Mereka menuntut agar pekerjaanya mengenai pemasangan dan pembuatan wastafel untuk penanganan Covid-19 di era zaman Bupati Faida, segera dibayar. Para bos kontraktor itu mengklaim sudah mendapat pemeriksaan dan SPJ soal pekerjaan yang dilakukan sudah selesai. Sehingga, selayaknya mendapat bayaran dari pekerjaan proyek yang sudah dilakukan.

“Tuntutannya cuma satu, tidak ada yang lain-lain. Satu komitmen bupati waktu kampanye, dia hanya ingin mengambilkan hak-hak masyarakat. Jadi dia sebagai bupati, dia tidak cari pekerjaan. Tidak nyare lakoh (kerja) hanya mengembalikan hak-haknya rakyat Jember. Semua ini yang datang rekanan kontraktor yang tidak terbayar hampir 2 tahun,” kata Korlap Aksi, Jay Rahmadi saat dikonfirmasi di sela aksi.

Mereka berharap ada kejelasan dan segera terbayarkan. “Saya sampaikan kepada pemerintah pusat, bapak presiden yang terhormat Bapak Jokowi. Bapak Menteri Dalam Negri. Ibu khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Tolong perhatikan Kota Jember. Jember sudah tidak kondusif, kenapa tidak kondusif, karna Bupati tidak ada niatan serius untuk membayar hak-haknya masyarakat Jember,” sambungnya.

Djay mengatakan, pihak ratusan rekanan kurang lebih 400 orang. Sudah melakukan tanggung jawab pekerjaan. “Hak kami adalah (pekerjaan) wastafel harus terbayar. Utang kami banyak. Modal yang kami ambil dari bank bukan hanya Rp100-200 juta. Saya direktur dari PT Dinamika Nugraha. Saya berutang kepada Bank BRI, bisa di cek sekarang Rp 1,5 miliar,” katanya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Bahkan karena tidak terbayarkan, pihaknya harus menanggung hutang di bank. “Saya harus menanggung bunga tiap bulan Rp 13 juta, nilai proyek yang sampai hari ini belum dibayar bupati tercinta Hendy Siswanto. Juga statmen anggota dewan yang katanya wastafel pekerjaannya jelek. Kalau wastefel pekerjaannya jelek, tidak mugkin turun SPJ. Kita udah diperiksa dua kali. Ini berbelit-belit. Bupati sama stakeholder ataupun pemangku jabatan di Jember tidak ada niatan serius untuk mencairkan dana wastafel,” sambungnya.

Lanjutnya, ada kurang lebih 400 rekanan yang menggarap proyek pembuatan wastafel itu. “Ada 400 CV yang mana 1 CV itu bervariasi pekerjaannya. Ada yang mengerjakan 2 paket, 3 paket, bahkan ada yang lebih. Bagaimana kami membayar utang kami ke bank,” ujarnya.

Djay juga mengatakan, terkait persoalan pribadi semisal soal Pilkada, menurutnya sudah selesai. “Wastafel sudah ada SPJ, sudah disetujui oleh BPK dan supaya segera dicairkan. Kenapa kok tidak dicairkan. Kenapa diulur-ulur. Apakah ini ada dendam politik lama. Karena wastafel ini adalah proyek dari bupati yang lama,” ucapnya.

Terkait aksi Unras yang dilakukan, kata Djay, pihaknya tetap akan bertahan dengan mendirikan pos di depan Pendapa Wahyawibawagraha. “Setelah aksi ini, kami minta bapak bupati setidaknya ada titik temu untuk mencairkan. Kita akan menduduki halaman mendopo ini, kita tidak akan pulang. Sampai betul-betul pengerjaan wastafel ini dibayar,” tegasnya.

Jumlah yang belum terbayarkan cukup besar hingga puluhan miliar rupiah. “Total keseluruhan ada dua tahap pembayaran yang harus dilakukan. Tahap pertama Rp 31 miliar, kedua Rp 54 miliar. Total keseluruhan nilai proyek wastafel belum terbayar sampai detik ini Rp 85 miliar,” ujarnya. (ark/rio/gie)

“Ya senang Mas surat saya berupa laporan pengaduan kepada KPK telah direspon,” katanya saat diwawancara usai rapat paripurna di DPRD Jember, Selasa (31/08).

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Agusa menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membalas surat mengklarifikasi tindak lanjut kasus penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, periode 2019-2020.

Dalam surat yang diterima 4 Agustus 2021 lalu itu, KPK menjelaskan penanganan dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) tersebut saat ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan sedang dalam proses perhitungan kerugian negara oleh penyidik.

“Pada tahun 2020 lalu saya memang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi pada 2019-2020,” katanya.

“Pertama waktu kebagian dumas (pengaduan masyarakat). Saat itu kita bawa satu boks kontainer itu dan sudah kami serahkan kemudian diperiksa,” lanjut Agusta.

Namun pasca laporan tersebut, Agusta tidak pernah lagi mendapatkan pemberitahuan dari KPK. Legislator yang juta pengusaha cerutu ekspor itu kemudian mengirim surat kepada KPK untuk menanyakan perkembangan laporannya.

“Saya kirim surat ke KPK kira-kira tahun 2020 tapi kemudian tidak ada balasan sampe kemudian pada tanggal 23 Juli lalu saya kirim surat ke dua. Nah kurang lebih 5 hari kemudian saya terima jawaban dari KPK itu,” tuturnya.

Bagian isi surat yang membuat senang dirinya, menurut Agusta terkait proses penghitungan kerugian negara. “Yang saya senang ada kata-kata sedang dalam proses penghitungan kerugian negara. Berarti kan ada (potensi) kerugian negara yang sedang dihitung,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Bukti-bukti laporan yang diberikan kepada KPK adalah hasil Panitia Khusus (Pansus) Angket DPRD Jember.

Saat itu pada akhir 2019 kondisi politik di Jember memanas pasca DPRD mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Faida, salah satu pemicunya carut marutnya kondisi birokrasi setelah bupati melakukan pengangkatan pejabat tanpa rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Singkat cerita proses interpelasi itu kemudian semakin bergulir hingga DPRD pada sekitar akhir Juli Banmus DPRD mengusulkan untuk menggunakan hak angket kepada eksekutif. Proses ini kemudian bermuara pada pemakzulan kepada Bupati Faida.

Pada sisi lain sekira bulan Oktober 2020, juru bicara KPK Ali Fikri kepada awak media menjelaskan adanya tim KPK sedang melaksakan kegiatan di Jember. Tim tersebut datang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi.

“KPK akan meminta keterangan beberapa pihak di lingkungan Pemkab Jember,” katanya via pesan WhatsApp kepada sejumlah wartawan, Selasa 13 Oktober 2020.

Fikri saat itu tidak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut. “Karena masih proses penyelidikan maka mengenai materinya saat ini belum bisa kami sampaikan, dan nanti pada waktunya akan kami informasikan lebih lanjut perkembangannya,” katanya saat itu.

Salah satu obyek penyelidikan KPK adalah pengadaan jaket pelampung nelayan. Bahkan saat itu informasinya Sekertaris Daerah sempat menjalani pemeriksaan tim KPK di Mapolres Jember.

Kasus lain yang dibidik adalah proyek rumah tidak layak huni yang banyak dikerjakan oleh relawan pemenang Faida. Bahkan informasi diterima media saat berusaha mengumpulkan barang bukti tim KPK sempat mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan warga di salah satu desa.

Ada tga orang petugas KPK sempat dihadang oleh warga di daerah Sukowono, pertengahan pada medio Februari 2020. Mereka dikira penculik dan sempat dibawa ke Kepolisian Resor Jember. Kala itu beredar foto surat-surat perintah penyelidikan nomor Sprin Lidik-35/01/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020. Dalam surat itu, warga Sukowono, beriinisial R diminta bertemu tim di kantor KPK, Selasa 25 Februari 2020. Dia dimintai keterangan soal dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya. Ini terkait dengan penggunaan anggaran di Jember. (vin/ed2)