Sejumlah tim penyidik anti rasuah yang datang dengan menggunakan mobil, itu pun langsung menuju ke Lantai II, guna melakukan penggeledahan. Di Lantai II itu, merupakan ruang kerja dari Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron dan ruang kerja Wakil Bupati Bangkalan, Mohni, serta ruang kerja Sekda dan Asisten Bupati Bangkalan.

Belum diketahui rinci, ruang siapa saja yang menjadi sasaran penggeledahan. Namun, lebih dua jam, petugas melakukan pemeriksaan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Usai melakukan penggeledahan, sejumlah penyidik KPK, pun ke luar gedung dengan membawa sedikitnya enam koper. Saat meninggalkan lokasi, tidak satupun petugas yang memberikan keterangan terkait penggeledahan itu.

Wakil Bupati Bangkalan, Mohni, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penggeledahan itu. Bahkan, salah satu ruang yang digeledah, adalah ruang kerjanya.

“Ruang lain saya tidak tahu. Karena saat itu, saya sedang mengikuti rapat virtual dengan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui pasti, dugaan korupsi apa menjerat Pemkab Bangkalan. Karena, selain Kantor Pemkab, rumah dinas (Rumdin) Bupati Bangkalan, pun diinformasikan turut dilakukan hal yang sama. Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi juga belum memberikan keterangan. (gie)

“Alhamdulillah, pemerintah sudah bekerja keras. Pemda Kabupaten Lumajang sudah luar biasa, bahkan dalam waktu tidak lama bisa ‘merayu’ Bu Menteri LHK dan mendapatkan lahan untuk relokasi,” ujar Menkopolhukam, Jumat (17/12/2021).

Menkopolhukam mengatakan, bahwa pembangunan hunian sementara (Huntara) menjadi contoh tingginya nilai kegotongroyongan masyarakat. Saling bahu-membahu membantu saudara di sekitarnya yang terkena musibah.

“Kita terus bekerja keras, agar relokasi ini bisa segera selesai. Sehingga, masyarakat bisa kembali hidup normal,” ujar Mahfud MD.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam kesempatan itu, Menkopolhukam juga melakukan ‘pencangkulan pertama’ tanah relokasi bagi warga terdampak bencana APG Semeru di Desa Sumbermujur. Turut mendampingi, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, Gus Miftah dan Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron.

“Ini merupakan ‘pencangkulan pertama’ yang menandai dimulainya pengerjaan pembangunan hunian sementara,” ujar Bupati Lumajang.

Pemerintah Pusat melalui Menteri KLHK telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang berisi persetujuan penggunana lahan milik Perhutani seluas 90,98 ha sesuai SK Nomor 1256/MENLHK/ SETJEN/ PLA:/12/2021. Lokasi relokasi diputuskan di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro dan Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo. (kom/adi/sit)

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan, akan bekerja sama mencegah kenaikan angka Covid-19 di masing-masing daerah. Titik penyekatan di Surabaya, sebenarnya adalah titik penyekatan Suramadu. Namun, Pemkot Surabaya hanya membantu penyekatan di Jembatan Suramadu.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly
• Pastikan Kesiapan Operasional dan Keselamatan Perjalanan Penumpang, PT KAI Cek Lintasan

“Kita membantu di sini. saya dan bupati ini tidak ada bedanya. Kami sama-sama ingin menghentikan laju Covid-19 dan menjaga masing- masing wilayah. Dua wilayah ini sama sama menjadi wilayah yang aman dari Covid-19,” kata Wali Kota Surabaya, saat pertemuannya dengan Bupati Bangkalan di posko penyekatan Suramadu sisi Surabaya, Jumat (18/06) tadi.

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas kinerja tenaga kesehatan atau pun tim pengamanan penyekatan baik di sisi Madura maupun sisi Surabaya. “Oleh karena itu, atas kejadian subuh tadi, kami intinya tidak ada saling menyalahkan ya Pak Wali. Dan juga, mudah-mudahan tenaga Nakes yang bekerja di sini tetap semangat dan tidak lelah menghimbau masyarakat terkait Prokes,” katanya.

Selain itu, lanjut Bupati, hasil rapat koordinasi (Rakor) yang dihadiri Gubernur Jatim, Kapolda, Pangdam, Wali Kota Surabaya serta dirinya, bahwa terjadi kesepakatan penyekatan di sisi Madura. Dan, akan melakukan pemeriksaan dengan pengendera yang plat kendaraannya M. Selain plat M, seperti L atau W dan seterusnya, akandilakukan pemeriksaan sisi Surabaya.

“Penyekatan di sini juga untuk penyekatan yang ada di Bangkalan, diperbantukan dan selama ini juga saling membantu. Terutama kami, Pemkab Bangkalan juga dibantu tenaga medis, maupun pengamanan oleh Bapak Wali Kota sudah berjalan baik,” terangnya.

Harapan kami, tambahnya, pada masyarakat, mari kita Prokes secara disiplin. “Bagi pengendara yang akan melintas ke Surabaya, juga agar tidak berlama-lama menunggu antrean di sini,” tambahnya.

Pemkab Bangkalan sudah menyiapkan swab antigen dan PCR di masing-masing kecamatan. Sehingga, bagi pengendara yang akan melintas dari Bangkalan ke Surabaya, sudah memiliki surat keterangan sehat. Jadi, tidak harus periksa di penyekatan. “Oleh karena itu, kami himbau pada masyarakat untuk tetap displin. Karena tidak lain, ini untuk menjaga keselamatan baik itu Surabaya, Bangkalan maupun Madura raya pada umumnya,” paparnya. (ade/sit)

Disela-sela penerimaan penghargaan itu, Bupati mengungkapkan terima kasih kepada pihak maduracorner.com yang telah memberikan penghargaan kepada dirinya. Penghargaan itu, selanjutnya akan memberikan spirit bagi dirinya untuk terus berinovasi dalam membangun Kabupaten Bangkalan.

Baca Juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Terima kasih kepada tim management maduracorner.com. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk masyarakat Kabupaten Bangkalan” ujar Bupati, Kamis (08/04) malam.

Dengan adanya penghargaan tersebut, Bupati juga berharap, dapat menjadi pengingat dirinya dalam menjalankan tugas-tugas sehari-harinya. “Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih atas apresiasi ini. Ini akan menjadi pengingat saya dalam melaksanakan tugas setiap hari. Terima kasih semuanya,” papar Bupati.

Selain Bupati, sejumlah anggota Forkopimda juga mendapat penghargaan kategori tokoh favorit. Diantaranya seperti Danlanal Batuporon Letkol Laut (P) Dodi Hermanto, Dandim 0829, Letkol Kav. Ari Setiawan Wibowo S.Sos, Kapolres Bangkalan, AKBP Didik Haryanto S.I.K dan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, Maskur Hidayat SH. MH. Kemudian untuk kategori tokoh populer, diberikan kepada Kadinkes Bangkalan, Sudiyo dan Kadis Pendidikan, Drs. bambang Budi Mustika M.Pd. (kom/lia/sit)

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, penetapan tanggal tersebut sesuai dengan surat edaran tanggap darurat yang berlangsung selama 60 hari dan berahir pada 11 agustus. Meski begitu, surat ijin keramaian belum bisa dikeluarkan.

” Nanti 11 agustus kami baru bisa memperbolehkan untuk mengadakan kegiatan masyarakat. Tentu harus dengan protokol kesehatan ketat. Jika ada yang melanggar maka harus siap dibubarkan,” tegasnya, Rabu (29/7/2020).

Tak hanya kegiatan masyarakat, ia mengaku kegiatan perekonomian secara beriringan akan mulai digerakkan. Kini pihaknya juga akan mengkaji penerbitan ijin keramaian yang akan ditinjau dari sebaran pasien Covid-19 di Bangkalan.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan, AKBP Rama Samtama Putra mengaku akan melakukan pemantauan dan penindakan tegas jika nantinya masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan. Ia juga menekankan agar masyarakat melakukan kegiatan dengan kapasitas 50 persen dari jumlah ruang kegiatan.

“Salah satunya harus physical distancing akan kami pantau. Kegiatan didalam ruang atau luar ruang harus 50 persen dari kapasitas dan menerapkan protokol,” ucapnya.

Ia mengatakan, secara teknis pengadaan acara nntinya harus menandatangani kesepakatan penerapan protokol kesehatan. Sehingga pihak polsek atau polres meninjau langsung lokasi acara.

Salah satu penyanyi orkes Febiana Maria Sari mengatakan, kini ia kehilangan penghasilan sejak penerapan pembatasan kegiatan diterapkan. Perempuan muda yang biasa mendapatkan upah Rp 500 ribu dalam satu kali manggung ini, kini hanya mendapat job sekali menyanyi dalam sebulan.

“Biasanya sebulan itu saya bisa terus road show bahkan sehari bisa berpindah tempat tiga kali. Sekarang cuma 1 sampai 2 kali saja sebulan, itupun kalau ada,” pungkasnya.

Ia berharap, pemerintah segera mengeluarkan ijin keramaian agar ia dan rekan seprofesinya bisa kembali menormalkan pendapatan. (Isn/nhs/yan)

“Untuk tahun depan pasti akan ditambah. Apalagi kasus terus bertambah,”ucapnya, Selasa (21/7/2020).

Diketahui, anggaran pendampingan korban pelecehan seksual tahun ini hanya Rp 10,5 juta untuk satu tahun. Hal itu sangat minim mengingat korban semakin terus bertambah.

Data terbaru, kasus pelecehan seksual dialami salah satu anak dibawah umur di Kecamatan Tanjung Bumi yang diduga dilakukan oleh pamannya sendiri. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Unit PPA hari ini.

“Ya LPnya baru masuk hari ini, dan sedang kita proses,” singkat Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Agus Sobarnapraja.

Sebelumnya juga terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan secara bergilir oleh 8 pemuda di Kokop. Kasus lain juga terjadi di Modung dan menimpa seorang perempuan berusia 15 tahun.

Menurut Mutmainah, Koordinator Pendamping Psikologi Perempuan dan Anak (PPPA) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) KBP3A Bangkalan mengatakan, banyak kasus pelecehan seksual yang dilaporkan ke polisi. Salah satu faktornya yakni kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya perlindungan dan pendampingan korban kekerasan itu sendiri.

“Banyak yang mengira untuk melaporkan dan mendapatkan pendampingan itu mahal. Padahal tidak dipungut biaya dan korban akan kami lindungi. Itu yang harus diketahui masyarakat. Dan jangan takut meski pelaku merupakan tokoh karena hukum tidak pandang bulu,” tutupnya. (isn/nhs/yan)

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, bantuan tersebut dibagikan untuk meringankan beban masyarakat terdampak di masa pandemi Covid-19 ini. Ia menyebut, pedagang merupakan salah satu pihak yang terdampak Covid-19.

“Dari sektor ekonomi yang paling merasakan dampaknya yakni pedagang. Selain itu para tukang becak juga terdampak pandemi ini,” ungkapnya, Selasa (12/5/2020).

Ia berharap, bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat yang terdampak. Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan bantuan di tiap desa sebanyak 50 paket sembako yang tersebar di seluruh desa di Bangkalan secara rata.

“Isi paketnya sama dengan sembako yang diberikan ke tiap desa. Untuk hari ini ada 525 paket yang dibagikan ” imbuhnya.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat akan memantau komoditas harga pangan agar tidak terjadi lonjakan harga yang membuat masyarakat semakin tercekik dimasa pandemi.

“Kami akan mengecek agar tidak ada tengkulak dan pedagang yang menaikan harga secara drastis agar masyarakat bisa tetap mendapatkan kebutuhan pangan,” tutupnya. (Isn/nhs/yan)

Ra Latif, sapaan akrab bupati mengatakan, seharusnya anggota DPRD mematuhi prosedur yang telah diterapkan. Ia bahkan mengatakan, tidak seharusnya anggota DPRD membandingkan hasil rapid tes tersebut untuk memperoleh hasil yang valid.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron

“Seharusnya kalau memang ingin mengetahui apakah terinfeksi atau tidak, harusnya melakukan pemeriksaan swab. Bukan membandingkan dengan hasil dari rumah sakit lain,” ujarnya, Selasa (28/4/2020).

Ia mengatakan, cara membandingkan tersebut justru tidak seharusnya dilakukan. Sebab, sebagai wakil rakyat yang menjadi cermin bagi masyarakat harusnya menaati prosedur yang ada.

“Dengan hasil rapid tes yang positif juga belum berarti positif virus tersebut (Covid-19). Rapid tes hanya menscreen antibodi setiap orang. Memang bisa positif bisa negatif tergantung imun badan kita. Kalau mau jadi contoh yang baik seharusnya mau di swab,” ujarnya.

Ia berharap, hal tersebut tak terulang kembali di instansi lainnya. Bahkan ia berharap seluruh masyarakat Bangkalan yang telah dites rapid untuk mengikuti anjuran tim medis.

“Yang pasti semoga tidak bertambah, dan patuhi anjuran dari tim medis. Kalau memang harus karantina atau swab,” tambahnya.

BACA : Positif Rapid Tes, Empat Anggota DPRD dan 12 Staf Sekwan Dikarantina

Ia mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pengetesan rapid pada seluruh orang yang pernah berkontak dengan pasien positif dan juga para pejabat yang memiliki mobilitas untuk bertemu dengan banyak orang juga akan menjadi sasaran tes rapid.

Sebelumnya, dua anggota DPRD Bangkalan mengaku tidak puas dengan hasil rapid tes dari pihak satgas Bangkalan yang menyatakan positif. Sehingga keduanya melakukan rapid tes ulang ke rumah sakit Siloam dengan hasil yang negatif. (isn/nhs/yan)

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan,kekosongan jabatan ini terjadi sejak 1 april kemarin. Pasalnya, SetijaBudhi yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Sekda pensiun pada ahir maret lalu.

“Pak Budhi pensiun dan jabatan sekda kosong sejak 1 April kemarin. Lalu kami meminta rekomendasi gubernur dan hari ini pak Ishak Sudiyo resmi dilantik,” jelasnya.

Ia menyebut, saat ini proses lelang sekda sudah mencapai tahap akhir. Pihaknya kini menunggu rekomendasi dari Komisi ASN atas terpilihnya tiga nama yang telah diusulkan yakni, Ismed Efendi (Kepala Bapenda), Taufan Zairinsjah (Kepala PUPR), dan Puguh Santoso (Kepala Dispertahobun).

“Kami menunggu rekomendasi komisi ASN turun, sebab mewabahnya korona saat ini turut membuat pegawai dipusat harus bekerja dari rumah. Jadi rekomendasi belum diturunkan,” jelasnya.

Sementara itu, posisi Kepala Dinas Sosial yang saat ini juga kosong sejak SetijaBudhi pensiun, kini dijabat oleh Siswo Irianto sebagai Plt Kadinsos. Sementara posisi Plt BKPSDA saat ini dijabat sementara oleh Roosli S Haryono. (Isn/nhs/yan)