Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Bung Karna ini menyampaikan bahwa honor tersebut diberikan karena selama ini mereka bekerja secara mandiri alias tidak menerima honor dari pemerintah. “Sebanyak 41 petugas IB sukarelawan di Kabupaten Situbondo, akan menerima honor. Insyaallah, mulai tahun 2024. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada mereka,” kata Bung Karna.

Mantan Kadis PUPR Bondowoso ini mengungkapkan, para petugas IB tersebut telah mengabdikan diri dalam meningkatkan populasi sapi dan kambing di Kota Santri Pancasila. Sehingga, berdampak terhadap kesejahteraan peternak sekaligus memenuhi kebutuhan daging sapi dan kambing untuk masyarakat Situbondo.

“Atas kerja kerasnya, atas upaya yang dilakukan untuk bisa meningkatkan pendapatan para peternak, meningkatkan kesejahteraan para peternak, pemerintah daerah dalam hal ini tidak tinggal diam. Oleh sebab itu, kita akan berikan honor mereka,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Bukan cuman itu, Bung Karna juga menambahkan bahwa Pemkab Situbondo juga bakal memberikan honor kepada dokter hewan yang bekerja secara mandiri. “Untuk dokter hewan yang belum menerima honor, nanti juga akan kami berikan honor. Tadi ada 11 dokter hewan dan 41 petugas IB sukarelawan. Sehingga, total ada 52 orang,” bebernya.

Terkait nominal honor yang akan mereka terima, kata Bung Karna, masih akan dikomunikasikan oleh tim anggaran. “Mengenai besarannya masih kita bicarakan dengan tim anggaran ya,” jelasnya.

Sementara itu, Pegawai Perencana pada Disnakkan Situbondo, Edi Supiyono, mengapresiasi rencana pemberian honor kepada puluhan petugas IB sukarelawan di Kabupaten Situbondo. “Jadi tadi teman-teman responnya bagus dan menyambut baik, dengan apa yang disampaikan bapak bupati,” ujarnya.

Pihaknya berharap, rencana tersebut bisa direalisasikan di tahun 2024. Sehingga, kesejahteraan petugas IB sukarelawan bisa meningkat. “Semoga rencana ini bisa betul-betul dipertanggungjawabkan. Karena, total dari 59 petugas IB di lapangan yang PNS atau PPPK hanya sekitar 18. Sisanya petugas IB sukarelawan, sehingga sama sekali tidak ada honor baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelasnya. (her/gie)

“Dengan adanya bibit padi BK Situbondo 01 dan 02 Agritan, ini tentu akan menjadi angin segar dan harapan baru bagi penguatan produksi padi di Jawa Timur,” kata Gubernur Khofifah, seusai melakukan panen perdana.

Disampaikan Gubernur Jatim, bahwa hasil panen padi yang berlipat dan berkualitas unggul dari padi jenis BK 01 dan BK 02, maka akan semakin menguatkan peningkatan produktivitas padi di Jawa Timur. Apalagi, bibit padi BK-900 yang kemudian disebut dengan BK Situbondo 01 dan 02, adalah bibit varietas unggul baru yang mampu memproduksi padi dalam jumlah lebih besar. Termasuk, masa panen setelah tanam sangat genjah atau lebih singkat dibanding bibit padi pada umumnya.

“Padi varietas unggul baru BK 01 dan 02, ini mampu berproduksi hingga mencapai 10,56 ton per hektare,” urainya.

Sementara itu, dalam penghitungan panen padi varietas BK 01 dan BK 02, dilakukan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Termasuk, mantri statistik dan disaksikan langsung oleh Gubernur Khofifah usai melakukan panen padi. Sedangkan dari hasil ubinan 2,5×2,5 meter, mampu menghasilkan 6,6 kilogram gabah kering panen (GKP).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Dengan demikian, produktivitas padi varietas unggul baru BK 01 dan 02 ini bisa mencapai 10,56 ton gabah kering panen per hektare atau produktivitasnya dua kali lipat dari padi varietas pada umumnya,” tambah Gubernur Khofifah.

Bupati Karna Suswandi, pada kesempatan sama menyampaikan bahwa berdasarkan hasil timbang panen padi siang itu mencapai 5,175 kg. Dengan hasil itu, maka mampu menghasilkan GPK sebesar 8,8 ton per hektare.

“Alhamdulillah, produksi bisa melampaui dari target kami yang semula 7,9 ton per hektare. Hari ini kita lihat bersama, hasil penimbangan mencapai 8,8 ton per hektare,” ujar Bung Karna-sapaan akrab Bupati Karna.

Ditambahkannya, bahwa apabila dihitung dari luas areal 30.388 hektare produksi beras di Situbondo 138.721 ton, dengan adanya varietas unggul baru BK 01 dan 02, maka sangat berpotensi mampu produksi beras hingga 489.655 ton. “Jadi kalau kami hitung, rata-rata produksi tiap panen dengan luas lahan tersebut bisa meningkat hingga 220 persen,” imbuhnya.

Dalam panen perdana padi BK 01 dan 02 ini, juga turut hadir Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Jatim, Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi dan Forkopimda Kabupaten Situbondo. (her/sit)

“BKMT adalah organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah agama. Kenapa kita berkecimpung di penanggulangan dan pencegahan Narkoba, karena jaringan BKMT dari tingkat RT hingga tingkat pusat tertata dengan baik,” kata Ketua BKMT Jatim.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba diharapkan ada di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Sehingga, Jawa Timur bisa bersih dari Narkoba.

“Dengan terbentuknya Satgas, harapan kami Jawa Timur bersih dari Narkoba,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Karna Suswandi dalam sambutannya mengapresiasi BKMT Jatim, yang telah mengukuhkan Satgas Penanggulangan dan pencegahan Narkoba di Kabupaten Situbondo. “Narkoba saat ini bukan hanya menjadi persoalan orang dewasa. Tetapi anak-anak kita, sudah banyak yang kecanduan dengan Narkoba. Salah satu contoh, di desa saya anak kelas 3 sudah kecanduan Narkoba. Bayangkan, dalam satu hari dia berani mengkonsumsi 40 butir pil (terlarang, red)” jelas Bupati yang akrab di sapa Bung Karna.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Bung Karna mengatakan, jika pendidikan agama tidak dilakukan sedini mungkin, maka anak-anak sebagai penerus bangsa masa depannya akan hancur. “Oleh karena itu, dengan dikukuhkannya Satgas Penanggulangan Narkoba, saya sangat mengapresiasi BKMT Jawa Timur. Karena saya tidak ingin di Kabupaten Situbondo, akan tumbuh dan berkembang orang-orang pecandu Narkoba,” ujar Bupati Situbondo.

Ditambahkannya, bahwa BKMT bisa bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Situbondo. Dimana Wakil Bupati Situbondo, sebagai Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten Situbondo. “Silahkan pengurus Satgas Penanggulangan dan Pencegahan Narkoba BKMT, bersinerhritas dengan pengurus BNNK Situbondo. Saya akan mensupport secara maksimal yang berkaitan dengan pencegahan narkoba ini,” tambahnya.

Pencegahan Narkoba, sambung Bupati Karna, sangat penting karena menyangkut masa depan anak-anak sebagai penerus pemimpin bangsa. “Bagaimana anak-anak kita akan cerdas dalam berpikir dan menjadi penerus bangsa, kalau dicekoki dengan Narkotika. Untuk itu, berkaitan dengan pencegahan Narkotika, akan kami suport sepenuhnya,” paparnya. (her/sit)

Dalam sambutannya, bupati yang akrab disapa Bung Karna ini meminta kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Situbondo, Edi Wiyono, untuk membuat jadwal pertemuan antara pelaku UMKM dengan pihak perbankan. Sehingga, bagaimana terkait kredit bisa dibahas.

“Segera dibuat pertemuan Pak Edi dengan perbankan. Mau apa tidak, mereka memberikan KUR,” kata Bupati Karna.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Bung Karna juga mengapresiasi, mengenai omset para pedagang di CFD yang mampu tebus hingga Rp 400 juta perminggu. “Alhamdulillah, semoga semakin meningkat. Sehingga, kesejahteraan para pedagang bisa meningkat juga,” bebernya.

Pria asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, ini berharap kepada para pedagang untuk menjaga stand yang telah disediakan oleh Pemkab Situbondo. “Car Free Night juga harus diaktifkan lagi. Nanti, saya tambah lampunya (PJU, red) biar terang. Tapi satu permintaan saya, ketika di tempat yang dilarang jangan dibuat berjualan,” tegas Bupati.

Sementara itu, Ketua Paguyuban CFD, Khoir Prambada Kusuma, mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Bupati Situbondo. “Terima kasih Pak Bupati atas kepeduliannya kepada kami. Semoga dengan apa yang diberikan oleh Bupati Situbondo bisa bermanfaat untuk para pedagang,” paparnya. (her/sit)

Bupati Karna dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas kepedulian Indomaret bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, yang telah merampungkan renovasi SDN 02 Kalibagor. Terlebih, CSR dari semua pihak atau perusahaan, sangat dibutuhkan untuk dunia pendidikan dalam rangka meningkatkan SDM generasi bangsa menjadi unggul dan berkualitas.

“Untuk itu, kita butuh dukungan fasilitas pendidikan dari CSR lainnya,” ujar Bung Karna-sapaan akrab Bupati Situbondo.

Ditambahkannya, CSR memiliki peran dalam mensuport pembangunan pemerintah. Apalagi, APBD Kabupaten Situbondo di tahun 2023, menurun menjadi Rp 1,8 trilliun dibanding tahun 2019 lalu.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Sejak pandemi Covid-19 melanda bangsa ini, ada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke daerah. Ini berpengaruh terhadap berbagai kegiatan infrastruktur yang masih belum diselesaikan. Salah satunya, sarana dan prasarana (Sarpras) sekolah. Saya berharap, ke depan perusahaan terus melanjutkan renovasi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Situbondo,” tambahnya.

Brand Manager Operasional Indomaret Jember, Whenda Muhammad Girinda Wangsa, menambahkan bahwa CSR dalam bidang pendidikan, khususnya renovasi sekolah, ini telah memasuki tahun ke 12. Adapun, renovasi yang dilakukan yakni perbaikan plafon kelas dan ruang guru, renovasi atap kamar mandi, renovasi musala, renovasi atap ruang UKS, pengecatan dinding sekolah, serta pemberian beasiswa bagi 20 pelajar di sekolah tersebut.

“Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Indomaret terhadap dunia pendidikan,” jelas Whenda Muhammad Girinda. (her/gie)

Hal ini ditegaskannya, saat peringatan puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-51 di Pendopo Aryo, Selasa (09/05/2023) tadi.

“Kader Posyandu, alhamdulillah sudah kita berikan insentif. Insyaallah, kader Lansia dan KB, nanti juga akan dapat insentif,” kata Bung Karna, sapaan akrab Bupati Situbondo.

Dirinya menyebut, untuk kader PKK pihaknya akan mendorong Bappeda, untuk menambahkan kegiatan yang mengikut sertakan seluruh PKK. Baik itu dari jajaran kabupaten, kecamatan hingga desa.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kepala Bappeda, tolong ya ditambahi kegiatannya,” urainya.

Bupati Karna menyebutkan, bahwa pihaknya memberikan insentif kepada Kader Posyandu, dalam rangka untuk menekan angka stunting di Kota Santri. Karenanya, ke depan akan terus disinergikan.

“Semua akan kita sinergikan. Insyaallah, nanti di tahun 2024,” paparnya. (her/sit)

“Silahkan lakukan gerakan yang cepat, agar kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa menurun. Jalin sinergitas dengan lintas sektor, seperti tokoh agama dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini di Situbondo sudah ada Unit Pelaksana Teknis Daerah  Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),” kata Bung Karna.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pihaknya juga berharap, agar Forum Puspa Rengganis selalu menjalankan kebersamaan dan kekompakan serta melakukan sosialisasi-sosialisasi agar harapan bisa tercapai. “Semoga dengan adanya Forum Puspa Rengganis, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak secepatnya biss teratasi dengan baik,” harapnya.

Usai pelaksanaan pengukuhan, prosesi pun dilanjutkan dengan rapat koordinasi tingkat kabupaten dengan dipimpin oleh Sekda Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan. Turut hadir juga, Wakil Bupati, Hj Khoirani, Kepala DP3AP2KB Situbondo, M Imam Darmaji dan Ketua TP PKK Kabupaten, Hj Juma’ati Karna Suswandi. (her/gie)

“Sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan, membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hadjar Dewantara. Yaitu, pendidikan yang menuntun bakat, minat dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat,” kata Bung Karna, saat membacakan amanat dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim.

Bupati melanjutkan, anak-anak Indonesia sekarang bisa belajar dengan lebih tenang, karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri. Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya sekarang dapat menggunakan data asesmen nasional di platform rapor pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan.

“Para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya Platform Merdeka Mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya Kurikulum Merdeka. Sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar,” tegasnya.

Pada jenjang perguruan tinggi, imbuhnya, mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas, sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka. Dari segi pendanaan, pencairan langsung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke sekolah dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang jauh lebih terbuka. Dukungan dana padanan untuk mendanai riset juga telah melahirkan begitu banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi,” imbuh Bung Karna.

Selain itu, mekanisme dana Indonesia yang fleksibel dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya. Sehingga, mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung pemajuan kebudayaan.

“Saudara saudariku, mari kita ingat, bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan gerakan Merdeka Belajar. Transformasi yang masif ini sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak, karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerja sama kita,” ucap Bung Karna.

Bupati Situbondo menyampaikan, Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil. Dengan merefleksikan hal-hal yang telah dilakukan sepanjang tiga tahun terakhir dapat merancang arah perjalanan ke depan. Sehingga bisa memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar.

“Layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat lagi. Kita semua, para pendidik dan tenaga kependidikan, seniman dan pelaku budaya, juga peserta didik di seluruh penjuru Nusantara, adalah kapten dari kapal besar yang bernama Indonesia ini. Perjalanan harus kita lanjutkan, peıjuangan mesti kita teruskan, agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar- benarya dalam belajar dan bercita-cita,” ujarnya.

Bupati pun mengajak untuk terus mewujudkan Merdeka Belajar. “Oleh karena itu, mari kita semarakkan dengan semangat untuk meneruskan perwujudan merdeka belajar, mendidik generasi pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan,” tegas Bung Karna. (her/gie)

Dalam kesempatan tersebut, bupati yang akrab disapa Bung Karna, ini banyak menerima pertanyaan dan keluhan dari para buruh. Diantaranya, terkait dengan perhitungan BPJS Ketenagakerjaan hingga besaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Perwakilan buruh dari PT PNMP, Abdus Somad, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Dinas Ketenagakerjaan, dalam mengawal upah buruh di Kota Santri Pancasila. “Terima kasih saya sampaikan, karena saat ini upah kita sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota),” ujarnya.

Dirinya lantas mempertanyakan, status buruh di PT PNMP yang terbagi dua. Yakni, harian tetap dan harian bantu. “Yang harian tetap, yang kita ketahui bersama memiliki kekuatan hukum tetap. Mereka kalau di PHK, dapat pesangon. Namun, bagaimana dengan rekan-rekan buruh harian bantu?,” tanyanya.

Sebab, imbuhnya, ada buruh yang sudah bekerja hingga sembilan tahun namun statusnya tetap harian bantu. “Apa tidak ada jenjang karir untuk teman-teman kita ini? Jadi, yang kita inginkan adalah perlindungan yang sama dari Bapak Bupati, khususnya terhadap karyawan yang dedikasinya lama,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menerima Curhatan tersebut, Bung Karna menyemangati para buruh dan memintanya untuk terus menunjukkan etos kerja yang bagus. “Sama saja bapak-ibu dengan di Pemkab Situbondo. Ada yang ASN dan ada yang honorer. Bahkan, honorer ada yang sampai mengabdi hingga 25 tahun. Itu artinya apa, bahwa perusahaan sudah punya perhitungan. Tidak mungkin mereka langsung mengangkat semua buruh menjadi karyawan tetap. Semua ada tahapannya,” papar Bung Karna.

Terkait dengan perhitungan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, Bung Karna memerintahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kholil, untuk mempertemukan pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan kaum buruh. Nantinya, diharapkan ada kejelasan terkait besaran iuran.

“Pak Kholil ini teknis, silakan beberapa buruh diundang dan dipertemukan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, biar tahu aturannya. Biar semuanya menjadi paham tentang besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Untuk permasalahan THR, orang nomor satu di Kota Santri Pancasila, ini menjelaskan bahwa Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan musyawarah dengan perwakilan perusahaan dan para buruh. “Sebelum Hari Raya, handphone saya ramai dengan pesan dari para buruh menanyakan tentang THR. Alhamdulillah, setelah musyawarah itu, semua buruh dapat THR sesuai dengan perhitungannya masing-masing,” tegasnya.

Hadir dalam audiensi tersebut, Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, Sekdakab Situbondo, Wawan Setiawan, Kadisnaker Kholil, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Ketua Sarbumusi dan puluhan buruh. (her/gie)