Aswino, salah satu pemegang kartu tani di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo mengungkapkan, saya sangat kecewa. Sebab, kartu tani yang diperoleh dari Pemerintah tidak bisa digunakan dan membeli pupuk bersubsidi dari kelompok tani harganya lumayan mahal juga berbeda harga yang pernah digaungkan oleh dinas terkait dengan fakta dilapangan.

“Saya membeli pupuk bersubsidi dari kelompok tani dengan harga Rp 150 ribu, per saknya, itupun membelinya melalui ketua kelompok tani di desa saya,” ujarnya.

Menanggapi keluhan para petani di Kecamatan Arjasa, anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Fraksi Demokrat, Hadi Prianto mengatakan, mahalnya harga pupuk bersubsidi membuat para petani kerap terlambat dalam memproduksi tanaman padinya.

“Kami telah kebanjiran keluhan petani dari berbagai desa di Kabupaten Situbondo terkait mahalnya harga pupuk bersubsidi,” kata Hadi Prianto, Senin (18/01) siang.

Menurutnya setiap kali turun ke masyarakat pihaknya selalu mendapat keluhan dari para petani soal harga pupuk. Diduga mahalnya harga pupuk tersebut akibat adanya permainan harga di tingkat pengecer.

Harga pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) memang sering terjadi di tingkat petani. Hal itu membuat petani selalu dirugikan. Selain harganya mahal tidak jarang pupuk bersubsidi menghilang di tingkat pengecer.

“Kami sering menemukan adanya penaikan harga pupuk bersubsidi di beberapa desa di Kabupaten Situbondo termasuk juga di wilayah Kecamatan Arjasa,“ jelas dia.

Bahkan kenaikan harga pupuk terkadang juga karena ada kesepakatan antara anggota kelompok tani dengan pengecer. Hal itu terkait dengan permintaan tambahan biaya transport saat mengirim pupuk bersubsidi.

Selain itu, kesepakatan harga pupuk bersubsidi di atas HET karena disisihkan untuk kas dikelompok tani. Pihaknya berharap agar pemerintah betul-betul mengawasi secara ekstra ketat terkait pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Serta memperketat pengawasan harga pupuk di tingkat pengecer. Terlebih saat pupuk menjadi langka akibat kios penjual pupuk tidak mampu menebus pupuk bersubsidi,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo, Ir. Sentot Sugiyono, M. Si., saat dihubungi wartawan memontum.com melalui telepon seluler dan WhatsApp nya namun tidak diangkat, (mam/ed2)

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Budiar Anwar mengatakan, dengan kenaikan harga cabe keriting dari harga Rp 9.000 menjadi Rp 27.000 membuat para petani bergembira.

“Cabe keriting mereka mampu menembus pasar ibukota Jakarta dengan berharga Rp 27 ribu per kilogram,” ungkapnya.

Lahan cabai keriting tersebut, lanjut Budiar, di wilayah desa tersebut total ada 120 hektar, namun sekarang ini baru bisa digunakan seluas 40 hektar.

“Dari 120 hektar tersebut juga termasuk lahan danau air Payau. Tapi dari 40 hektar mampu produksi kurang lebih 15 ton per hektar,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Budiar, pihaknya sangat mengapresiasi semangat mereka dalam menanam cabai keriting tersebut. Walau dengan kondisi musim kemarau.

“Masyarakat desa tersebut biasanya bertanam kelapa sawit dan tembakau. Dengan cuaca musim kemarau seperti membuat kondisi tanaman cabai relatif bagus,” pungkasnya.(sur/yan)