Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BSSN, YB Susilo, menyampaikan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maka akan berbanding lurus dengan tingkat resiko dan ancaman keamanannya. Untuk itu, dibutuhkan keamanan siber yang merupakan upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan di ruang siber. Termasuk, aset informasi yang ada didalamnya, dari ancaman dan serangan siber.

“Dalam hal ini, BSSN melalui BSrE memberikan layanan sertifikasi elektronik untuk memberikan dukungan keamanan informasi dalam pelaksanaan e-government,” kata Susilo.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Dirinya menjelaskan, pemanfaatan sertifikat elektronik dalam layanan TTE, membangun kepercayaan dengan memberikan tiga aspek keamanan informasi. Yaitu, jaminan autentikasi, menjamin identitas pemilik dokumen, jaminan keutuhan, menjamin isi dokumen tidak mengalami perubahan oleh pihak yang tidak berhak dan jaminan kenirsangkalan, menjamin tidak ada pihak yang bisa melakukan penyangkalan dari suatu dokumen elektronik.

Susilo berharap, dengan pemanfaatan TTE pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses birokrasinya. Sehingga, dapat terwujud pelayanan publik yang semakin mudah diakses, cepat dan tidak berbelit.

“BSSN akan mendukung penuh pelaksanaan implementasi sertifikat elektronik dalam rangka akselerasi transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tiap-tiap pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi, Budi Santoso, berterima kasih atas dukungan BSSN kepada Banyuwangi dalam pemanfaatan teknologi sertifikasi elektronik dan TTE. “Kami siap mendukung transformasi digital Indonesia. Bersama BSSN, kami siap menjaga ruang siber,” ujarnya.

Ditambahkannya, sinergi Pemkab Banyuwangi bersama BSSN terkait implementasi TTE, sudah terjalin sejak 2019 lalu. Implementasi TTE di Banyuwangi, telah dilaksanakan mulai dari level Bupati, Wakil Bupati, DPRD, OPD, kecamatan, kelurahan, desa, sekolah (SMP) hingga Puskesmas.

“Pengguna aktif sertifikat elektronik mencapai 801 pengguna. Dengan jumlah dokumen elektronik yang telah diterbitkan sebanyak 4.965.870 dengan rata-rata penerbitan dokumen elektronik harian sebesar ±1.600 dokumen,” ujar Budi.

Hingga saat ini, di Banyuwangi terdapat 13 aplikasi yang telah terintegrasi dan telah melakukan uji kesesuaian sistem (UKS) dengan BSrE. Di antaranya, aplikasi Smart Kampung, Sikawan (persuratan dinas), dan E-PAD (pajak dan retribusi daerah).

Sebagai upaya kendali dan monitoring implementasi TTE, tambahnya, Pemkab Banyuwangi membangun dashboard monitoring (DASIMAN) yang sekaligus berfungsi sebagai aplikasi middleware. Dalam dashboard aplikasi ini dapat dipantau jumlah pengguna sertifikat elektronik, jumlah dokumen yang yang diterbitkan, serta jumlah dokumen yang gagal ditandatangani beserta penyebabnya. Termasuk juga log traffic penggunaan TTE, dan analisis waktu yang dibutuhkan untuk melakukan TTE. (kom/sit)

Prabaswari, analis keamanan siber BSSN yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, soaialisasi itu bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi Badan Siber Dan Sandi Negara dan memperkenalkan tugas dan fungsi urusan persandian dinas kominfo yang berperan dalam mengamankan informasi di Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( SKPD) di pemkab jombang. Ia Juga memperkenalkan tentang penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital untuk melakukan pengamanan untuk e goverment.

para peserta foto bersama

Masih menurut Prabaswari,pengamanannya terhadap informasi publik, tidak berfokus pada informasi rahasia, Layanan yang diberikan persandian tidak hanya pada kerahasiaan, namun juga keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan nir penyangkalan atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh.

“Mengamankan informasi tidak serta merta menutup informasi, tapi memastikan informasi itu utuh, tidak dimodifikasi dan dengan menggunakan tanda tangan digital yang berbasis tekhnik kriptografi itu informasi yang disampaikan ke masyarakat itu tidak hoax dan tidak disangkal bahwa itu dikeluarkan murni dari pemerintah daerah,” ujar Prabaswari.

Senada dengan yang disampaikan Prabaswari, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Budi Winarno mengatakan, sosialisasi tersebut berangkat dari arus informasi yang begitu beragam di era globalisasi dalam era digital. Kemudian untuk membuktikan kebenaran suatu informasi yang benar dan otentik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum nantinya dikonsumsi publik maka sosialisasi ini digelar.

“Arus informasi begitu beragamnya , kita ingin memahamkan informasi ini benar-benar informasi yang berangkat dari opd atau hoax, nanti identifikasinya kita akan mengguanakan sistem e sinagture tanda tangan digital dan sertifikat elektronik yang nanti itu dikeluarkan oleh BSSN,” tandasnya. (ham/ono)