 73,36 tahun pada tahun 2021 atau meningkat 0,09 tahun dibanding tahun sebelumnya,” terangnya.

Sementara itu pada aspek pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kota Malang tahun 2021 mencapai 15,75 tahun, yaitu meningkat 0,24 tahun terhadap tahun sebelumnya. “Rata-Rata Lama Sekolah(RLS) berada pada angka 10,41 yang juga mengalami peningkatan sebesar 0,23 tahun dibanding tahun sebelumnya,” sambungnya. Pada pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp 16,66 juta, atau meningkat Rp 70 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Kenaikan hampir seluruh komponen tersebut menyebabkan kenaikan IPM Kota Malang secara umum,” terang Erny. (mus/sit)

Namun, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pun juga ikut meningkat di tahun ini. “Pada periode tahun 2019 sampai 2021, jumlah angkatan kerja di Kota Malang, semakin meningkat. Pada 2019 ada sebanyak 465.084 angkatan kerja, 2020 terdapat 470.610 dan terbaru tahun 2021 meningkat menjadi 470.610. Angkatan kerja sendiri merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja,l dan pengangguran,” terang Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyharini, Sabtu (11/12/2021).

Terus meningkatnya jumlah angkatan kerja, ujarnya, juga dibarengi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 Kota Malang yang cenderung naik. Yakni 66.41 persen pada tahun 2020, dan 67.59 persen pada 2021.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Meningkatnya TPAK dalam era pandemi Covid-19, membuat jumlah pengangguran terbuka di Kota Malang, kian meningkat dalam dua tahun terakhir. “Jumlah pengangguran terbuka di Kota Malang semakin meningkat pada 2020 dan 2021. Tahun 2020 ada 45.242 penduduk Kota Malang yang terkategorikan sebagai pengangguran terbuka dan pada tahun 2021 ada 46.542 jiwa. Sehingga, hal tersebut menyebabkan TPT Kota Malang terus alami kenaikan. Bahkan, jika dilihat dalam tiga tahun terakhir. Yakni 5.88 persen pada tahun 2019, 9.61 persen di 2020, dan naik lagi sebesar 9.65 persen di tahun ini,” terang Erny.

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Malang yang terus menunjukkan jumlah pengangguran tinggi, nampaknya membuat sebagian warga beralih pada sektor informal. Hal tersebut terbukti dengan makin meningkatnya jumlah pekerja informal di Kota Malang selama 3 tahun terakhir.

“Di tahun 2019 jumlah pekerja informal di Kota Malang berjumlah 171.179 jiwa. Lalu, meningkat pada 2020 menjadi 186.358 dan tahun 2021 ada 188.771 penduduk,” terangnya. (mus/sit)

Seperti kelompok makanan, minuman

dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok transportasi serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. “Untuk kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencapai 0.65 persen. Sedangkan penurunan terendah pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0.05 persen,” ujar Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, Sabtu (04/12/2021).

Inflasi di Kota Malang pada bulan November 2021 ini, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020. “Dimana tingkat inflasi pada periode yang sama bulan November tahun kalender 2020 adalah 0.31 persen. Tetapi di bulan November 2019 lebih rendah dari pada 2020 dan 2021, yakni inflasi sebesar 0.01 persen,” terangnya.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selain itu, Erny menjelaskan, terdapat 10 komoditas utama penyumbang inflasi. “Terdapat sepuluh komoditas teratas yang mengalami kenaikan harga di bulan lalu. Sehingga memberikan andil terbesar inflasi pada November 2021. Kesepuluhnya adalah minyak goreng, telur ayam ras, angkutan udara, jeruk, sabun deterjen, emas perhiasan, sabun mandi, bedak, pasta gigi dan pepaya,” tambahnya.

Sementara itu, dijelaskan Erny bahwa tidak ada kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Artinya, pada November 2021 hanya ada kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi dan kelompok pengeluaran yang memiliki indeks stabil.

“Ada 5 kelompok tidak memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi dan memiliki indeks stabil. Yakni kelompok kesehatan, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan dan kelompok penyedia makanan dan

minuman/restoran,” terang Erny. (mus/sit)

Erny Fatma, dengan menjabat Kepala BPS Kota Malang yang baru, Kepala BPS Jawa Timur, Dadang Hardiwan, pun turut memperkenalkan pada Wali Kota Malang, Sutiaji, Selasa (20/04).

Baca Juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

“Kami ke Pak Wali dalam rangka memperkenalkan kepala BPS yang baru. Jadi kepala BPS yang sebelumnya adalah Pak Sunaryo sekarang berpindah ke BPS Provinsi Jawa Timur. Penggantinya adalah Bu Erny Fatma, beliau sebelumnya kepala BPS Kota Blitar,” ujar Kepala BPS Jawa Timur, Dadang Hardiwan.

Selain itu disampaikan Dadang bahwa sinergi antara BPS dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sudah terjalin cukup lama.

Dimana Wali Kota Sutiaji dalam menentukan kebijakan juga berbasis dengan data-data yang ada di BPS

“Ini juga sudah dilakukan. Dan keinginan beliau, BPS bisa lebih mendukung lagi berkaitan dengan data-data yang ada,” tambahnya.

Menurut Dadang, BPS bukan hanya sekedar penyedia data statistik dasar tapi juga selaku pembina statistik.

“Jadi kami melakukan pembinaan-pembinaan statistik supaya data-data yang ada di sektoral terbangun,” katanya.

Oleh karena itu, BPS dalam kapasitas ini juga sedang membuat suatu program Desa Cinta Statistik.

“Kalau diimplementasikan di Kota Malang ya berarti Kelurahan Cinta Statistik. Jadi itu nanti program ke depan yang akan dilakukan. Tentunya menjadi tanggung jawab bagi Kepala BPS baru juga,” bebernya.

Sementara itu Kepala BPS, Erny Fatma, mengatakan dirinya siap bersinergi dengan Pemkot Malang.

“Sebagai Kepala BPS Kota Malang yang baru, saya siap bersinergi dengan Pemkot Malang. Juga nanti pastinya dengan media, maupun akademisi untuk mewujudkan Kota Malang yang lebih peduli pada data,” tegasnya.

Tak lupa Erny juga akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh BPS dan Pemkot Malang.

“Tentu kami akan melanjutkan program BPS Kota Malang, memberikan peran yang aktif untuk mensuplai pengambilan kebijakan di Kota Malang. Terus meningkatkan sinergisitas dan mendukung implementasi pelaksanaan satu data Indonesia di Kota Malang,” ujar Erny. (mus/ed2)