Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, menegaskan bahwa tantangan ekonomi saat ini menuntut respons yang cepat, adaptif dan terkoordinasi antar daerah. “Stabilitas harga dan penguatan investasi harus berjalan beriringan, sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi lintas daerah menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jawa Timur pada awal tahun 2026 berada pada kisaran 3,2 hingga 3,7 persen (year on year) dan masih dalam rentang terkendali sesuai sasaran nasional. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diproyeksikan mencapai 4,9 hingga 5,7 persen, yang didorong oleh konsumsi dan investasi.

Asep juga menjelaskan, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka. Namun, juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan kebutuhan pokok.

Baca juga :

“Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain pengendalian inflasi, Bakorwil Malang juga mendorong penguatan peran RIRU dalam mengoptimalkan potensi unggulan daerah menjadi peluang investasi yang konkret dan berdaya saing. Wilayah kerja Bakorwil Malang memiliki keunggulan di sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, serta ekonomi digital yang perlu terus dipromosikan secara terintegrasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas TPID dan RIRU semakin meningkat, baik dalam membaca dinamika ekonomi maupun dalam merumuskan kebijakan yang inovatif, khususnya dalam pengendalian inflasi berbasis ketahanan pangan dan pemanfaatan teknologi digital. Bakorwil Malang juga menegaskan perannya sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan antar daerah untuk memperkuat sinergi, mempercepat arus komunikasi, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan penguatan sinergi dan kolaborasi lintas daerah ini, Bakorwil Malang optimistis stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Timur. (kom/sby/sit)

Acara ini, diikuti para Ketua DWP dari seluruh perangkat daerah dan kecamatan, sebagai bagian dari komitmen kolektif memperkuat kapasitas perempuan dalam pembangunan. Kegiatan yang digelar dalam suasana alami Bumi Perkemahan Glagah Arum, ini menjadi simbol penyegaran organisasi sekaligus momen refleksi kolektif.

Dalam sambutannya, Bunda Indah menekankan bahwa DWP bukan sekadar organisasi pendamping ASN, melainkan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan. “DWP adalah ruang penting untuk membangun kepemimpinan, profesionalisme, dan etika kerja. Kapasitas itu tidak hanya soal keterampilan, tapi juga soal tanggung jawab dan pengaruh sosial,” tegas Bunda Indah.

Bunda Indah menyoroti peran vital perempuan dalam membentuk karakter bangsa, dimulai dari peran sebagai ibu di rumah, hingga menjadi penggerak sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas perempuan bukan hanya kebutuhan internal organisasi, tapi juga investasi masa depan bangsa.

Baca juga :

Bupati Lumajang juga mengajak seluruh anggota DWP, untuk terus berkembang dan relevan di tengah tantangan zaman yang kian kompleks. “Perempuan harus adaptif, kreatif dan siap mengambil peran di setiap lini kehidupan sosial. DWP harus menjadi lokomotif gerakan sosial yang berdampak nyata,” imbuhnya.

Dengan pendekatan pelatihan partisipatif, forum ini menjadi ruang belajar dan kolaborasi antar anggota DWP, untuk saling menguatkan dan menyusun strategi peran ke depan. Capacity Building ini, merupakan bagian dari rangkaian penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah yang selama ini konsisten digaungkan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

DWP Lumajang sendiri, dinilai berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, mulai dari bidang pendidikan anak, ketahanan keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan. Di tengah perubahan sosial yang cepat dan tantangan keluarga modern, DWP Lumajang dituntut untuk tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif. Kegiatan ini, menjadi bukti bahwa penguatan perempuan bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang terus dijalankan.

Dengan semangat kolektif dan komitmen terhadap perubahan, DWP Lumajang menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang strategis dalam setiap babak pembangunan. Dan dari Glagah Arum yang sejuk, semangat itu dikukuhkan bahwa perempuan Indonesia siap menjadi bagian penting dari solusi bangsa. (kom/adi/gie)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan jika konsep yang direncanakan yaitu dengan Green Building. Yakni, terbuka dan tidak perlu ditambah AC.

“Harapannya nanti ke depan, itu kita bisa seperti Pasar Induk (Among Tani, red) yang ada di Batu. Karena biasanya saat saya masuk ke dalam pasar itu, seolah tidak tahu kondisi masih siang atau sudah gelap. Soalnya, di dalamkan tertutup. Belum lagi, ventilasinya tidak memadai. Jadi di 2024 ini penyelesaian pasar adalah salah satu prioritas yang akan dilakukan,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Rabu (17/01/2024) tadi.

Dalam rencana perbaikan Pasar Besar Malang, tambah Wahyu, juga akan segera menemui Dirjen Cipta Karya dan Direktur Prasarana Strategis di bawah wewenang Kementerian PUPR. Sebab, kedua lembaga itu yang akan mengeksekusi terkait dengan Sarana Prasarana (Sarpras) di Pemerintah Daerah.

Baca juga :

“Kemarin saat presiden datang, itu kami sudah menyampaikan kepada beliau beberapa hal dan ternyata Dirjen Cipta Karya serta Direktur Prasarana Strategis yang memang mengeksekusi terkait dengan Sarpras milik Pemda yang tidak mampu. Karena nilainya, ini di atas Rp 20 miliar,” terangnya.

Namun, untuk estimasi anggaran perbaikan Pasar Besar Malang, ini masih belum diketahui. Walaupun itu sudah dihitung, tetapi masih perlu dilakukan konsultasi ulang.

“Kita kalau untuk itu, kan menyiapkan yang bongkar total dan ada yang untuk renovasi. Kalau bongkar total, sampai dengan Rp 400 miliar lebih. Nah kalau renovasi, kan separohnya. Jadi, nanti kita lihat sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam rencana ini juga akan memperhatikan keluhan dari para pedagang pasar. Apalagi, mengenai nasib beberapa pedagang yang mengkhawatirkan tidak mendapatkan lapak, apabila dilakukan bongkar total.

“Tetapi kalau renovasi, itu rata-rata pedagang siap. Tetapi kalau renovasi, itu harus kita lihat dahulu jangan sampai bangunan yang terkena kebakaran itu membuat masalah di kemudian hari. Itu harus ada kajian khusus,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)