Dalam serangkaian aksi yang digelar di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Situbondo ini, Sarbumusi menyampaikan empat tuntutan terkait kondisi dan nasib buruh yang tersebar di seluruh perusahaan di kabupaten dengan julukan Kota Santri Pancasila tersebut. Disampaikan Wakil Ketua DPC Sarbumusi Situbondo, Taufik, mengungkapkan bahwa empat tuntutan Sarbumusi yang disampaikan saat aksi itu, antara lain yaitu pertama tolak upah murah UMK terendah se Jawa Timur. Kedua, sejahterakan buruh melalui jaminan sosial sesuai janji bupati May Day 2023. Ketiga, menuntut THR 2024 yang tidak sesuai dengan surat edaran pemerintah situbondo dan yang keempat menuntut pemerintah pro aktif dalam menyelesaikan masalah perusahaan yang melanggar peraturan.

Selain itu, Taufik menjelaskan bahwa upah minimal di Situbondo sangat tidak sesuai dengan UMK yang ada. Padahal, sudah dilakukan Bipartit dengan Disnakertrans. Namun, belum juga direalisasikan hingga hari ini.

“Situbondo ini upah minimalnya terendah di Jawa Timur. Ini artinya, kesejahteraan buruh di Kabupaten Situbondo sedang tidak baik-baik saja,” kata Taufik.

Baca juga :

Dirinya berharap, empat tuntutan yang disampaikan Sarbumusi saat aksi tersebut bisa diindakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Karena, semua demi kesejahteraan buruh kerja.

“Jika selama tiga bulan, empat tuntutan tersebut tidak diindakan pemerintah kabupaten, maka kami akan kembali mengadakan aksi dengan jumlah masa yang lebih besar lagi,” tambahnya.

Usai melakukan orasi, masa Sarbumusi ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan dan Kepala Disnakertrans Kholil. Dalam kesempatan itu, Sekda Wawan Setiawan menjelaskan bahwa Kabupaten Situbondo terus berupaya melakukan program untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya buruh kerja dimana pemerintah kabupaten sedang berupaya menjadi jembatan dengan perusahaan dengan terus melalui mekanisme Bipartit dan Tripratit.

“Pemerintah Kabupaten Situbondo sedang terus berupaya membenahi segala program yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh kerja. Yaitu dengan mengundang para investor untuk datang ke Situbondo dan saat ini Kabupaten Situbondo akan membangun hotel Bintang 4 dan pabrik sepeda listrik. Hal ini diharapkan, juga menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan upah minimum di Kabupaten Situbondo,” kata Sekda Wawan.

Empat tuntutan yang disampaikan Sarbumusi, kata Sekda Wawan, akan dibawa untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Situbondo, Karna Suswandi. “Kita akan sampaikan kepada Bapak Bupati Karna Suswandi, untuk kemudian semoga bisa dibicarakan bersama untuk kepentingan kesejahteraan buruh kerja di Kabupaten Situbondo,” paparnya. (her/sit)

Sesuai Peraturan Kementerian Keuangan, penggunaan dana DBHCHT ini memang dapat digunakan untuk memberikan bantuan masyarakat. Tahun ini, tidak hanya buruh petani tembakau dan butuh pabrik tembakau saja yang dapat menerima. Melainkan, kepada kelompok rentan dan juga tenaga administrasi yang ada di pabrik rokok.

Bupati Trenggalek menghimbau kepada keluarga penerima manfaat, agar bisa bijak menggunakan bantuan itu dengan manfaat. Salah satunya, untuk bisa digunakan sebagai penambahan gizi keluarga atau bahkan digunakan untuk penguatan ekonomi keluarga.

“Kenapa tadi buruh pabrik rokok yang notabenenya sudah bergaji masih mendapatkan BLT, itu karena bantuan ini khusus bersumber dari pajaknya orang orang yang merokok,” kata Bupati Arifin, Selasa (11/07/2023) siang.

Saat ini, kata suami Novita Hardiny, pajak rokok semakin tinggi. Harapannya, dengan pajak yang semakin mahal, perokok semakin lama semakin sedikit.

Baca juga :

“Kenapa demikian, alasannya kurang baik untuk kesehatan. Dari sisi kesehatan, efek nikotin ini bisanya terus dikurangi karena itu merupakan zat yang membuat kecanduan. Dan, banyak orang yang sakit karena bukan merokok tapi berkumpul dengan orang orang yang merokok,” terangnya.

Oleh karena itu, buruh pabrik rokok ini tergolong orang-orang yang beresiko terserang penyakit. Makanya, harus ditambahi gizinya. Dirinya juga berharap, bahwa bantuan ini bisa digunakan untuk penambahan gizi dan vitamin guna menjaga kesehatan tubuh.

“Saya minta kepada penerima, agar lebih bijak memanfaatkan bantuan yang didapat baik untuk penambahan gizi atau mungkin untuk menambah penguatan ekonomi,” pesan Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati, menambahkan bahwa BLT DBHCHT menyasar kepada kelompok masyarakat rentan mulai dari buruh tani tembakau hingga pekerja pabrik rokok. Bahkan, ada tambahan prioritas kelompok rentan yang ditetapkan dengan SK Bupati, termasuk juga boleh diberikan kepada tenaga administrasi yang ada di pabrik rokok.

“Ada 153 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BLT DBHCHT di Kecamatan Karangan yang akan diberikan untuk lima bulan dengan jumlah bantuan perbulannya sebesar Rp 300 ribu,” ungkap Ratna.

Kemudian, sambungnya, secara keseluruhan jumlah penerima BLT DBHCHT di Kabupaten Trenggalek, ada sebanyak 2.231 keluarga penerima manfaat. “Dari total penerima itu, diantaranya buruh tani tembakau sebanyak 929 penerima. Buruh pabrik rokok sebanyak 684 penerima, keluarga miskin atau petani sebanyak 574 penerima. Sedangkan tenaga administrasi 144 penerima,” paparnya. (mil/sit)

Peristiwa itu, diduga karena dipicu masalah rebutan air untuk irigasi di area persawahan Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Sedangkan akibat luka yang diderita korban cukup parah, membuat Kawi harus dilarikan ke RSU dr Abdoer Rachem Situbondo, untuk mendapatkan pertolongan medis.

Informasi Memontum.com, bahwa peristiwa pencangkulan di kepala itu terjadi, bermula saat korban dan pelaku sama-sama sedang mengairi sawah. Namun, ketika korban Kawi memasukan air ke sawah yang dikelolanya, tiba tiba tegur oleh pelaku.

Setelah mendapat teguran dari pelaku, korban akhirnya memperbaiki selokan. Akan tetapi, pelaku kembali menegur korban hingga terjadi percekcokan mulut.

Sementara saat korban akan mengambil sabitnya, secara tiba-tiba pelaku dengan cepat mengarahkan cangkulnya tepat mengenai bagian kepala belakang. Akibat kerasnya pukulan itu, buat korban roboh seketika di area persawahan tersebut.

Baca juga :

Sementara usai mencangkul kepala korban, pelaku langsung memberitahukan dan menyerahkan diri ke polisi. Selanjutnya, Kapolsek Kapongan, Iptu Teguh Santoso, bersama anggotanya mendatangi lokasi kejadian.

“Setelah kita sampai di lokasi kejadian, kita langsung mengevakuasi korban yang kondisinya sudah tidak berdaya. Karena jaraknya cukup jauh dari jalan, maka anggota menggendong korban melalui jalan pematang sawah menuju mobil patroli yang disiagakan untuk mengevakuasinya ke rumah sakit,” jelas Iptu Teguh Santoso.

Kapolsek menambahkan, untuk penanganan kasus penganiayaan menggunakan cangkul itu, langsung diserahkan ke pihak Mapolres Situbondo. “Saat pelaku menyerahkan diri, dirinya langsung kami serahkan ke Mapolres Situbondo,” ujar Iptu Teguh.

Sementara itu, salah seorang anak korban, mengaku dirinya tidak mengetahui secara pasti persolan yang terjadi hingga menyebabkan peristiwa berdarah terhadap orang tuaya itu. “Saya tidak tahu persoalannya dan pelaku adalah tetangga jauh,” ujar anak korban.

Untuk itu, sambung anak korban, dirinya berharap agar pelaku dihukum seadil-adilnya, karena telah melukai orang tuanya. “Kami minta pelaku dihukum sesuai perbuatanya,” ujar wanita berjilbab itu. (her/gie)

Dalam keterangannya, Kepala Disnaker Kabupaten Jember, Bambang Rudianto, menyampaikan bahwasannya kegiatan Halal Bilalal bertema ‘Merajut kebersamaan di hari yang Fitri’ ini bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha khususnya di Kabupaten Jember. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga sebagai wujud apresiasi pemerintah daerah kepada para pekerja buruh di Kabupaten Jember.

“Terima kasih saya sampaikan, kepada segenap instansi yang ikut menyukseskan acara ini,” ujarnya.

Baca juga :

• Imbas Kenaikan Harga BBM, Harga Buah di Kota Malang Melonjak hingga 20 Persen
• Tahun Baru Islam, Bupati Lumajang Ajak Santri Refleksi Diri dan Tingkatkan Kualitas
• Diskopindag Kota Malang Prioritaskan Empat Pasar Rakyat untuk Dilakukan Pembenahan
• Wali Kota Malang Siapkan Surat Edaran Larangan ASN Bermedia Sosial saat Jam Kerja
• Bupati Malang Jadi Orang Pertama Pendataan Sensus 2026

Hal serupa, juga disampaikan oleh Wakil Bupati Jember yang akrab disapa Gus Firjaun. Menurutnya, harmonisasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja harus terus dibangun. Terlebih, dalam hal kesejahteraan para pekerja.

Oleh karena itu, Wabup mengarahkan agar para pekerja mendapatkan upah sesuai dengan haknya. “Ketika kita bekerja dan sudah menjalankan pekerjaan sesuai tupoksinya, maka tidak ada hal lain bagi pengusaha agar segera memberikan hak mereka,” tegas Gus Firjaun.

Ke depan, Wabup berharap agar para stakeholder mulai dari Pemkab Jember, pengusaha dan pekerja saling bersinergi agar bisa mendongkrak perekonomian di Kabupaten Jember. “Kami memberikan apresiasi dan berterimakasih atas kinerja yang telah diberikan. Atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, saya mengucapkan Minal Aidzin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ke depan kita diberikan nasib yang baik oleh Allah SWT dan selamat bahagia di dunia maupun akhirat,” paparnya. (kom/rio/sit)

Dalam kesempatan tersebut, bupati yang akrab disapa Bung Karna, ini banyak menerima pertanyaan dan keluhan dari para buruh. Diantaranya, terkait dengan perhitungan BPJS Ketenagakerjaan hingga besaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Perwakilan buruh dari PT PNMP, Abdus Somad, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Dinas Ketenagakerjaan, dalam mengawal upah buruh di Kota Santri Pancasila. “Terima kasih saya sampaikan, karena saat ini upah kita sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota),” ujarnya.

Dirinya lantas mempertanyakan, status buruh di PT PNMP yang terbagi dua. Yakni, harian tetap dan harian bantu. “Yang harian tetap, yang kita ketahui bersama memiliki kekuatan hukum tetap. Mereka kalau di PHK, dapat pesangon. Namun, bagaimana dengan rekan-rekan buruh harian bantu?,” tanyanya.

Sebab, imbuhnya, ada buruh yang sudah bekerja hingga sembilan tahun namun statusnya tetap harian bantu. “Apa tidak ada jenjang karir untuk teman-teman kita ini? Jadi, yang kita inginkan adalah perlindungan yang sama dari Bapak Bupati, khususnya terhadap karyawan yang dedikasinya lama,” lanjutnya.

Baca juga :

• Imbas Kenaikan Harga BBM, Harga Buah di Kota Malang Melonjak hingga 20 Persen
• Tahun Baru Islam, Bupati Lumajang Ajak Santri Refleksi Diri dan Tingkatkan Kualitas
• Diskopindag Kota Malang Prioritaskan Empat Pasar Rakyat untuk Dilakukan Pembenahan
• Wali Kota Malang Siapkan Surat Edaran Larangan ASN Bermedia Sosial saat Jam Kerja
• Bupati Malang Jadi Orang Pertama Pendataan Sensus 2026

Menerima Curhatan tersebut, Bung Karna menyemangati para buruh dan memintanya untuk terus menunjukkan etos kerja yang bagus. “Sama saja bapak-ibu dengan di Pemkab Situbondo. Ada yang ASN dan ada yang honorer. Bahkan, honorer ada yang sampai mengabdi hingga 25 tahun. Itu artinya apa, bahwa perusahaan sudah punya perhitungan. Tidak mungkin mereka langsung mengangkat semua buruh menjadi karyawan tetap. Semua ada tahapannya,” papar Bung Karna.

Terkait dengan perhitungan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, Bung Karna memerintahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kholil, untuk mempertemukan pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan kaum buruh. Nantinya, diharapkan ada kejelasan terkait besaran iuran.

“Pak Kholil ini teknis, silakan beberapa buruh diundang dan dipertemukan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, biar tahu aturannya. Biar semuanya menjadi paham tentang besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Untuk permasalahan THR, orang nomor satu di Kota Santri Pancasila, ini menjelaskan bahwa Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan musyawarah dengan perwakilan perusahaan dan para buruh. “Sebelum Hari Raya, handphone saya ramai dengan pesan dari para buruh menanyakan tentang THR. Alhamdulillah, setelah musyawarah itu, semua buruh dapat THR sesuai dengan perhitungannya masing-masing,” tegasnya.

Hadir dalam audiensi tersebut, Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, Sekdakab Situbondo, Wawan Setiawan, Kadisnaker Kholil, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Ketua Sarbumusi dan puluhan buruh. (her/gie)

Kades Ahmad Taufik saat dikonfirmasi Memontum.com, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut adalah membahas terkait permasalahan yang ada di Desa Sumbersuko. Utamanya, terkait BLT DBHCHT tahun 2022.

“Sebagai Kepala Desa, saya mengharapkan ke depan atau di tahun 2023, untuk pendataan (bantuan, red) lebih clear melalui desa. Karena kalau pendataan melalui desa, itu lebih mudah. Karena, desa bisa melihat bahwa bantuan ini untuk siapa. Semisal untuk buruh tani tembakau, maka desa paham dan bisa melihat langsung dan paham. Oh iya ini yang berhak atau bukan. Lain halnya sama BLT yang dari desa, itu kita masih kesulitan. Ada beberapa orang yang rumahnya bagus, tapi tidak punya tegal sawah. Atau sebaliknya, ada rumahnya jelek tapi tegal sawahnya lebar. Berbeda dengan BLT DBHCHT, kita bisa tahu petani atau buruh serta mengecek langsung. Makanya, saya heran kemarin sampai ada kesalahan dan dugaan oknum-oknum pemotongan bantuan,” kata Kades Ahmad Taufik.

Baca Juga :

• Imbas Kenaikan Harga BBM, Harga Buah di Kota Malang Melonjak hingga 20 Persen
• Tahun Baru Islam, Bupati Lumajang Ajak Santri Refleksi Diri dan Tingkatkan Kualitas
• Diskopindag Kota Malang Prioritaskan Empat Pasar Rakyat untuk Dilakukan Pembenahan
• Wali Kota Malang Siapkan Surat Edaran Larangan ASN Bermedia Sosial saat Jam Kerja
• Bupati Malang Jadi Orang Pertama Pendataan Sensus 2026

Di 2023 ke depan, Kades Sumbersuko berharap untuk pendataan agar baik dan tidak ada persoalan lagi. Sehingga, tidak ada kekeliruan pendataan maupun pemotongan hak yang seharusnya diterima oleh buruh tani tembakau.

“Soalnya, kasihan yang benar-benar buruh tani tembakau dan yang benar-benar berhak. Karena, buruh tanikan juga membantu menghasilkan cukai tembakau. Sementara untuk pemotongan (BLT DBHCHT, red) yang dilakukan, saya suruh kembalikan. Dengan catatan untuk yang seharusnya mendapatkan Rp 1,5 juta dan hanya mendapatkan Rp 300 ribu dan Rp 400 ribu, harus dikembalikan. Pertemuan tadi, pun mereka sepakat untuk mengembalikan. Karena, ini bantuan dari pemerintah dan jangan disalahgunakan,” tegasnya.

Camat Sumbersuko, Hari Sujatmiko, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon Jumat (20/01/2023), terkait pertemuan di Balai Desa Sumbersuko, membenarkan adanya pelaksanaan itu, meskipun dirinya mengatakan bahwa pertemuan itu hanya musyawarah. “Kemarin sudah dimusyawarahkan dengan Pak Kades,” ujarnya.

Ketika ditanya tanya ulang siapa-siapa yang melakukan pemotongan, Camat Sumbersuko menyampaikan masih dipetakan. “Belum, masih dipetakan oleh Pak Kades,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah petani dan buruh tembakau di Desa/Sumbersuko, mempertanyakan adanya BLT DBHCHT tahun 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Itu karena, mereka yang terlibat langsung, baik menjadi petani atau buruh tembakau, justru tidak terdata penerima bantuan. Sementara, nominal bantuan yang diberikan, pun tidak sesuai, meskipun dalam proses penyerahan bantuan diberikan dalam bentuk buku rekening dan ATM. (adi/sit)

Salah satu anggota DPRD dari Komisi B, Lookh Mahfudz, menyampaikan jika pemberian bantuan tersebut merupakan langkah maju dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) yang bisa diserap dalam bantuan peralatan.

“Ini sebetulnya langkah maju, dimana diskoperindag sebagai dinas pengampu, yang seiring dan sejalan dengan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur ekonomi mikro. Yaitu dengan membagikan bantuan alat untuk karyawan pabrik rokok,” ucap Lookh Mahfudz, saat ditemui usai kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penyerahan Belanja Modal Usaha Untuk Pekerja Pabrik Rokok, di salah satu Hotel Kota Malang, Sabtu (10/12/2022) tadi.

Baca juga :

• Imbas Kenaikan Harga BBM, Harga Buah di Kota Malang Melonjak hingga 20 Persen
• Tahun Baru Islam, Bupati Lumajang Ajak Santri Refleksi Diri dan Tingkatkan Kualitas
• Diskopindag Kota Malang Prioritaskan Empat Pasar Rakyat untuk Dilakukan Pembenahan
• Wali Kota Malang Siapkan Surat Edaran Larangan ASN Bermedia Sosial saat Jam Kerja
• Bupati Malang Jadi Orang Pertama Pendataan Sensus 2026

Hal ini, dinilai Lookh Mahfudz, sebagai konsen pemerintah dalam menambah bukti nyata untuk membangun infrastruktur ekonomi mikro kepada para pelaku UMKM. Dimana para buruh, bisa memanfaatkan peralatan untuk menambah penghasilannya.

“Ini harus dimanfaatkan dalam rangka menambah penghasilan. Sehingga tidak boleh diperjualbelikan, apalagi tadi dalam penyerahannya sudah disaksikan oleh Kepala Diskoperindag, Inspektorat, dan Polresta,” katanya yang juga sebagai Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Malang.

Lebih lanjut dikatakan, jika ke depan Diskoperindag harus memberikan kegiatan lanjutan. Seperti memberikan pelatihan, mulai dari cara kerjanya, produksinya, hingga pemasaran produk kepada masyarakat luas.

“Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Melalui kegiatan tersebut, harus bisa diberdayakan, sehingga nanti berujung pada kesejahteraan. Dimana bisa menambah penghasilan mereka yang tadinya hanya sebagai buruh pabrik saja,” imbuhnya. (rsy/sit)

Alat keterampilan itu, diberikan kepada sedikitnya 638 buruh. Dimana, bantuan itu terdiri dari tiga macam alat, diantaranya yakni oven, mesin jahit dan mesin pembuat kopi. Sejumlah bantuan itu, bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2022.

Kepala Diskoperindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan jika hal tersebut sudah diatur oleh Kemenkeu dan juga dalam Imendagri. Sehingga, dengan amanah tersebut diberikan secara langsung kepada buruh pabrik rokok yang ada di Kota Malang.

“Masyarakat memang diberikan belanja modal untuk menambah usaha dari buruh rokok. Dalam hal ini, Diskoperindag melaksanakan amanah dari Kemenkeu dan Imendagri, itu diberikan kepada para buruh pabrik rokok yang ada di wilayah kerja Kota Malang,” jelas Eko, seusai kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penyerahan Belanja Modal Usaha Untuk Pekerja Pabrik Rokok, di salah satu Hotel Kota Malang, Sabtu (10/12/2022) tadi.

Eko menjelaskan, jika bantuan alat tersebut menjadi kepemilikan masing-masing perorangan yang sudah terdata untuk mendapatkannya. Tetapi, mereka tetap harus mempertanggungjawabkan dengan persyaratan dan mekanisme yang ada.

“Jadi, bantuan ini harus kita berikan kepada yang sudah menjadi kepemilikannya. Tentu, ini ada berita acara serah terima di atas materai, yang juga diketahui oleh Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma), semua serba tertulis,” ucapnya.

Baca juga :

• Imbas Kenaikan Harga BBM, Harga Buah di Kota Malang Melonjak hingga 20 Persen
• Tahun Baru Islam, Bupati Lumajang Ajak Santri Refleksi Diri dan Tingkatkan Kualitas
• Diskopindag Kota Malang Prioritaskan Empat Pasar Rakyat untuk Dilakukan Pembenahan
• Wali Kota Malang Siapkan Surat Edaran Larangan ASN Bermedia Sosial saat Jam Kerja
• Bupati Malang Jadi Orang Pertama Pendataan Sensus 2026

Alat-alat tersebut, ujarnya, diberikan kepada para buruh rokok melalui survei dan kebutuhan dari para buruh. Jika, dari masing-masing bisa membuat kue menurutnya akan diberikan oven, dan jika suka menjahit juga akan diberikan mesin jahit.

“Itu kita lihat dari kebutuhan mereka, jadi kita kunjungan ke pabrik rokok, kalau suka bikin kue kita kasih oven, seneng jahit ya kita beri mesin jahit,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam kepengawasan alat tersebut, Diskoperingdag melakukan kerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, inspektorat dan Gaperoma. “Nanti kita akan keliling survei dan rutin, dalam pengawasan alat yang sudah kita berikan,” katanya.

Ke depan, ujarnya, mereka yang sudah mendapatkan alat tersebut akan diberikan pelatihan dan dibina, di bawah naungan Diskoperindag. “Pasti yang pertama kita akan memberikan pelatihan kita didik, kita bina, mereka dengan membuat konveksi, kemudian kopinya, kuenya,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu penerima alat oven, Titik Suryati, menyampaikan rasa terima kasihnya dan senang bisa mendapatkan alat tersebut. Tentu dengan alat tersebut nantinya bisa untuk menambah penghasilannya.

“Saya perminggu hanya dapat gaji Rp 200 ribu. Dengan diberikan alat ini, tentu sangat membantu dan senang. Ini bisa untuk membuka peluang usaha di rumah,” ujar Titik. (rsy/sit)

Dalam arahannya, Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, menyampaikan bahwa bantuan BLT senilai Rp 1,5 juta perorang atau penerima manfaat, disalurkan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI). “Jadi, bantuan ini dalam bentuk rekening bank dan ini terhitung selama lima bulan. Sehingga, perbulannya itu mendapat Rp 300 ribu,” paparnya.

Baca juga :

• Imbas Kenaikan Harga BBM, Harga Buah di Kota Malang Melonjak hingga 20 Persen
• Tahun Baru Islam, Bupati Lumajang Ajak Santri Refleksi Diri dan Tingkatkan Kualitas
• Diskopindag Kota Malang Prioritaskan Empat Pasar Rakyat untuk Dilakukan Pembenahan
• Wali Kota Malang Siapkan Surat Edaran Larangan ASN Bermedia Sosial saat Jam Kerja
• Bupati Malang Jadi Orang Pertama Pendataan Sensus 2026

Selain itu, tambahnya, bantuan tersebut juga sudah untuk kesekian kalinya disalurkan oleh pemerintah. Bantuan ini, setelah Kecamatan Tempeh, Sumbersuko serta beberapa kecamatan lain di Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah berharap, agar bantuan tersebut nantinya dapat bermanfaat untuk mendukung keperluan masyarakat sehari-hari. “Mudah-mudahan, bantuan ini nanti bisa bermanfaat banyak bagi bapak ibu sekalian,” ujarnya.

Selain pembagian BLT, dalam kegiatan itu juga dilaksanakan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, yang diisi oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo, Andi Hermawan. (kom/adi/sit)