Visi dan misi telah disampaikan di Kantor Desa Kotakan, Jumat (23/09/2022) tadi. Dalam penyampaian visi dan misi, Saiful Iman, mengatakan jika dirinya terpilih menjadi Kepala Desa Kotakan, akan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam membangun desa. Selain itu, dirinya akan menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, serta akan mementingkan masyarakat di bidang sosial.

Terutama, tambahnya, akan selalu memberikan tunjangan kepada janda tua, fakir miskin dan anak yatim. Lalu, mengedepankan masyarakat jika ada warga yang sakit dan membutuhkan kendaraan. Karenanya, dirinya akan siap melayani antar jemput dan akan menggerakkan kembali kifayah.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Saya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kotakan adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang jujur, iklas, ulet, adil, religius, amanah yang melahirkan kesejahteraan untuk masyarakat Desa Kotakan. Dengan mengoptimalkan program kerja yang sudah ditetapkan, melakukan pelayanan yang optimal, mengajak masyarakat ikut serta dalam membangun desa dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak,” ucap Saiful.

Selain itu, sambung Saiful, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dirinya akan melakukan inovasi dalam pembangunan di desa, seperti digitalisasi pelayan desa. “Saya harapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, kelompok tani, pengurus majelis taklim, pemuda dan pemudi Desa Kotakan, agar bersama-sama membangun desa untuk kepentingan bersama,” paparnya. (her/gie)

Bupati meminta agar Inspektorat Lumajang segera merampungkan surat rekomendasi tersebut mengingat batas pendaftaran Pemilihan Kepala Desa serentak berakhir pada Sabtu (14/08) esok hari.

Baca Juga:

• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Buka Puasa Bersama, Pemkab Lumajang Dorong Kolaborasi Pengusaha Stockpile dan Penambang Manual
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan

“Saya hari ini di Inspektorat Meninjau langsung proses administrasi kelengkapan Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa pada pemilihan serentak tahun 2021 ini, saya minta Inspektorat hari ini semua keluar surat rekomendasinya karena besok pendaftaran terakhir saya pastikan itu,” ujarnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/303/427.12/2019 tentang Standar dan Prosedur Pemeriksaan Atas Pemerintahan Desa, Kepala Desa/ Perangkat Desa yang mencalonkan kembali pada Pemilihan Kepala Desa wajib mengantongi Surat Keterangan Bebas dari Kewajiban Tindaklanjut Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset/Barang/Kekayaan Desa sebagai salah satu syarat maju dalam Pilkades Serentak 2021.

Keputusan Bupati tersebut menjadi pedoman bagi Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pengawasan sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud juga ditujukan untuk menjamin dan meningkatkan kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas informasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam SK itu disebutkan bahwa Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya, Penjabat kepala desa/pejabat kepala desa sementara dilakukan pemeriksaan sesuai dengan periode yang menjadi tanggungjawabnya dan dapat diberikan Surat Keterangan Bebas dari Kewajiban Tindaklanjut Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset/Barang/Kekayaan Desa apabila diperlukan jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Begitu pula untuk Perangkat Desa yang hendak mencalonkan diri dapat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan untuk diterbitkan Surat Keterangan Bebas dari Kewajiban Tindaklanjut Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset/Barang/Kekayaan Desa berdasarkan permintaan kades. “Kalau hari ini sudah selesai dan diterima besok bisa mendaftar,” ujar Bupati. (kom/adi/ed2)