Keluhan atas kurangnya pelayanan yang baik itu, pun disampaikan Kepala Desa Beji, Deni Cahyono. Menurutnya, sebagai Kades, dirinya banyak menerima unek-unek itu dari warganya. 

Deni menjabarkan, salah satunya kekurang-ramahan itu saat ada salah satu warganya yang mengajukan pemeriksaan rapid test antibodi pada Juli lalu. Warga tersebut, bertanya dan minta surat, untuk keperluan anaknya yang akan kembali ke pondok pesantren (Ponpes).

Namun, permintaan tersebut di tolak Puskesmas Beji, dengan langsung meminta warga itu ke rumah sakit. Lebih lagi, Deni juga menambahkan, jika resepsionis yang ada puskesmas tersebut, juga kurang ramah dalam menyambut pasien yang datang pada saat itu.

“Jadi, warga saya yang minta rapid, akhirnya ke rumah sakit langsung. Karena, dibilangnya sama petugas, mereka tidak bisa. Harusnya, paling tidak dijelaskan dahulu. Bukan langsung mengatakan seperti itu. Tambah lagi, bagian depan (receptionis) kalau nyambut calon pasien yang datang, juga terkesan ketus atau sinis. Harusnya, yang ramah gitu,” ujar Deni, Kamis (14/01) tadi.

Hal sama juga disampaikan perangkat Desa Beji, Irwanto, yang mengaku pihak puskesmas juga menolak permintaan rapid test terhadap anaknya. Padahal, keperluannya juga sama, yakni untuk masuk ke Ponpes.

“Aturan dari pondok harus begitu, jadi saya ikuti sesuai aturan itu. Tapi, sampai di sana (puskesmas) dibentak-bentak sama bagian pelayanan. Padahal, ini berkaitan dengan layanan yang harusnya ramah,” ujar Irwanto.

Dari kejadian itu, dirinya pun memutuskan membawa anaknya ke salah satu rumah sakit yang ada di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. “Biayanya sekitar Rp 250 ribu, seingat saya,” lanjut dia.

Kepala UPT Puskesmas Beji, Muhammad Mufid, menanggapi hal itu, menerangkan bahwa pihaknya mengacu pada Surat Edaran Dinas Kesehatan Kota Batu. Bahwa rapid test antibodi, tidak bisa dihamburkan begitu saja untuk menjaga antara kelancaran pelayanan dan ketersediaan alat.

“Puskesmas hanya bagian pelaksana teknis. Perumus kebijakan ada di Dinkes,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, rapid test anti bodi digunakan untuk studi epidemiologi. Yang difokuskan untuk menilai resiko-resiko dalam skala komunal, bukan perorangan. Baru kemudian, dari penelusuran komunal akan diteruskan dengan Swab jika dibutuhkan.

Lebih lanjut Mufid menjelaskan, saat ini rapid digunakan untuk langkah tracing kasus di lapangan. Semisal terjadi kontak erat dengan terkonfirmasi positif. Karena persoalan dalam menangani wabah.

Untuk layanan rapid test di puskesmas atas permintaan sendiri (APS), tambahnya, dikhususkan kepada kalangan menengah bawah seperti pekerja harian lepas. Pihaknya berpedoman pada SE Dinkes yang diterbitkan sejak awal Juni 2020 lalu.

“Misal tukang bangunan, ojek online. Akan ditanya dulu, pekerjaannya apa. Kedua, dalam konteks mendukung ekonomi, disasar pada PKL atau UMKM. ASN Pemkot Batu yang akan melaksanaan tugas ke luar kota,” papar mantan Kepala Puskesmas Kota Batu itu.

Menurut dirinya, sejauh ini belum ada penarikan tarif di Puskesmas. Berbeda dengan rumah sakit swasta yang menghitung tarif rapid test antibodi. Mulai harga reagen, jasa petugas kesehatan. Di Puskesmas, tidak ada mekanisme semacam itu. Semuanya ditopang dari subsidi pemerintah. “Tarif di Puskesmas itu rata-rata pelayanan kesehatan diberikan secara gratis bagi masyarakat yang memiliki identitas kependudukan Kota Batu. Ada beberapa tindakan yang dikenakan tarif. Namun biaya itu bukan penggantian penuh. Jadi rata-rata 50 persen bahkan 25 persen dari tarif keseluruhan. Kekurangannya ditopang melalui subsidi,” katanya. (cw2/sit)

Kedatangan anggota GPI ke RSUD Mardi Waluyo tersebut, untuk mengklarifikasi masalah pelayanan buruk terhadapa pasien BPJS Kesehatan ke pihak rumah sakit. “Kami megninginkan pihak rumah sakit menegur petugas yang melayani pasien kurang baik”, kata Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Joko Prasetyo.

Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Joko Prasetyo mendatangi RSUD Mardi Waluyo terkait pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang buruk.

Kejadian tersebut bermula, saat ada pasien BPJS bernama Cinta (6), warga Kelurahan Bendogerit Kota Blitar berobat ke RSUD Mardi Waluyo, Rabu (01/11/2017) malam. Cinta menderita penyakit jantung bocor. Namun, sesampai di UGD, orangtua Cinta mendapat perlakukan tidak menyenangkan dari petugas.

“Saat datang ke UGD, petugas tidak langsung menangani Cinta. Petugas UGD malah mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan orangtua Cinta”, tandas Joko.

Cinta memang sudah sering ke luar masuk RSUD Mardi Waluyo untuk berobat. Sepekan sebelumnya, Cinta baru ke luar rawat inap dari rumah sakit. Setelah di rumah, penyakit jantung bocor Cinta kambuh lagi. Akhirnya, orangtuanya membawa kembali Cinta berobat ke rumah sakit.

“Pasien sudah 17 kali ini berobat di RSUD Mardi Waluyo, tapi kemarin orangtua pasien mengaku mendapat pelayanan yang tidak menyenangkan dari petugas rumah sakit”, jelasnya.

Sebelumnya, Cinta juga sempat ditahan rumah sakit ketika hendak pulang. Alasannya, pasien belum membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Padahal, pasien berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Pihak rumah sakit berdalih pasien tidak mengurus BPJS setelah dirawat. Sesuai aturan, begitu dirawat, pasien mempunyai waktu maksimal 3 x 24 jam untuk mengurus BPJS. Tetapi, pasien baru mengurus satu minggu setelah dirawat. Dengan begitu rumah sakit tidak bisa mengklaim biaya berobat pasien ke BPJS.

“Orangtua pasien tidak bisa langsung mengurus, karena harus menunggu anaknya di rumah sakit. Seharusnya pihak rumah sakit mengingatkan”, imbuh Joko.

Joko mengganggap, jika pelayanan RSUD Mardi Waluyo memang belum optimal. Kasus ini bisa menjadi bahan evaluasi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kami sudah bertemu pihak rumah sakit agar memanggil petugas yang perilakunya buruk dalam melayani pasien”, terang Joko. Sementara itu, Kepala Bagian Umum dan Humas RSUD Mardi Waluyo, Eva Setyo Purnomo mengatakan, pihaknya segera memanggil petugas UGD yang berperilaku kurang baik dalam melayani pasien. Dia berjanji akan menegur petugas tersebut.

“Secepatnya yang bersangkutan akan kami panggil dan kami beri teguran. Kami juga minta maaf kalau ada kekurangan dalam memberi pelayanan”, kata Eva Setyo Purnomo. Soal biaya perawatan pasien sebelumnya yang tidak bisa diklaim ke BPJS, menurut Eva sudah ditanggung rumah sakit. Rumah sakit sedang mengurus klaim biaya itu ke BPJS. Pasien BPJS yang menjalani rawat inap memang harus mengurus Surat Elegibilitas Peserta (SEP) BPJS Kesehatan. Surat itu harus diurus maksimal tiga hari begitu pasien menjalani rawat inap. Jika lebih dari itu, pasien tidak bisa mengklaim biaya pengobatan ke BPJS.  “Aturan itu berlaku untuk semua pasien BPJS Kesehatan. Mungkin kemarin ada miskomunikasi antara petugas dan pasien. Tapi biayanya sudah ditanggung rumah sakit”, pungkas Eva Setyo Purnomo. (jar/yan)