Keterangan itu, diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan melalui Ketua Tim Sosial, Ida Wahyuni, pada Selasa (14/03/2023) siang. “Sempat alami kenaikan saat Covid-19, namun angka kemiskinan kemudian menurun dari 15,3 persen menjadi 13,9 persen,” ungkapnya kepada Memontum.com.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Ida Wahyuni menyampaikan, persentase tersebut masuk kategori lebih baik daripada kabupaten yang lain di Pulau Madura. Selain itu, persentase kemiskinan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2010 berada di persentase 22,44 persen. “Bahkan pada tahun 2010 angka kemiskinan di Pamekasan berada pada persentase 22,44 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ida menyampaikan, secara garis besar pada tingkat provinsi tahun 2010, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 14,87 persen. Menurutnya, Kabupaten Pamekasan pada waktu itu berada di urutan 32 dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur.

“Persentase empat kabupaten di Madura, Bangkalan 28,18 persen, Sampang 32,47 persen, Pamekasan 22,44 persen dan Sumenep 24,61 persen. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan,” jelasnya. (azm/gie)

Kepala BPS Kota Batu, Parjan, mengatakan bahwa temuan hasil survei angka pengangguran itu dialami pada tahun 2022, tepatnya Agustus yang mencapai 10.400 orang. Sedangkan, berikutnya tahun 2023 ini hasil surveinya akan muncul di Agustus mendatang.

“Yang kami upload dari hasil data pada tanggal 1 Maret 2023 ini, bahwa hasil survei yang berakhir Agustus 2022. Itu artinya, data itu tahun 2022 angka pengangguran mencapai 10.400 orang. Nah, berjalan nanti pada Agustus 2023, itu muncul data survei tahun 2023 ini,” terang Parjan, saat dihubungi lewat ponselnya, Senin (06/03/2023) tadi.

Angka pengangguran yang mencapai 10.400 orang itu, tambahnya, adalah kenaikan yang tinggi dibanding angka pengangguran tahun 2021, yang hanya mencapai 8.101 orang. Atau, selisih sekitat 2 ribu lebih.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Mengenai data tersebut, bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dijelaskan Parjan, dengan metodologi yang dipakai sampel sekitar 52 blok sampel. Dimana, setiap blok survei diambil 10 rumah yang disurvei secara detail.

“Metodologi yang dipakai dengan cara 52 blok sampel, dan setiap blok diambil 10 rumah kemudian disurvei secara detail. Ini sudah mencapai 520 rumah tangga. Dan ini menyebar di semua desa kelurahan di Kota Batu. Survei itu sudah mewakili semua strata,” tuturnya.

Dari hasil survei itu, setelah dilakukan pengolahan pengangguran terbuka ditemukan angka 8,43 persen. Di sinilah bila pengangguran terbuka dikalikan dengan angkatan kerja, maka angka pengangguran di Kota Batu mencapai 10.400 orang pada tahun 2022. “Yang jelas metode survei BPS tidak by name by address,” tegas Parjan. (put/gie)

Indonesia sendiri, merupakan negara yang menempati posisi ke-26 dari 30 negara, dengan skor total 17,5 dan termasuk di bawah skor rata-rata 30 negara. Sepanjang periode 2016-2020, terdapat 3.178 kasus pornografi dan kejahatan siber terhadap anak di Indonesia.

Untuk menghadapi kenyataan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, akan kolaborasi menggelar kegiatan webinar literasi digital, Rabu (22/02/2023) lusa, mulai pukul 09.00 WIB.

“Untuk bisa mengikuti webinar ini, calon peserta dipersilakan mendaftar terlebih dahulu melalui link pendaftaran di https://s.id/DaftarNganjuk2202. Ada hadiah e-money sebesar Rp 1 juta, untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Senin (20/02/2023) tadi.

Mengusung tema ‘Perlindungan Anak di Dunia Online’, kegiatan yang akan berlangsung secara daring (online) ini, akan menghadirkan beberapa pembicara. Diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Sopingi, Dekan Fikom UNPI & NXG Indonesia, Astri Dwi Andriani dan penyanyi sekaligus influencer, Inta Oceania sebagai key opinion leader serta Fitta Mamita sebagai moderator.

Melalui kegiatan ini, Kemenkominfo menyadari akan pentingnya memberikan literasi digital kepada masyarakat. Dengan tema itu, Kemenkominfo berharap mampu memberikan pemahaman khususnya pada orang tua dalam rangka melindungi keselamatan putra-putrinya di ranah daring.

”Hal ini penting dilakukan, mengingat ada banyak anak bangsa yang telah memanfaatkan teknologi pada aktivitas sehari-hari mereka. Orang tua perlu memahami tantangan dalam menghadapi penggunaan internet anak. Pendidikan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat, diakses oleh anak dalam dunia internet harus diberikan sejak dini,” papar Kemenkominfo.

Webinar #MakinCakapDigital merupakan bagian dari program nasional Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2023, yang kick offnya dilaksanakan pada 27 Januari lalu. Program Kominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring, ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Baca Juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Tahun ini, IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat, utamanya yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital, sebagai peserta. IMCD sendiri, bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Setiap kegiatan literasi digital, yang kali ini diselenggarakan di 10 wilayah kegiatan dari Sumatera hingga Papua, selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar utama. Yakni, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.

Menurut Kemenkominfo, beberapa hal perlu diperhatikan orang tua dalam memberikan pendidikan internet terhadap anak. Diantaranya, terkait dengan kemudahan akses internet bagi anak. Terutama, akses wifi gratis dan kuota internet berharga murah hingga membuat akses lebih mudah.

Tantangan lain yang dihadapi orang tua dalam era digital, yakni tidak adanya aturan terkait penggunaan internet membuat anak terlalu bebas menggunakannya. Lalu, anak lebih pintar dari orangtuanya (digital native), dunia user-generated content, artinya informasi di internet bisa datang dari siapa saja. Sehingga, perlu daya pikir kritis ketika memposting atau memilah informasi di internet.

”Selain itu, karena pengaruh informasi yang diterima dari internet, membuat anak ingin kebebasan yang lebih besar. Padahal, umumnya mereka belum paham risiko dan dampak negatif internet,” tegas Kemenkominfo. (hms/sit)

“Tujuan FGD bersama OPD yang ada lingkungan Pemkot Batu, ini adalah diskusi kelengkapan data. Pengecekan data apakah sudah lengkap dan sesuai,” terang Parjan, Selasa (14/02/2023) tadi.

Mengapa kegiatan itu dilaksanakan, ujarnya, bahwa jadwal yang sudah disepakati Kota Batu dalam angka ini tanggal 28 Februari 2023. Artinya, pada tanggal tersebut semua data harus terbaru dan sudah tayang di website milik BPS Kota Batu.

Untuk tahap awal (hari ini), menurut Parjan, dilakukan diskusi. Tapi sebelumnya dari masing-masing OPD berkomitmen setiap tahun untuk melengkapi data dengan tepat dan akurat.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Sekarang lagi dilakukan diskusi pengecekan dari data masing-masing OPD itu akan dikroscek apakah sudah benar. Nanti diakhir diskusi ini akan dilakukan penetapan daftar data. Artinya, kalau sudah penetapan sudah benar dan dinas itu harus bertanggung jawab karena sudah ditetapkan,” jelas Parjan.

Tentunya FGD bersama OPD Pemkot Batu tersebut, tambahnya, bertujuan sesuai dengan Perpres tahun 2019 yaitu menuju satu data Indonesia. Ketika menuju satu data Indonesia harapannya data itu cuma satu. Sehingga, kebijakan ke depan pengambilan data mengacu ke satu data itu.

Dari 38 OPD yang berada di Pemkot Batu, lima OPD diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Bapelibangda dan DBKSDM sudah menyatakan kelengkapan datanya.

“Harapannya hari ini selesai semua. Tapi, kalau memang belum satu dua hari ini harus selesai. Karena tanggal 28 Februari 2023 sudah rilis dengan data yang baru,” ujarnya.

Sekedar diketahui, pada tanggal 28 Februari 2023 nanti, dari hasil FGD dengan OPD Pemkot Batu, website BPS akan menayangkan data terbaru kondisi Kota Batu. Misalnya, angka pengangguran, kemiskinan, data pertanian dan lainnya. (put/sit)

Kepala BPS, Erni Fatma Setyoharini, menyampaikan jika itu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang tepat dalam memaknai angka inflasi. Sebelumnya, penyajian angka inflasi tersebut menekankan angka inflasi month to month (m-to-m), sedangkan dalam dua bulan terakhir penyajian angka inflasi menekankan pada angka year on year (y-on-y).

“Jadi memang inflasi ini harus dikawal semua. Sehingga, kami hadirkan media disini tentunya agar bisa menerjemahkan rilis inflasi kami dengan baik dan benar,” ujar Erni.

Erni menjelaskan, jika angka inflasi di Kota Malang pada bulan November ini terendah se Jawa Timur, yakni di angka 0,12 persen itu berdasarkan angka inflasi (m-to-m). Sedangkan Inflasi (y-on-y) pada November sebesar 6,61 persen. Dimana tekanan inflasi (m-to-m) tersebut dianggap mulai melemah.

“Tekanan inflasi mulai melemah. Tetapi kita juga tidak tau kondisi yang seperti ini menjelang nataru, dan kita tidak bisa mengerem ada kenaikan atau bisa terkendali. Karena ada tpid kalau mereka sudah bekerja dengan benar,” lanjutnya.

Sementara, Statistik Muda BPS Kota Malang, Dwi Handayani, menuturkan jika inflasi tersebut merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Angka inflasi dihitung dari perubahan indeks harga konsumen (IHK).

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Indeks Harga Konsumen (IHK) secara sederhana merupakan perbandingan antara harga suatu paket komoditas dari suatu kelompok barang atau jasa pada suatu periode tertentu, terhadap harganya pada periode waktu yang telah ditentukan (tahun dasar),” kata Dwi.

Lebih lanjut disampaikan, jika semua negara berjuang dalam mengendalikan inflasi. Sesuai dengan arahan presiden, penanganan inflasi juga harus dilakukan bersama sama antara pusat dan daerah. Dimana, kunci dalam penanganan inflasi harus dilakukan secara serempak.

“Kunci penanganan inflasi Indonesia itu mesti serempak, seperti penanganan Covid-19. Penanganan inflasi adalah agregat kerjasama antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Dipertegas, alasan BPS lebih menggunakan (y-on-y) itu akan kelihatan inflasi pertahun seperti apa. Karena inflasi sendiri ukuran dinamika perkembangannya itu harga, terutama harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Lebih lanjut Kepala Perwakilan Bank Indonesian Malang, Samsun Hadi, menyampaikan jika inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dimana pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pentingnya pengendalian inflasi itu didasarkan pada pertimbangan. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tambah Samsun. (rsy/sit)

Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito, bahwa pengkolaborasian ini akan berimbas pada banyak aspek. Utamanya, seperti pemutakhiran data, sehingga pemberian bantuan maupun bantalan sosial tepat sasaran.

“Pengintegrasian data ini, nantinya akan berimbas pada berbagai macam hal. Seperti, bantuan dan bantalan sosial,” kata Mas Dhito.

Pemutakhiran data, lanjutnya, sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan data yang selama ini terjadi di Kabupaten Kediri. Diantaranya, seperti data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Orang nomor satu di Pemerintahan Bumi Panjalu ini mengaku, mendukung penuh Regsosek yang dilakukan BPS. Karena, dapat membantu kinerja pemerintah dalam menentukan program dan penyaluran bantuan.

“Anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan-bantuan ini tidak kecil, apalagi dari pusat. Tentunya, (Regsosek) akan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyalurkan bantuan dan hal-hal di luar bantuan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kediri, Hasan As’ari, menjelaskan bahwa Regsosek ini merupakan program nasional sebagai upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. “Data Regsosek ini terkait dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mulai masalah disabilitas, ekonomi, potret-potret kemiskinan dan sebagainya,” katanya.

Regsosek, kata Hasan, dilakukan pendataan awal sejak 15 Oktober sampai 14 November 2022. Data yang sudah ada, nantinya akan diolah kembali di tahun depan.

Pihaknya berharap, regsosek di Kabupaten Kediri dapat berjalan sukses dengan dukungan dari berbagai pihak. “Kami mohon dukungan mulai pimpinan sampai masyarakat bawah. Karena dapat berguna untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, supaya penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, sebelumnya Mas Dhito meminta dilakukan proses verifikasi dan validasi. Bahkan, dirinya juga langsung terjun meninjau pelaksanaan verifikasi dan validasi data bantuan sosial sebagaimana dilakukan di Gedung Serba Guna Kecamatan Papar, Senin 17 Oktober 2022.

Sebanyak 665.593 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah terverifikasi sampai 20 Oktober lalu melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). (kom/pan/sit)

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, membuka rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan, Kades/lurah se-Kabupaten Lamongan, Selasa (04/10/2022). Rakor inu digelar dalam rangka pendataan awal Regsosek 2022, satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Gajah Mada Pemerintah Kabupaten Lamongan ini merupakan salah satu mandat Presiden Joko Widodo. Yakni untuk menyediakan sistem dan basis data yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan. Juga basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan melalui pelaksanaan Regsosek. Sehingga dengan adanya kegiatan ini pemerintah akan memiliki basis data seluruh penduduk Indonesia dengan dilengkapi beberapa variabel sosial dan ekonominya.

Diungkapkan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat ini data yang ada masih bersifat sektoral, sehingga dengan dimulainya Regsosek ini diharapkan dapat memperbaiki data penduduk khususnya di Kabupaten Lamongan. Diharapakan dapat menghasilkan data yang valid dan berkualitas.

“Melalui Regsosek ini akan memperbaiki data kita, sehingga terdapat data berkualitas. Inilah pentingnya data di era sekarang ini, kita tidak bisa melakukan kebijakan dengan intuisi tapi dengan basis data,” ucapnya di hadapan peserta Rakor.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Selain itu, Ia juga menyampaikan pentingnya melihat data sebelum membuat suatu kebijakan. Karena menurutnya, dengan data pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan tepat sasaran. “Pertumbuhan ekonomi Lamongan terus mengalami kenaikan, NTP naik, manajemen pemerintahan juga berstandar internasional tapi kenapa kenaikan itu tidak sebanding dengan penurunan kemiskinan. Nah ini bisa jadi intervensi penurunan kemiskinan tidak sesuai. Sehingga melalui kegiatan ini kita mulai melangkah dalam memiliki sandaran data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Untuk itu Bupati Yuhronur meminta kepada seluruh Kades/lurah turut mensukseskan kegiatan Regsosek 2022 ini melalui sosialisasi kepada masyarakat sehingga kuisioner yang dibagikan di isi dengan data yang benar.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Lamongan, Bagyo Trilaksono mengungkapkan apresiasinya atas dukungan Pemkab Lamongan atas pendataan awal Regsosek ini. Dia mengutarakan bahwa data yang ada selama ini banyak yang sudah kadaluarsa. Untuk itu melalui pendataan ini dapat memperbarui data-data penduduk dengan tujuan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

“Perlu diketahui bahwa data yang ada banyak yang sudah kadaluarsa. Banyak yang sudah meninggal tetapi datanya masih ada, dulu terdata kurang mampu karena giat bekerja keadaan ekonominya sudah stabil dan masih banyak lainnya. Sehingga dengan pendataan ini dapat mengupgrade data masyarakat terutama data kesejahteraan,” jelasnya.

Proses pengumpulan data Regsosek sendiri akan dilakukan oleh BPS mulai tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022, dengan pendekatan akar rumput (bottom-up). Targetnya tahun 2023 Indonesia sudah memiliki sistem satu data terintegrasi untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. (zen/gie)

“Manfaat Regsosek, ini nantinya akan membantu pelaksanaan program pemerintah,” kata Bagas, Rabu (21/09/2022) tadi.

Menurutnya, ada sebanyak 235 ribu keluarga yang menjadi sasaran pendataan Regsosek. Sedangkan petugas yang melakukan pendataan, ada sebanyak 1.233 orang. “Pendataan Regsosek ini untuk mendata seluruh keluarga di Situbondo, terkait kesejahteraannya,” ujarnya.

Bagas menjelaskan, pendataan Regsosek ini nantinya juga akan menjadi basis data keluarga yang valid. Sehingga, menjadi rujukan program pemerintah pusat dalam memberikan bantuan sosial atau bantuan lainnya. Diantaranya, seperti bantuan pendidikan, ekonomi dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Petugas kami melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Tujuannya, agar data yang diperoleh benar adanya, bukan rekayasa. Kami juga melibatkan perangkat desa,” papar Bagas.

Bagas menilai, selama ini bantuan sosial kepada masyarakat kurang sejahtera, tidak tepat sasaran. Hal itu, dikarenakan data yang tidak valid sehingga bantuan sosial banyak tidak tepat sasaran.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Masih menurut Bagas, selama ini BPS kesulitan mendapatkan data valid untuk intervensi bantuan. Akibatnya, banyak masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat, justru tidak terakomodir.

Bagas meyakini, data Regsosek ini valid, karena dalam prosesnya mengandalkan kolaborasi dengan melibatkan perangkat desa supaya terlibat langsung. Sehingga, ketika mengambil sebuah keputusan terkait data, adalah hasil dari verifikasi bersama.

“Yang sudah terdata 235 ribu keluarga yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah ini, bisa bertambah dan berkurang, sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh petugas,” jelasnya. (her/gie)

Kepala Badan Pusat Statistik Jombang, Endang Sulastri, menyampaikan bahwa kegiatan pemutakhiran data sebenarnya telah mengajukan 204 petugas pendata Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 68 Tim dan 23 Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka).

“Kegiatan terset sudah mulai dikenalkan 15 Mei hingga 31 Mei sebagai pemutakhiran data.Kemudian sampelnya pada 1 Juni hingga 30 Juni 2022, dengan menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) data. Akan langsung masuk program CAPI di handphone,” tuturnya

Pada tahun 2020 sudah dilakukan seleksi penduduk. Untuk kelanjutan lebih detail data yang ditanyakan ada 83 pertanyaan. Seharusnya hal tersebut dilakukan sejak tahun 202, namun pada saat itu masih dalam keadaan pandemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi sensus penduduk.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan tujuan dari Pemerintah Kabupaten Jombang terkait pendataan, yakni mewujudkan data 1 Indonesia. Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) harus ada 1 data saja. Dan memang pendataan tersebut sudah dimulai sejak dari SP 2020. Kementrian juga sudah berkolaborasi dan bersinergi untuk memunculkan 1 data kependudukan, tidak versi Capil atau lainnya,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Endang juga mencontohkan salah satunya yakni data bantuan sosial. Untuk saat ini data bantuan sosial bukan dari BPS akan tetapi yang menentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat.

“Kegiatan tersebut dilakukan mulai dari RT dan RW, kemudian di update oleh Dinas Sosial. Penerima Bantuan Sosial seperti PKH dan lain-lain dipilih langsung dari TNP2K. Badan Pusat Statistik tidak bisa bekerja sendirian dalam mensukseskan pekerjaan tersebut, tentunya bantuan masyarakat serta Pemerintahan Daerah diperlukan,” ujarnya. (azl/gie)