Bupati Sumenep melalui Sekdakab Sumenep, Edy Rasiyadi, menjelaskan bahwa pelaksanaan even akan dimulai dengan senam massal. Dalam pelaksanaan ini, agar gelaran kian meriah dan semarak, maka instruktur nasional akan dihadirkan ke Stadion A Yani Panglegur Sumenep.

Ditambahkannya, pemerintah daerah mengemas acara tersebut dengan target menghadirkan ribuan peserta senam massal. Dengan target, agar masyarakat sadar betul akan pentingnya olah raga. Apalagi, Bupati Fauzi juga sadar betul akan pentingnya kesehatan untuk masyarakat. Buktinya, senam rutin yang digelar tiap minggu di area Taman Potre Koning Sumenep, akhirnya masuk dalam rangkaian even Madura Culture Festival.

Baca Juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, paparnya, dengan berbagai polesan kebijakannya menunjukkan Sumenep semakin hidup dan ada aura perubahan dalam pemerintahan. “Masyarakat bisa menilai sendiri, bagaimana Pemkab Sumenep mengemas berbagai even-even akbar selama sepekan ke depan ini. Ini bukti ada komitmen kuat Bapak Bupati memajukan Sumenep dalam jangka panjang untuk dipersembahkan kepada masyarakat,” terang Edy, Minggu (27/08/2023) tadi.

Pejabat senior di Pemkab Sumenep ini mengatakan, demi suksesnya gelaran, juga sudah disiapkan segala prasarana pendukung. Sehingga, pelaksanaan ditargetkan benar-benar sukses.

“Hadirnya ribuan peserta senam di acara itu, menandakan bahwa antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan panggung raksasa, agar peserta senam bisa mengikuti irama aerobic instruktur senam,” terang Edy.

Bahkan, tambahnya, digelaran itu juga disediakan 1000 UMKM. Sehingga, masyarakat ekonomi kecil dan menengah bisa merasakan dampak geliat ekonomi dari gelaran festival tersebut. Ketika ribuan pengunjung hadir, tentunya perenomian UMKM bergerak dan pendapatan pun ikut meningkat. (edo/sit)

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Mohammad Iksan, mengaku bahwa sudah melakukan perbaikan pada wisata itu. Namun untuk perbaikan jalan, pihaknya hanya sebatas menjembatani. Artinya, tidak ada wewenang lebih dinasnya untuk melakukan itu.

“Kalau untuk memperbaiki sarana dan prasarana jalanan, terus terang saja kita agak berfikir. Karena, jalan itukan sampeyan tahu sendiri, itu merupakan fungsi OPD lain,” paparnya, Selasa (16/05/2023) tadi.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Tidak hanya itu, lanjut Iksan, pengelolaan pada wisata itu, saat ini sudah dinilai membuahkan hasil yang memuaskan. Terbukti, saat ini Disbudporapar Sumenep sudah mencapai bahkan melebihi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Alhamdulillah, dari pengelolaan kami selama ini mulai tahun 2022, itu mendapatkan target PAD melebihi 100 persen. Target yang disampaikan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), itu sekitar Rp 660 juta dan kita sudah mendapatkan angka Rp 780 juta,” paparnya.

Disinggung soal pandangan dari anggota Komisi IV terkait pengelolaan wisata untuk di pihak ketigakan, Iksan mengatakan, kalau semua diserahkan kepada Bupati Sumenep. Karena, ada regulasi yang harus di taati.

“Pertama ada Perda Nomor 7 tahun 2018, bahwa Pantai Lombang itu masuk sebagai sumber PAD retribusi daerah. Yang kedua, ada Perda Nomor 5 dimana itu adalah aset pemerintah. Kalau toh umpamanya dipihak ketigakan, maka mekanisme harus dijalankan,” ungkapnya. (dan/sit)

Tapi ini lain cerita, ini bukan soal kuda putih. Bukan juga soal rambut pirang, melainkan soal kuda hitam. Diprediksi, bakal ada ‘kuda hitam’ dalam konstelasi Politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 mendatang. Yakni, Achmad Fauzi yang nota bene Bupati Sumenep diprediksi bakal jadi ‘Kuda hitam’.

Pasalnya, dalam hasil survei Accurate Research & Consulting Indonesia (ARCI), Achmad Fauzi Wongsojudo, masuk dalam tiga besar kandidat potensial untuk mengisi bursa kursi Gubernur Jawa Timur. Hal itu, setelah rating pertama ada Nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak.

Itu setelah, survei simulasi ARCI sebelumnya bahwa Achmad Fauzi, sebagai Cawagub dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa sebagai Cagub Jatim yang menembus dukungan 40,1 persen. Atau, jauh mengungguli perolehan Cagub dan Cawagub Emil Dardak – Fauzan Fuadi yang hanya 17,2 persen. Itu, jika Khofifah – Emil Dardak pecah kongsi.

Direktur ARCI, Baihaki Siratj, dalam hasil survei terbarunya pada 25 April – 4 Mei 2023 terungkap justru Achmad Fauzi, yang sebelumnya hanya diposisi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) ternyata sudah masuk bursa kandidat Calon Gubernur (Cagub) Jatim 2024 mendatang.

“Ini kejutan besar, lantaran sebelumnya dalam simulasi hasil survei Fauzi masih diposisi Cawagubnya Khofifah. Saat ini, justru masuk top of mind. Masuk bursa tiga kandidat potensial Calon Gubermur Jatim,” terang Baihaki.

Hasil simulasi kandidat sesuai survei terbaru, Cagub Khofifah (27,9 persen), Emil (15,3 persen) dan Achmad Fauzi (7,5 persen). Meski diurutan terakhir dengan prosentase 7 persen, cukup mengejutkan karena sebelumnya masih diposisi Cawagub. Tentu, Fauzi akan jadi ‘kuda hitam’ dalam Pilgub Jatim 2024 mendatang. Bupati Sumenep ini bisa mengancam keberadaan incumbent (Khofifah – Emil). Sebab pelan tapi pasti, dukungan terhadap Fauzi merangkak naik.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Ternyata, tokoh muda ini lagi diminati dan paling berpeluang dipilih di Pilgub Jatim 2024. Yakni Emil 21,6 persen, Eri Cahyadi 8,9 persen dan Fauzi 8,6 persen. Diminati karena mereka tokoh menarik bagi masyarakat dan populer,” ujarnya, Rabu (10/05/2023) tadi.

Dilanjutkannya, jika tokoh muda saat ini lagi tren. Dengan gencarnya wira-wiri di media sosial dan bahkan dalam memajukan daerahnya termasuk dalam mengatasi berbagai masalah.

“Sebelumnya, Achmad Fauzi kurang dikenal. Tapi belakangan, santernya isu reaktivasi kereta api Madura, nama Fauzi masuk sebagai kuda hitam di Pilkada Jawa Timur,” kata Baihaki.

Alasan lainnya dalam temuan ARCI, sebagai kuda hitam lantaran tokoh muda Madura ini dinilai berhasil mengurangi angka pengangguran terbuka. Termasuk, pencapaian menurunkan angka kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep pada 2022 menyisakan 18,76 persen. Jumlah ini, jauh menurun ketimbang tahun 2021 yang mencapai 20,51 persen.

Untuk tingkat pengangguran terbuka pada 2022, tinggal 1,36 persen atau berkurang dari tahun 2021 sebesar 2,31 persen. Bahkan data gini ratio pada tahun 2022 juga menurun, menyisakan 0,266 persen. Angka gini ratio pada tahun 2021 masih 2,31 persen.

“Penurunan angka pengangguran terbuka dan indeks gini ratio menjadi yang terbaik dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur,” paparnya. (edo/sit)

“Diadakan serap aspirasi antara pemerintah dan masyarakat, adalah sebagai langkah untuk mengetahui keluhan dan keinginan masyarakat Kecamatan Giligenting,” kata Bupati Achmad Fauzi di sela-sela kegiatannya di Desa Gedugan, Kecamatan Giligenting, Kamis (13/04/2023) tadi.

Bang Uji-sapaan akrabnya mengawali Safari Ramadan 1444 Hijriah/2023 Masehi di Kecamatan (Pulau) Giligenting, untuk bertemu dengan alim ulama dan elemen masyarakat. Sekaligus, memberikan bantuan kepada duafa, fakir miskin dan anak yatim.

“Safari Ramadan ini ajang silaturahmi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan masyarakat khususnya di Kecamatan (Pulau) Giligenting,” tegasnya.

Kegiatan ini selain sebagai silaturahim juga menjadi media bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. “Melalui serap aspirasi itu, nantinya akan menjadi referensi bagi jajaran pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan selanjutnya, karena APBD 2023 telah menyusun berbagai program dan kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Poltisi PDI-Perjuangan Sumenep itu mengharapkan para alim ulama, tokoh masyarakat serta segenap lapisan masyarakat, agar terus berperan aktif dan berkontribusi dalam proses pembangunan, dengan mengambil peran yang beragam untuk kemajuan Kabupaten Sumenep. “Peran serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan memberikan efek positif bagi kemajuan desa,” tuturnya.

Ditambahkan, pihaknya mempunyai rencana untuk memperlebar ujung jembatan, karena yang ada saat ini tidak memungkinkan bagi roda empat dan roda tiga, untuk berputar diujung jembatan. “Tahun depan atau tahun 2024, tahun ke tiga saya menjabat, jadi tidak bisa kita kerjakan keseluruhan, itu hanya untuk jalan-jalan porosnya aja. jadi jalan porosnya kita selesaikan agar bisa digunakan untuk jalur perdagangan dan sebagai akses pintu utama,” paparnya.

Sementara itu, salah satu tokoh agama setempat meminta pemerintah Kabupaten Sumenep, untuk memberikan perhatian terkait infrastruktur yang ada di Kecamatan Giligenting. “Dalam kesempatan yang baik ini, mumpung semua OPD juga hadir, kami berharap kepada bapak Bupati, agar infrastruktur yang ada di Kecamatan Giligenting, tidak lagi mempergunakan aspal biasa, namun diharapkan mempergunakan hot mix agar sama dengan jalan jalan yang ada di daratan,” kata Tokoh Agama di Kecamatan Giligenting.

Lebih lanjut, Cak Fauzi merespon baik keluhan masyarakat dan tokoh agama dikecamatan setempat, jika kita bicara tentang infrastruktur jalan, memang di kepulauan ada beberapa ruas jalan yang mengalami rusak cukup parah. Salah satu contoh, jika kita ingin menyelesaikan infrastruktur yang ada di kecamatan Giligenting, diperlukan anggaran yang besar.

“Untuk Kecamatan Giligenting ini saja, kita memerlukan anggaran hampir Rp 100 miliar, kalau kita mau menyelesaikan jalan-jalan di pulau ini. Anggaran besar tersebut, hanya untuk menyelesaikan ruas jalan kabupaten dan oleh karena itu kita juga perlu memprioritaskan mana yang harus didahulukan,” terangnya. (dan/sit/adv)

Mudik gratis yang digagas Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, ini akan dimulai dari H-10 lebaran. Untuk wilayah kepulauan, memang sudah dilakukan dan disiapkan setiap tahun. Namun, untuk kali ini jalur darat juga disiapkan melalui rute Jakarta-Sumenep dan Surabaya ke Sumenep.

“Rute Surabaya ke Sumenep sudah lama kita sediakan. Nah, untuk yang baru itu dari Jakarta ke Sumenep. Kami menyediakan rute ini, karena warga Sumenep yang bekerja di Jakarta cukup banyak. Jadi, mereka bisa mudik dengan bus gratis ke Sumenep,” kata Bupati Achmad Fauzi melalui Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Moh Jakfar, Jumat (31/03/2023) tadi.

Baca juga:

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Pemilihan rute Jakarta-Sumenep, ujarnya, tidak lepas dari banyaknya masyarakat Sumenep, yang bekerja atau merantau di Ibu Kota. Untuk sementara ini, Pemkab Sumenep menyediakan sedikitnya 10 armada bus untuk angkutan mudik gratis ke Sumenep. Dengan rincian, lima armada untuk rute Surabaya-Sumenep dan sisanya bus rute Jakarta-Sumenep.

“Nanti pendaftarannya bisa dilakukan secara online melalui link yang disediakan. Tentu saja, dengan melengkapi beberapa persyaratan,” ujar Jakfar.

Untuk masyarakat di kepulauan, paparnya, seperti penduduk Pulau Raas, Masalembu, Sapeken, juga Kangean ada layanan yang sama. Bagi warga Pulau Raas yang ada di Situbondo, bisa mengikuti layanan mudik gratis dengan pemberangkatan melalui jalur laut.

“Kalau yang berangkat dari Pelabuhan Kalianget, ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep,” jelas Jakfar.

Dengan anggaran kurang lebih Rp 544 juta, diperkirakan Pemkab Sumenep dapat menyasar sekitar 8.500 penumpang dalam mudik gratis tahun ini. (dan/sit/adv)

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, mengatakan bahwa kebijakan penggunaan kendaraan listrik baik motor maupun mobil, akan dilakukan secara bertahap untuk mendukung program pemerintah pusat. “Pemakaian kendaraan listrik sebagai (kendaraan) operasional, ini sebagai bukti bahwa Pemkab Sumenep mendukung langkah dari pemerintah pusat,” kata Bupati Achmad Fauzi, Selasa (06/12/2022) tadi.

Mobil atau motor listrik untuk kendaraan operasional perangkat daerah, tambahnya, sebagai langkah untuk meyakinkan masyarakat jika dengan memakainya, maka tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan dan menghemat energi. Namun, juga menghemat pengeluaran biaya operasional.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Masyarakat memakai kendaraan listrik, baik mobil ataupun motor tidak hanya menghemat biaya operasionalnya semata. Namun, juga berdampak positif kepada lingkungan yang sehat dengan mengurangi emisi gas,” tegasnya.

Bupati Fauzi juga menambahkan, bahwa Pemkab Sumenep mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan motor berlistrik berbasis baterai, sebagai kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sementara peraturan itu, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022, atau tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle), sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Suami Nia Kurnia Fauzi ini mengungkapkan, saat ini pihaknya mengawali pemakaian kendaraan listrik untuk sejumlah bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, yang selanjutkan pengadaannya dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan. “Semoga, kebijakan pemakaian mobil atau motor listrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat,” lanjutnya. (dan/gie/adv)

“Saya tekankan kepada ASN, agar bisa meningkatkan kedisiplinan. Baik disiplin waktu, maupun disiplin kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati Achmad Fauzi, saat memimpin kegiatan Apel Gabungan di halaman depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Senin (21/11/2022) tadi.

Dirinya menilai, bahwa ASN belum sepenuhnya disiplin waktu. Contohnya, saat pelaksanaan apel gabungan, masih ada yang datang terlambat. Padahal, waktu jam kerja kantor sudah dilakukan perubahan dari sebelumnya termasuk pelaksanaan apel setiap harinya.

“Saya bingung, karena masih ada ASN yang datang apel terlambat. Padahal, waktunya pukul 07.30 dari sebelumnya pukul 07.00, masuk kerja atau apel. Jadi, keterlambatan itu membuktikan bahwa kedisiplinannya masih kurang,” papar Bupati Achmad Fauzi.

Lebih lanjut Bupati Sumenep mengatakan, bahwa ASN sebaiknya memanfaatkan teknologi kepentingan yang mendukung kinerjanya. Sehingga, jangan sampai terlena dengan gempuran teknologi untuk melakukan tindakan dan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan pemerintah daerah. Manakala ada ASN terbukti melanggar aturan, tentu yang bersangkutan mendapat sanksi tegas sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Karena itu, diharapkan ASN fokus pada kinerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mendorong pembangunan daerah dengan menahan etika moral, kejujuran, keikhlasan dan tanggung jawab. Sekaligus, melakukan pelayanan yang profesional dan selalu meningkatkan kemampuan dan kualitas diri,” ungkapnya.

Di sisi lain, Politisi PDI-Perjungan ini menegaskan bahwa kepada semua ASN untuk terus solid dan kompak dengan menerapkan azas kebersamaan, kekeluargaan serta serasi berkesinambungan. Supaya, pelaksanaan program pembangunan berjalan lancar dan sukses serta bahkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Untuk itulah, ASN lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan demi mendorong akselerasi program, untuk membangun Kabupaten Sumenep lebih baik demi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Bupati juga menekankan kepada seluruh ASN di jajarannya, harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan tetap menempatkan etika dan moralitas dalam pergaulan di tengah masyarakat. “Saya menekankan kepada seluruh ASN yang bertugas di ruang lingkup Kabupaten Sumenep, supaya menjaga nama baik pemerintah daerah, agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tegasnya. (dan/gie/adv)

Bergulirnya pemberitaan Safari Kepulauan yang dinilai minim manfaat dan adanya sumbangan para Kades, membuat salah seorang oknum ASN berinisial FF di Kecamatan Sapeken Berang, merasa kurang nyaman. Hingga yang bersangkutan, memprotes berita wartawan media online.

Diungkapkan Pimred media itu, R Faldy Aditya yang akrab disebut Aldy, mengatakan percakapan via telpon antara oknum ASN itu dengan dirinya terkesan bernada intervensi, Minggu (05/06/2022).

“Indikasinya dalam percakapan via telpon itu, dia menuding berita Suaramadura.id terkait minimnya manfaat safari kepulauan bupati dan dugaan adanya sumbangan itu tidak riil alias bohong,” terang Aldy, Minggu (05/06/2022) tadi.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Jadi menurutnya berita yang disampaikan ke publik, dianggap tidak riil dan mengarang cerita. Bahakn, dirinya dikirim pesan via WA, “Maaf kalau membuat berita tolong yang riil mas, sambil lalu mengeshare berita yang sudah tayang di suaramadura.id”.

Usut punya usut, ternyata oknum ASN itu menjabat Kasi di Kecamatan Sapeken. Aldy mengungkapkan, tidak mungkin dirinya membuat berita yang tidak rill dan tidak ada narasumber yang jelas. Dirinya memastikan berita yang sudah tayang sudah sesuai dengan kaedah jurnalistik yang berlaku. “Saya sampaikan kepada yang bersangkutan apabila keberatan dengan berita yang saya tulis, saya persilahkan untuk menempuh jalur yang sudah disediakan oleh negara,” terang Aldy .

Tidak puas komunikasi dengan oknum ASN Kecamatan Sapeken tersebut, Aldy lantas menghubungi Camat Sapeken selaku atasan dari ASN tersebut. Pihaknya memberitahu kan ulah anak buahnya tersebut. Tapi Camat Sapeken meminta agar permasalahan ini jangan diperpanjang. “Sudah mas jangan diperpanjang, nanti saya tegur yang bersangkutan,” terang Aldi menirukan ucapan Camat Sapeken. (edo/gie)

“Dengan sadar dan tanpa desakan atau paksaan pihak lain. Saya Halilullah Mazkur Hakim, selaku Ketua Umum Komunitas Peduli Paliat (KPP) menyatakan sikap ‘tidak setuju atau menolak’ kedatangan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi di Pulau Paliat. Ditolak dengan alasan jika kedatangan Bupati Sumenep tidak menjamin terjadinya perubahan,” ujarnya dalam postingan IG itu.

Halil dalam postingan IG itu juga menyatakan bahwa masyarakat Pulau Paliat, sekarang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Pengangguran di mana-mana. Warga Paliat berbondong-bondong pergi ke tanah rantau untuk memeras keringat dengan harapan anak dan istri di rumah bisa makan. Masih banyak alasan lainnya yang mendasari statement tersebut. #tolakbupatisumenep #Paliat.

Dia melanjutkan, bahwa kunjungan kerja yang dilakukan Bupati Sumenep, tentunya menggunakan anggaran daerah yang besar. Begitu pula dengan desa tujuan, tentu akan mengeluarkan sejumlah dana untuk menjamu dan menyambut bupati.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Alangkah eloknya jika dana yang ada itu, diperbantukan untuk pemberdayaan masyarakat Paliat yang sekarang sedang tidak memiliki pekerjaan,” tulisnya melalui status IG nya.

Sementara Pulau Paliat, ini berada di Kecamatan Sapeken, salah satu titik yang menjadi tempat kunjungan dari serangkaian Safari Kepulauan Bupati Sumenep yang diagendakan berangkat Selasa (02/06/2022) tadi.

Dari informasi yang dihimpun, bahwa Safari Kepulauan Bupati Sumenep diantaranya ke Kecamatan Sapeken, Kangayan, Arjasa dan Raas mulai tanggal 2 Juni hingga 6 Juni 2022. Anggarannya, pun tak tanggung-tanggung mencapai hampir Rp 1 miliar.

Sementara itu, Pemkab Sumenep melalui Kadiskominfo Sumenep, Ferdiyansyah Tetrajaya, belum merespon saat dikonfirmasi para awak media terkait penolakan kedatangan bupati. Lantaran, saat dihubungi via WhatsApp, tidak aktif hingga berita ini diturunkan. (edo/gie)