Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Agus Widarto, mengatakan bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) dalam pengembangannya di bidang ekonomi yang mandiri, akan mendapatkan support dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.

“Jadi, memang Ponpes ada yang mandiri dan ada juga yang mendapat bantuan dari kita. Makanya, program-program untuk pondok pesantren ini ada di APBD II. Tinggal, kita mengarahkan supaya program-program ini bisa kita lakukan di sana. Termasuk, tinggal pengembangan kita nanti managemennya dibantu oleh OPD lain,” ungkap Agus, Selasa (12/01) tadi.

Dirinya menjelaskan, misalkan untuk permodalan, bisa dari Dinas Koperasi. Bahkan seperti kripik, sudah ada pengembangan kripik pisang kripik salak. Ini teman-teman ketahanan pangan, Dinas Perdagangan maupun dari Dinas Pertanian.

Pelatihan-pelatihan konveksi bisa dilakukan misalnya untuk pola digital. Ini dikerjakan oleh teman-teman dlDisnakertrans dan perdagangan. “Jadi kita terpadu,” terangnya.

Menurutnya, tambah Agus, pengembangannya juga melibatkan masyarakat sekitar. Jadi teman-teman pondok untuk melatih wiraswasta mereka punya BLK juga. Untuk pengembangan santrinya tidak hanya belajar ilmu keagamaan, ilmu umum tapi nantinya juga dengan wiraswasta.

“Yang menjadi gambaran kita bahwa memang sudah layak pondok pesantren ini secara mandiri untuk bisa di dalam perekonomian daerah,” tutur Agus.

Dari Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri, kata Agus, sudah membantu dengan budidaya Lele bioflok. Dari hasil itu dikembangkan menjadi abon ikan lele kripik ikan lele. Kemudian ada pengebangan ke ikan abon ikan tuna dan tengiri.

“Cuma memang pemasarannya mereka sudah ke regional artinya di jawa timur maupun diluar jawa timur. Maupun jaringannya pondok. Pengembangan kita memang tidak hanya budidaya ikan, tapi pondok pesantren darun najah itu dan pondok pesantren lainnya ternyata sudah mengenal banyak usaha di pondok pesantrennya,” ungkapnya.

Agus mencontohkan, misalkan pertanian, mereka sudah penanaman pohon pisang lapendis, sayur-mayur, ternak ayam, konveksi juga ada. Perkoperasian. Bahkan ia mengatakan, pada awalnya kita sudah 15 tahun yang lalu sudah ada usaha budidaya ikan di pondok pesantren darun najah ini.

“Nah, pengembangan-pengembangan ini Pak Bupati sebetulnya sudah tinggal menghimpun menjadi pontren. Ada 20 pondok pesantren lagi sudah memenuhi persyaratan untuk pontren. Ada pondok pesantren syarifuddin ada darul falah dan lainnya,” pungkasnya. (adi/ryk/sit)

Bertempat di Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko, Bupati Lumajang, H Thoriqul Haq M.ML, mencanangkan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMTren).

“Melalui BUMTren, kita mewujudkan kemandirian ekonomi di kalangan pesantren,” kata Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang.

Program ini juga sesuai dengan janji politik Cak Thoriq – Bunda Indah (Wakil Bupati), dalam poin ke 14 dari 20 janji politik mereka. Menurut Cak Thoriq, pesantren selain sebagai lembaga pendidikan, juga bisa menjadi lembaga pertumbuhan ekonomi yang real di tengah masyarakat.

“Kalau itu terjadi, top. Makanya, kenapa saya berkeinginan kuat untuk membangun itu. Melihat BUMTren yang betul-betul nyata hari ini, itu artinya bahwa membuka seluruh pikiran kita semua. Sebenarnya, pesantren itu bisa melakukan produktivitas yang dampak real ekonominya, nyata danjelas,” tegasnya.

Menurutnya, Pondok Pesantren Darun Najah yang merupakan pesantren, selain bergerak di bidang pendidikan menyiapkan generasi ahli agama, juga bisa membangun kemandirian ekonomi melalui BUMTren.

“Ada banyak produk yang sudah dihasilkan dari para santri PP Darun Najah. D, di bidang budidaya ikan dengan beberapa produk olahannya berupa Abon ikan dan Konveksi. Para santri PP Darun Najah yang berjumlah sekitar 700 santri tersebut, hari ini untuk kebutuhan seragam mereka sudah memproduksi sendiri. Bahkan ada beberapa produk konveksi yang juga sudah dipasarkan secara umum. Mulai dari baju-baju muslim dan lainnya,” ungkapnya.

Dijelaskan, usaha-usaha dari para santri yang sudah mulai berkembang sedikit demi sedikit akan di intervensi oleh pemerintah Kabupaten Lumajang agar usaha tersebut bisa terus berkembang dengan baik.

“BUMTren ini harus digarap dengan serius agar peran dan fungsinya benar-benar maksimal dirasakan oleh pesantren. Pemerintah akan menjaga bagaimana produktifitas ekonomi dibawah ini betul-betul real, siapa yang menjamin ? Tentu pemerintah untuk sama-sama dengan swasta dengan produksi-produksi perusahaan yang bersama-sama menghidupkan ekonomi reallnya, Segala kebutuhan penunjang pengembangan usaha itu juga bertahap bisa dioptimalkan,” ujarnya. (adi/ryk/sit)