Usai melakukan pembahasan dengan Pemkab Lamongan, Kementrian Kelautan dan Perikanan serta stekholder terkait, Menhub melakukan peninjauan secara langsung di Kolam Tambat Labuh Blimbing, yang menjadi salah satu titik pengerukan. Dalam kunjungan kerjanya itu, Menhub mengungkapkan akan ada dua dermaga yang dilakukan pengerukan, yakni Kolam Tambat Labuh Blimbing dan Muara Kali Asinan, yang diharapkan dapat mempermudah akses melaut para nelayan.

“Kami hari ini bersama Pak Bupati meninjau daerah Brondong. Ada dua titik, satu daerah Kolam Tambat, satunya lagi Kali Asinan. Dimana tempat-tempat kapal bersandar, dua-duanya akan kita upayakan (pengerukan),” kata Menhub.

Baca juga:

Menhub menjelaskan, pengerukan aliran di sepanjang dermaga membutuhkan bantuan pihak-pihak terkait. Salah satunya, para stekholder yang ada di Lamongan.

“Kementrian Perhubungan akan mengerahkan segala berupaya, bekerjasama dengan Pelindo, PUPR dan para perusahana di sini. Tugas kita berusaha dan kami mohon doanya dari bapak ibu, para nelayan,” tambah Menhub.

Mendapat respon baik dari Menhub atas aspirasi masyarakat yang disampaikan beberapa waktu lalu melalui kunjungan kerja Menko PMK di Brondong, Bupati Yuhronur mengapresiasi dan berterima kasih untuk melihat secara langsung potensi sekaligus berbagai tantangan optimalisasi hasil perikanan tangkap.

“Kehadiran Pak Menteri bersama rombongan menunjukkan kepada kita semua bahwa, bahwa beliau merespon dengan cepat surat permohonan dari Pemkab Lamongan. Yakni, atas usulan atau aspirasi nelayan Lamongan yang kami sampaikan pada beberapa minggu yang lalu. Sekali lagi kami sampaikan terimakasih Pak Menteri,” kata Bupati Lamongan.

Sementara itu, Ketua RN Biru Laut Blimbing, Wahid, mengaku sangat senang akan dilaksanakan normalisasi di Kolam Tambat Labuh Blimbing dan Kali Asinan. Sebab, hal tersebut akan mempermudah akses saat melaut.

“Saya sangat senang, semangat dan senangnya luar biasa. Saya di sini sudah 12 tahun dan keadannya memang sudah dangkal. Dahulu ini darmaga kapal-kapal kecil (kolam), karena sudah dangkal nelayan jadi pindah di TPI semuanya. Kalau ini ada airnya, maka pasti orang-orang lebih suka bersandar di sini, karena dekat rumah dari pada di sana,” ungkapnya. (kom/gie)

Dijelaskannya, bahwa pembangunan fisik RSUD tersebut saat ini telah mencapai 99 persen di tahap pertama. Nantinya, ini akan dilanjutkan ke tahap kedua, yang difokuskan pada alat kesehatan (Alkes).

“Di pembangunan tahun 2023 atau tahap pertama, sudah 99 persen dan akan kita lanjutkan lagi di tahun 2024 dengan anggaran yang kita fokuskan pada peralatan medis, tenaga kesehatan (Nakes) dan penambahan sarana prasarana. Di Lantai III ini juga belum selesai dan untuk itu kita siapkan benar-benar agar di tahun 2024 ini bisa beroperasi,” kata Bupati Yuhronur.

Dalam penyiapan beroperasinya, ujarnya, RSUD Ki Ageng Brondong yang berada di atas lahan 8.000 m2 akan dilengkapi 50 kamar. Namun, dalam soft opening mendatang penyediaan kamar dilakukan secara bertahap dimulai dari 30 kamar.

Baca juga:

“Sekarang kita sedang proses membuka beberapa karyawan yang sudah ada. Yang berminat pindah ke RSUD Brondong, sedang kita inventarisir. Insyallah tahun ini kita soft opening, setelah Alkes (alat kesehatan), tempat tidur, listrik semuanya kita siapkan. Kita berdoa, semoga bisa segera terealisasi dan masyarakat bisa memanfatkan,” tambah Bupati Yuhronur.

Kehadiran RSUD tipe D ini, paparnya, akan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat “Memenuhi permintaan di Pantura, karena biasanya masyarakat di sini kalau berobat ke Tuban. Jadi, kita buat keseimbangan. Kalau di Selatan kita ada RSUD Ngimbang, tengah RSUD Soegiri, Barat RSUD Karang Kembang dan di Utara kita bangun RSUD yang kita namakan RSUD Ki Ageng Brondong,” imbuhnya.

Pemilihan nama Ki Ageng Brondong untuk dijadikan nama RSUD, paparnya, didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Ki Ageng Brondong dinilai memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi dalam penyebaran agama Islam. (kom/gie)

Dalam acara ini, turut diserahkan penghargaan kepada Kecamatan Brondong sebagai kecamatan yang telah 100 persen memiliki kepengurusan forum anak tingkat desa/kelurahan. Dimana, terdapat sembilan desa dan satu kelurahan di wilayah Pantura ini, telah memiliki kepengurusan forum anak. Hal ini, tentu menjadi nilai lebih bagi Kabupaten Lamongan, yang baru saja dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Nindya tahun 2023.

Baca juga:

Selain kepada Kecamatan Brondong, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, juga memberikan penghargaan kepada Desa Kendal, Kecamatan Sekaran sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak. Kemudian, Desa Kebalen Pelang, Kecamatan Babat, yang berkomitmen dalam menjadikan desanya sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak.

Usai menyerahkan berbagai penghargaan dan pemenang lomba, Bupati Yuhronur menyampaikan rasa bangganya atas upaya seluruh pihak yang telah bersama-sama mewujudkan Lamongan ramah anak. “Pada momen ini, mari kita terus bergandeng tangan agar anak-anak kita bisa tumbuh dengan didampingi kasih sayang, dibekali dengan pendidikan dan tentu akhlak dan teladan dari kita semuanya. Karena anak-anak kita adalah calon pemimpin di masa depan,” kata Bupati Yuhronur.

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Lamongan, Umuronah, menambahkan bahwa puncak peringatan Hari Anak Nasional yang dihadiri lebih dari 300 anak ini, dimaknai sebagai kepedulian seluruh Bangsa Indonesia terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Sehingga, menjadi generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Untuk itu pada momen ini, dirinya mengajak seluruh masyarakat Lamongan, pemerintah hingga dunia usaha bersama-sama mewujudkan kesejahteraan anak dengan menghormati hak-hak anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhannya tanpa perlakuan diskriminatif. “Mari kita tingkatkan pelopor dan pelapor (2P) dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak,” ajaknya. (zen/gie)