Langkah ini, dinilai sejalan dengan arah pembangunan desa yang menekankan kemandirian pangan, efisiensi produksi, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Upaya penguatan ketahanan pangan berbasis desa sendiri, juga terus didorong Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui pengembangan pertanian modern yang adaptif dan berkelanjutan.

Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BUMDes Bina Usaha Mandiri yang dinilai mampu membaca potensi desa sekaligus menjawab tantangan kebutuhan pangan sehat masyarakat. Menurutnya, inovasi tersebut mencerminkan peran aktif desa dalam mendukung agenda ketahanan pangan daerah.

“Budidaya selada hidroponik ini menunjukkan bahwa desa mampu mengembangkan sistem pertanian yang efisien, bersih, dan bernilai ekonomi. Selain mendukung ketersediaan pangan sehat, kegiatan ini juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua TP PKK.

Baca juga :

Dewi juga menambahkan, pengembangan hidroponik tersebut selaras dengan implementasi 10 Program Pokok PKK, khususnya pada bidang pangan dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Keberhasilan BUMDes Tukum diharapkan dapat menjadi referensi bagi kader PKK dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan mudah diterapkan.

Menurutnya, hidroponik tidak hanya menghasilkan sayuran berkualitas, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi apabila dikelola secara konsisten dan terintegrasi dengan pasar. Dengan manajemen yang baik, unit usaha ini berpotensi berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) serta memperluas kesempatan kerja bagi warga sekitar.

Lebih jauh ditambahkan, bahwa ketersediaan sayuran segar dan berkualitas dinilai memiliki peran penting dalam mendukung upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan keluarga. Pembiasaan konsumsi sayur sejak dini menjadi bagian dari upaya membangun pola makan seimbang di tingkat rumah tangga.

Melalui panen perdana ini, BUMDes Bina Usaha Mandiri diharapkan dapat terus mengembangkan skala produksi secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus memperluas jejaring kemitraan. Salah satu peluang yang terbuka adalah penyediaan bahan pangan segar untuk mendukung berbagai program pemenuhan gizi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat dalam membangun desa yang produktif dan berdaya saing. Penguatan ekonomi desa melalui unit usaha yang relevan dengan potensi lokal dipandang sebagai fondasi penting dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. (kom/adi/sit)

Kantor BUMDes Langgeng Jaya sendiri, berada di sebelah Kantor Desa Balung Kulon. BUMDes ini memiliki unit usaha swalayan yang menjual bahan pokok penting atau Bapokting masyarakat setempat.

Bupati Hendy dalam kesempatan itu mengaku sangat bersyukur, karena BUMDes tersebut mendirikan usaha swalayan. Sebab, salah satu program Pemkab Jember adalah pengendalian laju inflasi dengan menyediakan Bapokting murah kepada masyarakat.

Baca juga:

“Saya sangat bersyukur Bumdes ini memilih untuk menekuni usaha swalayan, yang mana menjual Bapokting. Ini selaras dengan upaya kami dalam mengendalikan laju inflasi. Nanti swalayan ini bisa menjadi penyalur bapokting murah untuk masyarakat,” jelas Bupati Hendy Siswanto.

Selain itu, dengan adanya BUMDes ini menurut Bupati Hendy Siswanto dapat menjadi alat untuk menyejahterakan warga. Dirinya menjelaskan, bahwa Balung Kulon memiliki warga sebanyak 16 ribu jiwa dan itu agar didaftarkan sebagai anggota BUMDes.

“Ketika akhir tahun, keuntungan BUMDes dihitung dan dibagi kepada pengurusnya serta kepada seluruh warga. Inilah yang dinamakan ekonomi kerakyatan,” papar Bupati Hendy.

Bupati Hendy meminta para pengurus swalayan BUMDesLanggeng Jaya untuk menjual barang cepat laku, dengan harapan perputaran lebih cepat. “Dan harus transparan. Karena ketika transparan, itu akan semua membuat nyaman. Apabila untung umumkan untung, begitu pula sebaliknya,” paparnya. (kom/rio/sit)

Unit Baru BUMDes Kertojoyo Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, yang bekerjasama dengan PT Surya Tekno Mandiri Solo, ini membawahi tentang perakitan dan penjualan sepeda motor listrik dan alat-alat elektronik.

Bupati Malang sendiri dalam sambutannya menyampaikan selamat dan sukses atas diresmikannya unit usaha baru BUMDes Kertojoyo Desa Sengguruh. “Pemerintah Kabupaten Malang melihat bahwa hal ini merupakan wujud keseriusan dari Pemerintah Desa Sengguruh dan juga bersama masyarakat Desa Sengguruh, dalam mengembangkan BUMDes. Bahwa ini sangat strategis dan memang sangat penting untuk terus dioptimalkan,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Bupati Malang berharap, Unit Usaha Baru BUMDes Kertojoyo ini dapat diimbangi pula dengan pengembangan profesionalitas BUMDes. Baik itu dari sisi SDM maupun sistem tata kelolanya.

Bupati Sanusi juga menitipkan pesan kepada pengelola BUMDes, agar terus berinovasi mengembangkan bisnis ini. “Perkuat pula strategi promosi dengan memanfaatkan platform digital yang ada. Terus jalin kolaborasi dengan BUMDes lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Kepanjen. Sehingga, terbentuk iklim bisnis yang sehat dan produktif,” jelas Bupati Malang.

Bupati Sanusi menyadari bahwa tantangan untuk menjadikan BUMDes sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat desa akan semakin berat dan kompleks. “Mudah-mudahan semangat masyarakat Desa Sengguruh akan semakin terpacu. Sehingga, ke depan BUMDesa Kertojoyo benar-benar mampu menumbuh kembangkan perekonomian rakyat. Membuka kesempatan berusaha yang lebih luas, demi terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Sengguruh secara keseluruhan,” ujar Bupati Malang. (pro/gie)

Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Edy Supriyanto, mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai manfaat keberadaan BUMDes. Dimana, salah satunya adalah sebagai sarana dalam memaksimalkan potensi desa dan memberikan pemahaman kepada peserta tentang peraturan perundangan terkait pendirian BUMDes.

Ditambahkan Sekda, bahwa Bumdes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Kondisi itu, akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan motivasi dalam merespon pendirian badan usaha milik desa.

“Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, maka badan usaha milik desa harus memiliki pembedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya,” kata Edy, Rabu (24/05/2023) siang.

Baca juga:

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Ini dimaksudkan, sambungnya, agar keberadaan dan kinerja Bumdes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem monopoli usaha ekonomi di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

“Pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti teori-praktek, kebijakan pemerintah, regulasi BUMDes, pengelolaan bisnis, kerjasama dan jejaring, pemasaran produk dan e-commerce, pelaporan keuangan, penyusunan RKTL dan evaluasi,” jelasnya.

Tujuannya, ungkapnya, tidak lain agar peserta mampu menjalankan dan mengembangkan BUMDes secara profesional. “Kami merasa terhormat karena Kabupaten Trenggalek mendapatkan kesempatan ini. Dengan antusias peserta dalam mengikuti pelatihan ini bisa dilihat sebagai langkah maju dalam memajukan ekonomi rakyat Trenggalek,” tutur Edy.

Pihaknya berharap, agar peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan baik untuk kemajuan BUMDes dan masyarakat secara keseluruhan. Karena, BUMDes juga merupakan wadah penting untuk mengoptimalkan potensi desa secara kolektif dan menciptakan identitas unik yang mampu mensejahterakan masyarakat.

“Kami percaya bahwa pelatihan ini akan memberikan wawasan baru dan semangat yang tinggi dalam mencapai tujuan tersebut,” paparnya. (mil/sit)

Hadir dalam pembukaan Palah Creative Festival, diantaranya Sekda Kabupaten Blitar, Izul Marom, asisten, staf ahli, Kepala Disparbudpora Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso dan sejumlah kepala OPD. Rencananya, Palah Creative Festival ini digelar selama dua hari, yaitu 7 sampai 8 Oktober 2022.

Selain menghadirkan stan-stan UMKM, kegiatan tersebut, diisi dengan berbagai acara seperti e-sport, live music, pemutaran film, ruang ekspresi, robotika, penampilan dance, fashion show Cakra Palah dan sebagainya.

Bupati Rini Syarifah dalam sambutannya, berharap acara Palah Creative Festival ini digelar secara rutin dan tidak hanya di satu tempat. Namun, juga bisa digelar di tempat-tempat wisata.

“Saya minta, kegiatan seperti ini, juga menggandeng Pokdarwis, termasuk BUMDes. Ini diselenggarakan dalam rangka menggali potensi di desa masing-masing,” kata Bupati Rini Syarifah.

Baca juga:

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Lebih lanjut Bupati Rini Syarifah menyampaikan, Kabupaten Blitar mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Mulai dari sektor pariwisata, UMKM, pertanian, peternakan, batik, ukir kayu, fotografi dan sektor lainnya.

“Ini harus kita dorong ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari kreasi, distribusi, konsumsi. Sehingga, bisa menambah nilai berdaya saing tinggi,” jelasnya.

Rini Syarifah menegaskan, jatuh bangun dalam berwirausaha adalah hal yang wajar, jangan patah semangat dan terus bangkit. “Dalam event seperti ini, kalangan muda mempunyai peran yang sangat penting. Selain itu, juga sebagai agen perubahan harus memiliki kemampuan kepemimpinan kewirausahaan dan tanggung jawab sosial,” papar bupati yang akrab disapa Mak Rini ini. (jar/sit)

Dihadapan pemimpin daerah lain, Bupati Yuhronur menyampaikan strategi maupun kebijakan pemerintah daerah dalam pencapaian FCR (Full Cost Recovery ) pada Perumda Air Minum Kabupaten Lamongan. Dimana, FDR sendiri merupakan salah satu indikator kesehatan keuangan pada PDAM.

Berbagai strategi peningkatan FCR mulai dari meningkatkan cakupan layanan, pun disampaikan bupati. Termasuk, reklasifikasi pelanggan, peningkatan pemakaian konsumsi rata-rata hingga rasio karyawan dengan total jumlah sambungan rumah terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat serta kesehatan keuangan PDAM terus terjaga.

“Melalui strategi peningkatan cakupan layanan, kami menerapkan kebijakan yakni mewajibkan pengembang perumahan baru untuk memasang jaringan perpipaan PDAM sesuai dengan perbup tentang sarana prasarana utilitas, pemanfaatan Idle Capacity terpasang, penambahan IPA plosowahyu 100 LTR/detik, penambahan jaringan perpipaan serta melaksanakan RDS survey pelanggan rencana pengembangan,” urainya.

Baca juga:

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Tidak hanya itu, Bupati Yuhronur juga menjelaskan, bahwa PDAM Lamongan juga melakukan peningkatan pemakaian konsumsi rata-rata melalui peningkatan kualitas layanan menjadi 24 jam, pemeliharaan jaringan perpipaan secara rutin dan berkala hingga menurunkan angka kehilangan air. Sementara dalam mendukung kegiatan NUWSP di Kabupaten Lamongan tahun 2020-2022, berbagai kegiatan diselenggarakan baik menggunakan dana APBD maupun APBN.

Seperti, tambahnya, target pengembangan cakupan layanan sambungan rumah (SR) baru NUWSP yang berjumlah 3.000 SR di wilayah IPA Babat. Demikian juga dengan target pengembangan cakupan layanan (SR) baru diluar wilayah NUWSP yang berjumlah 866 SR di wilayah pelayanan Offtake Mantup, Sumur Brondong, WTP Waduk Gondang dan IPA Plosowahyu.

Dijelaskan lebih lanjut, berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Lamongan dalam penyediaan air minum terutama pada Perumda Air Minum dengan memberikan payung hukum dalam bentuk keputusan bupati dalam penentuan tarif dasar serta melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, BUMN maupun swasta dalam pelaksanaan penyediaan air minum.

“Kami juga melakukan pengalokasian anggaran pada APBD yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Diantaranya, penyediaan lahan untuk IPA dan reservoir serta pengembangan jaringan perkotaan baik dalam program NUWSP SPAM Regional Mojolagres, SPAM Karangbinangun dan SPAM Regional Pantura dan mendorong PDAM Kabupaten Lamongan dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan penurunan NRW,” imbuhnya.

Melalui berbagai strategi dan langkah yang diambil tersebut, tambahnya, akhirnya berhasil mengantarkan Kabupaten Lamongan terpilih sebagai ‘Best Practices’ Pemenuhan Tarif FCR dalam Program Pendamping NUWSP dari kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.  (zen/sit)

Bupati Malang, HM Sanusi, menjelaskan bahwa dalam rencana tersebut, salah satunya difokuskan untuk mempermudah pelayanan publik. “Ke depan, pelayanan publiknya diharapkan semuanya bisa dilakukan secara elektronik. Kalau bisa tahun 2023, jumlah tatap muka dalam hal pelayanan publik diharapkan sudah bisa mulai dikurangi,” kata Bupati Sanusi.

Dalam hal ini, ujarnya, tentunya harapan dan optimisme untuk mewujudkan pelayanan desa yang efektif dan efisien serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini, akan dapat terwujud manakala terbangun sinergi yang baik antara Pemerintahan Desa, masyarakat dan seluruh stakeholder dalam mewujudkannya.

Baca juga :

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

“Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Malang saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga, silaturahmi kita kali ini membawa manfaat, utamanya dalam upaya mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Malang,” tambahnya.

Sebagai Informasi, sampai saat ini ada 259 desa dari 378 desa di 33 kecamatan, yang telah melakukan aktivasi domain desa.id. Serta, telah terbentuk 125 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada 23 kecamatan. Hal tersebut dilakukan, untuk mempersiapkan dan mengakselerasi terbentuknya Desa Digital di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Malang. (cw1/gie)

Hal ini, menurut bupati, sebagaimana undang-undang nomor 6 tahun 2014, bahwa pemerintah desa didorong untuk menjadi sistem pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Kekuatan dari undang-undang tersebut adalah dana desa, yang merupakan alat membagi kewenangan pelaksanaan pembangunan di level desa, serta menjadi kekuatan memaksimalkan potensi yang dimiliki desa.

“Inilah saatnya desa wisata mengambil bagian dalam ruang pariwisata nasional, demi mempersembahkan pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan warga desa. Inilah jalan bagi BUMDes untuk menjelma menjadi raksasa bisnis desa,” ungkap Bupati Yuhronur.

Baca juga :

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Kabupaten Lamongan sebagai kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Jawa Timur, yakni 97 desanya telah berstatus mandiri, 189 desa berstatus maju dan 176 berstatus desa berkembang, diharapkan bisa melakukan capaian yang luar biasa dan harus dapat ditingkatkan. “Saya mendorong kepada para pendamping desa untuk terus bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sehingga, terwujud perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang tematik, holistik, integrasi dan spasial (this) sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026. Dengan begitu, seluruh desa di Lamongan ini menjadi desa berjaya, semuanya berstatus mandiri. Kami menargetkan tahun ini ada 84 desa dan alhamdulillah sudah terlampaui,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, dirinya berharap dana dusun untuk pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi masyarakat desa sebesar Rp 35 juta perdusun, akan mampu menumbuhkan nilai gotong-royong. Serta, bisa mengungkit dan memperbanyak status desa mandiri.

“Forum yang diselenggarakan pada hari ini sangatlah penting dan pemerintah akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang dirumuskan oleh para pendamping desa, untuk akselarasi desa berjaya dan kejayaan lamongan yang berkeadilan,” tambahnya. (zen/sit)

“Untuk SDM-nya, kita buatkan pelatihan bagaimana pengelolaan BUMDes yang baik dan benar. Sehingga, ini bisa meningkatkan pendapatan desa,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito, Selasa (09/08/2022) tadi.

Terkait pelatihan bagi SDM BUMDes itu, Mas Dhito meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri, untuk memberikan fasilitas. Sehingga, peserta pelatihan bisa paham dan bisa melakukan sejumlah pengelola BUMDes se-Kabupaten Kediri.

Baca juga:

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

“Nanti kita kumpulkan di satu tempat, supaya teman-teman (SDM) BUMDes di tiap desa ini punya kemampuan untuk meningkatkan pendapatannya,” ungkapnya.

Kepala DPMPD Kabupaten Kediri, Agus Cahyono, menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana pelatihan sebagaimana instruksi Mas Dhito. Pelatihan akan dilakukan pada September 2022 mendatang, meliputi bimbingan teknis (Bimtek) terkait penguatan keuangan BUMDes.

Ada pun untuk peserta yang diundang, yakni mulai perwakilan pengelola BUMDes dari 343 desa, dimana tiap BUMDes diambil dua orang. Kemudian, pelatihan dilanjutkan terkait pengelolaan unit usaha. Dalam hal ini, peserta pelatihan dibagi sesuai bidang usaha yang digeluti BUMDes.

“Paket-paket ini berdasarkan kluster unit usaha,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, pemberian pelatihan bagi SDM BUMDes itu, diberikan Mas Dhito seusai mendapatkan usulan dari pengelola BUMDes dalam acara Jumat Ngopi yang di Pelataran Candi Tegowangi pada 22 Juli 2022. Pada kesempatan itu, Mas Dhito mendapatkan curhatan dari Rangga, Ketua BUMDes Tegowangi terkait kondisi BUMDes, saat kondisi pandemi. Akibat keterbatasan modal, menjadikan usaha milik desa itu kesulitan berkembang. (kom/pan/sit)