Puluhan petani porang dari berbagai desa di Madiun, itupun ditemui Bupati Madiun, Ahmad Dawami. Bupati dalam kesempatan itu kemudian mengajak para petani untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut.

Seorang petani porang dari Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Wisdianto, mengatakan bahwa kedatangannya untuk berkeluh kesah terkait harga porang yang saat ini tidak menentu. Dirinya berharap, harga porang bisa kembali stabil. Sehingga, petani bisa mendapatkan keuntungan dari menanam porang.

“Kami tidak minta harga porang seperti yang dahulu. Tetapi kami berharap harga porang bisa di angka Rp 5 ribu perkg. Itu saja, petani sudah untung,” ujarnya.

Meski harga porang merosot, tambah Wisdianto, namun saat ini jumlah petani porang di desanya masih tetap banyak. Hal ini, karena tanaman porang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi salah satu komoditas andalan warga setempat.

Kepala Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Didik Kuswandi, menyampaikan serupa yaitu bahwa petani porang di desanya juga mengeluhkan harga yang tidak stabil. Harapan petani porang, pemerintah bisa memperbaiki tata niaga komoditas.

“Alhamdulillah, Pak Bupati sudah memfasilitasi dan sudah menjembatani terkait permasalahan ini. Mudah-mudahan ke depan, tinggal menunggu tata niaga porang ini bisa berjalan dengan baik,” papar Kades.

Baca Juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Didik menambahkan, beberapa waktu lalu petani juga mengeluhkan hasil panen porang ditolak oleh salah satu pabrik pengolahan porang. Namun, setelah berkomunikasi dengan Bupati Madiun, kemudian ada solusi dan pihak pabrik mau menerima hasil panen tersebut.

Mendengar keluhan petani porang, Bupati Madiun, Ahmad Dawami, menyampaikan jika pihaknya telah memantau kondisi itu sejak beberapa waktu lalu. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait permasalahan ini.

“Kita sudah menyampaikan keluhan ini dan tim dari Jakarta (kementerian) akan turun terkait tata kelola ini,” paparnya.

Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini menegaskan, bahwa banyak kewenangan yang di luar kuasa bupati terkait permalasahan tata niaga porang. Untuk itu, pihaknya terus berkomunikasi dan memperjuangkan permasalahan tersebut ke pemerintah pusat.

“Untuk kewenangan di sini, kami sudah berkomunikasi pabrik pengolahan porang yang ada di Madiun,” ujar Kaji Mbing.

Pemkab Madiun, papar Kaji Mbing, akan menurunkan tim pengawasan di lapangan untuk melihat masalah-masalah terkait tata niaga porang. Tim ini akan mencari data yang sebenarnya terkait masalah porang ini.

Apakah permasalahan ini terkait supply dan demand, atau ada permainan harga yang dilakukan mafia.

“Kalau ini kaitannya supply demand, tentu akan kami siapkan antisipasinya. Sedangkan kalau kondisi ini bentuk kesengajaan (ada permainan), kita jelas ada agenda untuk menyikapinya,” terang Bupati.

Mengenai harga porang yang anjlok, Bupati juga menjelaskan bahwa itu di luar kemampuannya. Hal ini, karena harga porang sangat bergantung dengan harga pasar internasional dan melibatkan banyak negara dan pengusaha besar.

Namun, dirinya mengajak para petani untuk selalu menjaga kualitas porang Madiun. Selain itu, para petani diminta untuk menjaga kedisiplinan dalam menguatkan kualitas. (kom/sit)

“Semoga Jamaah Thoriqoh yang hadir membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Madiun,” ucap Kaji Mbing-sapaan akrab Bupati Madiun dalam sambutannya.

Dirinya mengimbau, agar jamaah selalu menjaga putra-putri sampai cucu-cucunya, dalam memanfaatkan teknologi yang semakin canggih saat ini. Sehingga, tidak terjebak juga dalam menikahkan putra-putri di usia dini.

“Jangan sampai, generasi muda banyak yang melakukan nikah dini. Karena ini merupakan dampak negatif dari teknologi Handphone. Maka, perlu kita awasi anak-anak kita dalam penggunaannya,” ungkapnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Bupati Madiun menjelaskan, bahwa dampak pernikahan dini juga bisa mengakibatkan tingginya angka stunting. Karenanya, hal-hal itu juga perlu diantisipasi. “Pernikahan dini itu berdampak pada stunting, karena rahim anak perempuan yang belum siap untuk mengandung. Untuk itu, agar bisa dihindari menikahkan anak di usia dini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan sama, bupati juga berharap agar generasi penerus di Kabupaten Madiun, memiliki kualitas yang baik. Sehingga, mereka nantinya berperan serta dalam pembangunan di Kabupaten Madiun.

Perlu diketahui, mubaya’ah atau bai’at merupakan sebuah janji tarekat seseorang untuk istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Bai’at bertujuan memantapkan hati agar doa yang diamalkan dapat bersambung kepada para mursyid dan Rosulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, pengajian dipimpin langsung oleh KH Ahmad Tamim Romly, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. (kom/gie)

Dalam keterangannya, Bupati Madiun menjelaskan bahwa angka stunting di negara maju sebesar 4 persen. Sedangkan untuk di Indonesia, masih 24 persen, dengan target 2024 sebesar 14 persen.

“Kita berharap, agar menjadi negara maju dan untuk menjadi negara maju prosesnya memang masih panjang,” jelas Bupati Ahmad.

Perpindahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) stunting, ujarnya, ada di PLKB. Harapannya, tentu Indonesia menjadi negara maju dan salah satunya untuk meraih itu ada di pundak PPKB, PLKB, dan IPKB.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Kepala DPPKBPPPA, Suryanto, mengatakan bahwa PLKB mempunyai wadah yaitu Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB), yang mendukung percepatan penurunan stunting. “Tugas PLKB melakukan pembinaan, edukasi, informasi kepada masyarakat tentang bagaimana KB yang baik. Tujuannya, agar standar angka stunting Kabupaten Madiun, bisa turun di angka 1 digit,” ujar Suryanto.

Dirinya berharap, ke depan PLKB secara bertahap lebih maju. Lalu, tanggap dengan situasi dan pelaksanaan program-program kegiatannya bisa diselesaikan dengan baik.

Perlu diketahui, PLKB mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KB kepada masyarakat. (kom/sit)

Bupati Madiun, H Ahmad Dawami, menyampaikan bahwa meski beda kepercayaan jangan sampai terjadi ‘jotos-jotosan’. Karena, Indonesia bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar Negara Pancasila.

“Yang perlu kita refleksi saat ini, kita paham tentang Pancasila dan perlu berperan serta dalam nilai-nilainya. Dengan berkumpulnya kita malam ini, bisa mengevaluasi peran untuk mengedukasi masyarakat agar kekurangan di tahun 2022, bisa dibenahi di tahun 2023,” jelas bupati.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Sementara itu, Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo, menyampaikan bahwa banyaknya organisasi dan kelompok masyarakat yang beragam pikiran dan pemahaman, berpotensi munculnya konflik. Namun, hal itu bisa terkendali dengan adanya komunikasi antara Pemda, Forkopimda juga peran FKUB.

“Karenanya, FKUB memiliki peran besar dalam menyatukan keberagaman,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, juga hadir anggota Forkopimda, Ketua dan pengurus FKUB tingkat kabupaten hingga desa, tokoh agama, tokoh kepercayaan, kepala OPD dan Muspika. (kom/sit)