Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi para sopir bus yang akan membawa pemudik dalam kondisi sehat dan layak mengemudi. “Agendanya kita cek kesehatan untuk pengemudi dan pengemudi cadangan. Tadi, yang antar kota dahulu. Laporan sementara ini, memang rata-rata mereka masih layak, tetapi ada beberapa catatan,” kata Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa salah satu temuan yakni adanya sopir yang terindikasi memiliki kandungan alkohol dalam tubuh. Namun, indikasi tersebut bukan berasal dari konsumsi minuman keras.

“Ada yang terindikasi alkohol, tapi bukan dari minum. Dari vape atau rokok elektrik, kemudian dari tape,” katanya.

Selain itu, sejumlah sopir juga diketahui memiliki tekanan darah tinggi. Kondisi tersebut diduga karena para sopir baru saja menyelesaikan perjalanan jauh dan belum sempat beristirahat.

“Yang datang rata-rata memang tekanan darahnya tinggi karena baru datang dan belum istirahat,” ucapnya.

Temuan lain yang menjadi perhatian yaitu adanya sopir yang mengalami gangguan pendengaran sehingga kesulitan merespons saat diajak berkomunikasi. “Saya ajak ngomong juga tidak nyambung. Ini menjadi catatan dan nanti akan dicek lebih lanjut terkait tes pendengarannya,” tuturnya.

Baca juga :

Dalam hal ini, menurut Wali Kota Wahyu, kondisi kesehatan sopir menjadi faktor penting dalam keselamatan perjalanan selama arus mudik Lebaran. Selain itu, kondisi kendaraan yang digunakan juga harus yang layak jalan.

“Nanti juga akan ada pengecekan kondisi fisik kendaraan agar benar-benar layak, baik pengemudi maupun kendaraannya,” tambah Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, menargetkan dalam pemeriksaan tersebut diikuti sekitar 130 sopir bus dan dilaksanakan dalam satu hari hingga sekitar pukul 14.00–15.00 WIB. Hingga pukul 10.00 WIB, tercatat sudah ada 53 sopir yang selesai mengikuti tes Narkoba.

“Targetnya 130 sopir. Sampai pukul 10.00 WIB sudah ada 53 sopir yang selesai mengikuti tes narkoba,” ucap Husnul.

Lebih lanjut, untuk pemeriksaan yang dilakukan meliputi tes fisik dasar seperti tinggi badan, berat badan dan tekanan darah. Kemudian, juga pemeriksaan gula darah, kadar alkohol dan tes narkoba dengan enam parameter.

Untuk sopir yang ditemukan mengalami gangguan kesehatan, menurutnya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak Perusahaan Otobus (PO). Untuk sopir yang mengalami gangguan pendengaran, misalnya, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan terdekat dan sementara waktu diminta untuk beristirahat.

“Untuk yang gangguan pendengaran nanti akan dilakukan tes lanjutan di fasilitas kesehatan terdekat. Sementara ini diistirahatkan dulu,” lanjutnya.

Husnul menegaskan, bahwa sopir bus hanya dapat beroperasi apabila telah dinyatakan lolos seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan. “Kalau pemeriksaan fisik, penunjang, kadar alkohol dan narkoba semuanya baik, baru diberikan rekomendasi surat laik jalan,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Emil, itu mengatakan bahwa pengerjaan proyek telah selesai dikerjakan. Namun, meskipun pengerjaan sudah selesai, namun masih ada sejumlah catatan yang perlu dibenahi.

“Alhamdulillah, pekerjaan sudah selesai. Namun, kita terbuka dan berterima kasih atas masukan (kekurangan, red) dari masyarakat,” kata Wagub Emil.

Dikatakannya, bahwa seluruh catatan (masukan, red) tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga, selama masa pemeliharaan proyek. Untuk masanya, yaitu enam bulan sejak berakhirnya masa kontrak. Karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemkot Malang, akan mengawal proses pemeliharaan itu.

“Kewajiban pembenahan itu masuk dalam masa pemeliharaan. Kita akan kawal agar semuanya dibenahi,” tegasnya.

Diuraikannya, beberapa pemeliharaan yang dimaksud, yakni seperti masih ada tutup saluran dan manhole yang belum sejajar dengan permukaan jalan. Sehingga, agar dilakukan perbaikan untuk menjamin fungsi drainase dan keselamatan para pengguna jalan.

Baca juga :

“Nah, itu yang kemudian nanti diperbaiki. Jadi jaraknya sekitar 5 meter dari satu box ke box yang lain,” tambahnya.

Meski demikian, Wagub Emil tetap mengapresiasi kinerja Dinas PU Sumber Daya Air (PU SDA), karena proyek dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat. Percepatan tersebut, dinilai penting untuk meminimalkan dampak terhadap aktivitas lalu lintas dan kegiatan usaha di kawasan tersebut.

“Tentu sekali lagi mohon dukungan dari masyarakat dan doa restunya. Semoga ini bisa terawat dengan baik ya,” tuturnya.

Sementara itu, Wawali Ali Muthohirin mengimbau kepada masyarakat agar tetap bersabar dan menjaga seluruh fasilitas yang telah dibangun. Selain itu, juga mengapresiasi dukungan masyarakat selama proses pengerjaan berlangsung.

“Kepada masyarakat, mohon kesabarannya dan terima kasih dukungannya untuk menjaga semua fasilitas yang ada,” ucap Wawali Ali.

Terlebih, menurutnya Pemkot Malang akan menertibkan pemanfaatan ruang di kawasan tersebut agar tetap berfungsi sebagai fasilitas umum. Dalam hal ini, pihaknya akan mengintruksikan Satpol PP dan Camat Lowokwaru.

“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub, terkait dengan pesan terutama pedagang di sekitar sini, untuk menjaga bersama. Karena ini untuk kepentingan bersama. Saya sudah minta ke Pak Camat dan Satpol untuk menertibkan banner, parkir, semuanya harus steril dan menjadi fasilitas umum sehingga kota kita semakin cantik dan bagus untuk dilihat,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarudin, mengatakan untuk Dinkes PPKB ada beberapa hal penting yang menjadi catatan. Diantaranya, terkait stunting yang jumlahnya mencapai 2100 anak Balita. Sementara dari jumlah tersebut, membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,8 miliar, namun saat ini masih dianggarkan Rp 200 juta.

“Tadi kita minta agar pendapatan di Dinkes PPKB yang tertuang KUA PPAS untuk dinaikan. Tujuannya untuk penanganan anak-anak stunting,” ujarnya.

Dirinya menyebut, jika persoalan stunting tidak diselesaikan atau dikawal maka sangat berpotensi menjadi anak stunting atau menjadi sesuatu yang tidak baik. “Artinya, jangan sampai gara-gara tidak ada anggaran stuntingnya jadi naik. Tentu akan menjadi preseden buruk bagi Kabupaten Trenggalek,” jelas Sukarudin.

Guna mengejar anggaran senilai Rp 2,8 miliar untuk penanganan stunting, Sukarudin meminta Pemkab harus pandai-pandai mengatur keuangan. Dirinya menilai, Pemkab belum menempatkan kasus stunting sebagai prioritas.

Dari hasil evaluasi, sebagian besar anak beresiko stunting masih berada di usia pemulihan. “Sekali lagi, pendapatannya harus dinaikkan di RAPBD 2026 sekarang ini. Karena, kalau hanya berharap dari anggaran lain dalam kondisi dana transfer turun tentu sangat sulit,” tuturnya.

Baca juga :

Sementara itu, untuk RSUD dr Soedomo, dengan melihat kondisi keuangan saat ini, dirinya berharap pendapatannya tidak dibelanjakan untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Istilah kita, harus ada Silpa yang direncanakan, dimana target pendapatan di 2026 nanti kita minta Rp 6 miliar untuk setor ke kas daerah (Kasda). Jadi tidak semua pendapatan dibelanjakan untuk rumah sakit. Harus bersabar untuk kencangkan ikat pinggang dan bersubsidi silang dengan kebutuhan Pemkab,” kata Sukarudin.

Politisi PKB itu menegaskan, jika beberapa waktu yang lalu ada dana segar dari pinjaman untuk RSUD dr Soedomo. “Sekarang saat berbagi. Kalau hanya Rp 6 miliar kan tidak terlalu besar,” imbuhnya.

Ditambahkannya, ada beberapa cara untuk subsidi silang tersebut. Misalnya sesuai perencanaan pendapatan di RSUD Rp 151 miliar, maka sesuai aturan maka Rencana Bisnis Anggaran (RBA) nya juga harus Rp 151 miliar.

Sedangkan untuk Rumah Sakit Panggul, sambungnya, Komisi IV sengaja tidak minta Silpa, karena masih banyak fasilitas yang harus dibenahi, seperti penambahan SDM dan lain-lain. “Target pendapatan Rumah Sakit Panggul pada 2026, Rp 10 miliar dari tahun sebelumnya Rp 6 miliar,” jelasnya.

Dirinya juga menyinggung terkait pelayanan di RSUD dr Soedomo, yaitu pelayanan eksekutif khusus untuk dokter spesialis mulai Januari tahun depan sudah melakukan MoU dengan BPJS. “Maka bagi masyarakat Trenggalek yang ingin mendapatkan pelayanan rawat jalan dokter spesialis, mari kita manfaatkan rumah sakit sendiri, tidak perlu ke Tulungagung,” tambahnya. (mil/gie)

Dalam paripurna itu, secara bergantian tujuh fraksi di DPRD Kota Malang, membacakan pandangan umumnya melalui juru bicara masing-masing. Sementara beberapa sorotan yang muncul, diantaranya seperti mengenai tata kelola Kota Malang. Saran, masukan dan rekomendasi itu, sebagaimana disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Arief Wahyudi.

“Seperti pembangunan trotoar, dibeberapa titik di Kota Malang masih belum terdapat trotoar. Sehingga, keamanan pengguna jalan kaki belum terfasilitasi dengan maksimal dan juga akan menjadi salah satu faktor kemacetan,” kata Arief Wahyudi.

Selain itu, masukan juga diberikan mengenai penataan kabel dijalan-jalan masih belum tertata rapi. Selain itu juga masalah banjir, yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang optimal. Termasuk, juga disebabkan banyaknya bangunan yang berdiri di tepi-tepi sungai.

“Yang itu akan berdampak pada penyempitan aliran sungai. Jika sungai sudah sempit, ditambah pengelolaan sampah yang tidak optimal, ya banjir akan terus terjadi,” imbuh Arif, yang membacakan sebanyak 25 poin.

Baca juga :

Sementara itu, Fraksi PDI-Perjuangan melalui Juru Bicara, Agoes Marjaenta, dalam pandangan umumnya memberikan beberapa catatan dan rekomendasi strategis terkait pajak dan retribusi. Termasuk, mengenai kualitas UMKM dan penataan jaringan listrik.

“Potensi pajak butuh dioptimalkan lagi, terutama pajak kos atau rumah sewa, termasuk revalidasi jumlah kos atau rumah. Retribusi daerah juga berkurang sebesar Rp 3,2 miliar, sehingga membutuhkan berbagai terobosan. Pemkot belum memiliki formulasi yang terukur dalam melakukan upaya meningkatkan PAD, sehingga dampaknya pada proporsi anggaran yang belum ideal dalam mencapai kemandirian anggaran,” ujarnya.

Catatan dan rekomendasi lain yang diberikan, juga mengenai kualitas UMKM di MCC, terutama basis pemahaman mengenai model bisnis benar-benar diterapkan termasuk arus investasi, keberlanjutan membangun ekosistem ekonomi kreatif hingga pembiayaan serta insentif yang memudahkan dalam membangun basis ekonomi daerah berkelanjutan. Kemudian, penataan jaringan instalasi listrik serta tower telekomunikasi harus benar-benar serius dilakukan.

“Permasalahan belanja modal tahun

2024, yang berkaitan dengan serapan anggaran yang belum maksimal, penundaan program pembangunan infrastruktur hingga kurang cermatnya penentuan barang dan jasa. Sehingga, itu menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara fundamental. Lalu, akibat kurang optimalnya serapan anggaran, Silpa tahun 2024 juga masih kategori tinggi,” ungkap Agoes.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan bahwa masalah sampah, banjir dan macet, tidak bisa diselesaikan sekaligus. Namun, pihaknya pasti akan mengatasi permasalahan tersebut dikarenakan hal itu merupakan dari program prioritas.

“Kami sudah mulai merencanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena kita tidak bisa sekaligus semua langsung selesai, maka perlahan dan bertahap,” jelasnya. (cw1/sit)

Ketua Pansus III DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan bahwa paripurna itu digelar karena catatan rekomendasi fasilitasi gubernur terkait Raperda RPJPD sudah turun. Karenanya, harus segera ditindaklanjuti.

“Semua catatan dari fasilitasi gubernur telah ditindaklanjuti oleh Bappeda dan segera akan disampaikan kembali kepada gubernur untuk memperoleh nomor registrasi,” kata Sukarudin saat dikonfirmasi usai rapat, Jumat (09/08/2024) tadi.

Politisi PKB ini menekankan akan pentingnya percepatan proses ini agar tidak ada penundaan yang bisa berdampak pada sanksi administrasi. “Apabila RPJPD tidak segera di registrasi, bisa muncul sanksi akibat keterlambatan yang akan merugikan Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Baca juga :

Sukarudin juga menyinggung, mengenai beberapa catatan penting yang telah direspon, seperti masalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan, ada ketidakseimbangan yang harus diperbaiki dalam stimulasi PDRB.

“Semua sudah kita tindaklanjuti, termasuk isu tentang PDRB yang sempat menjadi perhatian. Proses revisi bisa dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan, sesuai dengan perkembangan ekonomi dan urgensinya,” tambah Sukarudin.

Dirinya memastikan, bahwa jika di kemudian hari terdapat kesalahan dalam draf RPJPD, DPRD siap melakukan revisi yang diperlukan, terutama jika ada perubahan signifikan dalam data ekonomi. Dengan proses yang terus dipercepat, DPRD Trenggalek berharap RPJPD 2025-2045 dapat segera disahkan tanpa kendala, menjamin rencana pembangunan jangka panjang yang efektif dan terarah untuk Kabupaten Trenggalek.

“Revisi tetap bisa dilakukan, misalnya jika pertumbuhan ekonomi ternyata lebih rendah atau lebih tinggi dari yang diproyeksikan, maka kita akan sesuaikan,” terangnya.

DPRD Trenggalek berharap, RPJPD 2025-2045 dapat segera disahkan tanpa kendala. Sehingga, menjamin rencana pembangunan jangka panjang yang efektif dan terarah untuk Kabupaten Trenggalek. (mil/sit)

Enam Fraksi DPRD Kota Malang, menyetujui dan menyepakati Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2024 tersebut. Namun, tentu ada beberapa catatan atau rekomendasi yang diberikan.

Salah satunya, seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk melakukan optimalisasi pada semua kinerja dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. “Khususnya upaya konkret untuk menaikkan PAD Kota Malang dari segala sektor. Sehingga secara bertahap, mampu menaikkan kemandirian anggaran daerah Kota Malang secara maksimal, mengingat proyeksi PAD direncanakan berada di angka Rp 1 triliun, namun belanja daerah Rp 2 triliun, artinya proporsi PAD masih sekitar 40 persen dari postur anggaran,” kata Juru Bicara (Jubir) Fraksi PDI-Perjuangan, Wanedi.

Dari rangkaian rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2024, yang telah dikebut selama satu minggu penuh, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengucapkan rasa syukur dan apresiasi pada OPD Pemkot Malang. “Ini pengesahan terakhir kita sebagai DPRD Kota Malang periode 2019-2024. Kita ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran OPD yang sudah bekerjasama, hingga akhirnya pada Jumat (09/08/2024) ini, yang sudah mengesahkan APBD perubahan 2024 dan ini yang sangat ditunggu-tunggu,” ujarnya.

Baca juga :

Setelah dilakukan pengesahan tersebut, tambahnya, nantinya akan turun evaluasi gubernur maksimal dua minggu. Sehingga, diharapkan pada awal September 2024 mendatang anggaran Perubahan APBD 2024 tersebut dapat diserap oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Puji syukur alhamdulillah, DPRD periode 2019-2024 ini bisa membahas Banggar dan Evaluasi Gubernur terkait dengan Ranperda Perubahan APBD 2024 ini. Harapan kami dengan sisa waktu empat bulan, September, Oktober, November, Desember, Silpa dapat ditekan hingga dibawah Rp 100 miliar. Kalau SILPA kecil berati serapannya bagus,” tambah Made.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa dengan adanya Perubahan APBD 2024, menuju akhir diharapkan Pemerintah Kota Malang dapat terus meningkatkan layanan publik untuk masyarakat. “Kami berharap, ada sisa waktu yang cukup di 2024 ini. Sehingga, layanan publik bisa semakin ditingkatkan dengan adanya pengesahan APBD Perubahan ini,” kata Sekda Erik.

Kemudian, saat disinggung mengenai adanya transisi pimpinan DPRD Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang, Sekda Erik mengatakan bahwa itu hal yang biasa. Namun, yang terpenting adalah kesinambungannya.

“Itu pun sudah ditetapkan yang mana contohnya kita punya Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang itu nanti juga akan ditindaklanjuti dengan RPJMD dari Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada nanti. Sehingga sekali lagi, kesinambungan itu yang paling penting. Apalagi pemerintah Kota Malang sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi. Sehingga transisi kepemimpinan, pemerintahan, itu hal yang biasa,” imbuh Erik. (rsy/sit)

“Baik itu untuk penambahan Dinas Perhubungan sebesar Rp 3,2 miliar, Disporapar Rp 2,86 miliar serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. Kemudian, Bapenda juga harus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder serta mendorong peran serta para Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” jelas Luluk Zuhriyah, saat menyampaikan pendapat Fraksi PDI-Perjuangan.

Kemudian, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar perangkat daerah dapat mengoptimalisasi program kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah di sisa waktu terakhir. Sehingga, target indikator kinerja pada masing-masing perangkat daerah dapat tercapai dan dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kebutuhan dasar masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa di beberapa OPD memang terdapat penambahan dan pengurangan anggaran. Namun, diharapkan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dan tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

“Kalau kemarin Silpa terbesar itu dari sisa gaji karena beberapa dinas itu penganggaran gajinya terlalu besar, karena mereka berharap ada tambahan CPNS atau PPPK dan ternyata tidak ada. Kita harapkan dengan ini berarti postur APBD nanti ada perubahan, sehingga potensi SILPA akan kita kurangi dengan melihat beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan,” kata Made.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa melalui KUPA PPAS tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan lebih rinci lagi di APBD perubahan 2024. Made berharap agar pada 9 Agustus mendatang, APBD perubahan dapat segera disahkan.

“Minggu besok harus sudah ada penyampaian dokumen perubahan anggaran ke kita. Kita pelajari seminggu, kemudian akan kita paripurnakan di 5 Agustus, lalu 4 hari pembahasan kita harapkan sudah selesai. Pengesahannya harus sampai ke evaluasi gubernur di dewan yang periode sekarang,” ucapnya.

Apabila evaluasi gubernur turun diatas 23 Agustus mendatang, maka tidak bisa dibahas oleh DPRD periode saat ini. Sehingga, diharapkan nantinya TAPD dan DPRD Kota Malang ada kerjasama yang kuat untuk menyelesaikan APBD tersebut.

Senada dengan itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa beberapa catatan yang telah disampaikan oleh DPRD Kota Malang tersebut, nantinya akan di detailkan, di rinci dan akan di bahas lebih lanjut dalam APBD perubahan 2024.

“Tetapi kita laporkan dulu pada provinsi, nanti baru kita pembahasan perubahan APBD 2024. Memang ada beberapa hal dalam pandangan fraksi dan tentu itu merupakan catatan. Nanti akan kita tindaklanjuti dalam APBD 2024, kan ini masih KUPA,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

“Targetnya (untuk tol, red) insyaallah 2025, mestinya sampai Banyuwangi,” kata Basuki.

Pembangunan tol Probowangi sendiri, ujarnya, terdiri dua tahap. Tahap pertama, sepanjang 49,68 kilometer (km) dan memiliki seksi 1-3, yaitu seksi Gending-Kraksaan, Kraksaan-Paiton dan Paiton Besuki. Pembangunan seksi Paiton-Besuki, saat ini masih berlangsung dan ditarget rampung akhir 2024.

Sementara tahap dua, lanjutnya, memiliki panjang 126,72 km yang terdiri atas seksi lanjutan 4-7. Yakni seksi Besuki-Situbondo, seksi Situbondo-Asembagus, Asembagus-Bajulmati, dan terakhir Bajulmati-Ketapang yang berada di kawasan Banyuwangi. Jalur tol tersebut, juga memiliki view indah Selat Bali.

Dengan akan dirampungkan pembangunan tol Probowangi, Basuki meyakini bahwa Banyuwangi akan mendapat dampak positif. “Banyuwangi ke depan pasti lompatannya jauh lebih baik. Apalagi, kalau tol Probowangi selesai,” tambahnya.

Lebih-lebih, papar Basuki, apabila pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi yang menghubungkan Jembrana hingga Badung di Pulau Bali juga rampung, yang akan sangat memperkuat relasi akses Banyuwangi dan Pulau Bali. Jika demikian, bukan tidak mungkin para wisatawan dari berbagai daerah di Jawa yang hendak pergi ke Bali akan memilih jalur darat ketimbang udara.

“Dan pasti Banyuwangi akan dapat dampak positifnya,” tambah Basuki.

Baca juga :

Selain Tol Probowangi, kemajuan Banyuwangi juga akan ditunjang dengan pembangunan lanjutan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau yang juga disebut sebagai jalur pantai selatan (Pansela).

Jalur Pansela yang menyambungkan Jember dan Banyuwangi rencananya juga akan segera dibangun melalui dukungan Islamic Development Bank yang dikoordinasikan pemerintah pusat.

Jalur Pansela Jember-Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi mencapai total sekitar 99,18 kilometer (km). Dari jumlah tersebut, sisa jalur yang belum terbangun sepanjang 14,1 km.

Pemkab Banyuwangi juga telah menggelar rapat bersama kementerian terkait untuk membahas rencana pembangunan tersebut, terutama untuk penyiapan lahan.

Rencananya, ada beberapa paket pembangunan jalur Pansela untuk sisa yang belum terbangun. Pertama, paket pembangunan ruas Kedunglembu-Malangsari 5,1 km. Kedua, ruas jalan Malangsari-Perbatasan Kabupaten Jember sepanjang 7,7 km. Ketiga, ruas jalan Senenrejo-Perbatasan Kabupaten Banyuwangi sepanjang 1,3 km.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menambahkan bahwa sejumlah dukungan infrastruktur tersebut bakal menjadikan akses ke Banyuwangi semakin lengkap. Mulai dari jalur kereta api, bandara hingga jalan yang diperkuat dengan tol dan JLS.

“Kemudahan mobilitas barang dan orang dari dan ke Banyuwangi akan menggerakkan perekonomian lokal. Bismillah, semoga semua dilancarkan dan membawa berkah,” kata Ipuk Fiestiandani. (kom/sit)

“PAD Kota Malang di Tahun Anggaran 2023 baru mencapai Rp 792 miliar dari target Rp 1 triliun atau setara dengan 79,1 persen. Selain itu, pendapatan dalam sektor pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD yaitu sebesar Rp 610 miliar, namun masih jauh dari target yang sebesar Rp 834 M atau terealisasi setara dengan 79,1 persen. Hal ini menjadi catatan, bahwasannya penerimaan pajak masih di bawah target yang diharapkan. DPRD Kota Malang memandang masih belum sinkronnya antara perencanaan target PAD yang disesuaikan dengan potensi realistis PAD,” kata Juru Bicara DPRD Kota Malang, Trio Agus.

Ditambahkannya, bahwa Perumda Tugu Tirta Kota Malang memiliki peran yang sangat vital bagi masyarakat Kota Malang. Sehingga, diharapkan dalam hal ini Pj Wali Kota Malang sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) juga harus memberikan perhatian penuh agar permasalahan yang terjadi bisa segera teratasi dengan baik.

Baca juga :

“Plt Dirut PDAM Tugu Tirta Kota Malang ini harus mampu bekerja secara profesional dan proporsional. Mengingat, rangkap jabatan yang diemban sebagai Dewan Pengawas dan Kepala Bapenda Kota Malang yang juga bertanggung jawab atas pencapaian target pajak daerah yang telah ditetapkan. Lalu juga beberapa PR yang dihadapi seperti penyelesaian perijinan WTP, optimalisasi SPAM yang ada, perbaikan pipa transmisi Sumberpitu harus tetap menjadi prioritas yang harus diselesaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menambahkan bahwa 78 catatan tersebut tentunya harus dijadikan perbaikan evaluasi dan saran perbaikan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik Kepala Bagian (Kabag), maupun di berbagai kegiatan pemerintahan. “Pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif, kewajiban kami legislatif tentunya untuk sama-sama memperbaiki pelayanan publik untuk masyarakat Kota Malang,” kata Made.

Senada dengan itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa 78 catatan tersebut tentunya menjadi pertanggungjawabannya di tahun 2023. Itu juga menjadi dasar dari semua OPD agar segera menindaklanjuti.

“Nanti akan kita rapatkan dan akan kita beri penekanan terkait dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Karena ini akan menjadi bahan untuk melaksanakan program di tahun berikutnya dan itu harus betul-betul kita tindaklanjuti. Tadi juga disampaikan oleh pak ketua mengenai lanjutnya bisa koordinasi dengan masing-masing komisi,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)