Duta Digital Kementerian Desa PDT, Abdul Mu’iz, menjelaskan bahwa program tersebut fokus melakukan optimalisasi website obyek wisata Tirtosari View dan pelayanan pembayaran tiket masuk obyek wisata menggunakan cashless melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. “Pelaksanaan optimalisasi website Tirtosari view ini bertujuan untuk mengikuti perkembagan digital. Sehingga, potensi yang dimiliki oleh Desa Penanggal bisa lebih diketahui oleh masyarakat umum,” katanya.

Baca juga :

Program tersebut, dilaunching oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Yuli Harismawati dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Bank Jatim Lumajang dan Kepala Desa Penanggal.

Abdul Mu’iz menjelaskan, bahwa dengan website tersebut calon wisatawan bisa dengan mudah mendapatkan informasi terupdate mengenai paket wisata yang telah disediakan oleh pengelola obyek wisata. Bukan hanya itu, saat ini semua dituntut untuk serba cepat, mudah dan aman, termasuk soal pembayaran.

Maka dari itu, ujarnya, telah banyak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang beralih ke sistem pembayaran cashless environment atau pembayaran digital menggunakan QRIS. “Harapannya dengan adanya QRIS juga dapat mengatur transparasi keuangan tiket masuk di Obyek Wisata Tirtosari View,” paparnya. (kom/adi/sit)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, M Nur Widianto, mengatakan bahwa langkah tersebut tentunya berdasarkan arahan dari Wali Kota Malang, Sutiaji. Yakni, untuk memigrasikan pembayaran dari tunai ke non tunai.

“Kerja sama ini akan dilakukan dengan Bank Jatim. Saat ini, tim IT dari Diskominfo Kota Malang dan Bank Jatim sedang bekerjasama untuk mengimplementasikan pembayaran non tunai tersebut,” kata Wiwid-sapaan akrab Kadiskominfo, Sabtu (16/09/2023) tadi.

Wiwid berharap, bahwa implementasi pembayaran non tunai tersebut dapat dilakukan pada Oktober atau November 2023 mendatang. Pihaknya juga menargetkan, jika pengguna utama dari fitur pembayaran non tunai ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Malang.

Baca juga :

“Kami berharap, Oktober atau November nanti bisa dilakukan pembayaran non tunai dan tentu diawali oleh para ASN yang ada di lingkungan Pemkot Malang,” tegas Wiwid.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan bahwa jumlah UMKM yang berpartisipasi di dalam aplikasi Malpro terus bertambah dan tidak ada batasan untuk bergabung. Sebab, semakin banyak UMKM yang bergabung, maka semakin baik bagi para pelaku UMKM di Kota Malang.

“Untuk saat ini, UMKM yang tergabung dalam aplikasi Malpro sudah beragam. Tidak hanya yang bergerak di bidang makanan atau minuman, tetapi juga produk kerajinan dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan, sektor lain juga dapat bergabung. Misalnya, seperti penjualan buku online. Namun, itu perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait,” tambahnya.

Sebagai informasi, Aplikasi Malpro sendiri merupakan upaya Pemkot Malang untuk memberikan alternatif atau kemudahan bagi para pelaku UMKM di Kota Malang, dalam memasarkan produk dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Meskipun saat ini masih terbatas untuk di lingkungan ASN Pemkot Malang, namun aplikasi tersebut diharapkan semakin membantu perkembangan UMKM di Kota Malang. (rsy/sit)