Kepala Badan Pendapatan Daeraha (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan bahwa capaian realisasi opsen PKB hingga 30 Maret 2026 mencapai Rp 29,52 miliar atau 111,5 persen dari target triwulan pertama sebesar Rp 26,48 miliar. Dengan capaian tersebut, terdapat surplus penerimaan sebesar Rp 3,04 miliar.

“Tidak terlalu berpengaruh (kendaraan listrik, red). Sehingga, penerimaan PKB tetap stabil,” ujar Handi, Sabtu (04/04/2026) tadi.

Diketahui, kendaraan listrik memang dikenakan tarif PKB sebesar 0 persen sebagai bentuk insentif pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Namun, Kepala Bapenda Handi menegaskan bila kebijakan tersebut belum menggerus potensi pendapatan daerah di Kota Malang.

Baca juga :

Menurut Handi, kewenangan pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat. Sementara, pemerintah kabupaten atau kota menerima skema bagi hasil.

“Secara regulasi, Bapenda provinsi yang memungut pajak melalui Samsat. Kabupaten atau kota memperoleh bagi hasil sebesar 66 persen, sedangkan 34 persen untuk pemerintah provinsi,” jelasnya.

Di sisi lain, capaian opsen BBNKB masih berada di bawah target. Hingga akhir Maret 2026, realisasi opsen BBNKB tercatat Rp 10,97 miliar atau 90,6 persen dari target Rp 12,11 miliar, sehingga masih kurang Rp 1,14 miliar. Rendahnya capaian tersebut, menurutnya dipengaruhi kebiasaan masyarakat yang membeli kendaraan bekas namun tidak segera melakukan proses balik nama.

“Opsen BBNKB masuk ketika ada proses balik nama. Banyak masyarakat yang membeli kendaraan roda dua maupun roda empat bekas tetapi tidak langsung melakukan balik nama, sehingga berpengaruh pada capaian,” tuturnya.

Untuk mengoptimalkan penerimaan, Bapenda Kota Malang terus memperkuat sinergi dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur melalui sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Termasuk, turun langsung dengan bersentuhan ke masyarakat. (rsy/sit/adv)

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, melalui Kasubid Pajak Daerah I Bapenda Kota Malang, Nico Dadik Prayoga, mengatakan bahwa berbagai upaya jemput bola tetap dilakukan untuk mendorong capaian target tersebut. Salah satunya, melalui program Sambang Kelurahan, Sobo RW, hingga Singgah Perumahan.

“Upaya kami tetap sama dengan tahun lalu, yaitu jemput bola itu terus kami lakukan. Dalam satu tahun sekitar 300 titik lebih yang kami sambangi, meliputi kelurahan, perumahan, hingga tingkat RW/RT,” kata Nico, Senin (09/03/2026) tadi.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan penagihan rutin setiap tahun agar masyarakat tetap ingat untuk membayar PBB. Nico menegaskan bahwa jatuh tempo pembayaran PBB masih sama, yakni pada Juli.

“Pada Maret ini, belum menjadwalkan kegiatan sambang ke lapangan. Kemungkinan antara April atau Mei kami mulai menentukan lokasi mana saja yang perlu didatangi untuk penagihan,” jelasnya.

Baca juga :

Nico menambahkan, pembayaran PBB sendiri sudah dibuka sejak Januari dengan batas waktu hingga Juli. Setelah itu, biasanya ada program penghapusan denda pada Agustus hingga Oktober. Sejauh ini, partisipasi wajib pajak pada awal 2026 tergolong cukup baik.

“Sejauh ini masyarakat cukup patuh. Tapi mungkin ada yang menunda karena kebutuhan menjelang hari raya, sehingga kemungkinan setelah lebaran baru banyak yang melakukan pembayaran,” ucapnya.

Nico juga menegaskan, bahwa saat ini pembayaran PBB semakin mudah karena tidak harus datang ke kantor. Warga cukup mengetahui Nomor Objek Pajak (NOP) untuk melakukan transaksi melalui berbagai kanal pembayaran.

“Pembayaran bisa melalui QRIS, Bank Jatim, BCA, BNI, Mandiri, Kantor Pos hingga Indomaret dan Alfamart. Jadi sekarang jauh lebih simpel,” tuturnya.

Selain itu, Bapenda juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui program Agen Laku Pandai Bank Jatim di tingkat RW atau kelompok warga. Melalui skema tersebut, warga dapat membantu penagihan sekaligus penyetoran pembayaran secara langsung.

“Semacam door to door. Kami juga punya sistem untuk memetakan wilayah mana saja yang serapannya masih rendah, sehingga program sambang bisa lebih tepat sasaran,” imbuh Nico. (rsy/sit/adv)

Menurutnya, program imunisasi massal itu telah berjalan optimal. Tingginya capaian ORI juga tidak lepas dari strategi jemput bola petugas kesehatan yang melakukan kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak hadir di lokasi vaksinasi.

“Teman-teman melakukan kunjungan ke rumah bagi mereka yang tidak hadir,” ujar Husnul, Rabu (25/02/2026) tadi.

Husnul menjelaskan, ketidakhadiran sebagian anak bukan karena penolakan orang tua, melainkan faktor ketakutan akibat informasi dari teman sebaya bahwa suntikan akan terasa sakit. Setelah dilakukan pendekatan dan sosialisasi, para orang tua justru membawa anaknya langsung ke lokasi imunisasi.

“Alhamdulillah orang tuanya sendiri yang membawa sasaran ke tempat vaksinasi,” katanya.

Baca juga :

Sasaran ORI Campak adalah anak usia sembilan bulan sampai 13 tahun. Dalam pelaksanaannya pun tidak mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya, sehingga seluruh anak dalam rentang usia tersebut tetap menjadi target.

“Karena ORI Campak ini, selain untuk memutus penularan, juga bertujuan mencegah dampak lanjutan campak yang dapat berujung pada komplikasi serius hingga kematian pada anak,” tambahnya. 

Pelaksanaan ORI massal di Kota Malang masih berlangsung hingga batas waktu yang ditentukan, yakni sampai 28 Februari. Pihaknya berharap capaian imunisasi dapat terus meningkat agar kekebalan kelompok terbentuk dan potensi penyebaran penyakit dapat dicegah.

Sebagai informasi, pelaksanaan ORI tersebut dilakukan sebagai respon cepat Pemkot Malang dalam membendung penyebaran campak yang sempat ditemukan di dua wilayah kecamatan, yakni Kedungkandang dan Sukun. (rsy/sit)

Pelaksanaan sendiri, terasa sangat istimewah, karena di momen itu juga dilakukan menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dan benih padi kepada petani di Kabupaten Kediri. Secara keseluruhan, total ada 51 bantuan traktor roda empat yang diberikan. Dengan uraian, 34 unit diserahkan tadi pagi dan 17 unit diserahkan pada 2025.

“Di Tahun 2026 ini, kita masih akan menyalurkan 150 hingga 190 bantuan Alsintan lagi, sesuai kebutuhan petani,” kata Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, seusai mencoba mengoperasionalkan traktor roda empat yang diserahkan ke petani. 

Untuk mendukung kebutuhan mengolah lahan, tambah Mas Dhito, selain traktor roda empat, petani juga membutuhkan traktor roda dua. Untuk itu, dalam acara tasyakuran tersebut juga diserahkan pula bantuan 15 traktor roda dua, dimana 2025 lalu juga telah diserahkan sebanyak 4 unit.

Selain traktor, bantuan Alsintan lain yang telah diserahkan yakni 11 unit combine harventer, 6 pompa air dan 11 handprayer. Kemudian, untuk bantuan benih padi, setelah 2025 lalu menyalurkan 75 ton, pagi tadi kembali diserahkan sebanyak 73 ton.

Baca juga :

Pemerintah Kabupaten Kediri, papar Mas Dhito, berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian. Baik melalui peningkatan infrastruktur, pendampingan teknis, maupun penyediaan sarana dan prasarana produksi.

Penyerahan bantuan Alsintan dan benih padi tersebut, merupakan salah satu upaya untuk membantu petani. Melalui bantuan tersebut, diharapkan petani dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi dan dapat mempertahankan capaian swasembada pangan termasuk gula yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto.

“Kabupaten Kediri bisa memberikan bantuan Alsintan yang cukup banyak di tengah kondisi efisiensi anggaran, karena kami bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk memenuhi target dari Bapak Presiden,” ungkapnya.

Di Kabupaten Kediri, pada tahun 2025 luas tanam padi 49.743 Ha dengan jumlah produksi 307.000 ton Gabah Kering Giling (GKG). Untuk jagung, luas tanam 55.807 Ha dengan jumlah produksi 373.000 ton jagung pipil kering. Adapun untuk tebu, luas tanam 20.683 Ha dengan jumlah produksi 1.985.302 ton.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Dhito juga mendorong anak muda untuk mau menjadi petani. Pihaknya memberikan bantuan kepada delapan petani di bawah usia 30 tahun, sebagai bentuk apresiasi karena mau terjun menggarap lahan pertanian di usia muda.

“Harapan saya, petani tidak lagi didominasi usia 50 tahun ke atas, tapi 40 tahun ke bawah, dan tadi sudah terlihat embrionya,” paparnya. (pan/sit)

Kepala Disdukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, mengaku bila capaian di tahun 2025 belum maksimal. Hanya saja, pihaknya optimis bila target IKD masih dapat digenjot dan tercapai pada 2026, seiring semakin terbukanya dukungan dari instansi pengguna di tingkat pusat.

“Target 2025 memang 30 persen, dan realisasinya baru sekitar 17 persen. Mudah-mudahan di 2026 bisa tercapai, insyaallah,” ujar Lusi, Jumat (09/01/2025) tadi.

Salah satu upaya percepatan yang tengah didorong, ujarnya, adalah perluasan kerja sama dengan instansi pengguna, termasuk sektor perbankan. Disdukcapil Kota Malang telah melakukan koordinasi awal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar pemanfaatan IKD bisa benar-benar diterapkan di layanan perbankan.

“Harapannya nanti nasabah yang sudah menggunakan IKD tidak perlu lagi fotokopi KTP. Cukup menunjukkan IKD saja. Itu sebenarnya tujuan dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Baca juga :

Selain kerja sama lintas instansi, strategi utama Disdukcapil dalam meningkatkan capaian IKD adalah layanan jemput bola. Aktivasi IKD tidak berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan dengan berbagai layanan administrasi kependudukan.

“Setiap warga yang mengurus layanan, baik akta kelahiran, perekaman KTP, maupun layanan lainnya, sebelum dilayani kami arahkan untuk aktivasi IKD dulu. Sekarang pintu masuknya seperti itu,” tambahnya.

Pola serupa juga akan diterapkan di block office dan Mal Pelayanan Publik (MPP). Bahkan, Disdukcapil berencana mendorong kebijakan agar seluruh pengunjung MPP melakukan aktivasi IKD sebelum mendapatkan layanan, meski wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas perangkat daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Malang, M Wahyu Hidayat, menjelaskan skema jemput bola di MPP akan diperkuat dengan penempatan petugas khusus di area depan layanan. “Nanti petugas bisa ditempatkan di depan, sebelum antrean. Jadi sambil antre, masyarakat bisa langsung aktivasi IKD. Di MPP kan banyak layanan seperti BPJS dan lainnya, potensinya besar,” ujarnya.

Untuk 2026, Disdukcapil menargetkan lonjakan signifikan capaian IKD, seiring regulasi dari pemerintah pusat yang semakin membuka ruang pemanfaatan IKD oleh instansi pengguna. Koordinasi dengan OJK menjadi langkah awal untuk mempercepat adopsi IKD di sektor layanan publik dan jasa keuangan.

“Mudah-mudahan ke depan ada kabar baik terus dari pusat, sehingga masyarakat semakin antusias menggunakan IKD,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

“Hari ini kami menggelar pers release akhir tahun 2025, sebagai bentuk transparansi kepada publik, khususnya terkait pengungkapan dan penindakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim, Satresnarkoba, Satlantas, Sat Samapta, serta fungsi kepolisian lainnya di Polres Trenggalek,” kata AKBP Maliki.

Dijelaskan Kapolres, sepanjang tahun 2025, Polres Trenggalek menangani sedikitnya 136 perkara. 115 kasus atau 84,6 persen, diantaranya telah rampung ditangani. Hal ini, merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan Polres Trenggalek dalam hal penegakan hukum dan penanganan perkara pidana.

“Untuk crime total naik 28,3 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu. Demikian juga dengan penyelesaian kasus naik sebanyak 12,7 persen, dari 106 di tahun 2024 menjadi 115,” jelasnya.

Pada jenis kejahatan konvensional, kata AKBP Maliki, perkara tertinggi adalah pengeroyokan yakni sebanyak 13 kasus disusul kekerasan terhadap anak 13 kasus, penggelapan 11 kasus, penganiayaan 10 kasus, KDRT 8 kasus, Cursa 8 kasus, penipuan 7 kasus, Curat 7 kasus, Curanmor 5 kasus, perjudian 5 kasus serta sejumlah kasus lainnya. Sementara untuk kejahatan transnasional, perjudian online mencapai 10 kasus, ITE 10 kasus, pornografi 2 kasus dan perdagangan orang 1 kasus. Disamping itu, pada tahun 2025 Polres Trenggalek juga berhasil mengungkap kejahatan kekayaan negara yakni illegal logging sebanyak 1 kasus.

“Namun demikian kita masih punya tunggakan perkara sebanyak 21 kasus dan ini masih terus kita proses,” tegas orang nomor satu di jajaran Polres Trenggalek.

Baca juga :

Masih kata AKBP Maliki, khusus penanganan perkara Narkoba, Polres Trenggalek menangani sedikitnya 84 kasus dengan tersangka sebanyak 98 orang, naik 28 kasus atau 33,3 persen, dibandingkan tahun 2024 yang lalu. Demikian pula dengan jumlah tersangka, mengalami kenaikan 36,7 persen.

“Dari status tersangka, 76 orang diantaranya merupakan pengedar dan 22 lainnya adalah pemakai,” tuturnya.

Tidak hanya itu, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Polres Trenggalek juga melakukan penindakan hukum tindak pidana ringan (Tipiring) sebanyak 314 kasus. Diantaranya, penjualan Miras 32 kasus, minum ditempat umum 13 Kasus, meminta-minta 253 kasus, menjual/bunyikan petasan 3 kasus, dan sisanya masih tahap proses hukum lebih lanjut.

Pada bidang ke lalu lintasan, sepanjang tahun 2025, Polres Trenggalek telah menindak Tilang sedikitnya 5.150 pelanggar lalu lintas. Angka ini naik 30 persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 3.600 pelanggar. Sedangkan tindakan berupa teguran sebanyak 34.251 pelanggar, naik 54,8 persen dibanding tahun 2024.

“Kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebesar 6 persen, dari 595 kali di tahun 2024 menjadi 562 kali di tahun 2025 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 59 orang, luka berat 1 orang dan luka ringan 802 orang dan kerugian material mencapai Rp 113 juta,” ujar AKBP Maliki.

Terakhir, Kapolres Trenggalek memberikan pesan-pedan Kamtibmas utamanya jelang malam pergantian tahun agar masyarakat lebih waspada di lingkungan masing-masing atau saat melaksanakan kegiatan di tempat umum. Mengingat angka tindak kriminal seperti pencurian meningkat akhir-akhir ini.

“Kemudian, karena angka kecelakaan juga masih cukup tinggi meski tahun ini sudah ada penurunan Kami menghimbau agar masyarakat selalu menaati aturan lalu lintas, utamanya tingkatkan kesadaran untuk menggunakan helm,” paparnya. (mil/sit)

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa pihaknya optimis target tersebut bisa tercapai. Hingga semester pertama tahun 2025, capaian realisasi investasi tercatat sudah mencapai Rp 1,6 triliun.

“Artinya, sekitar separuh dari target tahunan telah terpenuhi. Tentu capaian itu akan terus bergerak hingga akhir tahun, apalagi sejumlah proyek besar sedang dalam tahap penyelesaian. Kami masih kurang sekitar Rp 1,6 triliun lagi. Tapi kami optimis bisa tercapai,” kata Arif, Sabtu (25/10/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa kenaikan target investasi tahun ini, merupakan hasil evaluasi atas capaian tahun 2024. Saat itu, dengan target Rp 1,2 triliun, realisasi justru menembus Rp 2,8 triliun.

“Karena hal itu membuat Pemkot Malang menaikkan target investasi hampir dua kali lipat untuk tahun berjalan,” tambahnya.

Baca juga :

Disebutkannya, bahwa dari sisi komposisi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi dengan porsi sekitar 70 persen, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sekitar 30 persen. “Dari total Rp 2,8 triliun tahun lalu, sekitar Rp 2,1 triliun merupakan PMDN, sedangkan PMA berkisar Rp 500–600 miliar. Tahun ini tren serupa, PMA kita masih di kisaran Rp 300 hingga 400 miliar,” katanya.

Sektor yang paling berperan dalam mendongkrak investasi di Kota Malang tetap berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), diikuti oleh sektor properti, real estate dan perhotelan. Salah satu proyek yang disebut memberikan kontribusi besar adalah pembangunan hotel apartemen di kawasan Dinoyo, dengan nilai investasi sekitar Rp 400 hingga 500 miliar.

“Proyek tersebut ditargetkan rampung dan terealisasi pada akhir tahun 2025 ini,” lanjutnya.

Untuk mempercepat pencapaian target, Arif menyampaikan bahwa tim Disnaker PMPTSP secara rutin melakukan monitoring mingguan ke lapangan. Kegiatan tersebut, mencakup pengecekan kelengkapan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pendampingan bagi pengusaha yang mengalami kendala administratif.

“Setiap minggu kami turun langsung untuk memastikan pelaku usaha sudah melaporkan LKPM-nya. Kalau ada kendala, kami bantu penyelesaiannya,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Prosesi pelantikan ini, menandai pergantian kepemimpinan di seluruh kecamatan, mulai dari Kecamatan Mayangan, Kanigaran, Kademangan, Kedopok dan Wonoasih. Sementara melalui pelantikan ini, diharapkan dapat membawa semangat baru dalam menggerakkan program-program PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di setiap wilayah.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Evariani mengucapkan terima kasih dan selamat, atas pergantian kepengurusan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dirinya menekankan, akan pentingnya peran PKK dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta kesejahteraan keluarga.

“Hari ini saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu-ibu semua. Tentunya, saya berharap kita tetap terus menerus saling membantu dan bekerja sama. Dan teruntuk ibu-ibu pengurus PKK Kecamatan dan Kelurahan yang baru, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga kita semua bisa bersinergi dan bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas dalam berkolaborasi menjalankan setiap kegiatan PKK ke depannya,” katanya.

Ketua TP PKK Evariani juga berharap, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik di masing-masing wilayah. Dalam kesempatan itu, dirinya juga membeberkan beberapa capaian, salah satunya adalah sebanyak 219 Posyandu di wilayah Kota Probolinggo, telah tercatat secara registrasi di pusat.

Baca juga :

“Saat ini Posyandu juga menjadi ujung tombak dalam pantauan Kementrian Dalam Negeri. Alhamdulillah atas kerja keras kita semua, saat ini seluruh Posyandu di Kota probolinggo, sebanyak 219 Posyandu itu telah teregister di Kementrian Dalam Negeri. Kota Probolinggo merupakan satu-satunya kota atau kabupaten se-Jatim, yang telah melakukan proses pencatatan tersebut secara rampung dan tuntas,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, turut mengapresiasi atas setiap kinerja ibu-ibu PKK, yang turut membantu sukseskan program pembangunan di Kota Probolinggo. Dengan dibuktikan, atas pencapaian 219 Posyandu di Kota Probolinggo, yang rampung teregister di Kemendagri.

Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan Tim Penggerak PKK yang telah terjalin dengan baik, ini akan menjadi semangat tersendiri dalam menjalankan setiap program pemerintah yang berkelanjutan. “Untuk terus menggerakkan potensi-potensi yang ada di kecamatan dan kelurahan, PKK memiliki peran strategis dalam membangun keluarga sejahtera. Di tangan ibu-ibu sekalianlah, semangat gotong royong, kepedulian sosial dan nilai-nilai keluarga dapat terus tumbuh,” ujarnya.

Tidak lupa, Wali Kota Aminuddin juga mengucapkan selamat kepada Tim Penggerak PKK yang baru saja dilantik. “Semoga amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan tulus ikhlas dan tanggung jawab, serta semangat pengabdian bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, juga diberikan piagam penghargaan atas karya bhakti pengabdian yang diberikan untuk masyarakat. Sebagai simbolis purna tugas dan dedikasi terhadap pengurus PKK yang telah berkecimpung dalam kepengurusan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Turut hadir dalam giat itu, Wakil Wali Kota, Ina Dwi Lestari, Plt Sekda, Rey Suwigtyo, Ketua Organisasi Wanita se-Kota Probolinggo dan segenap pengurus serta anggota Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo. (kom/pro/gie)

Pria yang kerap disapa Handi, itu menyampaikan bahwa berdasarkan data, ada 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah. Sebagian besar, telah melampaui dari target yang ditetapkan.

“PBJT Jasa Makanan dan Minuman terealisasi Rp 133,4 miliar dari target Rp 106,2 miliar, sehingga surplus Rp 27,2 miliar. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga surplus Rp 10,8 miliar dengan realisasi Rp 65,6 miliar dari target Rp 54,75 miliar. Bahkan, pajak air tanah surplus hingga Rp 1 miliar dengan realisasi Rp 2,5 miliar dari target Rp 1,57 miliar,” jelasnya.

Selain itu, PBJT Jasa Parkir mencatatkan kinerja tertinggi secara persentase, dengan realisasi Rp 4,4 miliar dari target Rp 3 miliar. Pajak hiburan, reklame, hingga tenaga listrik juga melampaui target. Hanya satu jenis pajak yang masih di bawah capaian, yakni Opsen BBNKB dengan realisasi Rp 39,7 miliar dari target Rp 43,3 miliar.

Baca juga :

“Hingga akhir tahun 2025 ini nanti kami optimis target dapat terpenuhi semua,” tambahnya.

Untuk mengejar sisa target di triwulan terakhir, Bapenda Kota Malang juga menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya melalui Gebyar Sadar Pajak, Sambang Kelurahan, Bapenda Sobo RW, Singgah Perumahan, hingga relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi PBB dan pajak daerah lainnya.

Selain itu, optimalisasi teknologi juga digencarkan lewat e-tax di restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir, serta penyampaian himbauan percepatan pembayaran PBB dan BPHTB kepada masyarakat maupun notaris.

“Kami juga intensif melakukan pendataan pajak daerah lain serta berkelanjutan mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi,” tutur Handi.

Sementara itu, untuk di tahun 2026 Handi menyebut proyeksi PAD Kota Malang ditargetkan sebesar Rp 1,061 triliun. Angka tersebut, terdiri dari pajak daerah Rp 872,9 miliar, retribusi Rp 129,7 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 32,4 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 87,04 miliar. (rsy/sit/adv)