Menurut Supervisor Unit BRI Kalianget-Sumenep, Akbar, mengatakan tidak ada pemotongan dalam bentuk dan hal apapun. Aturannya dari pusat, menjelaskan bahwa sepeserpun tidak diperbolehkan meminta imbalan pada penerima BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro).

“Dari pusat, itu aturan tidak boleh mengeluarkan biaya. Biasanya, di BRI untuk pengambilan di bawah Rp 5 juta, ada biaya Rp 10 ribu. Tapi khusus nasabah BPUM, tidak boleh dikenakan biaya. Apalagi sampai Rp 10 ribu. BRI melarang, apalagi menarget sampai Rp 400 ribu. Saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu,” ujar Akbar, Kamis (13/1/2022).

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Menurut Akbar, memang sebelumnya ada beberapa penerima BPUM, yang diantar oleh orang. Namun, hal itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Prosedurnya, jika persyaratan sudah lengkap, maka dana itu bisa dicairkan.

“Tapi setelah itu, kami tidak tahu kelanjutannya. Termasuk di luar itu bagaimana, saya tidak tahu. Saya sudah berpesan juga kepada yang menerima, seperti itu di luar siapa dan kira-kira minta imbalan apa gimana?,” ujarnya menjelaskan.

Dirinya menambahkan, dari pihak BRI sudah tertera jelas, ada disurat keterangan juga dengan jelas. “Bahwa, tidak boleh memberi imbalan apapun dalam bentuk apapun,” paparnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, di Desa Talango, Kecamatan Talango, diduga telah terjadi Pungli bantuan BPUM. Ada pun modusnya, penerima dikenakan biaya administrasi bagi penerima bantuan (BPUM). Jika tidak melakukan pembayaran, maka rekeningnya terancam akan terblokir. (dan/edo/sit)

Menurut salah satu korban yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa oknum tersebut diduga telah memungut liar dana bantuan itu dengan nilai mencapai hingga ratusan ribu perorang. Ada pun modusnya, dikenakan biaya administrasi dengan cara dikumpulkan di rumah Korlap dan sebagian didatangi ke rumah masing- masing penerima.

“Dugaan pemotongan uang tersebut, ada yang diserahkan langsung dan ada pula yang panggil dikumpulkan di rumah Korlap,” ujarnya.

Dirinya menegaskan, tidak hanya satu atau dua orang saja. Di Desa itu, terdapat sekitar empat orang yang diduga kuat, menjadi korban pemotongan bantuan dari program yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Sementara di warga daerah RT sini, masih ada empat orang, mas. Mereka masing-masing berinisial M, AS, MD dan AM. Yang bantuan sosialnya, diduga dipungli senilai kurang lebih Rp 550 ribu hingga Rp 600 ribu,” ungkapnya.

Diakuinya, awalnya para korban memang agak takut menyampaikan kepada publik, terkait dugaan pungli bantuan sosial itu. Alasannya bermacam-macam, ada yang sungkan hingga takut diintimidasi.

“Terutama, oleh oknum yang mengkoordinir dugaan pungli tersebut. Itu agar bisa direalisasikan dengan berdalih untuk biaya potongan administrasi. Juga untuk mendapatkan bantuan yang lebih besar lagi serta untuk membuka blokir rekening penerima di Bank nya,” tuturnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Menurutnya, pelaku bermodus pada korban untuk memberikan uang senilai Rp 400 ribu, agar bantuan tersebut bisa cair. Namun, apabila para penerima manfaat itu tidak memberikan uang tersebut, maka bantuan tersebut tidak akan bisa cair. 

“Saya ke sini menjalankan suatu amanah. Apa yang disampaikan, saya sampaikan. Ini kalau gak ada yang buka suara, gak bisa,” jelasnya.

Salah satu korban yang lainnya menyampaikan, pihaknya membenarkan dan mengaku usai mencairkan bantuan tersebut dari Bank BRI, ada salah satu oknum meminta uang sebesar Rp 200 ribu. Entah itu untuk apa, dirinya kurang tahu.

Anehnya, selang berapa hari, datang lagi oknum itu bersama dengan orang lain ke rumahnya. Tujuannya, untuk meminta lagi uang Rp 400 ribu, dengan alasan membuka blokir rekening milik si penerima.

“Dia minta uang Rp 400 untuk membuka blokir di Bank BRI. Awalnya ibu RT minta Rp 200 ribu. Padahal, itu tidak ada pemblokiran dan itu langsung masuk ke rekening. Yang mendapatkan bantuan ini, mengurus sendiri dan ngambil sendiri ke Bank BRI,” jelas MH saat ditemui awak media di rumahnya, Sabtu (08/01/2022).

MH menuturkan, usai melakukan penarikan uang oleh oknum itu, korban mencoba untuk meminta uang yang telah dipotong oleh salah satu oknum tersebut. Akan tetapi, oknum itu beralibi uangnya sudah dikirim ke Surabaya.

“Kemarin sempat diminta kembali uangnya, tapi alasannya uangnya sudah dikirim ke Surabaya. Entah dikirim ke siapa di Surabaya, saya tidak tahu mas. Itu informasinya dari oknum yang berinisial YT. Kalau ibu RT nya, apa kata YT semua,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan oleh salah satu anggota BPD Desa Talango, yang tidak mau disebut namanya. Dia membenarkan atas kejadian ini. Informasi yang didapat dari warga, dugaan pemotongan bantuan sosial itu dilakukan oleh oknum berinisial YT, MR dan ET.

“Informasi sementara yang kita dengar, memang ada. Tapi, belum ada yang berani melapor,” ujarnya. (dan/edo/sit)

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan Gresik, Agus Budiono menuturkan hingga saat ini sudah 2.424 UMKM yang mendapatkan manfaat. “Langsung masuk ke penerima, lewat rekening masing-masing. Satu penerima dapat Rp 2,4 Juta,” katanya, Rabu (21/10/2020).

Agus menerangkan, bantuan dari Kementrian Koperasi dan UKM ini merupakan bantuan produktif yang diharapkan menjadi stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19. “Bantuan ini diharapkan menjadi stimulus usaha kecil agar bisa bangkit kembali, ekonomi di bawah bisa berjalan di tengah pandemi Covid-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya,” jelasnya.

Ditanya terkait adanya bantuan yang diduga tidak tepat sasaran, Agus menyatakan pihaknya hanya mengajukan permohonan. Seluruh proses dilakukan oleh pemerintah pusat, baik penyaluran maupun verifikasi hingga transfer dana ke penerima. “Sudah 15.742 UMKM yang kami usulkan. Seluruh proses baik verifikasi adalah kewenangan Kemenkop UKM RI. bukan daerah,” terangnya, menambahkan.

Sementara itu salah satu penerima BLT UMKM, Zahrotul Fitriyah mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Ia berharap melalui bantuan ini dapat menstimulus untuk permodalan di usaha miliknya.

Pipit menceritakan untuk mendapatkan bantuan tersebut, dia mendaftar secara online. “Kemudian mendapat SMS dari BRI, akhirnya verifikasi langsung dapat, BLT UMKM ini sudah kami manfaatkan,” terang dia. (sgg/ono)

Dalam penyerahan tahap pertama ini, ada sekitar 5.812 pelaku mikro Banyuwangi, yang telah menerima Banpres. Sementara jumlah total, ada sekitar 70.177 usaha mikro, yang telah diverifikasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM).

Para usaha mikro yang telah diverifikasi, dalam waktu dekat akan segera mendapat bantuan tersebut. Setiap usaha mikro, rencana akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2,4 juta.

“Terima kasih kepada Presiden Jokowi, yang memperhatikan usaha mikro di Banyuwangi. Bantuan ini, tentu sangat berguna bagi usaha mikro. Ini program yang sangat bagus dari Pak Jokowi,” ujar Anas seusai menyerahkan secara simbolis bantuan dan meninjau usaha mikro penerima manfaat di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi.

Anas dalam kesempatan itu, juga mendorong agar para penerima, bisa memanfaatkan bantuan untuk penguatan modal usaha. “Saya berharap, Banpres ini dimanfaatkan dengan baik untuk pengembangan usaha,” ujar Anas.

Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, menjelaskan bahwa pada tahap pertama (Agustus-September) ini, ada 70.177 usaha mikro di Banyuwangi, yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Kemenkop-UKM. Usaha mikro yang mendapatkan bantuan, itu sangat beragam.

“Alhamdulillah, Banyuwangi sudah berhasil memasukkan 70 ribu lebih UMKM yang siap mendapatkan bantuan,” kata Nanin.

Nanin pun berharap, agar usaha mikro yang telah mendapatkan Banpres, bisa meningkatkan usahanya. Sehingga, apa yang diharapkan, bisa terlaksana dan terwujud.

“Pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan banpres ini, bisa segera mendaftarkan diri paling lambat 30 November 2020,” kata Nanin. (hms/sit)