Hal Tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, saat mengisi Webinar bertajuk ‘Dakwah dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Perempuan’ yang diselenggarakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (20/04) tadi.

Menaker Ida mengatakan, Kemnaker dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan telah melaksanakan tiga aspek kebijakan yaitu protektif, kuratif, dan non-diskriminatif.

Pertama, kebijakan protektif, yakni kebijakan pemerintah dalam memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Seperti istirahat karena haid, istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, istirahat gugur kandung kesempatan menyusui, dan larangan mempekerjakan perempuan hamil pada shift malam hari.

Kedua, kebijakan yang bersifat kuratif, yaitu kebijakan pemerintah dalam larangan melakukan PHK kepada pekerja perempuan karena menikah, hamil, atau melahirkan.

“Sebaliknya, perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan bagi para pekerja perempuan yang bekerja di malam hari dan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri,” ujar Menaker Ida.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Ketiga, kebijakan non-diskriminatif, yaitu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender di tempat kerja.

“Pemberian perlindungan itu mulai dari proses perekrutan sampai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, pelatihan dan promosi kerja, perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta pensiun,” jelasnya.

Menaker Ida menambahkan, Kemnaker juga akan terus berupaya mengembangkan program-program pemberdyaaan tenaga kerja perempuan, baik melalui kegiatan padat karya mandiri, kewirausahaan, maupun peningkatan awareness berbagai pemangku kepentingan terkait, atau melalui diseminasi informasi terkait pemenuhan dan pelindungan hak-hak pekerja perempuan di tempat kerja. (hms/ker/aye/ed2)

Wakil Bupati Situbondo Ir.H.Yoyok Mulyadi,M.Si dalam arahannya menyampaikan, dengan dua laporan, LHKPN dan LHKASN, merupakan kewajiban pegawai negeri dan paling lambat untuk dilaporkan pada tanggal 31 Maret 2018.

“Keterlambatan pelaporan akan berpengaruh terhadap pemimpin daerah,” kata H Yoyok Mulyadi. Sementara menurut Bupati H.Dadang Wigiarto,SH dalam arahannya, menyatakan bersama Wakil Bupati memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap ketaatan ASN kepada regulasi pemerintah pusat.

“Sehingga pertemuan ini untuk memenuhi target pelaporan LHKPN dan LHKASN yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,”ujarnya.

Bupati H.Dadang Wigiarto juga menegaskan agar semua ASN tidak menunda lagi untuk menyelesaikan laporan tersebut karena waktu yang tersisa semakin sempit. Karena selain laporan secara fisik, ASN wajib verifikasi secara online,tegasnya

Disebutkan Bupati H.Dadang, bahwa pihaknya dan Wakil Bupati akan mengambil langkah tegas jika ada ASN yang tidak komitmen terhadap jadwal laporan LHKPN dan LHKASN secara offline maupun online. (im/nay)