Dalam kesempatan itu, dirinya mengaku sangat mendukung upaya masyarakat dalam melestarikan budaya warisan leluhur. Dimana didalamnya, ada pembelajaran yang mendalam.

“Dari sini kita belajar, bagaimana mensyukuri apa yang didapat dari alam dengan kita menjaga dan merawatnya. Seperti halnya cita cita Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang saat ini menjadikan Net Zero Karbon sebagai RPJP Kabupaten Trenggalek 2025-2025. Dimana di dalam RPJP ekonomi terbarukan, seperti ekonomi biru sebagai salah satu kekuatan ekonomi mendatang,” kata Wabup Syah, Kamis (11/07/2024) tadi.

Mas Syah-sapaan akrabnya juga tidak lupa menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jangan sampai, sampah-sampah itu bermuara di laut dan nantinya mengganggu ekosistem laut.

Baca juga :

“Dengan mengganggu ekosistem laut, maka akan mengganggu perekonomian mereka sendiri,” tegasnya.

Selain mengenai sampah, dirinya juga mengingatkan untuk tidak ekploitasi pantai secara berlebih. “Dengan diadakannya tradisi Labuh Laut atau sedekah laut ini, diharapkan mampu membesarkan berkah dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujar Wabup Syah.

Ditambahkan suami Fatihatur Rohman ini, dengan sedekah laut ini pula pihaknya berharap bisa menjadi satu upaya secara bersama-sama menjaga alam. Karena, dengan menjaga alam atau pantai, maka akan membawa manfaat yang baik untuk masyarakat.

“Artinya, dengan menjaga kebersihan pantai, maka akan membawa dampak ekonomi yang tidak sedikit. Pariwisata bisa berjalan lebih baik, hasil alam juga akan baik dan hasil alam juga akan melimpah. Dengan begitu harapannya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Joketro ini bisa lebih meningkat lagi,” paparnya. (mil/sit)

Mas Ipin-sapaan akrabnya mengatakan, mengingat arah pembangunan Kabupaten Trenggalek adalah Ekonomi Lestari, maka kita mengambil tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yakni Kedaulatan Pangan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan dalam rangka adaptasi Perubahan Iklim Ditopang Birokrasi yang Melayani.

Dirinya menegaskan, tiga prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi melalui kedaulatan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua, infrastruktur berwawasan lingkungan dalam rangka adaptasi perubahan iklim. Ketiga, peningkatan tata kelola birokrasi yang melayani.

“Visi kita adalah wujudkan net zero carbon. Salah satunya dengan memanfaatkan potensi Mangrove dan kehutanan yang bisa hasilkan ekonomi masyarakat,” ungkap Bupati Arifin saat dikonfirmasi, Selasa (12/03/2024) siang.

Baca juga:

Suami Novita Hardiny ini menyampaikan, salah satu yang menjadi perhatian adalah dengan adanya dana pemanfaatan FOLU (Forestry and Other Land Use) yang bisa digunakan selama punya manajemen hutan yang berkelanjutan. “Kita dorong teman-reman dan masyarakat agar bisa melakukan aksi sehingga ekonomi lestari itu bisa tercipta. Tak terkecuali menjaga lingkungan itu bisa menghasilkan uang,” imbuhnya.

Di Kabupaten Trenggalek, sambungnya, hal itu sudah diwujudkan melalui Adipura Desa. Dimana desa-desa yang menang dan mendapat Adipura akan mendapat bantuan keuangan khusus.

Tidak hanya FOLU, orang nomor satu di Kabupaten Trenggalek ini juga akan fokus menyiapkan perdagangan karbon dengan menyusun dokumen san persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh sejumlah pihak. “Kita sedang hitung cadangan karbon, serapan karbon, mekanismenya dan transaksinya. Kita tetap ikuti aturan pemerintah,” kata Bupati Arifin.

Dirinya menyakini jika saja semua hutan di Trenggalek, termasuk hutan mangrove dan kawasan kars dievaluasi nilai, yang didapat Kabupaten Trenggalek dalam perdagangan karbon mencapai 30 hingga 40 persen dari APBD yang diasumsikan Rp 1,9 triliun. “Jika saja lima tahun awal dokumen dan sistem sudah dilaksanakan, 2 hingga 3 tahun kita sudah bisa jualan karbon,” paparnya. (mil/sit)

Diketahui, perdagangan karbon atau carbon trading akan terus menjadi pembahasan dalam beberapa tahun ke depan, baik secara nasional maupun global. Oleh karenanya, Mas Ipin-sapaan akrab bupati, menyampaikan jika diskusi terkait hal itu masih panjang dan akan menjadi kurang menguntungkan jika tertinggal.

“Kita ingin mendorong bagaimana inisiasi Kabupaten Trenggalek bisa melahirkan satu kebijakan konkret. Tujuannya, dalam jangka waktu pendek menengah ini menjadi carbon neutral city,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (11/01/2024) tadi.

Melalui kerja sama tersebut, lanjutnya, diharapkan ke depan ketika apa yang dilakukan di Trenggalek terlihat hasilnya, maka akan menjadi hal yang cukup positif dengan menyumbangkan pemikiran yang lebih adil dan setara bagi semua. Dikatakan suami Novita Hardiny ini, Pemkab Trenggalek sendiri di sisi lain juga sudah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) sampai tahun 2045. Yaitu salah satunya dengan sudah mencapai net zero carbon.

Baca juga :

“Kita sudah menyiapkan nanti di RPJPD sampai tahun 2045 itu sudah net zero carbon,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, kerja sama ke depan tidak berisiko terhadap lingkungan hidup tetapi menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Carbon trading bagi Kabupaten Trenggalek, bisa menjadi skema fiskal yang baru melalui pembangunan yang berbasis lestari. Tidak berisiko terhadap lingkungan hidup tetapi menghasilkan pendapatan.

“Dan itu bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa harus merupakan mindset atau apa, sebenarnya gampang orang setiap hari kerja di hutan, di laut, kan begitu, tinggal memonetisasi,” tutur Bupati Arifin.

Dengan kata lain, Pemkab Trenggalek dan masyarakat tidak perlu melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. “Artinya, sekarang kita tidak perlu melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tetapi bisa di monetisasi, dan kesempatan ini bisa hadir kalau kemudian ada dukungan dari expert, justifikasi sainsnya sudah masuk,” paparnya. (mil/sit)