“Ada 123 peserta yang mengikuti kegiatan ini. Pada intinya, semuanya pasti ingin lulus dan ingin diangkat menjadi KS. Namun, untuk bisa lulus, tentu harus mengikuti seluruh prosedur dan berdoa,” kata Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso.

Peningkatan kompetensi, lanjutnya, merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan tergantung kepala sekolah. Oleh karena itu, KS harus berkualitas, profesional, inspiratif dan inovatif.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Ditambahkannya, bahwa yang mengatur guru bisa diangkat menjadi KS adalah Permendikbud, riset dan tehnologi Nomor 40/2021. Bahwa, guru dapat diberikan tugas untuk memimpin dan mengelola sekolah, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), H Sugiono, menambahkan bahwa sesuai Permendikbud, untuk menjadi KS seorang guru tidak perlu lagi mengikuti pelatihan di LP2KS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) Solo. “Sesuai peraturan terbaru, untuk menjadi KS bisa melalui dua jalur. Yaitu melalui Guru Penggerak dan melalui seleksi guru berprestasi. Yang kita gunakan sekarang adalah seleksi guru berprestasi,” jelasnya.

Jalur ini kami gunakan, lanjutnya, karena saat ini banyak KS yang kosong. Disdik yang mengangkat KS melalui jalur ini, ada tiga kabupaten. “Karenanya, kepada seluruh calon kepala sekolah, agar berdidikasi, berintegiritas dan loyal. Ada 123 peserta yang terdiri dari calon KS TK, SD hingga SMP. Dengan uraian, tujuh calon untuk KS TK, 106 untuk calon KS SD dan 10 orang untuk calon KS SMP,” urainya. (zen/sit)

Salah satu upaya tersebut, dengan mewajibkan calon kepala sekolah mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah (Diklat Cakep).

“Mulai tahun 2014 kalau tidak salah, stok calon kepala sekolah tinggal sedikit,” ungkap Kepala Dikbud Kota Malang, Suwarjana, Kamis (25/02) tadi.

Padahal menurutnya, calon kepala sekolah sebelum resmi menjabat harus lulus Diklat Cakep. Tak hanya sekolah negeri di Kota Malang, hal itu juga berlaku bagi sekolah swasta.

“Sekarang, mohon maaf, untuk jadi kepala sekolah itu harus lulus Diklat Cakep, baik sekolah negeri maupun swasta. Jadi kami tekankan pada teman-teman yayasan yang mendirikan sekolah bahwa kepala sekolah swasta pun yang diangkat oleh yayasan mereka harus mandiri untuk ikut Diklat Cakep,” tambah Suwarjana.

Baca juga: Bina Kesenian Tradisional Malang, Dikbud Gelar Malang Got Culture Talent

Pasalnya, dijelaskan Suwarjana, jika kepala sekolah belum mengikuti Diklat Cakep, sekolah tersebut tidak bisa menerima bantuan.

“Tak hanya itu, nanti bisa bermasalah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian kayak bantuan-bantuan tidak bisa mendapatkan, bahkan tidak bisa tandatangan di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) kalau mereka belum lulus Diklat Cakep,” tegasnya.

Meski begitu, untuk saat ini diakui pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah itu, di Kota Malang tinggal 4 sekolah swasta yang belum ikuti Diklat Cakep.

“Insyaallah Kota Malang walaupun sekolah swasta, sudah tinggal 4 apa 6 sekolah yang belum ikut Diklat Cakep. Kalau negeri sudah pasti,” jelasnya.

Mulai bulan ini pun pihaknya sudah lakukan seleksi administrasi untuk calon kepala sekolah. Untuk seleksi pengetahuan umum

akan dilangsungkan dengan Lembaga Penyelenggara Pemberdayaan dan Peningkatan Calon Kepala Sekolah (LP3KS). (cw1/ed2)