Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Mursyidah, menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini ada beberapa hal telah disampaikan Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang selaku Ketua Tim PPS Kabupaten Malang. Diantaranya, dalam penanganan stunting dibutuhkan enam hal yang perlu diperhatikan.

“Pertama, menekankan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting melalui bentuk intervensi kongkrit bagi anak pendek dan sangat pendek dengan indikasi gangguan gizi. Kedua, menyepakati penguatan sistem data dan pelaporan. Ketiga, meningkatan kualitas data stunting yang lebih valid, reliabel, tepat waktu dan update,” ujar Mursyida.

Lalu selanjutnya atau keempat, mengembangkan inovasi-inovasi lokal sesuai potensi lokal dalam penanganan Balita stunting dan intervensi sensitifnya. Kelima, lebih meningkatkan keterlibatan lintas sektor dalam peran aktif sesuai kewenangan masing-masing secara konvergen. Keenam atau terakhir, meningkatkan peran dan keaktifan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kecamatan dan desa dalam pencegahan, penemuan kasus dini dan penanganan dini stunting dengan berbasis hasil audit stunting di tingkat desa.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga menyampaikan, bahwa penurunan stunting sejatinya tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua OPD saja. “Tetapi, semua perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam intervensi spesifik dan sensitif harus terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan stunting,” ujar Mursyidah saat dihubungi Memontum.com, Jumat (09/09/2022) tadi.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa penanganan stunting diperlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan di tingkat RT hingga desa. Karenanya, kolaborasi ini sangat penting untuk penanganan stunting.

“Kompetensi kader dan masyarakat dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa, utamanya Posyandu, sangat penting untuk penanganan stunting. Tentunya, penanganan ini juga harus disertai dengan dukungan pembiayaan operasional dan penyediaan sarana alat yg representatif,” jelasnya.

Mursyidah juga memaparkan, bahwa ketersediaan antropometri kit, untuk mengukur pertumbuhan Balita di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun sudah mengalami kenaikan. “Tahun 2021 lalu, sudah tersedia 390 paket antropometri kit. Kemudian di tahun 2022, sudah disediakan 585 paket, yang diprioritaskan Posyandu di desa lokus (lokasi fokus) stunting. Nantinya di tahun 2023 akan diadakan 1.800 lebih antropometri kit untuk memenuhi seluruh kebutuhan Posyandu yang ada di Kabupaten Malang,” terangnya. (cw1/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa dengan digelarnya rembuk stunting ini diharapkan dapat menyepakati program dan kegiatan pencegahan stunting yang terintegrasi antara intervensi spesifik dan sensitif. “Percepatan penurunan stunting menjadi salah satu proyek prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Libatkan potensi pentahelix sejak awal sampai tahap evaluasi,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Diuraikannya, bahwa di Kota Malang, pada tahun sebelumnya angka stunting mencapai 14 persen. Namun, saat ini berada diangka 9,5 persen dan itu riil berdasarkan bulan timbang. Itu menurutnya, merupakan penurunan yang baik.

“Saat ini Kota Malang angka stunting masuk diangka 9 persen, dibawah angka Nasional yang 14 persen,” lanjutnya.

Selain itu, dikatakan bahwa ada berbagai macam penunjang terjadinya stunting, salah satunya yakni ada banyaknya pasangan usia subur. Karena itu menjadi rawan berpotensi terhadap stunting.

“Ada daerah-daerah yang berpotensi stunting karena pasangan usia suburnya tinggi. Alasannya yaitu mereka cenderung tidak memanage kehidupannya, jadi tidak menutup kemungkinan,” katanya.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Karena itu, pihaknya meminta kepada OPD terkait dan seluruh pimpinan di tingkat kelurahan hingga kecamatan untuk terus mengawasi pergerakan stunting. Dalam menangani permasalahan stunting, dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak.

“Permasalahan stunting ini bukanlah tanggung jawab institusi saja, melainkan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Kota Malang bebas stunting,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarif, menyampaikan bahwa gelaran rembuk stunting, merupakan aksi ketiga. Dimana dalam aksi pertama, ada penetapan lokasi prioritas stunting, kedua rencana kerja, yang sudah dilaksanakan.

“Jadi ini merupakan kelanjutan dari rencana satu dan dua, untuk stunting ini kan holistik. Tidak hanya di dalam Pemkot Malang saja, tapi juga diluar,” ujar Husnul.

Pihaknya berharap, permasalahan stunting bisa terselesaikan dengan bersama-sama. Karena menurut Husnul, untuk menangani dan menurunkan stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemkot Malang, apalagi hanya Dinas Kesehatan saja, tetapi semua elemen harus bergerak.

“Jadi beberapa stakeholder dan berbagai unsur masyarakat ini kita undang semuanya, dan yang terpenting adalah komitmen dari penandatanganan itu,” tambahnya.

Sebagai informasi, bahwa di Kota Malang sendiri, ada 10 wilayah yang memiliki potensi stunting tinggi. Diantaranya, Kelurahan Lowokwaru, Tlogomas, Dinoyo, Bumiayu, Tunggul Wulung, Kidul Dalem, Blimbing dan Sumbersari. (hms/rsy/sit)

Bupati Malang menjelaskan, bahwa persoalan stunting merupakan agenda pembangunan nasional yang akan selalu menjadi prioritas termasuk di Kabupaten Malang.

“Ketika penanganan stunting ini ditangani dengan baik dan dilakukan dengan tepat maka angka stunting bisa turun dengan cepat,” kata Sanusi seusai pembukaan Rembuk Stunting.

Bupati Malang juga mengatakan, bahwa angka stunting di Kabupaten Malang, sudah mengalami penurunan yang signifikan hingga saat ini.

“Di saat awal saya menjabat Plt di Tahun 2018, angka stunting sudah turun menjadi 20 persen. Kemudian di Tahun 2019, angkanya turun kembali menjadi 16,1 persen. Berlanjut di tahun 2020 turun menjadi 11,4 persen dan saat ini sudah turun menjadi 10,9 persen,” imbuhnya.

Dirinya juga mengatakan, bahwa di masing-masing kecamatan sudah ada pengampunya masing-masing untuk mengevaluasi serta memonitor penanganan stunting.

“Hambatannya yakni penanganan kemanusiaan ini tidak mudah. Karena terdapat banyak masyarakat yang tidak bersedia untuk diperiksa. InsyaAllah perlahan akan kita tuntaskan bersama dengan baik,” tutur Sanusi. (cw1/sit)