“Dalam RPD ini dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan. Yaitu, terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Lalu, menurunkan tingkat kemiskinan, terpeliharanya kualitas lingkungan hidup, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik hingga meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),” jelas Bupati Salwa-sapaan bupati.

Berbagai strategi dan arahan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, ujar bupati, telah disusun untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, agar semua tetap berjalan dengan baik atau sebagaimana tema pembangunan ‘Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, Akses dan Kualitas Pelayanan Publik, Daya Saing Daerah serta Kualitas Lingkungan Hidup’.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, target pertumbuhan ekonomi 4,2 persen, penduduk miskin turun 12,50 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,11 persen dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 68,35 persen. “Upaya Pemkab Bondowoso untuk mencapai target tersebut, adalah dengan memprioritaskan pembangunan pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan berusaha,” jelasnya.

Upaya tersebut, lanjut Bupati Salwa, harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, yang pada tahun 2024, pendapatan daerah diperkirakan sama dengan tahun 2023. Sehingga, kekurangan pendanaan dapat diusulkan kepada Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pihak pendonor maupun swasta melalui dana CSR.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bondowoso berharap kepada semua pihak, baik BP4D, Pemprov Jatim, Bakorwil, DPRD, Forkopimda dan seluruh stakeholder, untuk terus bersinergi. Termasuk, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemkab Bondowoso dalam menyempurnakan rancangan RKPD tahun 2024-2026. (zen/gie)

Hal itu, disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri edukasi keuangan pada masyarakat yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember di Pendopo Bupati, Senin (27/02/2023) pagi. “Edukasi keuangan yang digelar OJK saat ini sangat tepat sekali, banyak masyarakat yang terjerat kasus Ojol, investasi bodong dan sejenisnya,” kata Kyai Salwa-sapaan Bupati dalam sambutannya di depan ratusan peserta yang hadir.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR RI Komisi XI, Zulfikar Arse Sadikin, yang telah berinisiatif mengadakan acara edukasi keuangan ini di Bondowoso. “Semoga kegiatan ini memberi manfaat, baik bagi masyarakat maupun Pemkab bondowoso. Secara umum perkenomian Bondowoso selama 3 tahun terahir mengalami fluktuasi yang disebabkan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dijelaskan, bahwa sebelum pandemi Covid-19, perekonomian di Bondowoso tumbuh secara positif hingga 5,9 persen. Namun pada tahun 2019, saat pandemi menurun hingga 1,3 persen dan pada tahun 2020 hingga 2021 bangkit kembali menjadi 3,4 persen.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Pemkab Bondowoso mempuyai kewajiban membangun kemandirian masyarakat, hususnya dalam bidang ekonomi, dengan meningkatkan kesejahteraan sosial sampai normal kembali,” jelasnya.

Pondasi yang harus dibangun, lanjutnya, yaitu penguatan literasi keuangan bagi pengusaha dan perorangan atau masyarakat, agar mampu menghadapi dinamika perkenomian yang terjadi. Edukasi keuangan sendiri, merupakan salah satu upaya peningkatan literasi atau pengetahuan dan kecakapan, agar bisa mengambil keputusan yang efektif dalam pengelolaan keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Tim OJK juga memaparkan tentang manfaat, resiko, biaya dan yang lainnya supaya dapat terhindar dari investasi bondong. Diharapkan, kegiatan ini bermanfaat, sehingga pergerakan ekonomi di Bondowoso mengalami pertumbuhan. (zen/gie)

Bupati Bondowoso dalam kesempatan itu berpesan agar PNS yang telah menerima SK, supaya menunjukkan semangat kerja yang terbaik. “Serta, disiplin dan inovatif dalam melaksanakan tugas. Bekerja harus lebih baik dan penuh tanggungjawab dari sebelum menerima SK,” kata bupati yang juga Pengasuh PP Mambaul Ulum Tangsel Wetan Kecamatan Wonosari.

Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM, H Sugiono Eksantoso, mengatakan bahwa penerima SK adalah CPNS tahun 2019. Sejak dinyatakan lolos, mereka telah melaksanakan tugas, walaupun belum menerima SK.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, mereka hanya mendapatkan honornya sebesar 80 persen dari gaji tetap. Setelah merima SK, baru akan mendapatkan gaji 100 persen, berikut tunjangan.

Berdasarkan aturan, ujarnya, mereka yang baru dinyatakan lolos, statusnya masih CPNS. Setelah menerima SK, mereka harus ikut pra jabatan atau Diklatsar. Selesai pra jabatan, baru diusulkan menjadi PNS.

“Ratusan PNS ini formasi tahun 2019. Namun, itu tetap masih kurang, khususnya tenaga kependidikan. Kita masih menunggu SK PPPK. Kalau hal ini terealisasi, sudah mendekati cukup,” jelasnya. (zen/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Salwa meminta supaya para pengurus yang baru dikukuhkan bisa memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. “Semoga dalam pengkukuhan ini, saudara sekalian dapat menjadi perwakilan dari Bondowoso dalam mempromosikan budaya, alam, sejarah dan pariwisata yang ada di Kabupaten Bondowoso,” ujar Bupati Salwa.

Dirinya juga meminta, terhadap pengurus terpilih untuk mampu meningkatkan daya saing wisata khususnya di Kawasan Ijen Geopark wilayah Bondowoso. “Ijen Geopark telah menjadi bagian dari Unesco Global Geopark. Oleh karena itu, konsep pengembangan Geopark ke depan harus lebih matang dan berdampak positif bagi masyarakat Bondowoso,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dengan dikukuhkannya kepengurusan yang baru, Bupati Salwa mengimbau agar bisa meningkatkan kunjungan wisatawan. Baik itu dalam negeri, maupun mancanegara. “Sehingga, aktifitas industri pariwisata dan perekonomian di Bondowoso, terus berkembang,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Kadisparpora) Bondowoso, Mulyadi, mengatakan dalam pengukuhan pengurus harian periode 2023, terdapat dua nama baru. “Untuk dua tahun ke depan, kita harus melalui pekerjaan yang sangat berat. Utamanya, untuk mempertahankan label Unesco Global Geopark. Sehingga, sangat diperlukan keberadaan orang-orang lama yang juga dulu ikut merintis Ijen Geopark,” paparnya.

Ditambahkannya, dengan adanya orang baru dan lama dalam kepengurusan, diharapkan akan mampu mengkolaborasikan semua dinas yang memang ada keterkaitan dengan Geopark. Sementara dalam hal anggaran, saat ini hanya ada untuk keperluan operasional Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). (zen/gie)

Atas inovasi itu, Kabupaten Bondowoso pun akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten atau kota dengan cakupan kepala keluarga terverifikasi dan tervalidasi tertinggi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI). Penghargaan itu, diterima langsung Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin di Tangerang, Senin (19/12/2022) tadi.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kepala Dinas Sosial P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah, mengatakan bahwa pihaknya turut bangga atas pencapaian yang telah dilakukan oleh tim yang dibentuknya. Sehingga, berhasil meraih apresiasi dari BKKBN RI.

“Atas nama Dinas Sosial P3AKB, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 dan seluruh masyarakat Bondowoso,” ujarnya.

Rekonsiliasi data, tambahnya, merupakan salah satu kunci sukses untuk perencanaan program ketahanan keluarga. “Pendataan keluarga menjadi kata kunci penting untuk perencanaan program ketahanan keluarga,” terangnya. (zen/sit)

Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, mengatakan dengan tercapainya UHC ini, akan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mempermudah akses dan mutu pelayanannya meningkat. “Penguatan fasilitas kesehatan menjadi salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso, untuk menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya saat peluncuran UHC di Pendopo Bondowoso, Selasa (11/10/2022) tadi.

Bupati Salwa-sapaannya menambahkan, untuk menjaga keberlangsungan UHC, peran dan fungsi pemangku kepentingan, pengusaha, pemerintah desa, kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus terus menjaga dan menjamin agar tidak terjadi penurunan jumlah kepesertaan. “Kerja sama dan kolaborasi yang baik, perlu kita tingkatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing agar UHC ini bisa terus berlanjut,” tambahnya.

Menurutnya, kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Itu juga menjadi salah satu pilar pembangunan manusia untuk mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Masyarakat Bondowoso harus menjadi lebih sehat, dapat bekerja dengan optimal dan produktivitas tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat bergotong royong membangun Bondowoso melesat lebih cepat,” ungkap Bupati Salwa.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditempat yang sama, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa, mengucapkan selamat kepada Kabupaten Bondowoso yang sudah mencapai UHC di tahun 2022 ini. Dirinya juga mengapresiasi kolaborasi yang dibangun di Bondowoso, ini sangat apik.

“Sebelum UHC, apabila masyarakat ada yang belum terjamin lalu mendaftar saat ini, maka itu bisa terlayani bulan depan. Tapi dengan tercapainya UHC ini, maka penduduk itu bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu bulan depan lagi,” ucapnya.

Made mengungkapkan, saat ini BPJS Kesehatan sedang meningkatan kualitas layanan lewat digitalisasi. Salah satunya adalah aplikasi Mobile JKN. Lewat aplikasi tersebut, kemudahan layanan akan semakin dirasakan oleh masyarakat.

“Kami sudah mengembangkan mobile JKN, yang pelayanannya ada dalam satu genggaman. Saya harap semua warga masyarakat Bondowoso meluangkan waktu untuk mengunduh aplikasi Mobile JKN ini. Karena lewat aplikasi ini, kita bisa memanfaatkan atrian online di fasilitas kesehatan dan sangat memudahkan kita dalam mendapatkan pelayanan,” imbuhnya.

Made berpesan, kepada seluruh pemangku kepentingan supaya tetap solid dalam memberikan pelayanan dan mengejar kepesertaan Kabupaten Bondowoso menuju titik tertinggi. Agar predikat UHC bisa terus dipertahankan. (zen/gie)

Menurutnya, bahwa Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, pastinya mendapat prioritas pertama dari DPW PPP, dalam bursa Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024 mendatang. “Kyai Salwa masih mempunyai magnet yang cukup besar, untuk mengajak warga Bondowoso ke Parpol berlambang Ka’bah. Maka, tentunya DPW PPP Jatim akan memprioritaskan dalam Pilbup 2024 nanti,” kata Mujahid-sapaannya.

Tentunya, lanjut Mujahid, dengan catatan bahwa Kyai Salwa bisa mendongkrak suara PPP hingga 10 kursi di DPRD Bondowoso. Jika perolehan suara tetap atau apalagi menurun, tentunya DPW PPP Jatim akan mengevaluasi ulang. Apakah, Kyai Salwa akan dicalonkan menjadi bupati periode kedua atau sebaliknya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi Keanggotaan (OKK3) DPC PPP, H Syamsul Hadi Merdeka, mengaku optimis dengan target tersebut. Bahkan, dirinya optimis peroleh kursi bisa sampai 12 hingga 13 kursi.

“Kyai Salwa satu-satunya calon PPP dalam Pilbup Mendatang. Beliau merupakan tokoh berpengalaman. Bahkan, dua kali menjadi Wabup dan sekarang masih menjadi bupati,” kata Syamsul, Senin (10/10/2022) tadi.

Pihaknya juga menjelaskan, bahwa Kyai Salwa, mempunyai kemampuan dalam birokrasi. Terbukti, Bondowoso menjadi lebih baik. Sementara Calon Wakil Bupati, tentunya masih dalam pembahasan.

Untuk menggaet massa lebih banyak, Syamul mengaku, dirinya bersama timnya terus melakukan road show ke desa-desa dan kota. Kehadiran untuk menyapa warga melalui tokoh-tokohnya, setidaknya dalam satu desa ada lima tokoh yang menjadi target silaturrahmi. (zen/gie)

“Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan rangkaian kegiatan MTQ dengan lancar. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan kepada para peserta yang belum beruntung jangan sampai putus asa,” ujar Bupati Salwa.

Dengan selesainya kegiatan tersebut, tambah Bupati, semoga muncul dan terpilih putra-putri terbaik tingkat kabupaten. Selanjutnya, bisa menampilkan yang terbaik pula pada tingkat selanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ulum itu berharap, dengan adanya agenda semacam ini bisa menjadikan Bondowoso sebagai bumi Al-Quran. Apalagi, pelaksanaan juga mengusung tema ‘Mencetak Generasi Qur’ani Yang Berakhlakul Karimah’.

“Saya berharap, MTQ ke-30 yang telah kita laksanakan ini menjadi acuan dan lebih ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Diperoleh informasi, MTQ kali ini diikuti sebanyak 443 kafilah yang berasal dari 23 kecamatan dengan delapan cabang kompetisi. Yaitu Tilawah Anak, Remaja dan Dewasa, Qoriah, Musabaqoh hifdzil Qur’an, Fahmil Qur’an, Syahril Qur’an dan Khotmil Qur’an yang terbagi atas 4 kategori. Yakni biasa, mushaf, kaligrafi dan kontemporer. (zen/sit)

Sebelumnya, Kades Plalangan dijabat oleh Mas’udi, yang terpilih dalam Pilkades Serentak pada Desember 2021. Pelantikan Kades PAW sendiri, yang digelar di Kantor Kecamatan Cermee pada Selasa (09/08/2022) tadi.

Bupati Bondowoso dalam sambutannya berpesan agar Kades terpilih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian, terus update peraturan terbaru dalam menjalankan tugas di masyarakat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kemajuan desa tergantung kemampuan Kades, dalam mengelola anggaran. Dan menggerakkan seluruh potensi, baik SDM maupun SDA yang ada di desa,” ujar Kyai Salwa-sapaan Bupati.

Disebutkan, bahwa Kades merupakan ujung tombak pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kades harus punya inovasi, kecakapan dan kompetensi plus untuk membangun desa. Kades juga harus memahami seluruh rencana, program, dan pelaksanaan di lapangan harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kades PAW terpilih, Ahmad Fauzen, dalam kesempatan itu mengatakan dalam dalam membangun desa, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan Kades lainnya. “Agar desa lebih maju dan warga hidup sejahtera. Karena, tidak mungkin saya bekerja sendirian dan pasti membutuhkan bantuan dari seluruh Perangkat desa,” kata Fauzen. (zen/gie)