Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, menyerahkan secara langsung penghargaan kepada 45 inovasi terbaik di Istana Wakil Presiden. Walikota Malang Drs. H. Sutiaji menerima langsung penghargaan atas inovasi Brexit (Braille E-Ticket And Extraordinary Access For Visual Disabilities) atau etiket obat braille dan akses bagi peyandang disabilitas netra, Selasa (15/10/2019).

Walikota Malang Sutiaji menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini dan berharap akan muncul terus inovasi-inovasi di Kota Malang.

“Inovasi ini adalah simbol kuatnya upaya pemerintah untuk menghadirkan kualitas pelayanan publik yang menjawab harapan masyarakat,” jelasnya.

Menteri PANRB Syafruddin menyampaikan bahwa juara bukanlah menjadi tujuan akhir dari inovasi itu sendiri. “Bahwa mempertahankan inovasi, melanggengkan inovasi, serta kebermanfaatan inovasi agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat, serta adaptif menjawab dinamika permasalahan bangsa, itulah tujuan utama inovasi” ujarnya.

Setelah menyerahkan penghargaan, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta inovasi dalam bidang teknologi ditingkatkan untuk melayani masyarakat.

BACA : Walikota Malang Berkunjung ke Kemenkominfo, Menteri Rudiantara: Brexit adalah Real Smart City

“Pentingnya inovasi yang memberikan nilai tambah lebih tinggi dan lebih cepat. Kalau kita menghasilkan nilai tambah dengan teknologi, maka itu bisa berkembang lebih baik dan lebih tinggi. Jadi yang akan menyelesaikan negeri ini ialah produktivitas.” ujar JK sebutan akrab Wakil Presiden RI.

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi. Semua ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No. 18/2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Instansi yang berpartisipasi pada KIPP 2019 juga berkesempatan mengikuti kompetisi tingkat dunia yaitu The United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan PBB. (hms/gie)

“Pak Wali, apa yang diinovasikan kota Malang melalui Brexit itu sudah wujud smart. Jadi tidak harus sesuatu yang rumit atau serba IT. Namun inovasi yang mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses meskipun tidak berbasis IT, maka itu wujud smart,” ujar Menkominfo kepada Walikota Malang.

Demikian dinyatakan Rudiantara saat menerima Walikota Malang di ruang kerjanya (4/10/2019). Kunjungan Walikota Malang yang didampingi Sekkota Wasto dan Kadiskominfo Tri Widyani Pangestuti, dalam rangka konsultasi pengembangan smart city kota Malang.

“Kunjungi ini bagian dari komitmen, sekaligus mengkonfirmasi dan mengusulkan agar kota Malang menjadi bagian dari gerakan menuju 100 smart city yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi saat kita infokan bahwa kota Malang belum masuk list, Pak Menteri sempat heran, jadi memerintahkan jajarannya untuk cek kembali data yang ada, ” tutur Sutiaji, Walikota Malang usai pertemuannya dengan Menkominfo.

Ditambahkan oleh Sutiaji, bahwa secara internal akan cek mengapa kota Malang belum masuk dalam program 100 smart city. Seperti dijelaskan, gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.

Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Persoalan fiskal kerap luput dari perhatian daerah untuk mengembangkan smart city dalam rangka implementasi gerakan Menuju 100 Smart City yang digagas pemerintah pusat.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 514 kabupaten/kota. Dengan jumlah sebanyak itu, maka pengembangan smart city di daerah tidak bisa dikerjakan asal-asalan. Perlu perhitungan matang, salah satunya dalam hal anggaran.

“Kita harus lakukan penahapan yang mana kira-kira layak. Salah satu yang selama ini barang kali kurang diperhatikan adalah ruang fiskal. Ruang fiskal itu kalau kita lihat dari pemda (pemerintah daerah) tersebut berapa besar APBD-nya berapa besar PAD-nya (pendapatan asli daerah),” katanya.

Sisi fiskal tersebut harus dipertimbangkan matang-matang apakah dia sustainable dalam meng-cover kebutuhan anggaran dalam membangun smart city. Dia mengingatkan, agar pembangunan smart city tidak dilakukan atas kepentingan tertentu sementara ruang fiskalnya tidak diperhatikan.

“Cek dulu ruang fiskalnya. Itu salah satu faktor,” ujarnya. Karenanya saya sampaikan kepada Pak Walikota Malang dan tim, bahwa smart city bukan semata belanja digitalisasi, terlebih kalau itu penawaran dari vendor vendor. Untuk diteliti dulu secermat mungkin, “pesan Menkominfo. (hms/gie)

Setelah diterima oleh Walikota Sutiaji, Tim bergerak secara bersamaan ke Puskesmas Janti (10/8/2019). Serius meneliti sarana dan prasarana pendukung layanan disabilitas serta tools inovasi Brexit, Prof Zuhro dan Tim aktif komunikasi dengan pasien disabilitas selaku user Brexit dan juga dengan kru Puskesmas Janti.

“Saat paparan oleh Walikota dulu (12/7/2019), kami perhatikan koq sederhana banget. Tapi ternyata setelah hari ini kami lihat secara langsung, bukan sederhananya inovasi itu yang membuat nilai lebih dari Brexit, tapi mampu menghantarkan kemandirian kelompok disabilitas, itu yang menjadi poin lebih. Dan itu nampak mulai dari datang, mendaftar, mengambil resep hingga pulang mereka mandiri. Ini unik dan belum ada di daerah lain. Apalagi ada daerah lain yang mereplilasi, artinya ada kesinambungan dan dapat diterapkan. Justru akan jadi pertanyaan bila inovasi tersebut ternyata hanya bisa (berlaku) di daerah itu saja. Ini poin lebih Brexit, “ujar Siti Zuhro, yang juga alumni Universitas Jember, disela sela kunjunga.

Hal senada diutarakan Walikota Sutiaji. “Inovasi Brexit memberikan langkah terobosan kemudahan pelayanan kepada kelompok disabilitas tuna netra.

“Ada lebih 150 saudara saudara kita tuna netra yang menggunakan pelayanan kesehatan di Puskesmas Janti, yang selama ini selalu dipandu pendamping untuk berkomunikasi dengan petugas. Kini dengan Brexit, saudara saudara tuna netra bisa secara mandiri dari masuk puskesmas, mendaftarkan untuk pemeriksaan, hingga pengambilan obat hingga membaca tutorial resep obat. Pada setiap counter layanan juga telah disediakan media bantu komunikasi braille, “jelas Sutiaji, Walikota Malang kepada Tim Validasi Top 45 Sinovik 2019.

Ditambahkan Pak Aji, demikian Walikota Malang biasa disapa, bahwa Brexit merupakan wujud komitmen kota Malang atas layanan yang tidak disparitas, tidak diskriminatif dan wujud komitmen kuat keberpihakan kepada kelompok kelompok minoritas pada khususnya kaum disabilitas.

Fira, inovator Brexit yang juga tenaga fungsional farmasi pada Puskesmas Janti, menginformasikan daerah lain yang mereplikasi, antara lain kota Bandung dan ditegaskannya bahwa Puskesmas Janti sudah sering dikunjungi daerah daerah lain untuk studi tiru. “Inovasi ini sendiri kita kembangkan sejak tahun 2017, “tutur Fira.

Kemudahan layanan dari Brexit, menurut Kepala Puskesmas Janti, Endang Listyowati, menjadikan kunjungan warga tuna netra semakin tinggi. “Bukan semata berobat, tapi juga menggambarkan kesadaran hidup sehat juga bergerak selaras dengan kehadiran Brexit,” tambahnya.

Nampak ikut mendampingi kunjungan Tim Validasi, selain Walikota, nampak ikut hadir Ketua TP PKK Kota Malang Widayati Sutiaji, Sekkota Wasto, Asisten Administrasi Umum Nuzul Nurcahyo, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Pranoto, Kabag Organisasi Dwi Rahayu, Kabag Humas Widianto beserta tim Organisasi dan humas kota Malang. (hms/yan)