Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menegaskan kesiapan dan percepatan penyaluran anggaran negara sesuai arahan Presiden RI. Menkeu Purbaya menyampaikan, bahwa pemerintah telah mencairkan dana darurat dengan total sebesar Rp 268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten dan kota terdampak bencana.

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp 268 miliar yang tiga provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp 4 miliar per kabupaten kota dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” kata Menteri Keuangan.

Baca juga :

Menkeu Purbaya mengungkapkan, bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember. Termasuk, Rp 650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Sementara hingga saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp 1,51 triliun.

“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.

Terkait pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana, Menkeu Purbaya memastikan dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB. “Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung dicharge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp 1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” imbuhnya.

Melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai ini, pemerintah berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah terdampak. (kom/keu/gie)

Pencairan perdana sendiri, dilakukan secara simbolis kepada guru ngaji di Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Rabu (10/09/2025) tadi. Dalam hal ini, Kepala Bagian Kesejahteraan (Kabag Kesra) Pemkab Jember, Ahmad Hafid Yasin, memberikan secara simbolis.

Dalam momen itu, dirinya menyampaikan bahwa dari data yang sudah masuk ke Bagian Kesra, tercatat ada 22 ribu guru ngaji yang sudah didaftarkan. Namun dari jumlah tersebut, baru 15 ribu guru ngaji yang melengkapi data dan ikut pada pencairan tahap pertama. Sedangkan sisanya, akan diberikan secara bertahap.

“Total guru ngaji yang sudah terdaftar dan terdata ada 22 ribu orang, baik guru ngaji muslim maupun guru ngaji agama lain. Namun untuk tahap pertama ini, baru 15 ribu yang sudah melengkapi data,” kata Kabag Kesra.

Ditambahkan Hafid, untuk sisa data guru ngaji yang belum melengkapi data, ada kemungkinan posisi guru ngaji tersebut berada di daerah yang tidak terjangkau signal. Sehingga, belum memasukkan datanya ke aplikasi yang sudah disiapkan.

Baca juga :

“Ada sekitar 7 ribu guru ngaji yang belum memasukkan data di aplikasi, dikarenakan terkendala signal. Namun seiring proses penyerahan honorarium, data tersebut dipastikan akan masuk ke aplikasi dalam waktu dekat. Karena kami juga menerjunkan pendamping untuk memasukkan data ke aplikasi,” tambahnya.

Hafid juga menjelaskan, penyerahan honorarium guru ngaji saat ini juga diberikan secara terhormat. Dimana guru ngaji tidak perlu antri di bank, tapi cukup di masing-masing balai desa. Untuk penyerahan yang dilakukan secara simbolis di Desa Yosorati dan Sumberagung Sumberbaru, menjadi desa pertama yang menerima, karena kelengkapan data dan jumlah penerima terbanyak.

Tidak hanya menerima honorarium, dalam kesempatan itu Pemkab Jember juga memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada ribuan guru ngaji. Dimana premi iuran BPJS nya, dibayar oleh Pemkab Jember.

“Selain mendapat honorarium, Pemkab Jember juga mendaftarkan guru ngaji sebagai penerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Dimana premi atau iuran BPJS nya dibayar oleh Pemkab Jember,” imbuhnya. (kom/rio/gie)

Kedatangan Kadinkes sendiri, untuk meminta tanda tangan SK Pencairan Insentif Kader Posyandu tahun 2025 kepada Bupati Situbondo. “Sesuai instruksi Bapak Bupati, yaitu untuk segera mencairkan insentif Kader Posyandu. Bahkan, tadi sudah ditandatangani SK Penetapan Penerima Insentif Kader Posyandu oleh Bapak Bupati,” ujar Kadinkes Sandi.

Dirinya menjelaskan, bahwa sesuai arahan bupati, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menganggarkan dana sebesar Rp 2,8 miliar untuk insentif bagi 5.703 kader Posyandu se-Kabupaten Situbondo. Sementara pencairan insentif sendiri, akan dilakukan setelah pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.

“Setiap kader akan menerima insentif sebesar Rp 500 ribu untuk satu tahun, karena sifatnya sebagai insentif,” jelasnya.

Lebih lanjut Sandi menyampaikan, bahwa pada tahun 2026, insentif kader Posyandu akan dinaikkan menjadi Rp 600 ribu pertahun dan akan dicairkan dalam dua tahap. “Bapak Bupati telah mengalokasikan anggaran untuk tahun depan. Insentif akan dinaikkan dari Rp 500 ribu menjadi Rp 600 ribu pertahun, dan dicairkan dua tahap persemester masing-masing Rp 300 ribu,” ungkapnya.

Baca juga :

Dirinya berharap, melalui peningkatan insentif ini dapat menambah semangat para kader dalam menjalankan program-program kesehatan unggulan daerah. “Program kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan dua atau tiga tenaga medis. Peran kader Posyandu sangat penting,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio, mengimbau para kader Posyandu untuk tetap fokus menjalankan tugas dan tidak terlibat dalam urusan politik. “Fokus saja memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tidak perlu ikut-ikutan berpolitik. Urusan politik biar menjadi urusan saya dengan Mbak Ulfi dan teman-teman partai. Sekali lagi, fokus dan terus fokus memberikan pelayanan,” tegas Mas Rio.

Terkait program pengentasan stunting, Mas Rio juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan arahan kepada para ahli gizi untuk melakukan kajian khusus terhadap tanaman Maronggi atau Daun Kelor. “Mengingat program pengentasan stunting merupakan prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto, kami telah meminta ahli gizi untuk fokus meneliti Maronggi. Kandungannya sangat baik untuk gizi anak dan bisa dijadikan berbagai macam olahan,” jelasnya.

Mas Rio menambahkan, bahwa kader Posyandu juga akan dilibatkan dalam mensosialisasikan manfaat Maronggi kepada masyarakat. “Nanti para kader akan kami minta untuk mensosialisasikan olahan Maronggi sebagai upaya menanggulangi stunting,” tambahnya. (her/gie)

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pemberian insentif kepada ribuan ketua RT itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah. Itu karena, Ketua RT merupakan ujung tombak pemerintah di tingkat RT dalam memberikan pelayanan kepada warga.

“Kita ketahui bersama tugas ketua RT ini cukup berat. Khususnya, dalam melayani berbagai keperluan warga. Seperti, menyangkut administrasi kependudukan ataupun surat pengantar dan pengurusan administrasi lain,” kata Bung Karna-sapaan Bupati Situbondo.

Baca juga :

Ketua RT, ujar Bung Karna, juga menjadi titik tumpu terlaksananya program pemerintah daerah di desa. Sehingga, perlu mendapat perhatian dari Pemkab Situbondo.

“Walaupun tidak banyak, akan tetapi saya optimis insentif ini bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga ketua RT,” ujarnya.

Bung Karna berharap, melalui perhatian insentif Rp 500 ribu untuk ketua RT ini, maka akan termotivasi saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, semua di tingkat RT bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, Suryatno, menjelaskan bahwa penerima insentif ketua RT pada tahun anggaran 2024, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. “Pada tahun ini penerima insentif ada 3.347 ketua RT. Sedangkan tahun 2023, jumlah penerima ada 3.345 ketua RT,” katanya. (her/sit/adv)

Kabag Kesra Pemkab Jember, Achmad Mushoddaq, melaporkan bahwa terdapat total 12.591 penerima dana insentif yang terdiri dari guru ngaji dan Mudin yang masing-masing perorang mendapat Rp1,5 juta. Untuk penerimaan BPJS-TK, Pemkab Jember telah membayarkan selama dua bulan dari November hingga Desember 2023.

Baca juga:

Namun, ujarnya, dari 12.591 orang, tidak semua menerima BPJS-TK dikarenakan beberapa hal. Diantaranya, penerima telah mendaftar BPJS-TK mandiri hingga penerima ada yang telah meninggal dunia. Adapun rincian untuk dana hibah ke sejumlah tempat ibadah, yakni terdapat 55 masjid se-Kabupaten Jember yang masing-masing berikan dana hibah sejumlah Rp 15 juta, 34 pondok pesantren masing-masing diberikan Rp 25 juta dan 15 musala dan 8 TPQ dengan dana hibah masing-masing Rp 7,5 juta.

Bupati Hendy dalam sambutannya, menyampaikan bahwa guru ngaji menjadi tonggak dalam mengajarkan pendidikan keimanan kepada anak didik Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember. “Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Pemkab Jember untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh tenaga pendidik seperti guru ngaji dan mudin serta tempat ibadah di Kabupaten Jember,” ujarnya. Bupati berpesan dengan bantuan dana insentif dan BPJS-TK, semoga bisa sedikit meringankan beban dari guru ngaji dan mendorong semangat untuk mengajarkan kebaikan. Serta turut andil membantu mencegah persoalan seperti pemakaian Narkoba, sex bebas dan pernikahan dini. (kom/rio/gie)